Detail Perkara

Deskripsi
Tanggal Registrasi : 15-07-2022
No. Perkara : 73/PUU-XX/2022
Objek Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
Inti Masalah : bahwa para Pemohon berupaya keras untuk dapat menelusuri syarat untuk memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian Pasa a quo. Hal ini dikarenakan konsekuensi dari kegagalan mendapatkan legal standing berakibat pada tidak dibahasnya pokok permohonan yang pada dasarnya sangat penting dalam penguatan sistem presidensial dan demokrasi di Indonesia. Ditambah lagi dengan constitutional interpretation Mahkamah terhadap hak konstitusional pasal a quo UUD Tahun 1945.
Status Perkara : Belum diputuskan

Timeline





Tahapan Alur

Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Perkara Pra Persidangan


Perihal:


  • Penyusunan Konsep Keterangan DPR Pra Persidangan


    Perihal:


  • Keterangan DPR Persidangan


    Perihal:


  • Keterangan Presiden Persidangan


    Perihal:


  • Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait Persidangan


    Perihal:


  • Laporan Putusan atau Ketetapan MK Persidangan


    Perihal:


  • Produk Pasca Persidangan


    Perihal: