Detail Perkara

Deskripsi
Tanggal Registrasi : 16-06-2020
No. Perkara : 43/PUU-XVIII/2020
Objek Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Inti Masalah : bahwa pasal-pasal aquo secara subjektif berpotensi disalahgunakan atau dijadikan alasan oleh penegak hukum untuk tidak melakukan penuntutan atau menempuh upaya hukum baik secara pidana, perdata maupun TUN.
Status Perkara : Belum diputuskan

Timeline
Permohonan Perkara
Penyusunan Konsep Keterangan DPR
Keterangan DPR
Keterangan Presiden
Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait
Laporan Putusan atau Ketetapan MK
Produk





Tahapan Alur

Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Perkara Pra Persidangan


Perihal:


    • Penyusunan Konsep Keterangan DPR Pra Persidangan


    Perihal:


    • Keterangan DPR Persidangan


    Perihal:


    • Keterangan Presiden Persidangan


    Perihal:


    • Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait Persidangan


    Perihal:


    • Laporan Putusan atau Ketetapan MK Persidangan


    Perihal:


    • Produk Pasca Persidangan


    Perihal:


    • ©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI

    Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430