| Tanggal Registrasi | : | 04-05-2020 |
| No. Perkara | : | 26/PUU-XVIII/2020 |
| Objek Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat 4, Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 |
| Inti Masalah | : | bahwa Pemohon merasa dirugikan atas pasal aquo dengan tidak jelasnya norma dalam pasal aquo yang mnejadi tidak terlindungi kepentingan konstitusi Pemohon dan tidak terwakili setelah dijatuhkan vonis selama 1 tahun dalam pelanggaran pdana melakukan tindak pidana secara tanpa hak. |
| Status Perkara | : | Tidak Dapat Diterima |
Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430