Detail Perkara

Deskripsi
Tanggal Registrasi : 09-06-2020
No. Perkara : 39/PUU-XVIII/2020
Objek Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
Inti Masalah : bahwa ketentuan pasal aquo menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperi layanan "over the Top", oleh karenanya tidak ada kepastian hukum apakah penyiaran menggunakan internet masuk ke dalam definisi penyiaran.
Status Perkara : Belum diputuskan

Timeline
Permohonan Perkara
Penyusunan Konsep Keterangan DPR
Keterangan DPR
Keterangan Presiden
Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait
Laporan Putusan atau Ketetapan MK
Produk





Tahapan Alur

Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Perkara Pra Persidangan


Penyusunan Konsep Keterangan DPR Pra Persidangan


Keterangan DPR Persidangan


Keterangan Presiden Persidangan


Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait Persidangan


659.39/PAN.MK/10/2020

Perihal: Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Ahli Presiden dan Saksi Presiden

05

Oct

2020


    • 720.39/PAN.MK/10/2020

    Perihal: Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden

    22

    Oct

    2020


    Tanggal Sidang: 04-Nov-2020

    • Laporan Putusan atau Ketetapan MK Persidangan


    5.39/PUU/PAN.MK/PS/1/2021

    Perihal: Pengucapan Putusan

    11

    Jan

    2021


    Tanggal Sidang: 14-Jan-2021

    • Produk Pasca Persidangan


    ©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI

    Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430