Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung / 01-05-2017

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) bahwa kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan tata usaha negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) juga dikemukakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.” UU Mahkamah Agung selama ini telah diajukan beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, namun yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini tercatat ada 2 putusan yaitu Putusan Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 (selanjutnya disebut Putusan Perkara 67/2004) dan Putusan Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 (selanjutnya disebut Putusan Perkara 27/2013). Selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU HAP) yaitu Putusan Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 (selanjutnya disebut Putusan Perkara 34/2013), dimana putusan tersebut ternyata berdampak terhadap substansi yang terdapat dalam UU Mahkamah Agung.

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi khususnya terhadap UU Mahkamah Agung?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas/ inkonstitusional bersyarat khususnya dalam UU Mahkamah Agung?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu undang-undang jika suatu pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap norma pasal atau ayat lain yang tidak diujikan khususnya dalam UU Mahkamah Agung?

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal, yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945.
Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.
Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU MK. Menurut Maruarar Siahaan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka umum mempunyai 3 kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutoarial.

Dalam Putusan Perkara Nomor 67 Tahun 2004 dapat dilihat
bahwa pengawasan terhadap advokat (yang sebelum
diundangkannya UU Advokat disebut “Penasehat Hukum”)
yang sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
yang
berada di bawahnya sudah tidak berlaku lagi dan yang
berlaku
adalam ketentuan Pasal 12 UU Advokat yang ayat (1)nya
menyatakan bahwa “Pengawasan terhadap Advokat
dilakukan oleh
organisasi Advokat.” Putusan ini juga mencerminkan bahwa
Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir
konstitusi
tetapi juga melakukan harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang dikaitkan dengan
ketidakpastian hukum.

Dalam Putusan Perkara Nomor 27 Tahun 2013 pada
dasarnya
mekanisme check and balances merupakan hubungan
antara
lembaga yang berada dalam posisi setara. Putusan ini
mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya
sebagai
penafsir konstitusi tetapi juga melakukan harmonisasi
peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan
ketidakpastian hukum khususnya ketidakharmonisan
peraturan
antara UUD Tahun 1945 dengan undang-undang yang
berada di
bawahnya. Pembentukan Komisi Yudisial yang independen
adalah
untuk mendukung kemerdekaan kekuasaan kehakiman
melalui
perbaikan pola perekrutan hakim agung yang dilakukan
oleh
badan khusus yang diangkat oleh Presiden dengan
persetujuan DPR.

Dalam Putusan Perkara Nomor 34 Tahun 2013 memiliki
dampak
terhadap UU Mahkamah Agung bahwa dengan adanya
putusan
tersebut maka diperlukan reformulasi ulang di dalam Pasal
66
UU Mahkamah Agung khususnya terhadap ketentuan
tentang
berapa kali upaya Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam
hal perkara pidana dan perdata harus direformulasi secara
berbeda sesuai dengan amanat putusan Mahkamah
Konstitusi.

Pada dasarnya undang-undang itu dihasilkan dari proses politik sehingga sudah pasti ada kepentingan politik yang mewarnai substansi yang dihasilkan dalam undang-undang tersebut. Namun konstitusilah yang bertugas sebagai rambu apakah kepentingan politik mencederai aspirasi dan kepenntingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sesuai dengan konstitusi UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi lah yang ditugaskan untuk mengemban amanat tersebut melalui putusan-putusannya. Dalam Putusan Perkara 67/2014 dan Perkara 27/2013, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menganalisis dengan menggunakan penafsiran secara tektual gramatikal dan melakukan pengharmonisasian undang-undang khusunya UU Mahkamah Agung terhadap konstitusi dan undang-undang lain. Dari hasil analisis Mahkamah Konstitusi terlihat bahwa beberapa ketentuan dalam UU Mahkamah Agung selama ini teradapat ketidak konsistenan dalam perumusannya. Ketidakcermatan pembuat undang-undang ini terlihat dalam proses perubahan dari UU 14 Tahun 1985 ke UU 5 Tahun 2004 yang ternyata tidak mengubah pasal yang seharusnya penting untuk diubah. Keharmonisan peraturan perundang-undangan ini dianggap Mahkamah Konstitusi dangat penting agar tercipta kepastian hukum. Sedemikian pentingnya kepastian hukum ini bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 67/2004 mengesampingkan kerugian konstitusional Para pemohon dengan lebih menitik beratkan pada menjunjung tinggi asas kepastian hukum.
Begitupun halnya dalam Putusan Perkara 27/2013 yang menurut penilaian Mahkamah Konstitusi pengaturan yang ada dalam UU Mahkamah Agung mengenai perekrutan hakim agung bertentangan pengaturannya dengan yang ada didalam UUD Tahun 1945 secara jelas dan tekstual. Selain itu Mahkamah juga berpandangan bahwa Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkankan oleh UUD Tahun 1945 dalam hal ini pembentukan Komisi Yudisial yang berwenang untuk melakukan prekereutan hakim agung tanpa intervensi berbagai pihak adalah perwujudan kekuasaan kehakiman.
Khusus untuk perkara 34/2013 hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk perkara pidana ternyata berdampak pada pengaturan di dalam UU Mahkamah Agung. Maka terhadap hal ini diperlukan langkah konkrit dari pembuat undang-undang agar harus segera mengubah ketentuan dalam UU Mahkamah Agung yang terkena dampak dari putusan tersebut agar tercipta sinkronisasi dan harmonisiasi pengaturan perundang-undangan.

Terdapat ketidakcermatan perumusan dalam proses
perubahan UU
14 Tahun 1985 menjadi UU 5 Tahun 2004 yang tidak
mengubah
Pasal 36 UU 14 Tahun 1985, telah menimbulkan
ketidakpastian
hukum dalam pelaksanaannya.

Bahwa Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU
Mahkamah
Agung, serta Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial, telah
menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A
ayat (3)
UUD Tahun 1945.

Diperlukan reformulasi ulang di dalam Pasal 66 UU
Mahkamah
Agung. Ketentuan UU Mahkamah Agung harus mengikuti
hasil
Putusan Mahkamah Konstitudi Perkara Nomor 34 Tahun
2013.

Hasil analisis dan evaluasi UU Mahkamah Agung adalah
perlunya beberapa ketentuan di dalam UU Mahkamah
Agung yang
diperlukan reformulasi ulang akibat adanya Putusan
Mahkamah
Konstitusi dalam Perkara Nomor 67 Tahun 2004, Nomor 27
Tahun 2013, dan Nomor 34 Tahun 2013.

Adapun keharusan pembentuk undang-undang untuk
segera
menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi sesuai
dengan amanat dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan / 01-05-2017

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 (judicial review) merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan menilai apakah materi suatu undang-undang tersebut bertentangan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu, atau bahkan apakah peraturan perundang-undangan tersebut terdapat cacat formal dalam pembentukannya.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) telah beberapa kali di uji materi kepada Mahkamah Konstitusi dan menghasikan keputusan sebagai berikut:
1. Putusan Perkara Nomor 34 /PUU-IX/2011 yang diputus pada tanggal 16 Juli 2012.
2. Putusan Perkara Nomor 45 /PUU-IX/2011 yang diputus pada tanggal 21 Februari 2012.
3. Putusan Perkara Nomor 34 /PUU-IX/2012 yang diputus pada tanggal 16 Mei 2013.
Pasal yang diuji yakni:
1. Perkara Nomor 34 /PUU-IX/2011 Pasal yang di uji yakni Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3).
2. Perkara Nomor 45 /PUU-IX/2011 Pasal yang diuji yakni Pasal 1 ayat (3).
3. Perkara Nomor 34 /PUU-IX/2012 Pasal yang diuji Pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3).
Batu Uji Pasal UUD Tahun 1945:
1. Batu uji Perkara Nomor 34 /PUU-IX/2011 yakni Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD Tahun 1945.
2. Batu uji Perkara Nomor 45 /PUU-IX/2011Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.
3. Batu uji Perkara Nomor 34 /PUU-IX/2012 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun1945;

Hak konstitusional yang dirugikan:
1. Pada Perkara Nomor 34 /PUU-IX/2011 hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan keberlakuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3). Sehingga Pemohon tidak bisa mengolah perkebunan sawit milik Pemohon berdasarkan:
a. Izin Lokasi Perkebunan PT. Rickim Mas Jaya Nomor 042/BPN/II/1995 tanggal 15 Februari 1995 seluas ± 5.000 hektar;
b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Nomor86/BPN-VIII/1596 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit PT. Rickim Mas Jaya tanggal 21 Agustus 1996 seluas ± 5.200 hektar.
c. Rekomendasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Gubernur Jambi Nomor 543.41/5308/V/Bappeda tanggal 31 Juli 1998.
d. Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Pertanian NomorHK.350/E5.860/10.96 tanggal 10 Oktober 1996 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rickim Mas Jaya seluas ±14.000 hektar.
2. Pada Perkara Nomor 45 /PUU-IX/2011 Pasal yang diuji yakni Pasal 1 ayat (3). Bahwa dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas maka kerugian konstitusional Pemohon I selaku Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
a. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya khususnya terkait dengan pemberian ijin baru maupun perpanjangan izin yang telah ada sebelumnya dibidang perkebunan, pertambangan, perumahan danpermukiman, maupun sarana dan prasana lainnya;
b. Tidak dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya karena kawasan yang akan dimanfaatkan dalam berbagai bidangseperti perkebunan, pertambangan, perumahan danpermukiman, maupun sarana dan prasarana lainnya, masuk sebagai kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
c. Tidak dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) karena seluruh wilayahnya masuk sebagai kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
d. Dapat dipidana karena dianggap memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa ijin atau memberikan ijin di bidang perkebunan, pertambangan, perumahan dan permukiman, maupun sarana dan prasana lainnya di dalam kawasan hutan;
e. Hak kebendaan dan hak milik masyarakat Kabupaten Kapuas atas tanah dan bangunan berpotensi dirampas oleh negara karena dianggap masuk kawasan hutan.
Bahwa pada saat mengajukan Permohonan ini, Pemohon secara pribadi yang pekerjaannya sebagai Bupati di wilayahnya masing-masingdiancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 juncto Pasal 78 UU Kehutanan karena memberikan izin baru atau memperpanjang izin yang ada sebelumnya di dalam kawasan hutan. Ancaman pidana tersebut karena adanya Surat Menteri Kehutanan Nomor S.193/Menhut-IV/2011 tanggal 18 April2011 perihal Tim Penyelidikan dan Penyidikan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural di Provinsi KalimantanTengah;
3. Pada Perkara Nomor 34 /PUU-IX/2012 Pasal yang diuji Pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3).
Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU Kehutanan.

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas/ inkonstitusional bersyarat?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu undang-undang jika suatu pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap norma pasal atau ayat lain yang tidak diujikan?

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal, yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945.
Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.
Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU MK. Menurut Maruarar Siahaan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka umum mempunyai 3 kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutoarial.

A. Analisis UU

1. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 34 /PUU-
IX/2011.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pasal 4 ayat (2) huruf b
UU Kehutanan
bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1),
danPasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945, menurut
Mahkamah,
kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah
tertentu
sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan
kawasan
hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2)huruf b
tersebut adalah
salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air
yang
dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan
penetapan
kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum
yang berlaku
dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih
dahulu ada di
wilayah tersebut.
Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-
hak
masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak
milik, atau hak-hak
lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan
penyelesaian
terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak.
Mahkamah tidak
menemukan pertentangan antara norma Pasal 4 ayat (2)
huruf b UU
Kehutanan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1), dan
Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945;
Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
UU Kehutanan
hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat,
padahal seharusnya
juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh
masyarakat,
sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28G
ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945
karenanya Pemohon
memohon agar Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan seharusnya
berbunyi:
“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak
masyarakat
hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan
diakui
keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak
berdasarkan
undang-undang, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional”.
Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya
pengakuan hak atas
tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-
Undang, hal
tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang
dihadapi oleh
Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya,
Mahkamah
dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon
tersebut.
Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja
terdapat hak yang
telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna
bangunan, hak
guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang
demikian
harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan
Pasal 28G ayat
(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.Oleh karena
itu, penguasaan
hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hakyang
demikian
selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat
dalam norma a
quo;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah,
Pasal 4 ayat
(3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma
tentang hak atas
tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan, sehingga pasal tersebut
bertentangan dengan UUD
Tahun 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah
yang diberikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Walaupun
Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat
dalam Undang-
Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh
pembentuk
Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian
Mahkamah
dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional
bersyarat;
Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor
32/PUU-VIII/2010, tertanggal 4 Juni 2012,
kata “memperhatikan” dalam
Pasal 4 ayat (3)UU Kehutanan haruslah pula dimaknai
secara imperatif
berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan
wilayah kawasan
hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat
terlebih dahulu
sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk
memastikan
dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk
hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup
yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak
milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapa pun [vide
Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena
itu, Pasal 4 ayat
(3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD Tahun 1945
sepanjang
tidak dimaknai“Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib
melindungi,
menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat,
sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak
masyarakat
yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
serta tidak bertentangan dengan kepentingannasional”;

2. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 45 /PUU-
IX/2011.

Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1
angka 3 dan
ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan.
Pengertian dalam
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo hanya
menyebutkan bahwa,
“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan
atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai
hutan tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang a quo
menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam
proses pengukuhan
suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a
quo
menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a.
penunjukan
kawasanhutan; b. penataan batas kawasan hutan; c.
pemetaan kawasan
hutan; dan d.penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan
ketentuan Pasal
15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan
hutan adalah
salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan
hutan, sementara
itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang a quo
dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan
yang tidak
memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 15 ayat
(1) Undang-Undang a quo;
Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan
suatu
kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15
ayat (1) UU
Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang
antara lain
bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat
kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang
menentukan, “Pengukuhan
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut
Mahkamah
ketentuan tersebut antara lain memperhatikan
kemungkinan adanya hak-
hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada
kawasan hutan yang
akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga
jika terjadi
keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan
batas kawasan
hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya
tidak
menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya
masyarakat yang
berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan
sebagai kawasan
hutan tersebut;

3. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 35/PUU-X/2012.

Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak
ulayat. Dalam
wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang
bukan hutan yang
dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang
berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang
dimiliki secara
perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan
perseorangan.
Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak,
sewaktu-waktu
haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis
dan lenyap
akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama.
Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat
bersifat lentur.
Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat
hukum adat,
namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum
adat yang
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan
adat jatuh
kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan].
Wewenang hak
ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenanghak
perseorangan,
sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan
wewenang hak
ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih
(kejumbuhan)
antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat
hukum adat
yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai
wewenang
secaratidak langsung terhadap hutan adat;
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan
antara
hakmenguasai negara dengan hutan negara, dan hak
menguasai negara
terhadaphutan adat. Terhadap hutan negara, negara
mempunyai
wewenang penuh untukmengatur dan memutuskan
persediaan,
peruntukan, pemanfaatan, pengurusanserta hubungan-
hubungan hukum
yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan
pengelolaan oleh
negara di bidang kehutanan seharusnya diberikankepada
kementerian
yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap
hutanadat,
wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang
yang tercakup
dalamhutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan
marga, hutan
pertuanan, atausebutan lainnya) berada dalam cakupan
hak ulayat
karena berada dalam satukesatuan wilayah (ketunggalan
wilayah)
masyarakat hukum adat, yangperagaannya didasarkan atas
leluri
(traditio) yang hidup dalam suasana rakyat (in de
volksfeer) dan
mempunyai suatu badan perurusan pusat yang
berwibawadalam seluruh
lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat
hukum
adatmempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk
dikuasai dan
diusahakantanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi
dan
keluarganya. Dengan demikian,tidak dimungkinkan hak
yang dipunyai
oleh warga masyarakat hukum adattersebut ditiadakan
atau dibekukan
sepanjang memenuhi syarat dalam cakupanpengertian
kesatuan
masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal18B ayat (2)
UUD Tahun 1945.
Setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan
hak (baik
berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang
tercakup dalam hak
ulayat),maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam
wilayah hutan
negara, atausebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan
hak
sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan
Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang a quo, serta hutan ulayat dalam hutan
negara, sehingga
menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam
kaitannya dengan
pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat
yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945.
Dengan demikian,
hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu
hutan negara
dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan
adat dan
hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan
tersebut pada
tingkatan yangtertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.
Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan,
hak “menguasai dari
Negara” tidak memberi kewenangan untuk menguasai
tanah secara fisik
dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena
sifatnya semata-
mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Undang-
Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok
Agraria (UUPA), yakni wewenang hak menguasai dari
negara digunakan
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam
artikebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan
negarahukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil,
dan makmur;
Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945
merupakan
pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat
dalam kesatuan
dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat.
Hal demikian
merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat
sebagai “living
law” yang sudahberlangsung sejak lama, dan diteruskan
sampai
sekarang. Oleh karena itu,menempatkan hutan adat
sebagai bagian dari
hutan negara merupakanpengabaian terhadap hak-hak
masyarakat
hukum adat;
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut
Mahkamah,
kata“negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan
bertentangan dengan
UUD 1945.Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan
menurut
hukum;


B. Implikasi Putusan MK

Status hutanberdasarkanPasal 5 ayat (1) UU Kehutanan
terdiri dari hutan
Negara dan hutan hak. Namun dengan adanya Putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memutuskan
bahwa Pasal 5 ayat
(1) UUKehutanan bertentangan dengan UUD Tahun 1945
dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai ”Hutan
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
termasuk
hutan adat”,maka status hutan terdiridarihutannegara,
hutan hak, dan
hutan adat.


C. Evaluasi UU

Berdasarkan uraian diatas maka UU Kehutanan perlu
diganti mengingat
beberapa ketentuan UU Kehutanan beberapa pasalnya
tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pemerintah dan DPR
untuk
menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka UU Kehutanan perlu diganti mengingat beberapa ketentuan UU Kehutanan beberapa pasalnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

1. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan
UUD 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai
"Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi,
menghormati
dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang
kenyataannya
masih ada dan diakui, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan
Nasional.";
2. Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 UU
kehutanan
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan
hukum mengikat.
3. Kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 UU kehutanan
dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal
1 angka 6
tersebut menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada
dalam wilayah
masyarakat hukum adat".
4. Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan tidak mempunyai
kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan
adat".
5. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU kehutanan tidak memiliki
kekuatan
hukum mengikat.
6. Pasal 5 ayat (2) UU kehutanan bertentangan dengan
UUD 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) tidak
mempunyai kekuatan
hukum mengikat sehingga Pasal 5 ayat (3) tersebut
menjadi "Pemerintah
menetapkan UU Kehutanan dimaksud pada ayat (1); dan
hutan adat
ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat
hukum adat
yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya".

Beberapa Pasal dan ayat UU Kehutanan dinyatakan
bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sehingga ketentuan
dalam UU Kehutanan tidak utuh lagi dan perlu
ditindaklanjuti dengan
mengganti UU Kehutanan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang / 01-05-2017

Kekuasaan Kehakiman telah diatur secara tegas didalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang pada pokoknya menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peranan yang cukup signifikan dalam peradilan Indonesia sebagai cabang kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap pelaksanaan konstitusi dan aspek kehidupan kenegaraan. MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD Tahun 1945 yang diperkuat didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengujian suatu UU terhadap UUD tahun 1945 secara teoritis didasari pada norma hukum yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang berada diatasnya oleh karena norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi norma hukum yang berada dibawahnya. Pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 merupakan perlindungan hukum oleh negara terhadap rakyat yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Hal ini sejalan dengan yang diatur didalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) terdapat upaya dari pemohon untuk melakukan pengujian. Tercatat ada 2 (dua) putusan MK terkait UU Kepailitan yaitu; (1) Perkara No. 071/PUU-II/2004; dan (2) Perkara No. 001-002/PUU-III/2005 yang menguji pasal-pasal diantaranya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, dan Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut mengatur mengenai hak panitera untuk menolak mencatat permohonan pailit yang menyangkut keharusan adanya izin Menteri Keuangan jika hendak mempailitkan perusahaan asuransi dan izin Gubernur Bank Indonesia untuk mempailitkan bank, yang mana dalam Putusanya MK mengabulkan sebagian dan untuk sebagian lagi menolak permohonan dari Pemohon tersebut.

1. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari dari dikabulkannya sebagian permohonan pengujian sebagian pasal UU Kepailitan terhadap UUD Tahun 1945?
2. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?

-

Terdapat dua nomor registrasi perkara yang berbeda, yang pada praktiknya perkara nomor 071/PUU-II/2004 dan perkara nomor 001-002/PUU-III/2005 oleh MK dipandang sebagai satu permohonan yang bersifat a quo, oleh karena substansi pasal-pasal yang dimohonkan memiliki muatan makna yang sama dan saling berkaitan, dan di sisi lain terdapat persamaan pihak yang menerima kuasa untuk mewakili Pemohon dalam mengajukan gugatan pengujian UU Kepailitan terhadap UUD Tahun 1945 kepada MK. Adapun pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon adalah sebagai berikut:
1. Pasal 2 Ayat (5) dan Pasal 223 UU Kepailitan.
• Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”

Adapun perihal hak yang dibatasi adalah hak Para Pemohon di bidang hukum formal (hukum acara), yaitu jika Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, maka permohonan itu tidak dapat diajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Niaga, tetapi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dalam kasus ini pembatasan yang dikenakan para konsumen bahwa perusahaan asuransi merupakan Lembaga keuangan perusahaan yang karakteristiknya menyangkut kepentingan konsumen yang besar yang mengelolah dan menguasai dana masyarakat dengan skala besar yang dapat berimplikasi pada menggoncangnya kehidupan ekonomi masyarakay dan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Pembatasan yan diatur didalam Pasal 2 ayat (5) UU a quo terasa penting jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU a quo yang berbunyi, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Persyaratan tersebut dianggap terlalu longgar bagi seorang kreditor yang ingin mengajukan pailit.
MK berpendapat longgarnya persyaratan tersebut disebabkan karena kelalaian pembuat UU dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) UU a quo. Bahwa pernyataan pailit harus didahului oleh pengujian apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvency test) yang mana hal ini tidak diatur dialam UU a quo.
Bahwa persyaratan longgar demikian tidak akan menjadi masalah bila debitor adalah pihak peseorangan atau perusahaan yang tidak menyangkut kepentingan umum yang sangat besar. Untuk itu dalam rangka penyempurnaan UU Kepailitan dimasa yang akan dating perlu mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.
Dengan alasan bahwa terdapat kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi dan tetap tersedianya jalan lain yang seimbang bagi pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (5) a quo, MK berpendapat bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Disamping itu, pembatasan dengan alasan demikian dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Kewajiban untuk menjamin pengakuan serta penghormata atas hak-hak dan kebebasan orang lain dapat dipahami untuk dijadikan pertimbangan yang rasional oleh pembuat UU dalam merumuskan pembatasan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (5) tersebut.
Berkaitan terhadap dalil Para Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 ayat (5) UU a quo, yang mejadikan Menteri Keuangan sebagai Lembaga Yudikatif MK berpendapat bahwa kewenangan tersebut hanya menyangkut kedudukan hukum (legal standing) Menteri Keuangan sebagi Pemohon dalam perkara pailit. Sehingga kewenangan tersebut bukan pada lingkungan Yustisial (mengadili) dan tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD Tahun 1945 serta Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945.
• Pasal 223 UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan Ayat (5).”
Menimbang Para Pemohon mendalilkan pula bahwa Pasal 223 UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945. MK berpandangan bahwa ketentuan pasal 223 mutatis mutandis sama dengan bunyi pasal 2 ayat (5), sehingga pertimbangan Mahkamah mutatis mutandis berlaku juga terhadap Pasal 223 UU a quo. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa Pasal 223 tidak terbukti bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga permohonan Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 223 UU a quo harus ditolak.

2. Pasal 6 Ayat (3) dan Pasa; 224 ayat (6) UU Kepailitan
• Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.”

Para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan telah mencabut dan menghilangkan Hak Konstitusional yang itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 serta Pasal 16 ayat (3) Undang-Undagn Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Para Pemohon beranggapan bahwa Panitera sekalipun merupakan jabatan di pengadilan seharusnya hanya bertugas dalam hal teknis administrasi yustisial. Hal ini sebagaimanayang diatur dialam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum), ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah “menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan” dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan (rechtsprekende functie), yang merupakan kewenangan hakim yang dalam hal ini termasuk menolak pendaftaran suatu permohonan.
Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6 ayat (3) secara sistematik harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya [ayat (1) dan ayat (2). Pasal 6 ayat (1) selengkapnya berbunyi, “Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan”. Pasal 6 ayat (2) selengkapnya berbunyi, “Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran”. Sedangkan Pasal 6 ayat (3) berbunyi, “Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat tersebut”
Dalam hal ini MK menimbang apabilaPanitera diberikan wewenang untuk menolak perndaftaran permohonan pailit hal tersebut bertentangan dengan prinsip “due process of law” dan “access to courts” yang merupakan pilar utama bagi tegaknya “rule of law” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sama, yaitu tidak dapat diterimanya (niet ontvankelijkheid) permohonan yang bersangkutan, karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) undang-undang a quo, yang menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, keputusan demikian harus dituangkan dalam putusan yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Menimbang bahwa karena penjelasan Pasal 6 ayat (3) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal yang dijelaskan, maka dengan sendirinya Penjelasan pasal tersebut diperlakukan sama dengan pasal yang dijelaskannya, dan oleh karena itu Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan mengenai hal ini cukup beralasan untuk dikabulkan.
• Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 224 ayat (6) dimaksud berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)”. Bahwa dengan rumusan Pasal 224 ayat (6) tersebut berarti bahwa apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan dilakukan oleh pihak sebagaimana yang ditunjuk oleh Pasal 6 ayat (3) UU a quo berarti Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan dimaksud sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3).
Sementara MK telah memutuskan Pasal 6 aya(3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 mutatis mutandis berlaku juga terhadap Pasal 224 ayat (6) UU a quo. Sehingga MK menyatakan sepanjang menyangkut kata ayat (3) UU a quo terbukti bertentangan dengan UUD Tahun 1945 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dengan demikian permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sepanjang mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka MK menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK turut pula berpandangan untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya.

Terhadap putusan MK tersebut terdapat (Dissenting Opinion) pendapat berbeda yang pada pokoknya adalah bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1338 BW meliputi hak kreditor untuk menggugat debitor yang dipandang melakukan cidera janji dihadapan hakim. Jika UU Kepailitan menentukan pihak yang berkewenangan memohon pailit terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi hanyalah Menteri Keuangan ke Pengadilan Niaga hal ini membatasi kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian dan cenderung menghalangi pembebanan kewajiban salah satu pihak guna memenuhi janjinya. Hal ini juga berlaku sebaliknya disaat debitor yang ingin mengajukan penundaan kewajiban pembayran utang hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan Secara konstitusional, persyaratan prosedural yang ditentukan de wetgever tersebut mengandung perlakuan diskriminasi tatkala kreditor dan/atau debitor dari perjanjian lainnya tidak dikenakan ketentuan semacamnya, sebagaimana dilarang konstitusi atas dasar Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Untuk itu jika intervensi Mmenteri Keuangan dalam hal pengajuan permohonan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksud adalah untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan startegis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian maka upaya perlindungan badan atau pejabat tata usaha negara seyogianya diadakan pada tahapan upaya preventif dengan cara membuat aturan-aturan administratif (‘besluit van algemene strekking’) dan pelbagai Keputusan Tata Usaha Negara, bukan melibatkan diri dalam tahapan penyelesaian represif yang memasuki domain beracara di pengadilan. Seyogianya MK mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon.

Putusan MK yang menyangkut mengenai syarat permohonan pengajuan gugatan pailit, apabila debitor adalah Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perushaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Penjaminan yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan atau Bank Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang tidak menyangkut langsung dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, namun dalam pertimbangannnya Hakim MK jelas memberikan pendapat mengenai bentuk persyaratan pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, yang menyatakan bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan itu.
Adanya Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) merupakan suatu implikasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang tidak mengakomodasi syarat pengajuan pailit yang bersifat tetap (fixed) mununjukkan penerapan hukum kepailitan di Indonesia belumlah efektif. Wewenang yang diberikan kepada Lembaga Negara atau Pejabat Negara sebagai salah satu bentuk dari judicial economic merupakan suatu bentuk antisipasi ketakutan dari dipailitkannya perusahaann financial yang masih solven yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi dan hajat hidup orang banyak. Mungkin saja pembuat undang-undang menyadari akan hal tersebut, dan menyiasatinya dengan membuat ketentuan seperti Pasal 2 ayat (3), (4), (5) UU UU Kepailitan, namun di sisi lain, tanpa disadari hal ini justru memberikan kesempatan untuk dikabulkannya permohonan pailit atas debitor (perusahaan) yang solven namun tidak berhubungan dengan hajat hidup orang banyak atau perusahaan financial yang besar (yang mana hal ini tentu merugikan bagi debitor yang demikian).
Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) yang telah dibatalkan oleh MK sendiri menyebabkan secara mutatis mutandis ketentuan yang menjadi norma rujukan yaitu Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan secara mutatis mutandis tidak berlaku lagi sebagai syarat prosedural yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan pailit melalui panitera pengadilan. Hal ini menyebabkan Panitera diwajibkan untuk menerima permohonan pailit sepanjang syarat yang dimohonkan dalam gugatan pailit tidak bertentangan atau sesuai dengan substansi Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5). Putusan MK yang bersifat bersyarat tersebut menyebabkan untuk debitor berupa Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Penjaminan gugatan kepailitannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditegaskan dalam undang-undang kepailitan terutama syarat atas kewenangan lembaga mana yang diperbolehkan mengajukan gugatan pailit melalui panitera Pengadilan Niaga.

-

Adapun simpulan dari evaluasi putusan MK dengan perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU-III/2005 adalah sebagai berikut:
1. MK menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan MK yang mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian mengakibatkan untuk debitor berupa Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Penjaminan gugatan kepailitannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditegaskan dalam UU Kepailitan terutama syarat atas kewenangan lembaga mana yang diperbolehkan mengajukan gugatan pailit melalui panitera Pengadilan Niaga.
3. Syarat pengajuan gugatan kepailitan dalam UU Kepailitan masih dinilai terlalu longgar, salah satu indikasinya tidak ada instrumen uji pailit (insolvency test) apabila hendak mengajukan gugatan pailit. Syarat yang dicantumkan undang-undang terbatas hanya pada adanya utangyang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 2 kreditor atau lebih, dan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan pailit apabila debitor adalah perusahaan financial yang menyangkut kepentingan publik.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi ini berupa perbaikan substansi UU Kepailitan terutama dengan memperbaiki syarat pengajuan pailit yang dinilai masih terlalu longgar dan tidak bersifat fixed dan perlunya instrument instrument uji pailit (insolvency test) sebagaimana yang dianut oleh beberapa negara seperi USA, Jepang, dan Inggris. Perbaikan ini hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan atau penggantian UU Kepailitan dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif terbuka maupun menjadi skala prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial / 01-05-2017

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Kaidah ini mengandung makna, bahwa hukum di negara Indonesia ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Berpijak pada sistem negara hukum, maka menurut Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu negara hukum harus berdasarkan atau bersumberkan pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
Suatu konsekuensi logis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum adalah terjaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan UUD Tahun 1945. Berdasarkan perubahan tersebut konstruksi kekuasaan kehakiman tidak lagi menjadi otoritas Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan badan peradilan dibawahnya, tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Disamping perubahan yang bersifat krusial tersebut, amandemen UUD Tahun 1945 juga mengintroduksi pula suatu lembaga negara baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang disebut Komisi Yudisial (KY). Pembentukan KY sebagai salah satu wujud nyata perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara dan penegasan terhadap prinsip negara hukum serta perlindungan HAM.
UU KY muncul sebagai pelaksanaan amanah konstitusi yakni Pasal 24B UUD Tahun 1945. Pengaturan mengenai KY diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Dalam perkembangannya ada beberapa pengaturan pasal di dalam UU KY yang dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 24B UUD Tahun 1945, khususnya terkait dengan independensi atau kemerdekaan KY dalam proses rekrutmen calon hakim agung dan calon anggota KY. Beberapa Pasal yang di uji materiil kan antara lain Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY.

1. Apa akibat hukum yang timbul terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai inkonstitusional bersyarat dengan rumusan norma baru?
2. Bagaimana mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat putusan MK yang menyatakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY tidak memiliki kekuatan hukum mengikat?

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal, yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945.
Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.
Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU MK. Menurut Maruarar Siahaan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka umum mempunyai 3 kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutoarial.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013
Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan terkait pengujian Pasal 18 ayat (4) UU KY yang pada intinya mengatur ketentuan yang mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap lowongan hakim agung, di mana pasal a quo dianggap para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 24A Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kewenangan DPR dalam proses pemilihan hakim agung hanya menyetujui atau menolak calon yang diajukan oleh KY atau DPR juga melakukan pemilihan atas beberapa calon hakim agung dari beberapa calon yang diajukan oleh KY sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang a quo. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Norma konstitusi tersebut menegaskan dan memberi jaminan konstitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Adapun wewenang dan tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU KY sebagai berikut:
Pasal 13
Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
Mahkamah juga berpandangan bahwa dalam hal menjaring calon hakim agung, KY melakukan serangkaian seleksi administrasi dan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 UU KY yang juga ikut melibatkan masyarakat. Bahwa penjaringan calon hakim agung melalui seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh KY dalam mencari hakim agung yang berintegritas dan berkualitas, menurut Mahkamah telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 24A ayat (2).
Bahwa pengusulan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”, merupakan pengusulan calon hakim agung yang sudah melalui proses penyeleksian yang sangat ketat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun hal tersebut tidak sinkron ketika pengaturan lebih lanjut dari Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) UU MA yang menyatakan, “Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”, karena DPR sebagai lembaga politik bukan lagi memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, namun DPR memilih nama calon hakim agung yang diusulkan KY tersebut, yang kemudian melakukan fit and proper test seperti yang sudah dilakukan oleh KY, ditambah lagi dengan wawancara yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim agung untuk menguji penguasaan ilmu hukumnya.
Catatan risalah perubahan UUD Tahun 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3), posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY. Adapun putusan mahkamah menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “disetujui”;
1.2 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “disetujui”;
1.3 Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
1.4 Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
1.5 Frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”;
1.6 Frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”;
1.7 Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) selengkapnya menjadi:
2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan.
(4) Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Frasa “3 (tiga) calon” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”;
3. Frasa “3 (tiga) calon” Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”;
4. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi,
“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014.
Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang pada intinya mengatur kewenangan DPR untuk memilih anggota KY, dan kewenangan KY untuk mengajukan sebanyak 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KY untuk setiap 1 (satu) lowongan kepada DPR serta kewenangan Presiden untuk mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR yang dianggap para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 24B Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945.
Terhadap mekanisme rekrutmen untuk pengisisan keanggotaan KY, menurut Mahkamah, memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU MA dan UU KY. Pasal 24B ayat (3) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa antara proses pengisian hakim agung dan anggota Komisi Yudisial adalah sama yaitu harus dengan persetujuan DPR. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam permohonan pengujian konstitusionalitas pasal a quo adalah sama dengan substansi pertimbangan dalam putusan diatas, maka substansi pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan putusan dalam permohonan a quo. Bahwa khusus mengenai kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) undang-undang a quo, menurut Mahkamah, pemaknaannya harus meliputi kata “wajib” yang terdapat sebelumnya, kata “menetapkan” yang terdapat sesudahnya dan pemaknaan kata “memilih” harus pula tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa “dan menetapkan” harus dimaknai “untuk menetapkan”. Dengan demikian, dengan pemaknaan dimaksud pasal tersebut menjadi “DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul Presiden”. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.
Adapun putusan mahkamah menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
1.1 Frasa “sebanyak” 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”.
1.2 Frasa “sebanyak” 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”;
1.3 Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) slengkapnya menjadi, “Panitia seleksi mempunyai tugas… c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 7 (tujuh) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.”;
1.4 Frasa “wajib memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui”;
1.5 Frasa “wajib memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaik kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui”;
1.6 Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.”;
1.7 Frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebanyak sama dengan”;
1.8 Frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaik kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sepanjang tidak dimaknai “sebanyak sama dengan”;
1.9 Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.”;
Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY terhadap UUD Tahun 1945 membawa implikasi dan akibat hukum terkait proses rekrutmen hakim agung dan anggota KY.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat declaratoir constitutief, yang artinya putusan tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum.
Terhadap permohonan uji materiil perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 adalah menguji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (4) UU KY terhadap Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945, MK memberikan putusan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menafsirkan secara inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru. Akibat hukum atas penafsiran MK diatas, maka untuk kedepannya dalam proses rekrutmen hakim agung, KY hanya menetapkan dan mengajukan hanya 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan, hal ini untuk menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam proses rekrutmen hakim agung adalah hanya memberikan persetujuan dan tidak lagi melakukan pemilihan atau fit and proper test sehingga independensi kekuasaan kehakiman dapat terjaga.
Sementara itu, Permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 adalah menguji konstitusionalitas Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY terhadap Pasal 24B Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Terhadap permohonan uji materiil tersebut MK memberikan putusan mengabulkan permohonan para pemohon sebagian dan menafsirkan secara inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru, bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY bertentangan dengan UUD Tahun sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
Penafsiran yang dilakukan mahkamah dengan mengubah ketentuan frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” menjadi “7 (tujuh) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, kata “memilih” menjadi “berwenang menyetujui dan tidak menyetujui” dalam Pasal 28 ayat (6) dan frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” menjadi “sebanyak sama dengan” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY.

Terhadap putusan yang dijatuhkan menimbulkan akibat hukum bahwa DPR dalam proses seleksi anggota KY kedepannya hanya berwenang menyetujui dan tidak menyetujui 7 (tujuh) calon anggota yang merupakan hasil seleksi oleh panitia seleksi, dan DPR tidak memiliki kewenangan melakukan pemilihan atau fit and proper test calon anggota KY. Dan dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.

Dapat dikatakan bahwa putusan MK atas pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY pada dasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yang tidak menganggu sistem norma yang ada sehingga tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut karena sudah ditentukan rumusan baru oleh mahkamah dalam putusannya. Dalam artian, bahwa meski materi muatan pasal, ayat, atau bagian undang- undang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, namun hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga umumnya putusan self executing tidak perlu ditindaklanjuti lembaga lain, dalam hal ini langsung berlaku. Selain itu, Putusan MK dalam perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 juga telah menimbulkan keadaan hukum baru.
Meskipun kedua putusan MK tersebut bersifat self-executing atau tidak menimbulkan kekosongan hukum karena dirumuskannya norma baru, namun aspek kepastian hukum atas berlakunya undang-undang menjadi hal yang utama. DPR sebagai pembentuk undang-undang diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum atas berlakunya kedua putusan tersebut perlu dilakukan legislative review oleh DPR.

Pengujian Pasal 18 ayat (4), dalam perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 dan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dalam Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 terhadap UUD Tahun 1945 telah menciptakan keadaan hukum baru. Bahwa dalam putusannya, terhadap pengujian pasal-pasal a quo, MK memutuskan inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru. Keadaan hukum baru yang tercipta pada intinya terkait dengan proses seleksi hakim agung dan anggota KY, dimana dalam hal ini DPR yang semula dalam UU KY diberikan kewenangan “memilih” terhadap calon anggota KY, maka dalam putusannya mahkamah mengubah norma frasa “memilih” menjadi “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui” hal ini agar sesuai dengan konstitusi yang mengatur bahwa dalam pengangkatan hakim agung maupun anggota KY, DPR hanya memberikan persetujuan dan bukan melakukan pemilihan atau fit and proper test. Kemudian, keadaan hukum baru yang tercipta adalah terkait jumlah calon untuk setiap lowongan dalam proses seleksi hakim agung dan anggota KY, baik untuk calon hakim agung maupun calon anggota KY yang semula berjumlah 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan, diubah normanya oleh MK menjadi 1 (satu) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan.

Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 ayat (4) 28D Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dengan menyesuaikan rumusan norma baru yang telah diputuskan oleh MK dalam pengujian pasal-pasal a quo. Perubahan tersebut hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan UU KY, baik sebagai daftar kumulatif terbuka maupun dalam prolegnas prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / 01-05-2017

Dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia, aspek hukum implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 194 (UUD Tahun 1945). Ketentuan tersebut relatif tegas mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji UU terhadap UUD Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik (Parpol) dan memutus sengketa hasil Pemilu.
Implementasi kaidah-kaidah utama UUD Tahun 1945 bukan semata-mata tugas Mahkamah Konstitusi, tetapi kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara lain seperti MPR, DPR, DPD dan Presiden maupun aktor negara lainnya. Di samping itu semua harus pula ada partisipasi aktif dari aktor-aktor non-negara sehingga implementasi putusan final Mahkamah Konstitusi memerlukan tindakan kolaboratif dan kesadaran kolektif yang melibatkan seluruh lembaga negara, aktor negara dan aktor non-negara. Ini harus ditopang oleh keyakinan kuat untuk melahirkan negara demokrasi konstitusional di bawah UUD Tahun 1945.
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 (judicial review) merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan menilai apakah materi suatu undang-undang tersebut bertentangan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu, atau bahkan apakah peraturan perundang-undangan tersebut terdapat cacat formal dalam pembentukannya.

Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pengujian yang cukup banyak diajukan di antara berbagai pengajuan permohonan pengujian Undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 9 (sembilan) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menguji KUHAP. Sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan (kecuali permohonan pengujian atas Pasal 1 angka 2 KUHAP), dengan variasi amar putusan berupa: 3 (tiga) Putusan menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan bertentangan dengan UUD TAHUN 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 6 (enam) menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), dan tidak ditemukan putusan yang menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional).

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal dan ayat suatu UU yang dinyatakan MK sebagai konstitusionalitas/inkonstitusionalitas bersyarat?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu UU jika suatu pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang tidak diujikan?

-

Dari 9 (sembilan) putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji KUHAP, terdapat potensi kekosongan hukum, atau setidaknya ketidakjelasan pengaturan akibat perumusan norma baru yang oleh Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “putusan bersyarat” baik conditionally constitutional maupun conditionally unconstitutional. Hal tersebut diantaranya adalah:
• Perubahan Pengertian Saksi
Akibat Putusan MK Pkr.No.65/PUU-VIII/2010 maka pengertian “saksi”dalam:
1. Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa ”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
2. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa ”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”;
3. Pasal 65 KUHAP menyebutkan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”;
4. Pasal 116 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara’:
5. Pasal 116 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut;
6. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi”. harus dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Pemaknaan ini tidak bisa dilakukan dengan mudah jika tidak dirumuskan dalam sebuah norma yang lebih pasti. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan pengertian “saksi” sebagaimana dirumuskan MK No.65/PUU-VIII/2010.
• Pra Peradilan sebagai Obyek Banding
Akibat Putusan MK No.65/PUU-IX/2011, maka Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi: (1) "Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding"; (2) "Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan" TIDAK menjadi bagian dari KUHAP. Dengan demikian maka perlu ada perubahan KUHAP yang menghapuskan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dari KUHAP sebagaimana Putusan MK No.65/PUU-IX/2011.
• Perubahan Pengertian Pihak Ketiga
Akibat Putusan MK No.98/PUU-X/2012, maka pengertian “Pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP berbunyi: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya”, harus dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”. Dengan demikian maka perlu ada perubahan Pasal 80 KUHAP yang merumuskan pengertian “Pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana dirumuskan MK No.98/PUU-X/2012.
• Memperbolehkan Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.
Akibat Putusan MK No. 114/PUU-X/2012, maka Pasal 244 KUHAPyang pada awalnya berbunyi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” menjadi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung”. Oleh karena itu, perlu ada Perubahan KUHP yang merumuskan kembali Pasal 244 KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No. 114/PUU-X/2012.
• Menghapuskan “perlakuan atau perbuatan tak menyenangkan” sebagai delik.
Akibat Putusan MK No. 114/PUU-X/2012, maka terjadi perubahan Pasal 335 ayat (1) KUHP yang pada awalnya berbunyi:”Barangsiapa secara hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” menjadi: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Oleh karena itu, perlu ada Perubahan KUHP yang merumuskan kembali Pasal 244 KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No. 114/PUU-X/2012 yang menghapuskan “perlakuan atau perbuatan tak menyenangkan” sebagai delik.

• Menambahkan frase tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dalam menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan
Akibat Putusan MK No.3/PUU-XI/2013, maka terjadi perubahan Pasal 18 KUHAP yang pada awalnya berbunyi: “(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat; (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”, menjadi “(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat; (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah penangkapan dilakukan”. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan kembali Pasal 18 ayat (3) KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No.3/PUU-XI/2013.

• Diperbolehkannya Permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali.
Akibat Putusan MK No.34/PUU-XI/2013, maka Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa“Permintaan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, TIDAK menjadi bagian dari KUHAP. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang menghapuskan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dari KUHAP sebagaimana Putusan MK. Selain itu, mengingat bahwa norma hukum pengaturan upaya hukum PK tidak hanya diatur dalam Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tetapi juga diatur dalam:
a. Pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;
b. Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.”
c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.
Maka perlu juga ada perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009, agar rumusannya sesuai dengan Putusan MK No.34/PUU-XI/2013. Di samping itu, perlu didorong agar Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 agar tidak menimbulkan kebingungan dalam praktek hukum.

• Mengubah pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”
Akibat Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, maka pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam:
a. Pasal 1 angka 14,
b. Pasal 17, dan
c. Pasal 21 ayat (1) KUHAP
harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.
Oleh karena itu, perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan kembali Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No.21/PUU-XII/2014.
Selain itu,perlu perubahan rumusan Pasal 77 KUHAP yang pada awalnya menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”, menjadi “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan kembali Pasal 77 KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No.21/PUU-XII/2014.
• Menghilangkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung
Akibat Putusan MK No.33/PUU-XIV/2016, maka perlu penambahan norma dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”, agar tidak dimaknai lain selain apa yang tercantum dalam Pasal ini, mengingat dalam praktik MA juga menerima permohonan PK dari Jaksa/Penuntut Umum, padahal permohonan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Oleh karena itu perlu Perubahan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan penambahan rumusan bahwa: “Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung” sebagaimana dirumuskan MK No.33/PUU-XIV/2016.

-

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa norma KUHAP dengan menyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu putusan dalam perkara nomor 65/PUU-IX/2011, 114/PUU-X/2012, dan perkara nomor 34/PUU-XI/2013. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap materi KUHAP yaitu putusan dalam perkara nomor 65/PUU-VIII/2010, perkara nomor 98/PUU-X/2012, perkara nomor 1/PUU-XI/2013, perkara nomor 3/PUU-XI/2013, perkara nomor 21/PUU-XII/2014, dan perkara nomor 33/PUU-XIV/2016.
Implementasi dari putusan yang bersifat conditionally pada tataran pelaksanaannya masih ada yang sulit dilaksanakan karena masih terdapat perbedaan pandangan dalam memaknai putusan tersebut dan ada pula materi undang-undang yang telah dibatalkan tetapi masih tetap digunakan sebagai kaidah hukum.
Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap KUHAP perlu dilakukan agar materi dan substansinya sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta dapat memberikan pemahaman yang utuh. Pembentuk undang-undang (DPR RI atau Presiden) perlu segera berinisiatif melakukan legislative review untuk menindaklanjuti substansi atau norma undang-undang yang telah dibatalkan tersebut. Selain itu, pendapat hukum yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perlu dicermati dan menjadi dasar dalam perubahan KUHAP agar tidak terjadi kekosongan hukum dan penafsiran yang berbeda dalam implementasinya. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KUHAP juga ada yang berimplikasi terhadap norma pasal dalam undang-undang lain, sehingga terjadi berpotensi mengalami disharmoni pengaturan jika tidak sekaligus dilakukan

Memperhatikan beberapa simpulan di atas maka terdapat beberapa hal yang direkomendasikan, yaitu: Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang perlu segera berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi KUHAP, baik melalui revisi atau penggantian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai putusan Mahkamah Kontitusi dan juga agar substansi KUHAP sesuai dengan jiwa UUD Tahun 1945. Selain itu, banyaknya materi KUHAP yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga telah menyulitkan warga negara untuk memahami KUHAP secara utuh.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →