Detail Perkara

Deskripsi
Tanggal Registrasi : 09-07-2020
No. Perkara : 58/PUU-XVIII/2020
Objek Perkara : Pengujian Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Inti Masalah : bahwa pasal aquo telah menarik atau menjadikan wewenang untuk memberi atau menerbitkan Perizinan Berusaha Pertambangan menjadi wewenang pemerintah pusat sepenuhnya dan menegasikan otonomi teritoril dan otonomi fungsional yang dimiliki oleh provinsi atau kabupaten/kota dan tidak memberi kepastian hukum.
Status Perkara : Tidak Dapat Diterima

Timeline
Permohonan Perkara
Penyusunan Konsep Keterangan DPR
Keterangan DPR
Keterangan Presiden
Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait
Laporan Putusan atau Ketetapan MK
Produk





Tahapan Alur

Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Perkara Pra Persidangan


Penyusunan Konsep Keterangan DPR Pra Persidangan


Keterangan DPR Persidangan


Keterangan Presiden Persidangan


Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait Persidangan


Laporan Putusan atau Ketetapan MK Persidangan


621.58/PAN.MK/9/2020

Perihal: Pengucapan Putusan

23

Sep

2020


Tanggal Sidang: 29-Sep-2020

    • Produk Pasca Persidangan


    ©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI

    Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430