Detail Perkara

Deskripsi
Tanggal Registrasi : 07-09-2009
No. Perkara : 119/PUU-VII/2009
Objek Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 206
Inti Masalah : Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo, 2. Para Pemohon tidak memiiki kedudukan hukum (legal standing), 3. Pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status Perkara : Tidak Dapat Diterima

Timeline
Permohonan Perkara
Penyusunan Konsep Keterangan DPR
Keterangan DPR
Keterangan Presiden
Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait
Laporan Putusan atau Ketetapan MK
Produk





Tahapan Alur

Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Perkara Pra Persidangan


Penyusunan Konsep Keterangan DPR Pra Persidangan


Keterangan DPR Persidangan


Keterangan Presiden Persidangan


Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait Persidangan


Laporan Putusan atau Ketetapan MK Persidangan


Produk Pasca Persidangan


©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI

Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430