Detail Perkara

Deskripsi
Tanggal Registrasi : 16-03-2009
No. Perkara : 16/PUU-VII/2009
Objek Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 1 angka .4 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Ayat (1)
Inti Masalah : Dalam hal menjunjung hukum dan pemerintahan Pemohon menganggap terdapatnya inkonstitusionalitas yang menyebabkan adanya kausalitas negatif antara penyelenggaraan pemberlakuan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pemilu, dengan meningkatnya tingkat kesulitan pencapaian hidup layak dan semakin tingginya kompleksitas sistemik yang potensial menghambat upaya pengembangan atas sistem demokrasi kesejahteraan. Materi Pasal 22 E Ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur Pemilu untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah, tetapi Pemilu dimaksud untuk memilih DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.
Status Perkara : Tidak Dapat Diterima

Timeline





Tahapan Alur

Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Perkara Pra Persidangan


Perihal:


  • Penyusunan Konsep Keterangan DPR Pra Persidangan


    Perihal:


  • Keterangan DPR Persidangan


    Perihal:


  • Keterangan Presiden Persidangan


    Perihal:


  • Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait Persidangan


    Perihal:


  • Laporan Putusan atau Ketetapan MK Persidangan


    Perihal:


  • Produk Pasca Persidangan


    Perihal: