Daftar Penanganan Perkara (DPR)

11-10-2018 13:10:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Data Perkara
No. Perkara: 24/PUU-XVI/2018
Objek Perkara: pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 22, dan Pasal 28D ayat (1)
Data Surat Panggilan
No. Surat: 684.24/PAN.MK/10/2018
Tanggal Surat: %05 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: TIDAK HADIR
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: BK/17493/SETJEN DPRRI/PM/10/2018
Tanggal Berhalangan: %11 %750 %2018

11-10-2018 11:10:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan Perkara Nomor 63/PUU-XVI/2018. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

Data Perkara
No. Perkara: 63/PUU-XVI/2018
Objek Perkara: pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a bertentangan ddengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 641.63/PAN.MK/10/2018
Tanggal Surat: %05 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: TIDAK HADIR
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: BK/17492/SETJEN DPRRI/PM/10/2018
Tanggal Berhalangan: %30 %750 %2019

10-10-2018 13:10:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

Data Perkara
No. Perkara: 29/PUU-XVI/2018
Objek Perkara: pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3), Pasal 143 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 150 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 152 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 685.29/PAN.MK/10/2018
Tanggal Surat: %05 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Tim Kuasa dihadiri oleh Bp Asrul Sani,SH.M.SI
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: BK/17491/SETJEN DPRRI/PM/10/2018
Tanggal Berhalangan: %10 %750 %2018

08-10-2018 11:10:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Data Perkara
No. Perkara: 59/PUU-XVI/2018
Objek Perkara: pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 683.59/PAN.MK/10/2018
Tanggal Surat: %05 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: TIDAK HADIR
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: BK/17490/SETJEN DPRRI/PM/10/2018
Tanggal Berhalangan: %10 %750 %2018

23-07-2018 09:07:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan Perkara Nomor 57/PUU-XVI/2018. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2985tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamh Agung

Data Perkara
No. Perkara: 57/PUU-XVI/2018
Objek Perkara: pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316) sebagaimana diubah dengan (A) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5226) dan (B) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5493) pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3316) sebagaimana diubah dengan (A) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang--Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4359) dan (B) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4958) (a) Pasal 1 butir (3) a, Pasal Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59; (b) Pasal 60; (c) Pasal 51 ayat (1) huruf a; (d) Pasal 56 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 547.57/PAN.MK/7/2018
Tanggal Surat: %18 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Dihadiri oleh Pegawai PusPanlak UU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: %30 %750 %2019

← Sebelumnya 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Selanjutnya →