Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 1 Tahun 2014 / 16-05-2016

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Mekanisme HP-3 mengurangi hak penguasaan negara atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga ketentuannya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010. Keberadaan UU PWP3K sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, dalam pelaksanaannya UU PWP3K belum memberikan hasil yang optimal. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih menemui banyak kendala dan harus disinergikan dengan ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Keadaan tersebut menggambarkan bahwa masih banyak kendala dan hambatan dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta

1. Terdapat rumusan norma dalam UU PWP3K yang mengandung multitafsir yang dapat menimbulkan multi interpretasi dimana dapat berpotensi tidak dapat dilaksanakannya UU tersebut dengan baik, contoh Konsepsi mengenai "nelayan" dan "Masyarakat Pesisir". Dalam UU PWP3K tidak disebutkan secara khusus (eksplisit) menyebutkan definisi ataupun batasan mengenai "nelayan" dan "masyarakat pesisir"
2. Terdapat pengaturan dalam UU PWP3K yang belum sejalan (disharmoni) dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemda) yaitu dalam hal kewenangan. Dalam UU Pemda, hanya memberikan kewenangan meliputi pengelolaan, penerbitan izin, dan pemberdayaan masyarakat saja, tetapi tidak memberikan kewenangan terkait perencanaan seperti yang terdapat dalam UU PWP3K
3. Adanya peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan hingga adanya perubahan menjadi UU No 1 Tahun 2014 dan sampai dengan tahun 2016 masih banyak Pemerintah Provinsi yang belum memiliki Perda tentang Perencanaan Zonasi
4. Kurangnya sosialisasi akan Peraturan Menteri tentang Peran Serta Masyarakat, hal ini menjadi penting mengingat sangat diperlukan peran pemerintah yang proaktif dalam mengajak peran serta masyarakat.

1. Diperlukan harmonisasi atau penyesuaian antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan undang-undang terkait lainnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU PWP3K diperlukan suatu perubahan atau revisi, untuk menjawab permasalahan disharmonisasi antara UU PWP3K dengan UU Pemda serta UU terkait lainnya. Mengenai pengelolaan pesisir, perencanaan zonasi, penerbitan izin, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, perlu diperjelas kewenangannya.
3. Untuk keefektifan dalam pelaksanaan UU PWP3K, pemerintah supaya mendesak percepatan perencanaan zonasi bagi Pemerintah Provinsi yang belum memiliki atau mengesahkan Perda tentang Perencanaan Zonasi. Dengan penyelesaian Perda-Perda Zonasi dimaksud, agar dalam pemanfaatan di lapangan atau daerah, Pemda segera mengevaluasi izin lokasi yang sudah dikeluarkannya.
4. Pemerintah hendaknya secara proaktif mendorong dan mengajak peranserta masyarakat dalam pelaksanaan UU PWP3K, agar peraturan pelaksanaan yang sudah dibuat, yaitu Permen tentang Peranserta masyarakat tidak hanya berhenti di konsepsi peraturan, namun benar-benar diimplementasikan dengan sosialisasi secara proaktif dalam mengajak peranserta masyarakat. Hal ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir yang menjadi stakeholders utamanya.

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional / 01-10-2018

Selama kurun waktu 10 tahun lebih setelah UU SKN disahkan dan diundangkan, semangat implementasi UU SKN belum maksimal dan tidak sesuai dengan tujuan keolahragaan nasional, yaitu: memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia; menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin; mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; memperkukuh ketahanan nasional; serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.Selain itu dalam kancah internasional, prestasi Indonesia dalam ranking beberapa cabang olahraga masih belum meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, di Tahun 2017 Timnas Bola Voli Indonesia meraih peringkat 42 dari 137 untuk pria dan peringkat 66 dari 115 untuk wanita, Timnas Sepak bola pria meraih peringkat 175 dari 206, Timnas Bola Basket meraih peringkat 72 dari 91, Timnas Futsal meraih peringkat 51dari 112. Meskipun untuk beberapa cabang olahraga tertentu Indonesia harus berbangga karena memiliki prestasi yang mengharumkan nama bangsa seperti Bulu Tangkis meraih peringkat 4 dari 116. Tentunya melihat prestasi seperti ini perlu adanya upaya-upaya khusus oleh Pemerintah, Masyarakat maupun stakeholder terkait untuk senantiasa memajukan prestasi olahraga Indonesia agar semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Papua

1. Pelaksanaan UU SKN masih belum optimal karena terdapat kendala/ masalah terkait aspek substansi hukum, kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan dan peran serta masyarakat.
2. Masih terdapat permasalahan dalam lingkup norma dan implementasi substansi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan dan peran serta masyarakat. Terdapat pengaturan dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang tidak dan/ atau belum diimplementasikan dalam setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia sehingga diperlukan adanya pengkajian ulang secara cermat dalam rangka penguatan instrumen hukum keolahragaan di Indonesia.
3. Adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dari masyarakat terhadap pelaksanaan olahraga rekreasi dan olahraga penyandang disabilitas yang perlu diakomodir dalam Perubahan UU SKN

1. UU SKN perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, meliputi:
a. Pasal 19 ayat (1): mengenai diskriminasi Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang dianggap olahraga waktu luang;
b. Pasal 26: mengenai potensi disharmoni UU SKN dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi hanya merupakan kewenangan Pemda kabupaten dan/atau kota;
c. Pasal 30 – Pasal 31: mengenai definisi “olahraga penyandang cacat” disesuaikan menjadi “olaraga penyandang disabilitas”;
d. Pasal 33: mengenai peran BSANK yang belum efektif;
e. Pasal 36: mengenai frasa “komite olahraga” harus dimaknai “komite olahraga nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya”(berdasarkan Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014)…..(FORMI, NPC, SOIna);
f. Pasal 40: mengenai rangkap jabatan pada kepengurusan KONI….(tidak tegas Larangan);
g. Pasal 67: mengenai belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana;
h. Pasal 69 s/d 73 Pendanaaan….diperlukan perintah pembuatan Perda pendanaan olahraga di daerah;
i. Pasal 74 ayat (1): mengenai pengembangan IPTEK Keolahragaan
j. Pasal 78 – Pasal 80: mengenai tidak adanya regulasi teknis tentang industri olahraga;
k. Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3): mengenai belum optimalnya pengawasan BOPI atas olahraga professional; dan
l. Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2): mengenai dualisme lembaga arbitrase keolahragaan.
2. Pemerintah dan pemangku kepentingan dipandang perlu melakukan harmonisasi peraturan pelaksanaan dari UU SKN. Untuk mendapatkan solusi yang terbaik, maka perlu disusun konsep dengan mengkaji UU No. 3 Tahun 2005 secara mendalam. Selain itu perlu dibentuk Tim Penyusun konsep Pemerintah sebagai bahan masukan penyempurnaan UU No. 3 Tahun 2005. Hasil kajian, analisis dan evaluasi tersebut untuk disampaikan kepada DPR RI.
3. UU SKN perlu dilakukan perubahan dan dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Tahun 2018.

Kajian, Analisis dan Evaluasi UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial / 01-01-2018

UU Penanganan Konflik Sosial telah diberlakukan selama lima tahun namun belum secara komprehensif digunakan oleh para pemangku kepentingan dikarenakan sulitnya pelaksanaan norma, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian konflik sosial diluar UU Penanganan Konflik Sosial dan minimnya pengaturan tentang pengawasan dan ketentuan sanksi sehingga sulit untuk dilaksanakan.

Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan UU Penanganan Konflik Sosial dalam kurun waktu lima tahun terdapat permasalahan dalam implementasinya, antara lain:
1. Dalam aspek substansi hukum, belum tegas diaturnya kriteria khusus kapan sebuah konflik sosial dapat berdampak menjadi sebuah bencana sosial dan pada tahap penghentian konflik belum jelas mengatur tentang tugas, tanggungjawab dan kewenangan TNI dan Polri.;
2. Dalam aspek struktur hukum dan kelembagaan, tidak adanya manajemen konflik yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu sistem penanganan konflik sosial yang kuat;
3. Dalam aspek budaya hukum, penanganan konflik di masyarakat lebih mengedepankan pranata adat dan pranata sosial;
4. Dalam aspek sarana dan prasarana, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana operasional kesiagaan dan perlindungan masyarakat dalam upaya pencegahan konflik sosial.

a) Dari aspek substansi hukum, perlu dilakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam UU Penanganan Konflik Sosial, di antaranya: Pasal 1 angka (1) UU Penanganan Konflik Sosial terkait cakupan konflik secara luas dan menyeluruh; Pasal 5 UU Penanganan Konflik Sosial terkait batasan yang jelas atas sumber-sumber konflik; Pasal 6, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 25 ayat (2), Pasal 33, Pasal 36 ayat (1) UU Penanganan Konflik Sosial terkait pembagian kewenangan agar lebih terintegrasi dan memiliki batasan jelas serta tidak saling tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain; pengkajian ulang terkait efektivitas Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22, Pasal 25 ayat (2), Pasal 29, Pasal 42 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial; pengaturan mekanisme yang jelas pada Pasal 32 huruf c (mekanisme pengungsian) dan Pasal 38 ayat (2) huruf a (pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan) UU Penanganan Konflik Sosial; pengaturan Pasal 41 ayat (1) UU Penanganan Konflik Sosial terkait model penyelesaian konflik melalui mekanisme adat yang selaras dengan hukum positif; serta agar beberapa peraturan pelaksana sejalan dengan UU Penanganan Konflik Sosial, contohnya Permendagri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; Pasal 49 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial terkait keanggotaan Komnas HAM sebagai anggota Satgas Konflik agar tidak menghilangkan peran lembaganya yang indepedenden sebagai pencari fakta.
b) Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait perlu tidaknya pengaturan sanksi pada UU Penanganan Konflik Sosial serta perlu dilakukan harmoninasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial dan yang terkait agar menghasilkan penanganan konflik sosial yang terpadu, integratif, dan tidak saling tumpang tindih.
c) Dari aspek kelembagaan, perlu diatur pembentukan lembaga permanen yang khusus menangani konflik sosial baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai solusi atas kebuntuan pelaksaan UU Penanganan Konflik Sosial; perlu penambahan mengenai materi tentang pengawasan dan penegakan hukum.Dari aspek sarana prasarana, perlu dilakukan pembangunan sistem peringatan dini secara terintegrasi di semua daerah di wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU Penanganan Konflik Sosial.
d) Dari aspek pendanaan, diperlukan mekanisme supervisi dan pengawasan dalam hal pendanaan untuk memastikan bahwa dana penanganan konflik sosial sudah dialokasikan sebagaimana mestinya. Dan perlu pengalokasian dana untuk Tim Terpadu selain Kesbangpol dalam pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dalam APBN dan APBD secara jelas. Serta perlu pengalokasian anggaran untuk Pranada Adat mengingat perannya cukup berpengaruh khususnya didaerah.
e) Dari aspek budaya hukum, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih banyak khususnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada pemangku kepentingan di daerah sebagai pelaksana utama yang akan melaksanakan mekanisme penanganan konflik sosial secara langsung di lapangan dan berkenaan langsung dengan konflik serta masyarakat. Serta perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham akan eksistensi UU Penanganan Konflik Sosial dan dapat mendukung implementasi dari UU Penanganan Konflik Sosial.

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan / 01-06-2018

Selama berlakunya UU Kepariwisataan sejak tahun 2009, terdapat sejumlah permasalahan utama dan mendasar yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Kepariwisataan ini antara lain:1. Sarana dan prasarana 2. Sumber daya manusia3. Kebijakan skala daerah4. Penegakan hukum (penerapan sanksi)5. Investasi (penanaman modal, terutama investor asing)6. Pembangunan pariwisata7. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan tempat wisata8. Ketertiban dan keamanan tempat wisata 9. Kewenangan dan koordinasi antar lembaga terkait pariwisata10. Minimnya anggaran guna pendanaan kepariwisataan

Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan UU Kepariwisataan dalam kurun waktu 9 tahun terdapat permasalahan dalam implementasinya, antara lain:
a. Substansi Hukum
Belum ditetapkannya Kawasan Pariwisata Khusus melalui undang-undang, belum ditetapkannya peraturan pelaksana terkait pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat di pulau kecil, serta belum adanya pengaturan terkait siapa yang berwenang memberikan sanksi dan mekanisme pemberian sanksi;
b. Kelembagaan/Struktur Hukum
Kurangnya koordinasi antara BPPI dan BPPD terkait promosi pariwisata dan tidak adana kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum;
c. Sarana dan Prasarana
Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di daerah belum optimal sebagai akibat dari kurangnya koordinasi lintas sektor.
d. Pendanaan
Status pendanaan BPPI dan BPPD yang belum jelas, minimnya pendanaan pemeliharaan cagar budaya, dan tidak jelasnya ketentuan dana bagi hasil dalam UU Pemerintahan Daerah.
e. Budaya Hukum
Minimnya pemahaman masyarakat terhadap UU Kepariwisataan dan penyelenggaraan kepariwisataan belum mengakomodir prinsip kearifan lokal.

Perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian norma terutama pada Pasal 13 ayat (4), Pasal 60, Pasal 62, dan Pasal 63 dan pengkajian ulang terhadap Pasal 4, Pasal 7, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 huruf k, Pasal 25, dan Pasal 50 ayat (4) untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan pengaturan terkait kepariwisataan.

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup / 01-09-2018

Selama berlakunya UU PPLH sejak tahun 2009, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan UU PPLH antara lain:
1. Dalam aspek perencanaan, yaitu belum ditetapkannya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU PPLH kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian terkait dengan penerbitan izin usaha bagi usaha/kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, dimana persyaratan untuk dikeluarkan izin meliputi dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Serta keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Dalam aspek pemanfaatan, tercermin jelas atau tidaknya prinsip kemanfaatan yang ada di dalam rumusan ketentuan UU PPLH bergantung kepada degree of perception (tergantung pada sudut pandangnya), seperti belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatan oleh pasal 12 ayat 4 UU PPLH terkait dengan tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Dalam aspek pengendalian, yang berkaitan dengan dokumen lingkungan seperti Amdal dan UKL-UPL yang dibuat dan dilaporkan secara berkala sebagai persyaratan untuk izin lingkungan dan izin-izin usaha lainnya.
4. Dalam aspek pemeliharaan lingkungan, yaitu kesadaran masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup.
5. Dalam aspek pengawasan terkait dengan pelaksanaan koordinasi kewenangan dan pengawasan antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Dalam aspek penegakan hukum, yaitu berkaitan dengan sistem penegakan hukum terpadu dan disertai dengan prosedur penegakan hukum yang berimplikasi pada minimnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana dan administratif sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan
7. Dalam aspek lainnya, yang berkaitan dengan adanya disharmoni dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan terkait dan terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak berjalan di tingkat daerah.

Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil kajian, analisis, dan evaluasi UU PPLH yang telah dilakukan pemantauan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU PPLH tidak optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan budaya hukum masyarakat yang diurai sebagai berikut:

1. Aspek Substansi Hukum
Terdapat ketidakjelasan rumusan pada Pasal 48, Pasal 66, Pasal 73, Pasal 77, Pasal 81, dan Pasal 90; serta terdapat ketidakefektifan pada Pasal 10 ayat (3) huruf a, 12 ayat (1), Pasal 36 s.d Pasal 41, Pasal 86, Pasal 95.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan
Pelaksanaan otonomi daerah dalam Pasal 63 dan Pasal 13 ayat (3) UU PPLH belum menhatur kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penanganan pencemaran lingkungan, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

3. Aspek Sarana dan Prasarana
Keberadaan laboratorium pengujian lingkungan yang ada saat ini belum merata terlebih yang memenuhi akreditasi sebagai laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Permen LH
Nomor 6 Tahun 2009 yang menyebabkan kurang efektifnya penyediaan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid.

4. Aspek Pendanaan
PP IELH belum tersosialisasi dengan baik, anggaran berbasis lingkungan hidup belum berbasiskan amanat Pasal 45 UU PPLH, dan belum ditetapkan secara rinci terkait Dana Pemulihan Limgkungan Hidup.

5. Aspek Budaya Hukum
Banyaknya kasus pembakaran lahan/hutan di masyarakat tidak mengikuti ketentuan yang ada.

1) Penambahan wewenang pemerintah daerah dalam Pasal 48 UU PPLH untuk mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mendasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf i dan ayat (3) huruf l serta Pasal 71 ayat (1) UU PPLH.
2) Terkait Pasal 77 UU PPLH, diperlukan pemberian wewenang second line kepada gubernur untuk memberikan/menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah provinsi menganggap pemerintah daerah kabupaten/kota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3) Terkait Pasal 81 UU PPLH, perlu menetapkan instrumen uang paksa (dwangsom) terhadap setiap keterlambatan dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Uang paksa dapat dijadikan tambahan dan/atau mengganti denda yang selama ini diterapkan.
4) Terkait Pasal 90 ayat (1) UU PPLH, terdapat alternatif usulan untuk mengubah hak gugat menjadi kewajiban gugat untuk menegaskan prinsip pencemar pembayar dan/atau menambahkan ketentuan kewajiban gugat setelah hak gugat.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →