Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK

No. 38/2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) menjadi landasan hukum penyelenggaraan sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Jalan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang.

Tidak ada pasal/ayat dalam UU Jalan yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.


Update Terakhir: 24-08-2021 12:28

No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), merupakan landasan yang menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi, dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Ketenagakerjaan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum MK atas pasal/ayat/penjelasan pasal yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 59 ayat (7) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014
2. Pasal 65 ayat (7) melalui putusan MK No. 27/PUU-IX/2011
3. Pasal 65 ayat (8) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014
4. Pasal 66 ayat (2) melalui putusan MK No. 27/PUU-IX/2011
5. Pasal 66 ayat (4) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014
6. Pasal 95 ayat (4) melalui putusan MK No. 67/PUU-XI/2013
7. Pasal 96 melalui putusan MK No. 100/PUU-X/2012
8. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) melalui putusan MK No. 115/PUU-VII/2009
9. Pasal 120 ayat (3) melalui putusan MK No. 115/PUU-VII/2009
10. Pasal 155 ayat (2) melalui putusan MK No. 37/PUU-IX/2011
11. Pasal 158 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
12. Pasal 159 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
13. Pasal 160 ayat (1) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
14. Pasal 164 ayat (3) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
15. Pasal 169 ayat (1) Huruf c melalui putusan MK No. 58/PUU-IX/2011
16. Pasal 170 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
17. Pasal 171 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
18. Pasal 186 ayat (1) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
19. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) melalui putusan MK No. 72 PUU-XIII/2015

Update Terakhir: 02-09-2021 16:27

No. 22/2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas), yang menjadi landasan untuk pengelolaan minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan dikuasai oleh negara agar pengelolaannya secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Migas beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 1 angka 23 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
2. Pasal 4 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
3. Pasal 11 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
4. Pasal 12 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
5. Pasal 20 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
6. Pasal 21 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
7. Pasal 22 ayat (1) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003.
8. Pasal 28 ayat (2) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003.
9. Pasal 28 ayat (3) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003.
10. Pasal 41 ayat (2) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
11. Pasal 44 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
12. Pasal 45 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
13. Pasal 48 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
14. Pasal 49 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
15. Pasal 59 huruf a melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
16. Pasal 61 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
17. Pasal 63 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.

Update Terakhir: 24-08-2021 09:42

No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), yang menjadi landasan hukum untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU ASN yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dan disertai lampiran penjelasan undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan pasal, ayat, dan/atau bagian dalam UU ASN.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 87 ayat (4) huruf b melalui Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018
2. Pasal 119 melalui Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014
3. Pasal 123 ayat (3) melalui Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014
4. Pasal 124 ayat (2) melalui Putusan MK Nomor 8/PUU-XIII/2015


Update Terakhir: 24-08-2021 16:20

No. 11/2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang menjadi landasan untuk suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika yang terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU ITE beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) melalui Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016;
2. Pasal 31 ayat (4) melalui Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010;
3. Pasal 44 huruf b melalui Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.

Update Terakhir: 27-09-2021 16:56

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →