Tanggal Registrasi | : | 12-09-2018 |
No. Perkara | : | 74/PUU-XVI/2018 |
Objek Perkara | : | pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Oktober Tahun 2010 Nomor 122) Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 |
Inti Masalah | : | bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya terkait frasa "dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan" dalam Pasal aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (pasal aquo menciptakan stigma bahwa Islam mengajarrkan terorisme dan dapat dengan mudah dikriminalisasi apabila suatu saat nanti rezim Pemerintah yang berkuasa tidak menyukai pandangan Islam) |
Status Perkara | : | Belum diputuskan |
Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430