Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK

No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) sebagai landasan hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Update Terakhir: 19-11-2021 10:08

No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) menjadi landasan sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Pertahanan Negara beserta peraturan pelaksana undang-undang Pertahanan Negara,

Update Terakhir: 23-11-2021 08:41

No. 32/2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) menjadi landasan sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Penyiaran beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), peraturan pelaksana undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagian materi muatan UU Penyiaran bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Update Terakhir: 23-11-2021 08:44

No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terdapat pasal/ayat yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014. Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Update Terakhir: 23-11-2021 09:56

No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), yang menjadi landasan untuk mengoptimalkan peran badan usaha milik Negara dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU BUMN beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.

Update Terakhir: 24-11-2021 10:02

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →