Detail Perkara

Deskripsi
Tanggal Registrasi : 16-03-2023
No. Perkara : 30/PUU-XXI/2023
Objek Perkara : Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan
Inti Masalah : 1. Terdapat ketidakselarasan pengaturan antara Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan RI dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan, karena menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung yang disebutkan sebagai Penuntut Umum tertinggi di Kejaksaan namun definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan tidak menyebutkan Jaksa Agung sebagai unsur Penuntut Umum. 2. Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan tidak sejalan dengan konsep negara hukum yang dianut di Indonesia menganut pemisahan kekuasaan disertai dengan adanya Checks and Balances. Pada praktiknya proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tidak meminta persetujuan atau pertimbangan kepada DPR. 3. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan RI bersifat diskriminatif sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pemenuhan syarat untuk dapat dijadikan Jaksa Agung. 4. Tiadanya ketentuan larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik dalam Pasal 21 UU Kejaksaan dirasa oleh pemohon tidak selaras dengan cita-cita mewujudkan lembaga peradilan yang independen. Pemohon khawatir ketentuan Pasal 21 UU Kejaksaan membuka kesempatan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota partai politik yang tentunya sangat berbahaya bagi independensi Kejaksaan.
Status Perkara : Belum diputuskan

Timeline





Tahapan Alur

Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Perkara Pra Persidangan


Perihal:


  • Penyusunan Konsep Keterangan DPR Pra Persidangan


    67.30/PUU/PAN.MK/SP/03/2023

    Perihal: Salinan Permohonan Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023

    16

    Mar

    2023


  • Keterangan DPR Persidangan


    279.30/PUU/PAN.MK/PS/06/2023

    Perihal: Panggilan Sidang Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (V)

    07

    Jun

    2023


    Tanggal Sidang: 12-Jun-2023

    Keterangan Presiden Persidangan


    279.30/PUU/PAN.MK/PS/06/2023

    Perihal: Panggilan Sidang Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (V)

    07

    Jun

    2023


    Tanggal Sidang: 12-Jun-2023

    Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait Persidangan


    280.30/PUU/PAN.MK/PS/06/2023

    Perihal: Panggilan Sidang Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung (IV)

    14

    Jun

    2023


    Tanggal Sidang: 20-Jun-2023

  • 283.30/PUU/PAN.MK/PS/06/2023

    Perihal: Panggilan Sidang Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)

    21

    Jun

    2023


    Tanggal Sidang: 05-Jul-2023

    Laporan Putusan atau Ketetapan MK Persidangan


    Perihal:


  • Produk Pasca Persidangan


    Perihal: