Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK

No. 18/2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan profesi Advokat di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Advokat telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Advokat yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya.

Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 2 ayat (1) melalui Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016.
2. Pasal 4 ayat (1) telah diuji dan diputus dua kali dalam Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 dan gabungan Putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015.
3. Pasal 16 melalui Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013

Update Terakhir: 24-08-2021 09:44

No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pembuatan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal/ayat dalam UU Perjanjian Internasional telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perjanjian Internasional yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, serta informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 10 melalui Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018

Update Terakhir: 20-08-2021 08:53

No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan kelembagaan penjamin simpanan telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU LPS telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.


Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU LPS yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
Pasal 6 ayat (1) huruf c melalui Putusan MK No. 1/PUU-XVI/2018


Update Terakhir: 20-08-2021 08:49

No. 18/2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) yang menjadi landasan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, telah 3 (tiga) kali dilakukan pengujian materiil yaitu Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 139/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 69/PUU-XIV/2016, namun ketiganya tidak ada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. UU P3H juga telah diubah dengan UU Cipta Kerja juga disandingkan dengan naskah asli dalam dokumen ini.


Update Terakhir: 20-08-2021 14:22

No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI), yang menjadi landasan hukum acara atas upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU PPHI yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan yang kemudian dikompilasikan dalam satu naskah bersama dengan undang-undang aslinya.

Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 13 ayat (2) huruf a melalui Putusan MK No. 68/PUU-XIII/2015
2. Pasal 23 ayat (2) huruf a melalui Putusan MK No. 68/PUU-XIII/2015
3. Pasal 67 ayat (2) melalui Putusan MK No. 49/PUU-XIV/2016
4. Pasal 82 melalui Putusan MK No. 114/PUU-XIII/2015

Update Terakhir: 24-08-2021 09:43

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →