Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / 01-05-2017

Dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia, aspek hukum implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 194 (UUD Tahun 1945). Ketentuan tersebut relatif tegas mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji UU terhadap UUD Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik (Parpol) dan memutus sengketa hasil Pemilu.
Implementasi kaidah-kaidah utama UUD Tahun 1945 bukan semata-mata tugas Mahkamah Konstitusi, tetapi kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara lain seperti MPR, DPR, DPD dan Presiden maupun aktor negara lainnya. Di samping itu semua harus pula ada partisipasi aktif dari aktor-aktor non-negara sehingga implementasi putusan final Mahkamah Konstitusi memerlukan tindakan kolaboratif dan kesadaran kolektif yang melibatkan seluruh lembaga negara, aktor negara dan aktor non-negara. Ini harus ditopang oleh keyakinan kuat untuk melahirkan negara demokrasi konstitusional di bawah UUD Tahun 1945.
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 (judicial review) merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan menilai apakah materi suatu undang-undang tersebut bertentangan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu, atau bahkan apakah peraturan perundang-undangan tersebut terdapat cacat formal dalam pembentukannya.

Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pengujian yang cukup banyak diajukan di antara berbagai pengajuan permohonan pengujian Undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 9 (sembilan) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menguji KUHAP. Sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan (kecuali permohonan pengujian atas Pasal 1 angka 2 KUHAP), dengan variasi amar putusan berupa: 3 (tiga) Putusan menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan bertentangan dengan UUD TAHUN 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 6 (enam) menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), dan tidak ditemukan putusan yang menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional).

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal dan ayat suatu UU yang dinyatakan MK sebagai konstitusionalitas/inkonstitusionalitas bersyarat?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu UU jika suatu pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang tidak diujikan?

-

Dari 9 (sembilan) putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji KUHAP, terdapat potensi kekosongan hukum, atau setidaknya ketidakjelasan pengaturan akibat perumusan norma baru yang oleh Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “putusan bersyarat” baik conditionally constitutional maupun conditionally unconstitutional. Hal tersebut diantaranya adalah:
• Perubahan Pengertian Saksi
Akibat Putusan MK Pkr.No.65/PUU-VIII/2010 maka pengertian “saksi”dalam:
1. Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa ”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
2. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa ”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”;
3. Pasal 65 KUHAP menyebutkan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”;
4. Pasal 116 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara’:
5. Pasal 116 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut;
6. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi”. harus dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Pemaknaan ini tidak bisa dilakukan dengan mudah jika tidak dirumuskan dalam sebuah norma yang lebih pasti. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan pengertian “saksi” sebagaimana dirumuskan MK No.65/PUU-VIII/2010.
• Pra Peradilan sebagai Obyek Banding
Akibat Putusan MK No.65/PUU-IX/2011, maka Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi: (1) "Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding"; (2) "Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan" TIDAK menjadi bagian dari KUHAP. Dengan demikian maka perlu ada perubahan KUHAP yang menghapuskan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dari KUHAP sebagaimana Putusan MK No.65/PUU-IX/2011.
• Perubahan Pengertian Pihak Ketiga
Akibat Putusan MK No.98/PUU-X/2012, maka pengertian “Pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP berbunyi: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya”, harus dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”. Dengan demikian maka perlu ada perubahan Pasal 80 KUHAP yang merumuskan pengertian “Pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana dirumuskan MK No.98/PUU-X/2012.
• Memperbolehkan Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.
Akibat Putusan MK No. 114/PUU-X/2012, maka Pasal 244 KUHAPyang pada awalnya berbunyi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” menjadi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung”. Oleh karena itu, perlu ada Perubahan KUHP yang merumuskan kembali Pasal 244 KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No. 114/PUU-X/2012.
• Menghapuskan “perlakuan atau perbuatan tak menyenangkan” sebagai delik.
Akibat Putusan MK No. 114/PUU-X/2012, maka terjadi perubahan Pasal 335 ayat (1) KUHP yang pada awalnya berbunyi:”Barangsiapa secara hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” menjadi: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Oleh karena itu, perlu ada Perubahan KUHP yang merumuskan kembali Pasal 244 KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No. 114/PUU-X/2012 yang menghapuskan “perlakuan atau perbuatan tak menyenangkan” sebagai delik.

• Menambahkan frase tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dalam menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan
Akibat Putusan MK No.3/PUU-XI/2013, maka terjadi perubahan Pasal 18 KUHAP yang pada awalnya berbunyi: “(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat; (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”, menjadi “(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat; (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah penangkapan dilakukan”. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan kembali Pasal 18 ayat (3) KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No.3/PUU-XI/2013.

• Diperbolehkannya Permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali.
Akibat Putusan MK No.34/PUU-XI/2013, maka Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa“Permintaan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, TIDAK menjadi bagian dari KUHAP. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang menghapuskan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dari KUHAP sebagaimana Putusan MK. Selain itu, mengingat bahwa norma hukum pengaturan upaya hukum PK tidak hanya diatur dalam Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tetapi juga diatur dalam:
a. Pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;
b. Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.”
c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.
Maka perlu juga ada perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009, agar rumusannya sesuai dengan Putusan MK No.34/PUU-XI/2013. Di samping itu, perlu didorong agar Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 agar tidak menimbulkan kebingungan dalam praktek hukum.

• Mengubah pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”
Akibat Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, maka pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam:
a. Pasal 1 angka 14,
b. Pasal 17, dan
c. Pasal 21 ayat (1) KUHAP
harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.
Oleh karena itu, perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan kembali Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No.21/PUU-XII/2014.
Selain itu,perlu perubahan rumusan Pasal 77 KUHAP yang pada awalnya menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”, menjadi “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan kembali Pasal 77 KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No.21/PUU-XII/2014.
• Menghilangkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung
Akibat Putusan MK No.33/PUU-XIV/2016, maka perlu penambahan norma dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”, agar tidak dimaknai lain selain apa yang tercantum dalam Pasal ini, mengingat dalam praktik MA juga menerima permohonan PK dari Jaksa/Penuntut Umum, padahal permohonan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Oleh karena itu perlu Perubahan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan penambahan rumusan bahwa: “Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung” sebagaimana dirumuskan MK No.33/PUU-XIV/2016.

-

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa norma KUHAP dengan menyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu putusan dalam perkara nomor 65/PUU-IX/2011, 114/PUU-X/2012, dan perkara nomor 34/PUU-XI/2013. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap materi KUHAP yaitu putusan dalam perkara nomor 65/PUU-VIII/2010, perkara nomor 98/PUU-X/2012, perkara nomor 1/PUU-XI/2013, perkara nomor 3/PUU-XI/2013, perkara nomor 21/PUU-XII/2014, dan perkara nomor 33/PUU-XIV/2016.
Implementasi dari putusan yang bersifat conditionally pada tataran pelaksanaannya masih ada yang sulit dilaksanakan karena masih terdapat perbedaan pandangan dalam memaknai putusan tersebut dan ada pula materi undang-undang yang telah dibatalkan tetapi masih tetap digunakan sebagai kaidah hukum.
Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap KUHAP perlu dilakukan agar materi dan substansinya sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta dapat memberikan pemahaman yang utuh. Pembentuk undang-undang (DPR RI atau Presiden) perlu segera berinisiatif melakukan legislative review untuk menindaklanjuti substansi atau norma undang-undang yang telah dibatalkan tersebut. Selain itu, pendapat hukum yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perlu dicermati dan menjadi dasar dalam perubahan KUHAP agar tidak terjadi kekosongan hukum dan penafsiran yang berbeda dalam implementasinya. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KUHAP juga ada yang berimplikasi terhadap norma pasal dalam undang-undang lain, sehingga terjadi berpotensi mengalami disharmoni pengaturan jika tidak sekaligus dilakukan

Memperhatikan beberapa simpulan di atas maka terdapat beberapa hal yang direkomendasikan, yaitu: Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang perlu segera berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi KUHAP, baik melalui revisi atau penggantian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai putusan Mahkamah Kontitusi dan juga agar substansi KUHAP sesuai dengan jiwa UUD Tahun 1945. Selain itu, banyaknya materi KUHAP yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga telah menyulitkan warga negara untuk memahami KUHAP secara utuh.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / 01-05-2017

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Merujuk dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 dilakukan oleh Pemohon yang merupakan pihak yang dirugikan atas berlakunya suatu undang-undang. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juga menyatakan bahwa pada intinya terhadap pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, maka kepadanya diberikan hak untuk mengajukan pengujian undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
Dimulai dari sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) hingga saat ini, telah banyak dilakukan pengujian terhadap materinya di Mahkamah Konstitusi, baik pengujian formil maupun materiil. Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan oleh Penulis, sampai dengan saat ini telah terdapat 10 (sepuluh) perkara yang dikabulkan permohonan pengujiannya oleh Mahkamah Konstitusi.

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas/ inkonstitusional bersyarat?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu undang-undang jika suatu pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap norma pasal atau ayat lain yang tidak diujikan?

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ada 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu:
1. pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum lainnya;
2. keterikatan pembuat undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; dan
3. adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan tindakan hukum pemerintah.
Dengan demikian, esensi dari produk putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 ditempatkan dalam bingkai mekanisme check and balances antara lembaga negara. Pengujian terhadap substansi UU Ketenagakerjaan melalui pengujian materiil maupun proses pembentukannya melalui pengujian formil telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk menjamin bahwa UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dan sesuai dengan jiwa UUD Tahun 1945.
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum dan putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum sejak diucapkan di persidangan dan tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan satu permohonan pengujian undang-undang akan menyatakan satu pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Sebagai konsekuensinya maka undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Beberapa norma UU Ketenagakerjaan yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dengan sendirinya telah batal dan tidak berlaku lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebagai solusi sementara terhadap beberapa materi UU Ketenagakerjaan yang telah diputuskan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sampai pembentuk undang-undang melakukan perubahan atau penggantian terhadap UU Ketenagakerjaan.
Putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam pengujian undang-undang kebanyakan jenisnya adalah bersifat declaratoir constitutief. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negative legislature. Hal lain yang perlu dicermati lebih lanjut adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan pemaknaan dan keharusan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut. Dengan demikian, terdapat penafsiran sendiri dari Mahkamah Konstitusi agar suatu norma undang-undang tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ketenagakerjaan telah mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu: mengikat untuk semua orang (erga omnes), dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif, dan telah berlaku sebagai undang-undang meskipun belum dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Pada perkara pengujian udang-undang dengan nomor perkara 012/PUU-I/2003, ketentuan UU Ketenagakerjaan khususnya dalam Pasal 158, Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “.… kecuali Pasal 158 ayat (1), …”, dan Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat (1) …” dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) a quo. Adapun Pasal 158 UU Ketenagakerjaan berbunyi:
(1) “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alas an pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :
a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).
(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”
Ketentuan pasal a quo dinilai telah melanggar prinsip-prinsip pembuktian terutama asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD Tahun 1945. Seharusnya, bersalah tidaknya seseorang diputuskan lewat pengadilan dengan hukum pembuktian yang sudah ditentukan sesuai dengan KUHAP.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor 012/PUU-I/2003 menafsirkan bahwa Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui putusan pengadilan yang independen dan imparsial. Di lain pihak, Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana tetapi bukan atas pengaduan pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 158 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pasal 159 juga menimbulkan kerancuan berpikir dengan mencampuradukkan proses perkara pidana dengan proses perkara perdata secara tidak pada tempatnya.
Akibat dari ketentuan Pasal 158 dan 159 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka hal ini juga berimbas kepada beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang berhubungan langsung dengan Pasal a quo, yakni Pasal 160 ayat (1). Selanjutnya, ketentuan yang juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 186 UU Ketenagakerjaan sepanjang mengenai anak kalimat “… Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) …”. Mahkamah berpendapat bahwa sanksi dalam Pasal 186 tersebut tidak proporsional karena mereduksi hak mogok yang merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945 (kebebasan menyatakan sikap dan mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja).
b. Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi
Terdapat dissenting opinion dari 2 (dua) Hakim Mahkamah Konstitusi.
1) kebijakan “outsourcing” yang tercantum dalam Pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan kerja bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu dapat terancam pemutusan hubungan kerja dan men-downgrading-kan mereka sekadar sebagai sebuah komoditas sehingga berwatak kurang protektif terhadap buruh/pekerja.
2) kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan merupakan kebijakan terselubung guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya dan mereduksi hakikat kebebasan berserikat/berorganisasi.
3) kebijakan prosedural administratif mengenai mogok kerja yang cenderung mereduksi makna mogok kerja sebagai hak dasar buruh/pekerja seperti yang tercantum dalam Pasal 137 sampai Pasal 140 UU Ketenagakerjaan.
Pembentukan UU Ketenagakerjaan dinilai harus sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945 melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada pada waktu itu serta harus memperhatikan asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, seharusnya yang dikabulkan dari permohonan tersebut lebih banyak dari pada sekadar yang disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi a quo.
c. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan sehingga dalam melakukan pemutusan hubungan kerja tidak mengenal adanya pemutusan hubungan kerja karena alasan kesalahan berat. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 7 Januari 2005 menyikapi dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 115/PUU-VII/2009
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 115/PUU-VII/2009 merupakan perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut”. Pasal 120 ayat (2) UU Ketenagakerjaan juga menentukan bahwa “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.”
Menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut dapat menimbulkan 3 (tiga) persoalan konstitusional yang terkait langsung dengan hak-hak konstitusional seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu:
1) menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan haknya secara kolektif mewakili pekerja/buruh yang menjadi anggotanya dan tidak tergabung dalam serikat pekerja mayoritas;
2) menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam arti tidak proporsional antara serikat pekerja/serikat buruh yang diakui eksistensinya menurut peraturan perundang-undangan; dan
3) menghilangkan hak pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh mayoritas untuk mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dalam satu perusahaan.
Menurut Mahkamah Pasal 120 ayat (1) UU Ketenagakerjaan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk mewakili pekerja/buruh dalam menyampaikan aspirasinya melalui perjanjian kerja bersama. Konsekuensi dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 120 ayat (2) sama dengan konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1). Adapun ketentuan Pasal 120 ayat (3) justru dinilai sesuai dengan prinsip keadilan proporsional. Namun, karena ketentuan Pasal 120 ayat (3) merupakan rangkaian dari pasal sebelumnya maka untuk menghindari kekacauan makna. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU Ketenagakerjaan adalah tidak bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang frasa “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2)” dihapus karena tidak relevan lagi.
Dengan dinyatakan tidak berlakunya Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), maka Pasal 120 ayat (3) UU Ketenagakerjaan harus dimaknai bahwa apabila dalam 1 (satu) perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka para serikat pekerja/serikat buruh terwakili secara proporsional dalam melakukan perundingan dengan pengusaha.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah tidak berlakunya ketentuan atau persyaratan ambang batas 50% (lima puluh perseratus) jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. Ketentuan yang menarik dari putusan tersebut adalah adanya amar yang menyatakan konstitusionalitas bersyarat terhadap Pasal 120 ayat (3) UU Ketenagakerjaan guna menghindari kekosongan hukum yang terjadi apabila pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perlu dilakukan legislative review.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 19/PUU-IX/2011
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 19/PUU-IX/2011 merupakan perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945. Adanya ketentuan yang menyatakan perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup untuk melakukan efisiensi sebagaimana diatur Pasal a quo dinilai tidak jelas dan dapat menimbulkan multitafsir, dikarenakan frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal a quo bisa saja ditafsirkan tutup secara permanen atau hanya tutup sementara. Untuk menghilangkan ketidakpastian hukum tersebut guna menegakkan keadilan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tetap konstitutional sepanjang dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Frasa “perusahaan tutup” tersebut adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan a quo telah memberikan tafsiran yang jelas terhadap Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sehingga perusahaan hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila perusahaan tutup secara permanen.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 27/PUU-IX/2011 ini pada intinya adalah permohonan terhadap ketentuan Pasal 59 serta Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945. Norma dalam Pasal 59 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, sedangkan norma dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 mengatur mengenai ketentuan suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau melalui penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis dengan syarat-syarat tertentu.
Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang diuji tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 karena perjanjian kerja waktu tertentu ditujukan untuk jenis perjanjian kerja yang dirancang hanya untuk waktu tertentu saja. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan bertentangan secara bersyarat dengan UUD Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
Mahkamah Konstitusi menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh melalui 2 (dua) model perlindungan.
1) mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak tertentu”; dan
2) menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.

Perusahaan pemberi kerja harus mengatur agar pekerja outsourcing tersebut menerima fair benefits and welfare tanpa didiskriminasikan dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (4) juncto Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 27/PUU-IX/2011 mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon yang terkait dengan pelindungan terhadap hak-hak konstitusional pekerja outsourcing.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 37/PUU-IX/2011
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 37/PUU-IX/2011 merupakan pengujian terhadap frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, ”Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.” Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 37/PUU-IX/2011, Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.
Apabila frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak. Menurut Mahkamah Konstitusi, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” tersebut agar terdapat kepastian hukum yang adil bagi para pihak.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan a quo telah memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha untuk menjalankan hak dan kewajibannya selama menyelesaikan proses perselisihan hubungan industrial.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Menurut Mahkamah, dengan lewatnya waktu tiga bulan berturut-turut pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu kepada pekerja, sudah cukup alasan menurut hukum bagi pekerja untuk meminta pemutusan hubungan kerja. Merujuk kasus ketenagakerjaan yang dialami Pemohon dan praktik dalam hukum ketenagakerjaan, pembayaran upah tepat waktu merupakan hal yang sangat penting. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
“Pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”; maka hak pekerja untuk mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak terhalang lagi oleh adanya tindakan pengusaha yang kembali membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah adanya permohonan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja ke Pengadilan, dengan ketentuan bahwa pekerja telah melakukan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan haknya agar upah dibayarkan secara tepat waktu namun tidak diindahkan oleh pengusaha. Di sisi lain, maka dengan berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi ini, majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak diperkenankan untuk menolak gugatan PHK oleh Pekerja dengan dasar tidak dibayarkan upahnya selama 3 (tiga) bulan, walau pengusaha telah kembali membayarkan upah pekerja tersebut.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 100/PUU-X/2012
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Pemohon pada pokoknya menganggap Pasal 96 UU Ketenagakerjaan telah menghalang-halangi hak konstitusionalnya untuk melakukan tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja karena adanya ketentuan kadaluwarsa yaitu penuntutan tersebut tidak dapat dilakukan setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. Menurut Mahkamah, Pasal 96 UU Ketenagakerjaan terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.
Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Oleh karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai prestatie harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai tegen prestatie. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dihapuskannya kadaluwarsa gugatan hak konstitusional untuk melakukan tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja dapat dilakukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Pasal yang diujikan adalah Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. hak konstitusional yang dirugikan menurut Pemohon adalah ketentuan pasal yang dimaksud mengakibatkan adanya ketidakadilan terhadap pekerja. Ketidakadilan ini terjadi apabila perusahaan dinyatakan pailit maka pembayaran hak-hak pekerja tidak menjadi prioritas utama, karena adanya kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran terhadap (1) utang negara dan biaya kurator, (2) kreditor separatis pemegang jaminan gadai, fidusia, dan/atau hak tanggungan, (3) kreditor preferen, dan (4) kreditor konkuren.
Pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan para Pemohon tersebut memiliki kesamaan substansi dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008, tanggal 23 Oktober 2008. Berdasarkan tujuan pembentukan negara dan ketentuan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu mengenai apa yang menjadi dasar hukum bagi adanya hak tagih masing-masing kreditor dan apa yang menjadi dasar hukum bagi adanya peringkat pembayaran, yang berdasarkan pertimbangan mengenai dua hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008 tersebut menolak permohonan yang substansinya sama dengan permohonan a quo dan hak tagih atas upah pekerja/buruh tetap sebagaimana peringkat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan peringkat kreditor dalam memperoleh pembayaran hak tagihnya dan praktiknya dalam ranah empirik ternyata terdapat permasalahan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai kedudukan para kreditor. dasar hukum bagi adanya peringkat atau prioritas pembayaran sebagaimana pertimbangan Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008 tersebut di atas, adalah karena adanya perbedaan kedudukan yang disebabkan oleh isi perjanjian masing-masing berhubung adanya faktor-faktor tertentu. Meskipun antara kreditor separatis dan pekerja/buruhdasar hukumnya adalah sama, yaitu perjanjian, namun manakala dilihat dari aspek lain, yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek, dan resiko, antara keduanya terdapat perbedaan yang secara konstitusional signifikan.
Dalam kasus ini manakah yang seharusnya menjadi prioritas, kepentingan manusia terhadap properti atau kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya. Dalam perspektif tujuan negara dan ketentuan mengenai hak konstitusional, menurut Mahkamah kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas, harus menduduki peringkat terdahulu sebelum kreditor separatis.
Upah pekerja/buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”; maka kewajiban perusahaan untuk pembayaran upah terhadap pekerja menjadi prioritas yang harus didahulukan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan, pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat mengeluarkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis yang memiliki perbedaan signifikan. Ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perubahan status, yaitu dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu; hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan; dan hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.
Menurut Mahkamah, pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan termasuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan karenanya berwenang pula mengeluarkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis terkait hal tersebut.
Menurut Mahkamah, untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat. frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1.Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2.Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan. Pekerja juga dapat memintakan pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial setempat, dengan pertimbangan bahwa telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan/salah satu pihak menolak untuk berunding, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Menurut Mahkamah, terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dengan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja/buruh. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang menyebabkan buruh terancam haknya untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga ketentuan a quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945. untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi pengusaha dan pekerja/buruh, Mahkamah harus menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan UUD 1945.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka penangguhan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan tersebut.

Penyempurnaan terhadap UU Ketenagakerjaan perlu dilakukan agar materi dan substansinya sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta dapat memberikan pemahaman yang utuh. Pembentuk undang-undang (DPR RI atau Presiden) perlu segera berinisiatif melakukan legislative review untuk menindaklanjuti substansi atau norma undang-undang yang telah dibatalkan tersebut. Selain itu, pendapat hukum yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perlu dicermati dan menjadi dasar dalam perubahan UU Ketenagakerjaan. Untuk mengisi kekosongan hukum serta untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, Pemerintah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran, yaitu terhadap putusan Makamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Selain itu, tindak lanjut lain yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengadopsi isi putusan dalam materi peraturan menteri, yaitu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009.

Pada konteks UU Ketenagakerjaan, sampai saat ini, terdapat 10 (sepuluh) putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang dengan menyatakan materi atau substansi UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan suatu norma bersifat conditionally, baik conditionally constitutional maupun conditionally unconstitutional. Implementasi dari putusan yang bersifat conditionally. Idealnya putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang, tidak sekedar dengan tindak lanjut surat edaran, adopsi pada peraturan menteri, dan sebagainya.

Memperhatikan beberapa simpulan di atas maka terdapat beberapa hal yang direkomendasikan, yaitu:
1. Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang perlu segera berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi UU Ketenagakerjaan, baik melalui revisi sebagian atau penggantian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai putusan Mahkamah Kontitusi dan juga agar substansi UU Ketenagakerjaan sesuai dengan jiwa UUD Tahun 1945. Selain itu, banyaknya materi UU Ketenagakerjaan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga telah menyulitkan warga negara untuk memahami secara utuh UU Ketenagakerjaan.
2. Pembentuk undang-undang dalam melakukan legislative review perlu mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Beberapa pertimbangan dan penafsiran yang substansial justru banyak dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pendapat hukumnya daripada yang tergambar dalam amar putusan. Dengan demikian, materi muatan undang-undang yang akan dilakukan perubahan dapat sejalan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara / 01-05-2017

MK merujuk Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15
Desember 2004 yang mempertimbangkan pengertian “dikuasai oleh
negara” dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945, yaitu mengandung pengertian
yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi
hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi
hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang
dianut dalam UUD Tahun 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik)
maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat
itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus
pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai
dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam
pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian
kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.
Jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai
pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan
mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan
“sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti
amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan
UUD Tahun 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi
kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu
konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga
pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-
sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak
dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal
dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara
tanpa harus disebut secara khusus dalam UUD Tahun 1945. Sekiranyapun
Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD Tahun 1945, sebagaimana lazim di
banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak
mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah
dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan.
Oleh karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi
pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk
mengatur perekonomian. Maka, baik pandangan yang mengartikan
perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam
konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian
penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh
negara, kedua-duanya ditolak oleh MK.
Berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan
demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup
makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan
berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber
kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik
oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat
secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD Tahun 1945 memberikan
mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad)
untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh
pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut
fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).
Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui
kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi
oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan
melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui
keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui
Pemerintah pendayagunaan penguasaannya atas sumber-sumber
kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara
(toezichthoudensdaad) dilakukan Pemerintah dalam rangka mengawasi
dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas
cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup
orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran seluruh rakyat.
Berdasarkan Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang pengujian
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
bertanggal 25 Maret 2008, telah dinyatakan, “… dalam Pasal 33 UUD
Tahun 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara
sebagai kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan
atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD Tahun 1945
adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif negara
untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect),
perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi
dan sosial warga Negara. Konsiderans huruf a UU Minerba menyatakan,
“bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum
pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting
dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya
harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi
perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.
Berdasarkan rujukan pertimbangan hukum MK di atas dan konsiderans
UU Minerba telah nyata bahwa minerba termasuk dalam sumber
kekayaan alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat
hidup orang banyak yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara
sebagai wujud keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan
tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan
(protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial
warga Negara. Berdasarkan Putusan MK Nomor 001-021-022/PUUI/2003
bertanggal 15 Desember 2004 a quo dan Putusan MK Nomor 21-22/PUU-
V/2007 bertanggal 25 Maret 2008 a quo, MK pada pokoknya telah
menyatakan bahwa negara melaui Pemerintah menguasai dan
mempergunakan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat
Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan
pertambangan rakyat, menurut MK ketentuan Pasal 24 UU Minerba telah
cukup untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus menjamin
diperolehnya penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan
pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara,
khususnya bagi para pelaku kegiatan pertambangan rakyat, baik yang
sudah memenuhi waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 15 tahun dan
yang belum memenuhi waktu pengerjaan 15 tahun, sehingga tidak
diperlukan adanya pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22
huruf f UU Minerba yang justru berpotensi merugikan hak-hak
konstitusional warga Negara. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
MK berpendapat bahwa Pasal 22 huruf f UU Minerba beralasan menurut
hukum dan sekaligus frasa “dan/atau” yang tercantum dalam Pasal 22
huruf e UU Minerba menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan.
MK sependapat dengan Ahli dari Pemerintah, Prof. Daud Silalahi, yang
pada pokoknya menyatakan bahwa WP ditetapkan dengan mendasarkan
pada tata ruang yang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkan
pada upaya pelestarian lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1
angka 29 UU Minerba yang menyatakan “Wilayah Pertambangan, yang
selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral
dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.” Oleh
karenanya, menurut MK, Pemerintah dalam menetapkan WP selain harus
menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada
pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian
ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut
tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi
pemerintahan yang sama maupun antar wilayah administrasi
pemerintahan yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah
harus membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana
yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang di dalam
WPN tersebut nantinya juga harus diperinci lebih lanjut mengenai WUPK.
Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk menghindari munculnya
tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan
suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga untuk memastikan
dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara khususnya pemerintah
dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara
dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas
dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut
sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 dan Konvensi PBB
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya konflik antar
pelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, konflik antara para
pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam
WP maupun yang terkena dampak, dan konflik antara para pelaku
kegiatan pertambangan dan/atau masyarakat yang berada di dalam WP
maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah.
a. Pendapat hukum MK terhadap perkara Nomor 30/PUU-VIII/2010
MK mencermati permohonan para pemohon, mengenai pengujian Pasal
22 huruf f dan frasa “...dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu)
hektare dan...” dalam Pasal 52 ayat (1) UU Minerba telah diputus oleh MK
dengan putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012. Oleh
sebab itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyatakan,
“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-
Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”,
maka permohonan pengujian mengenai konstitusionalitas Pasal 22 huruf f
dan frasa “dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan” dalam
Pasal 52 ayat (1) UU Minerba adalah ne bis in idem sehingga tidak
dipertimbangkan.
Terhadap Pasal 22 huruf a dan huruf c, MK telah memberikan
pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor
25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, sebagai berikut: Pemerintah
dalam keterangannya, telah menyatakan bahwa ketentuan tentang WPR
dalam UU Minerba dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta
memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan minerba.
Adanya frasa “dan/atau” pada Pasal 22 huruf e UU Minerba, menurut
Pemerintah diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat
bersifat “kumulatif” ataupun “alternatif”. Bupati/walikota dapat
menentukan kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 secara seluruhnya
atau sebagian saja, sesuai dengan kondisi daerahnya, yang akan
ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah. Menurut MK,
ketentuan tentang WPR di dalam UU Minerba adalah sebagai wujud
pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara
untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka
penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan
(fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya,
terhadap penjelasan Pemerintah tersebut, menurut MK, sepanjang
menyangkut kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 huruf a sampai
dengan huruf e, tidaklah mengandung pertentangan norma karena antara
satu kriteria dengan kriteria lainnya dapat diberlakukan berdasarkan
kondisi masing-masing wilayah yang berbeda-beda satu sama lain,
sehingga kriteria yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf e
dapat diberlakukan secara alternatif maupun kumulatif. Proses untuk
menentukan kriteria mana saja dari huruf a sampai dengan huruf e yang
akan diterapkan di suatu daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh
bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota dengan mendasarkan pada perencanaan dan
sinkronisasi data serta informasi melalui sistem informasi WP.
Bupati/walikota juga wajib melakukan pengumuman mengenai rencana
WPR kepada masyarakat secara terbuka yang dilakukan di kantor
desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi
yang menggambarkan lokasi, luas, batas, daftar koordinat dan daftar
pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut MK, ketentuan Pasal
22 huruf a sampai dengan huruf e UU Minerba dapat diberlakukan secara
kumulatif atau alternatif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing
yang penetapannya mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Pasal
21 dan Pasal 23 UU Minerba beserta penjelasannya.
Terhadap frasa “dengan cara lelang” yang tercantum dalam Pasal 51,
Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU Minerba, menurut MK WIUP dan
WIUPK pada dasarnya diperuntukkan bagi eksplorasi dan operasi produksi
yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan
dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang
memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal,
karena industri pertambangan minerba memang merupakan industri yang
padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat
risik (high risk). Mengacu pada Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang
menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum” dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 yang
menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Maka UU
Minerba, secara normatif telah memberi kepastian hukum dan peluang
berusaha yang sama baik kepada badan usaha, koperasi, dan
perseorangan yang di dalamnya juga terdapat perusahaan firma atau CV
untuk dapat mengikuti lelang WIUP dan WIUPK. Namun, UU Minerba
tidak membedakan peserta lelang antara badan usaha, koperasi, maupun
perseorangan tersebut yang tentunya memiliki kemampuan
administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda-
beda yang dapat dimasukkan dalam kategori usaha pertambangan kecil,
usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar. Hal
demikian mengakibatkan peserta lelang dari pengusaha kecil/menengah
tidak dapat bersaing untuk memenangkan lelang guna memperoleh suatu
WIUP dan/atau WIUPK. Pemerintah dalam penjelasannya, menyatakan
bahwa pada sistem lelang yang diatur dalam UU Minerba, harga lelang
didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan
informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah
yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi
tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap
WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan.
Menurut MK, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan (regelendaad)
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Pemerintah selain harus
menentukan kumpulan data dan informasi yang memiliki nilai ekonomis,
harus pula menentukan lebih lanjut klasifikasi WIUP dan WIUPK
berdasarkan kumpulan data dan informasi wilayah yang akan dilelang,
yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan
operasi produksi. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk membedakan
kemampuan eksplorasi dan operasi produksi yang dapat dipenuhi oleh
badan usaha, koperasi dan perseorangan yang termasuk dalam usaha
pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha
pertambangan besar. Sehingga Pemerintah tidak akan menghadapkan
antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut dalam satu
kompetisi lelang yang sama. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di
bidang pertambangan. Menurut MK, frasa “dengan cara lelang” dalam
Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan
menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal
kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial
yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang.
Terhadap Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) UU Minerba, MK telah
memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam
Putusan Nomor 25/PUUVIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012. Berdasarkan
pertimbangan hukumnya, menurut MK, Pasal 55 ayat (1) frasa “dengan
luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan” serta Pasal 61 sepanjang
frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” UU
Minerba bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Terhadap Pasal 172 UU Minerba telah dimohonkan pengujian dan telah
diputus MK dalam Putusan Nomor 121/PUU-VII/2009 bertanggal 9 Maret
2011. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 121/PUU-VII/2009 tersebut
pada pokoknya mempersoalkan perihal kepastian hukum terhadap
permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah atau sedang dalam proses
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang pada bagian Petitumnya
memohon agar MK menyatakan frasa “kepada Menteri paling lambat 1
(satu) tahun” dan frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan
prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan” yang terdapat dalam
Pasal 172 UU Minerba dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)
juncto Pasal 22A juncto Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. MK dalam
putusan tersebut menyatakan menolak permohonan para pemohon.
Meskipun permohonan menguji konstitusionalitas pasal yang sama
dengan permohonan Nomor 121/PUUVII/2009, namun substansi
permohonannya berbeda. Oleh karena itu, MK tetap mempertimbangkan
permohonan.
Menurut MK, Pasal 172 UU Minerba hanya mengatur tentang peralihan
mengenai KK dan PKP2B dan tidak mengatur peralihan mengenai Kuasa
Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat.

Pendapat hukum MK terhadap perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010
Terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10
huruf b UU Minerba, persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh MK
adalah apakah penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui kewenangan Pemerintah untuk
menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan
berkonsultasi dengan DPR RI bertentangan dengan hak-hak
konstitusional warga negara untuk mendapat jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum untuk bertempat tinggal, memiliki harta benda, dan
mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk memberikan
pertimbangan, MK merujuk Putusan MK Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003
bertanggal 15 Desember 2004 dan Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007
tentang pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, bertanggal 25 Maret 2008 yang telah menjadi
pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010.
MK dalam Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012,
menyatakan bahwa Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus
menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada
pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian
ketiga bentuk wilayah pertambangan (WPR, WPN, dan WUP) tersebut
tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi
pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi
pemerintahan yang berbeda, serta memprioritaskan pembagian WP
dengan terlebih dahulu menentukan dan menetapkan WPR, setelah itu
WPN, kemudian WUP.
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa rakyat
secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat
kepada negara melalui Pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid),
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad)
untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, UUD
Tahun 1945 juga mengkonstruksikan supaya Pemerintah terlibat atau
berperan aktif untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan
(respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-
hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, dalam rangka
menjalankan amanah UUD Tahun 1945 tersebut, dalam menetapkan WP,
Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga harus
terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan
berkonsultasi dengan DPR RI, serta memperhatikan pendapat dari
masyarakat.
Oleh karena itu, untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat
terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian hukum
yang adil baik bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat yang
secara khusus berada dalam WP dan masyarakat yang terkena dampak,
termasuk para pelaku usaha pertambangan, serta demi tercapainya
amanah UUD Tahun 1945. Menurut MK, fungsi kontrol tersebut tidak
cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun
juga harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh
masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya
akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena
dampak.

Pendapat Hukum MK terhadap Perkara Nomor 10/PUU-X/2012
Terhadap Pasal 1 angka 29 UU Minerba sepanjang frasa “tidak terikat
dengan batasan administrasi pemerintahan” dalam mempertimbangkan
apakah dalam menetapkan WP dan WUP, harus mengikuti atau tidak
mengikuti batas administrasi pemerintahan, MK telah memiliki
pertimbangan hukum berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010,
bertanggal 4 Juni 2012. Berdasarkan pertimbangan MK dalam putusan
tersebut, penetapan WP dan WUP di samping harus memperhatikan tata
ruang nasional yang tentunya tidak selalu dapat dibatasi oleh batasan
administratif pemerintahan daerah otonom, juga harus memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup, menghindari tumpang tindih kawasan atau
wilayah pertambangan serta menghindari konflik antar wilayah. Peran
sinkronisasi dan keterpaduan yang demikian akan sangat efektif dilakukan
oleh Pemerintah, sehingga batasan administrasi pemerintahan daerah
otonomi dalam penetapan WP dan WUP tidak bisa dipertahankan. Selain
itu, menurut MK wilayah pertambangan yang keberadaannya memiliki
sifat-sifat yang tersebar, tidak merata, keberadaannya tidak kasat mata,
terbentuk dalam kurun jutaan tahun yang lalu, alamiah, dan tidak bisa
dipindah-pindahkan, tidak dapat dibatasi oleh batas-batas administrasi
pemerintahan dan tidak terbarukan. Pada dasarnya wilayah
pertambangan secara potensial ada di dalam bumi, air, dan tidak terbatas
pada wilayah administratif namun tetap harus dikuasai oleh negara.
Untuk itu potensi bahan tambang yang ada di seluruh wilayah NKRI
adalah wilayah hukum pertambangan Indonesia.
Terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 17 UU Minerba, sebelum mempertimbangkan persoalan
konstitusionalnya, MK merujuk Putusan MK Nomor 3/SKLN-IX/2011,
bertanggal 17 Januari 2012 yang juga diajukan oleh Pemohon yang sama,
yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan
kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah yang diatur pada Pasal
18 ayat (5) UUD Tahun 1945 hanya memberikan arahan dan penegasan
kepada pembentuk undang-undang agar otonomi yang dijalankan oleh
pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun
kabupaten/kota, adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Minerba sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan
kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar
kesejahteraan rakyat. Jika dikaitkan dengan pembagian urusan atau
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka
berdasar Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945 kewenangan pemerintah
pusat dalam menangani urusan minerba sudah ditentukan secara jelas di
dalam UU Minerba, artinya sudah diberikan kepada Pemerintah Pusat
berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, menurut MK, tidak ada
kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana
dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b
UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006.
Berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor
30/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 32/PUU-VIII/2010, dan Putusan
MK Nomor 10/PUU-X/2012, terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9
ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Minerba perlu mengganti
frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” menjadi “setelah
ditentukan oleh pemerintah daerah”. Hal itu mendorong agar dibentuk
pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara penentuan oleh
pemerintah daerah tersebut, agar tidak terjadi kekosongan hukum untuk
pengaturan mengenai penetapan WP, WUP, dan WIUP.
Selanjutnya, evaluasi terhadap Pasal 52 ayat (1), 55 ayat (1), dan Pasal
61 ayat (1) yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 berdasarkan
Putusan MK. Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai
besaran luasannya. Sehingga perlu direformulasi kembali besaran luasan
agar pelaku usaha pertambangan mendapatkan kepastian hukum dalam
melakukan pengusahaan pertambangan minerba.
Untuk Pasal 10 huruf b UU Minerba frasa dengan memperhatikan aspirasi
masyarakat oleh MK diputuskan bertentangan secara bersyarat terhadap
UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “wajib melindungi,
menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah
maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah
pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak”. Hal ini
mengandung dua pengertian terhadap norma Pasal 10 huruf b karena
dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Sehingga perlu penegasan
dalam penjelasan norma apa yang dimaksud dengan memeperhatikan
aspirasi masyarakat. Begitu juga untuk frasa “dengan cara lelang” dalam
Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan secara
bersyarat dengan UUD Tahun 1945 sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan
dengan menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal
kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial
yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”. Hal itu juga
mengandung dua pengertian terhadap norma Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75
ayat (4) UU Minerba karena dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh
MK. Sehingga perlu penegasan dalam penjelasan norma apa yang
dimaksud dengan cara lelang.
Tentunya dengan Putusan MK dan implikasinya tersebut perlu dilakukan
reformulasi materi muatan atas beberapa hal yang telah diputus MK agar
penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan minerba sesuai dengan
amanah UUD Tahun 1945.

Penyelenggaraan pertambangan minerba selain harus mengandung
prinsip “dikuasai negara” dan prinsip “sebesar-besar kemakmuran rakyat”,
juga harus dapat terjamin kepastian hukum melalui peraturan perundang-
undangan yakni UU Minerba. Dalam dinamika perkembangan hukum dan
penerapannya, UU Minerba secara empiris telah 7 (tujuh) kali diajukan
pengujian materiil di MK dan hanya 4 (empat) yang diterima
permohonannya dengan putusan mengabulkan seluruhnya dan
mengabulkan sebagian, yakni Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010,
Putusan MK Nomor 30/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 32/PUU-
VIII/2010, dan Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012.
Berdasarkan Putusan MK tersebut, terjadi kekosongan hukum atas
ketentuan yang inkonstitusional, keosongan hukum terhadap pengaturan
mengenai penetapan WP, WUP, dan WIUP karena frasa “berkoordinasi
menjadi frasa “ditentukan” oleh pemerintah daerah, menimbulkan
ketidakpastian hukum mengenai besaran luasan WIUP, perlu penegasan
terhadap putusan inkonstitusional bersyarat seperti apa yang dimaksud
memperhatikan aspirasi masyarakat serta pengaturan mengenai
pengertian mekanisme cara lelang.


1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (UU P3) bahwa materi muatan yang harus diatur
dengan UU berisi materi muatan mengenai tindak lanjut Putusan MK.
Oleh karena itu, perlu direformulasi kembali materi muatan atas beberapa
hal yang telah diputus MK dalam UU Minerba dengan status
perubahan/penggantian.
2. Berdasarkan Putusan MK dan penggantian UU 32 Tahun 2004
menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka DPR RI
bersama Pemerintah harus menetapkan perubahan/penggantian UU
Minerba ini ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan
menjadikan prioritas tahunan untuk dibahas bersama-sama agar tidak
terjadi kekosongan hukum, terjamin kepastian hukum, dan
penyelenggaraan pertambangan minerba yang tidak bertentangan
dengan UUD Tahun 1945.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan / 01-05-2017

Dalam perkara No. 001/PUU-I/2003, Pemohon juga mengajukan
permohonan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi, dalam
pertimbangannya Mahkamah berpendapat bahwa pada saat UU
Ketenagalistrikan diundangkan pada tahun 2002, undang-undang tentang
tata cara pembentukan undang-undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A
UUD Tahun 1945 belum ada, sehingga belum ada tolok ukur yang jelas
tentang prosedur pembentukan undang-undang yang sesuai dengan
UUD. Oleh karena itu, UU Susduk yang merupakan amanat Pasal 19 ayat
(1) UUD Tahun 1945 jo Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan
oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria penilaian prosedur
pembentukan undang-undang.
Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003
tersebut telah dibantah oleh DPR dalam keterangan tertulis yang
disampaikan dalam persidangan Mahkamah yang dilampiri Risalah Sidang
Paripurna DPR tanggal 4 September 2002 yang ternyata Pemohon
Perkara No. 001/PUU-I/2003 tidak dapat memberikan bukti sebaliknya,
sehingga menurut Mahkamah permohonan pengujian formil UU
Ketenagalistrikan yang diajukan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-
I/2003 tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak.
Secara materiil, dalam perkara tersebut, Mahkamah memberikan
pertimbangan bahwa untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945, Mahkamah perlu terlebih
dahulu memberi pengertian atau makna “dikuasai oleh negara“
sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945.
Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 mempunyai daya berlaku normatif
sebagai berikut:
1) Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk
menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak.
2) Kewenangan tersebut ditujukan kepada mereka baik yang akan
maupun yang telah mengusahakan produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada cabang produksi
yang jenis produksinya belum ada atau baru akan diusahakan, yang jenis
produksi tersebut penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak negara mempunyai hak diutamakan/didahulukan yaitu negara
mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi tersebut serta
pada saat yang bersamaan melarang perorangan atau swasta untuk
mengusahakan cabang produksi tersebut.
3) Pada cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan atau
swasta dan ternyata produksinya penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak, atas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 33
ayat (2) UUD Tahun 1945, negara dapat mengambil alih cabang produksi
tersebut dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum yang adil.

Bahwa kewenangan negara yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 dapat
digunakan sewaktu-waktu apabila unsur-unsur persyaratan penting bagi
negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana
tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) terpenuhi. Bahwa ketentuan UUD
Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk
menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah dimaksudkan demi
kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara
dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam
Pembukaan UUD Tahun 1945, “.… melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum …” dan juga “mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Misi yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan
bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi
yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan
masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang
merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak. Hubungan
antara penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi
negara dan hajat hidup orang banyak, serta misi yang terkandung dalam
penguasaan negara merupakan keutuhan paradigma yang dianut oleh
UUD Tahun 1945, bahkan dapat dikatakan sebagai cita hukum
(rechtsidee) dari UUD Tahun 1945. Dengan demikian jelas bahwa UUD
Tahun 1945 telah menentukan pilihannya. Pertanyaannya, bukankah
ketiga hal tersebut di atas dapat dipenuhi oleh sistem ekonomi pasar, dan
oleh karenanya mengapa tidak diserahkan saja kepada mekanisme pasar,
tentu haruslah dijawab secara normatif bahwa UUD Tahun 1945 tidak
memilih sistem tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (4).
Dasar pilihan tersebut tidak berarti tanpa alasan sama sekali.
Asumsi bahwa mekanisme pasar dapat secara otomatis memenuhi ketiga
hal tersebut di atas adalah penyederhanaan logika yang jauh dari
kenyataan, yaitu adanya mekanisme (sistem) pasar yang sempurna.
Kenyataan tidak adanya mekanisme pasar yang sempurna ini dapat
disimak dari apa yang dinyatakan oleh Joseph E. Stiglitz: ”… presumption
that markets, by themselves, lead to efficient outcomes, failed to allow for
desirable government interventions in the market and make everyone
better off.“ (Globalization and Its Discontents, Joseph E. Stiglitz, hal. XII).
Bahwa berdasarkan penafsiran historis, seperti yang tercantum dalam
Penjelasan UUD Tahun 1945 sebelum perubahan, makna ketentuan
tersebut adalah “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi,
kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus
dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan
orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh
di tangan orang-seorang”. Uraian di atas masih menyisakan pertanyaan,
apa saja yang termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta apa pula makna
dikuasai oleh negara itu?
Bahwa Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (founding
fathers) menyatakan tentang pengertian dikuasai oleh negara sebagai
berikut, “Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 ialah
produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh
Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman luar negeri. Apabila siasat
ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing
menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan
Pemerintah. Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan
pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD Tahun 1945 …
Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, pinjam
tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi.
Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya maka
diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di
tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah
Indonesia sendiri. (Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II Hal. 231.
Disusun oleh I. Wangsa Widjaja, Mutia F. Swasono, PT. Toko Gunung
Agung Tbk. Jakarta 2002). Penafsiran Dr. Mohammad Hatta tersebut
diadopsi oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD Tahun 1945 pada tahun
1977 di Jakarta yang menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah
untuk mengelola ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD Tahun 1945 dan di
bidang pembiayaan, perusahaan negara dibiayai oleh Pemerintah, apabila
Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, dapat
melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih belum
mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing atas
dasar production sharing.
Bahwa Menteri Negara BUMN dalam keterangan tertulis di forum sidang
Mahkamah menafsirkan “dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai
regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menuju negara
hanya sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan Prof. Dr. Harun
Alrasid, S.H. menafsirkan dikuasai oleh negara berarti dimiliki oleh
negara. Bahwa Mahkamah juga memperhatikan pendapat para ahli yang
menyatakan dalam kenyataan sesungguhnya tidak ada sistem ekonomi
yang secara ekstrim liberal sepenuhnya, maupun sistem ekonomi yang
bersifat command atau planned economy sepenuhnya. Sehingga oleh
karenanya Pasal 33 UUD Tahun 1945 harus tetap menjadi acuan, karena
Pasal 33 tersebut sama sekali tidak diartikan anti terhadap ekonomi
pasar, dan ekonomi pasar juga tidak mengesampingkan sepenuhnya
peran negara untuk campur tangan manakala terjadi distorsi dan
ketidakadilan, oleh karena tafsiran dinamis atas Pasal 33 UUD Tahun
1945 oleh Mahkamah dilakukan dengan memperhatikan seoptimal
mungkin perubahan lingkungan strategis secara nasional maupun global.
Bahwa dengan memandang UUD Tahun 1945 sebagai sistem
sebagaimana dimaksud, maka pengertian “dikuasai oleh negara” dalam
Pasal 33 UUD Tahun 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau
lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi
penguasaan olehnegara merupakan konsepsi hukum publik yang
berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD
Tahun 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi
(demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang
diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan
tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi
tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara
kolektif.
jikalau cabang produksi listrik sungguh-sungguh dinilai oleh Pemerintah
bersama DPR telah tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai
hajat hidup orang banyak, maka dapat saja cabang itu diserahkan
pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasannya kepada
pasar. Namun, jikalau cabang produksi dimaksud masih penting bagi
negara dan/atau masih menguasai hajat hidup orang banyak, maka
negara c.q. Pemerintah tetap diharuskan menguasai cabang produksi
yang bersangkutan dengan cara mengatur, mengurus, mengelola, dan
mengawasinya agar sungguh-sungguh dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pengertian penguasaan itu
tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk
mempertahankan tingkat penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah dalam
pengelolaan cabang produksi listrik dimaksud. Dengan demikian, konsepsi
kepemilikan privat oleh negara atas saham dalam badan-badan usaha
yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat didikotomikan
ataupun dialternatifkan dengan konsepsi pengaturan oleh negara.
Keduanya tercakup dalam pengertian penguasaan oleh negara. Oleh
sebab itu, negara tidak berwenang mengatur atau menentukan aturan
yang melarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatu badan
usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai
instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaannya atas
sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Bahwa di samping itu, untuk menjamin prinsip efisiensi berkeadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang
menyatakan, “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional“, maka
penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat
relatif dalam arti tidak mutlak selalu harus 100%, asalkan penguasaan
oleh negara c.q. Pemerintah atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan
dimaksud tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah
hanya memiliki saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan dalam
proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan
usaha yang bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atas
kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara yang
bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD
Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal
33 UUD Tahun 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu
tidak meniadakan penguasaan negara c.q. Pemerintah untuk menjadi
penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting
bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD
Tahun 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku
usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh
negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad),
mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi
(toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Bahwa dalam menguji undang-undang a quo, Mahkamah juga
memperhatikan keterangan Pemerintah yang memuat faktor pendorong,
ruang lingkup, filosofi dan konsepsi Undang-undang No. 20 Tahun 2002,
secara singkat sebagai berikut:
1) Adanya keterbatasan dana Pemerintah dalam pembangunan sektor
tenaga listrik;
2) Penyediaan tenaga listrik secara lebih transparan, effisien dan
berkeadilan dengan partisipasi swasta yang diselenggarakan melalui
mekanisme kompetisi sehingga memberikan perlakuan yang sama kepada
semua pelaku usaha;
3) Perlunya antisipasi perubahan pada tataran nasional, regional
maupun global serta memperhatikan pembaruan atau pembangunan
hukum di sektor terkait;
4) Penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan
adanya kewenangan negara c.q. Pemerintah dalam penetapan kebijakan,
pengaturan dan pengawasan pelaksanaan usaha;
5) Usaha penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk menjamin
tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik
dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata serta mendorong meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan,
dengan penyediaan tenaga listrik secara efisien melalui regulasi yang
kuat, adanya kompetisi dan tranparansi usaha dalam iklim usaha yang
sehat, untuk terciptanya efisiensi
6) Struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara terintegrasi
vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya, dan di daerah yang secara
teknis dan ekonomis memungkinkan kompetisi, usaha pembangkitan,
transmisi, distribusi dan retail merupakan usaha yang terpisah, kecuali
bidang usaha, yang secara alamiah harus dilakukan secara monopoli yaitu
tranmisi dan distribusi. Pada wilayah yang tidak/belum dapat menerapkan
kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara monopoli;
7) Penetapan harga jual tenaga listrik diarahkan pada pendekatan
cost based/cost recovery dan pengawasan dalam pelaksanaan penetapan
tarif oleh pasar, dan harga jual tenaga listrik untuk daerah yang sudah
kompetitif ditetapkan melalui mekanisme pasar dan harga sewa transmisi
dan distribusi ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga listrik;
8) Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD
Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintah mempunyai fungsi sebagai
penguasa (regulator) yang dilakukan oleh menteri-menteri teknis dan
fungsi selaku pengusaha (operator) yang dilakukan oleh kantor menteri
negara yang mengawasi dan membina jalannya kepengusahaan seperti
BUMN. Pada saatnya Pemerintah harus lebih memfokuskan fungsinya
sebagai regulator dan secara bertahap melepaskan fungsinya sebagai
operator dalam artian sebagai pelaksana langsung kegiatan, sesuai
prinsip “Government function is to Govern”;
9) Dikuasai oleh negara mengandung pengertian (1) Pemilikan (2)
Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dan (3) Penyelenggaraan
kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh Pemerintah;
10) Filosofi “penguasaan negara” adalah terciptanya ketahanan nasional
di bidang energi (migas, listrik dan lainnya) di NKRI dengan sasaran
utama penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri;
11) Deregulasi adalah efisiensi melalui kompetisi, efisiensi mana
memaksimalkan surplus total pemakai ditambah surplus supply, yang
dapat dikatakan adalah nilai terhadap pemakai dikurangi biaya produksi.
Kompetisi tidak menjanjikan harga yang terendah pada sesuatu waktu,
kompetisi akan menggerakkan bahwa para pemakai akan dapat menutupi
dalam jangka panjangnya biaya produksi termasuk pengembalian modal
secara wajar, dan kompetisi akan meminimalkan biaya rata-rata untuk
produksi dan meminimalkan pula harga rata rata untuk pemakai;
Bahwa para ahli yang diajukan oleh Pemerintah telah memberikan
keterangan sebagaimana telah dikutip secara lengkap dalam bagian
duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal hal
yang berikut ini:
1) Pasaran kelistrikan akan berdiri di bawah satu otoritas, yang
dinamakan Bapetal, berdasarkan aturan-aturan tertentu yang dinamakan
market rules. Ada pasar yang sukses dan ada yang tidak, masalahnya
adalah market rules, bagaimana aturan main itu harus dilakukan. Dengan
mempelajari market rules kita dapat membuat market rules yang cocok
dengan kepentingan kita, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang
dasar dimana perekonomian nasional diselenggarakan dengan efisiensi
berkeadilan. Pengertian efisiensi berkeadilan dalam dunia listrik
mempunyai pengertian yang khusus. Efisiensi itu adalah tercapainya
economic equilibrium yaitu satu keseimbangan kompetisi bahwa harga
ditentukan atas dasar supply and demand. Efisiensi berkeadilan itu
dicapai dalam satu sistem kompetisi kalau harga rata-rata yang diambil
supplier adalah yang terbaik yang pada akhirnya dicapai dari segi
pemakai, dan supplier dan consumer surplus bertemu.
2) Parameter yang digunakan untuk menilai apakah UU yang diuji
menguntungkan atau merugikan adalah sebagai berikut:
a) Parameter pertama, efisiensi
Efisiensi teori ekonomi menunjukkan bahwa hanya kompetisi saja yang
memungkinkan efisiensi itu tercapai. Tetapi listrik karateristiknya unik,
mempunyai sifat monopoli alamiah, sehingga tidak sepenuhnya bisa
dilepas ke pasar. Unbundling merupakan cara untuk efisiensi, dan
meskipun kemudian ada gugatan terhadap kompetisi di listrik, tidak satu
negara pun yang kemudian kembali ke sistem single integrated
monopoly, yang ada hanya perubahan dalam market rules.
b) Parameter kedua, kontribusi pajak
Kontribusi pajak dari PLN, selama 3 tahun terus merugi, baru tahun ini
mendapat keuntungan yang kecil kalau dibanding asetnya yang besar.
c) Parameter ketiga, merugikan masyarakat atau tidak
Dua indikator yaitu aksesibilitas masyarakat dan harga. Kalau hanya
mengandalkan PLN untuk mencapai ratio elektrifikasi 100% sangat sukar,
sehingga harus memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk
meningkatkan aksesibilitas, karena akses yang rendah tidak
menguntungkan masyarakat. Yang tidak memiliki akses listrik harus
membayar 4 atau 5 kali lebih mahal dibanding mereka yang punya akses.
Yang tidak punya akses listrik tersebut adalah orang yang miskin.
3) Listrik sebagai komoditi bisa dilihat perannya dalam 3 kelompok
besar, yaitu listrik sebagai pelayanan publik, sebagai infrastruktur dan
listrik sebagai bagian penerimaan negara. Dalam konteks pelayanan
publik, listrik hanya kalah oleh kebutuhan makanan, dan itu berarti tanpa
listrik setiap warganegara akan terlanggar haknya, sehingga listrik yang
mudah diakses dengan harga wajar menjadi kebutuhan suatu negara.
Upaya memenuhi hak akan listrik belum memadai kalau hanya diserahkan
pada PLN. Karenanya penyediaan listrik menjadi prioritas, dan Undang-
undang Ketenagalistrikan yang baru telah mendorong upaya tersebut,
tanpa harus mengandalkan PLN semata-mata tetapi juga investor swasta,
koperasi atau BUMD dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang
dikeluarkan badan pengawas. Listrik sebagai infrastruktur merupakan
sumber pendorong perekonomian negara, yang tidak bisa hanya
mengandalkan PLN tapi juga mengikutkan BUMD, koperasi, dan lain-lain.
Bahwa lagi pula kompetisi dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik
di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara
unbundling, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa,
Madura dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang akan
dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan finansial,
sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar Jawa, Madura
dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN yang boleh
melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak mampu dilakukan
tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah menguntungkan di
JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat
Indonesia tidak akan tercapai, karena pelaku usaha swasta akan
berorientasi kepada keuntungan yang hanya diperoleh di pasar yang
sudah terbentuk.
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat
bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan
lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa
agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan
kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang
beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan
negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang
memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan
(unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin
membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya
pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat
komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan
masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon
telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika
Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha
listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah
menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah
berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD
Tahun 1945.
Bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai
bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak,
sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945
harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara
melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau
dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan
dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal
swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling
menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh
mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional
atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik
dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain.
Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara
pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa
dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan
daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah
berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak
ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak,
dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN
sebagai “holding company”.
Bahwa adanya kenyataan inefisiensi BUMN yang timbul karena faktor-
faktor miss-management serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak
dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan Pasal 33 UUD 1945, bak
pepatah “buruk muka cermin dibelah”. Pembenahan yang dilakukan
haruslah memperkuat penguasaan negara untuk dapat melaksanakan
kewajiban konstitusionalnya sebagaimana disebut dalam Pasal 33 UUD
Tahun 1945.
Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas,
maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sebagian dengan
menyatakan Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 UU No. 20 Tahun 2002
tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan
konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68,
khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi
karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU No. 20 Tahun
2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan
adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem
unbundling dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran
“Menimbang” huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak
sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945
yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia;
Bahwa Mahkamah berpendapat cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2)
UUD Tahun 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai
satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga
dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat
tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut
mengakibatkan UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat
dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
Bahwa oleh karena Pasal 16 dan 17 dinyatakan bertentangan dengan
UUD Tahun 1945 yang berakibat UU No. 20 Tahun 2002 secara
keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara
hukum karena paradigma yang mendasarinya bertentangan dengan UUD
Tahun 1945. Oleh karena itu guna mencegah timbulnya kesalahpahaman
dan keragu-raguan yang mengakibatkan timbulnya kesan tidak adanya
kepastian hukum di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, perlu
ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU MK, Putusan Mahkamah
Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke
depan (prospective) sehingga tidak mempunyai daya laku yang bersifat
surut (retroactive). Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan
ijin usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan
dikeluarkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2002 tetap berlaku sampai
perjanjian atau kontrak dan ijin usaha tersebut habis atau tidak berlaku
lagi.
Bahwa guna menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), maka
undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UU No. 15
Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3317) berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 yang
menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan
yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Bahwa dengan dinyatakannya keseluruhan UU No. 20 Tahun 2002 tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, disarankan agar pembentuk
undang-undang menyiapkan RUU Ketenagalistrikan yang baru yang
sesuai dengan Pasal 33 UUD Tahun 1945.
Dengan adanya pembatalan atas UU 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan tersebut, perlu ada pengisian kekosongan/kevakuman
hukum (rechtsvacuum). Dalam amar Putusan Perkara 001/PUU-I/2003,
021/PUU-I/2003 dan 022/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menetapkan
undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UU No. 15
Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3317) berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 yang
menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan
yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekaligus
memberi saran kepada pembentuk undang-undang untuk menyiapkan
RUU Ketenagalistrikan yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD
Tahun 1945.
Sedangkan implikasi lain dengan adanya pembatalan undang-undangan
tentang ketenagalistrikan tersebut, adalah terkait dengan perjanjian atau
kontrak dan ijin usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah
ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU 20 Tahun 2002. Dalam
hal ini, guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan keragu-raguan
yang mengakibatkan timbulnya kesan tidak adanya kepastian hukum di
bidang ketenagalistrikan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam
putusannya menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU MK, Putusan
Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan
berlaku ke depan (prospective) sehingga tidak mempunyai daya laku
yang bersifat surut (retroactive). Dengan demikian, semua perjanjian
atau kontrak dan ijin usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah
ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU 20 Tahun 2002 tetap
berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan ijin usaha tersebut habis atau
tidak berlaku lagi.
Pembatalan atas UU 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan juga
membawa berbagai implikasi bagi pembangunan sektor ketenagalistrikan
antara lain kewenangan pemberian izin yang telah didelegasikan kepada
daerah berdasarkan UU 20 Tahun 2002 menjadi batal demi hukum atau
kembali kepada semangat sentralisasi. Tentunya ini tidak sejalan dengan
semangat otonomi daerah yang sehingga tidak mengatur peran
pemerintah daerah dalam pengelolaan ketenagalistrikan yang ada di
daerahnya.
Implikasi lainnya adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum tidak dapat dilakukan oleh badan usaha (BUMN,
BUMD, Swasta dan Koperasi) secara setara (level playing field) karena
adanya BUMN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK)
yang kembali dipegang oleh PT PLN sesuai PP No 23/1994 tentang
Pengalihan Bentuk Perum PLN menjadi Perusahaan Perseroan. Dengan
pembatalan ini, maka peran serta BUMD, swasta dan koperasi dalam
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat
dilakukan melalui skema kerjasama dengan PKUK atau pada wilayah
tertentu yang PKUKnya menyatakan ketidaksanggupannya. Selain itu,
BUMN selain BUMN di bidang ketenagalistrikan tidak dapat menjual
tenaga listrik untuk kepentingan umum.
Di sisi lain, pembatalan UU 20 Tahun 2002 juga menyebabkan berbagai
produk regulasi yang telah diterbitkan berdasarkan UU 20 Tahun 2002
batal demi hukum yaitu PP Nomor 53 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal) dan 18 Keputusan
Menteri ESDM termasuk Kepmen ESDM tentang Pedoman dan Pola Tetap
(Blueprint) Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003-2020
dan Kepmen ESDM tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum
Ketenagalistrikan. Pembatalan ini juga menurunkan kepercayaan investor
dan dunia usaha terhadap kepastian hukum di sektor ketenagalistrikan di
Indonesia pada saat kita sangat memerlukan investasi untuk memenuhi
kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat dan sumber-sumber
pendanaan dalam negeri maupun bantuan asing tidak mencukupi untuk
memenuhi pasokan tersebut.
Dalam Putusan Perkara 001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003 dan 022/PUU-
I/2003 ini pula, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai
penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution)dengan
memberikan penafsiran atas frasa “dikuasai oleh negara”. Dalam
putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:
Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna
penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari
konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula
di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas
sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu
dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara
untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad)
dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara
dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan
dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan
konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad)
dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan
Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan
(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-
holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen
kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan
penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan
oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q.
Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar
pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting
dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-
benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.
Bahwa dalam kerangka pengertian yang demikian itu, penguasaan dalam
arti kepemilikan perdata (privat) yang bersumber dari konsepsi
kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak
yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) dikuasai oleh negara,
tergantung pada dinamika perkembangan kondisi masing-masing cabang
produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang
produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat
hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi
tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi
negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Namun, terpulang kepada Pemerintah bersama
lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang
produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat
hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang
lain dapat berubah menjadi tidak penting lagi bagi negara dan tidak lagi
menguasai hajat hidup orang banyak. Akan tetapi Mahkamah berwenang
pula untuk melakukan penilaian dengan mengujinya terhadap UUD 1945
jika ternyata terdapat pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya
karena penilaian pembuat undang-undang tersebut.
Pada intinya, dari putusan tersebut dapat dilihat tafsir penting Mahkamah
Konstitusi dalam menjelaskan kedudukan negara berdasarkan frasa
“dikuasai oleh negara” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3) tersebut. Hal itu adalah:
1) Dalam konsepsi kepemilikan perdata, “dikuasai oleh negara”
dipahami sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara
yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas
rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam.
2) Pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945
mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada
pemilikan dalam konsepsi hukum perdata, karena kepemilikan tersebut
lahir dari konstruksi kedaulatan rakyat yang dinyatakan dalam hukum
tertinggi, yaitu UUD Tahun 1945.
3) Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang Undang
Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk:
a. Mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan
(bestuursdaad) yang dilakukan oleh negara c.q pemerintah dengan
kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan
(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).
b. Pengaturan (regelendaad), dilakukan melalui kewenangan legislasi
oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah
(eksekutif).
c. Pengelolaan (beheersdaad), dilakukan melalui mekanisme pemilikan
saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam
manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara
sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah
mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu
untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
d. Pengawasan (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q.
Pemerintah agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-
sumber kekayaan itu benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran seluruh rakyat.
4) Pengertian “dikuasai oleh negara” tidak dapat diartikan hanya
sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan
sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut
secara khusus dalam Undang Undang Dasar. Sekiranyapun Pasal 33 tidak
tercantum dalam UUD Tahun 1945, sebagaimana lazim di banyak negara
yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-
norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya
negara berwenang melakukan fungsi pengaturan.
5) Mengutip pendapat Bung Hatta, makna dikuasai oleh negara ialah
bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka
negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian
secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang
merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan
perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.

Secara khusus, bila dikaitkan dengan UU 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan, maka dapat ditemukan beberapa hal penting yang
diturunkan dari penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap “penguasaan
negara” dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945, hal tersebut adalah:
1) Peranan negara terhadap Ketenagalistrikan di dalam putusan
Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai kepemilikan atas
perusahaan negara (BUMN) yang melakukan penyediaan fasilitas
ketenagalistrikan.
2) Pasal 33 UUD Tahun 1945 tidak menolak ide kompetisi diantara
para pelaku usaha, sepanjang itu tidak meniadakan penguasaan oleh
negara
3) Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa cabang produksi dalam
Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 di bidang ketenagalistrikan harus
ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan
distribusi. Sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan (unbundling)
4) Pasal 16, 17 ayat (3), serta Pasal 68 yang mengatur persoalan
unbundling dan kompetisi merupakan jantung dari Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, sehingga ketika
Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan
konstitusi, maka secara keseluruhan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2002 tentang Ketenagalistrikan tidak dapat dipertahankan, karena akan
menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
penerapannya.
1. Perkara Nomor 58/PUU-XII/2014
Bahwa untuk menunjang usaha penyediaan tenaga listrik, Pemerintah
dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga
listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan
badan usaha milik daerah.Selain bermanfaat,tenaga listrik juga dapat
membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan
umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi
lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga
listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan
perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang
ketenagalistrikan. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang
keteknikan. Dalam konteks itulah, perlu upaya penegakan hukum di
bidang ketenagalistrikan, khususnya menyangkut penerapan SLO.
Bahwa menurut Mahkamah, terdapat 4 (empat) permasalahan hukum
yang perlu dipecahkan, yaitu:
1) Pihak yang berhak mengeluarkan SLO;
2) Penentuan biaya SLO;
3) Sanksi pidana dan sanksi denda yang berkaitan dengan SLO;
4) Ketentuan transisi (transitional clause) menyangkut SLO
Terhadap keempat permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,
diperlukan pemecahan hukum yang tepat untuk mengimplementasikan
ketentuan yang mengatur SLO, karena instrumen tersebut merupakan
sertifikasi yang semestinya menjamin bahwa suatu intalasi listrik telah
terpasang dengan benar, sehingga aman untuk digunakan oleh pengguna
listrik. Dalam konteks itulah diperlukan hukum yang mengorganisasikan
kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dengan cara
memberikan perlindungan di satu pihak dan melakukan pembatasan di
pihak lain, khususnya dalam hal pemanfaatan tenaga listrik. Pemecahan
permasalahan hukum dimaksud akan diuraikan oleh Mahkamah dalam
pendapat hukumnya di bawah ini.
BahwaPasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertifikasi Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut Permen ESDM 05/2014)
menyebutkan bahwa setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan
pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah
wajib memiliki SLO. Dalam konteks ini, kewajiban SLO harus dimiliki
instalasi pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi
tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, pemanfaatan
tenaga listrik tegangan menengah, dan pemanfaatan tenaga listrik
tegangan rendah melalui pemeriksaan dan pengujian pada saat instalasi
tenaga listrik selesai dibangun, direkondisi, relokasi, atau masa berlaku
sertifikat laik operasinya telah habis. Proses SLO dan penerbitan SLO
untuk instalasi penyediaan tenaga listrik serta instalasi pemanfaatan
tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga
Inspeksi Teknik Terakreditasi, sedangkan untuk instalasi pemanfaatan
tegangan rendah proses sertifikasi laik operasi dan penerbitan SLO
dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang
ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (vide Pasal 11
sampai dengan Pasal 24 Permen ESDM 05/2014).
Bahwa untuk menjamin keamanan pemasangan instalasi listrik, setiap
peralatan listrik dan instalasi listrik harus diuji terlebih dahulu sebelum
digunakan. Hal ini bertujuan agar pengguna peralatan listrik tidak
mengalami bahaya listrik yang diakibatkan oleh adanya kesalahan
instalasi. Dalam konteks itulah dikeluarkan SLO yang merupakan bukti
pengakuan formal bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi
dengan baik dan siap dioperasikan oleh pengguna listrik.
Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya SLO maka pelanggan
listrik dapat merasa aman dari bahaya listrik karena instalasi listrik yang
dipasang sudah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku, sehingga
risiko yang terjadi akibat pemasangan listrik yang tidak sesuai prosedur
dapat diminimalisasi. Namun demikian, permasalahan hukum yang harus
dijawab oleh Mahkamah adalah siapakah subjek hukum (pihak) yang
dinilai berhak dan sah menerbitkan SLO?
Pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemeriksaan dan
pengujian instalasi tenaga listrik merupakan usaha jasa penunjang tenaga
listrik. Hal itu diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Listrik, yang
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah,
Konsuil dan PPILN dapat menerbitkan SLO, meskipun kedua institusi
tersebut sifatnya bukan organ negara, namun merupakan suatu badan
usaha walaupun kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan PLN.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan
dapat menunjuk Konsuil dan PPILN untuk menerbitkan SLO bagi
pengguna listrik sepanjang penunjukan tersebut tidak meniadakan
penguasaan oleh negara untuk mengatur (regelendaad), mengurus
(bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi
(toezichthoudensdaad) usaha kelistrikan yang merupakan salah satu
cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan
demikian, maksud dan tujuan penerbitan SLO sesuai dengan pendirian
Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-
021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, dan Putusan
Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010.
Oleh karena Konsuil dan PPILN memiliki tugas yang cukup strategis dalam
memberikan perlindungan kepada pengguna listrik maka Konsuil dan
PPILN memikul tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dalam
penerbitan SLO. Melalui penerapan SLO ini diharapkan dapat terwujud
instalasi tenaga listrik yang andal, sehingga dapat beroperasi secara
kontinyu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, instalasi tenaga listrik
yang aman, sehingga bahaya yang mungkin timbul bagi manusia dan
makhluk hidup lainnya yang dapat berupa kecelakaan dan kebakaran
akibat listrik dapat diantisipasi, serta instalasi tenaga listrik yang ramah
lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup
saat instalasi tenaga listrik dioperasikan.
Bahwa selaku regulator, pemerintah juga menentukan biaya listrik.
Ketentuan mengenai tarif tenaga listrik diatur dalam UU Listrik. Bahwa
tarif listrik sebagaimana diatur dalam UU Listrik dijabarkan lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Bahwa setelah memperhatikan
ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, biaya SLO tidak
ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan
berdasarkan fakta persidangan, besaran biaya pemeriksaan instalasi listrik
dalam proses penerbitan SLO justru mendapat persetujuan Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan.
Bahwa menurut Mahkamah, biaya SLO termasuk salah satu komponen
biaya tarif listrik karena SLO merupakan syarat agar instalasi listrik dapat
dialiri listrik oleh PLN. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah
mendasarkan pendiriannya pada Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009,
bertanggal 30 Desember 2010, yang menyatakan:
“Selanjutnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa
jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU 30/2009 bersifat
regulated, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik
ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau
pemerintah daerah. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh
Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah
daerah dengan persetujuan DPRD, dan Pemerintah juga mengatur subsidi
untuk konsumen tidak mampu (vide Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009,
halaman 96);
Dengan mendasarkan pada pendiriannya tersebut, menurut Mahkamah,
tarif biaya SLO semestinya juga ditetapkan oleh Pemerintah dengan
persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan
persetujuan DPRD, oleh karena SLO merupakan syarat esensial agar
kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi. Penetapan tarif SLO juga
harus memperhatikan: (a) keseimbangan kepentingan nasional, daerah,
konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; (b) kepentingan
dan kemampuan masyarakat; dan (c) kaidah industri dan niaga yang
sehat. Dengan demikian, penetapan tarif SLO diatur dalam Peraturan
Pemerintah yang dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
Bahwa apabila peraturan yang ada pada saat ini, yang telah mendapat
persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, dinilai tidak layak untuk memungut biaya SLO
maka pemeriksaan instalasi listrik menjadi terganggu atau terhambat
karena kehilangan dasar hukumnya. Oleh karena itu, Mahkamah harus
mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan
yang mulus (smooth transition) untuk terbentuknya aturan yang baru. Hal
demikian dimaksudkan agar pembentuk Undang-Undang secara
keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan
guna mengimplementasikan SLO bagi kepentingan masyarakat.
Mahkamah berpendapat jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
putusan Mahkamah ini diucapkan dinilai cukup bagi Pemerintah untuk
mempersiapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk
menerapkan SLO dengan memperhatikan kepentingan nasional secara
menyeluruh, sehingga tidak membebani masyarakat.
Bahwa Pasal 54 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang
mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Menurut Mahkamah, norma
tersebut bersifat kumulatif karena selain dikenakan sanksi administratif
berupa denda, setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik
tanpa sertifikat laik operasi juga dikenakan sanksi pidana. Berkaitan
dengan norma tersebut, hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah
apakah ketiadaan SLO dalam pengoperasian instalasi listrik layak
dikenakan pidana penjara dan sanksi denda secara kumulatif
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik? Apakah
sanksi pidana penjara dan sanksi denda sebagaimana dirumuskan dalam
pasal a quo bertentangan dengan UUD Tahun 1945 atau tidak?
Bahwa oleh karena SLO merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam
pengoperasian instalasi listrik maka PLN harus memeriksa melalui PPILN
dan/atau Konsuil apakah suatu instalasi listrik rumah tangga telah
memiliki SLO atau tidak. Apabila instalasi listrik yang bersangkutan tidak
memiliki SLO maka PLN tidak boleh mengaliri listrik. Dengan kata lain,
apabila PLN tetap memberikan aliran listrik terhadap instalasi listrik rumah
tangga yang tidak memiliki SLO, hal itu merupakan kesalahan PLN karena
masyarakat pengguna listrik rumah tangga tidak dapat mengoperasikan
instalasi listrik jika tidak ada aliran listrik. Dengan demikian, apabila PLN
tetap mengalirkan listrik untuk instalasi listrik rumah tangga dan terjadi
kebakaran akibat ketiadaan SLO maka PLN-lah yang bertanggung jawab
atas dampak kerugian yang timbul.
Pada dasarnya, Konsuil dan/atau PPILN yang menentukan apakah suatu
instalasi listrik yang terpasang sudah memenuhi persyaratan teknis.
Dalam konteks pemanfaatan tenaga listrik, khususnya untuk rumah
tangga, masyarakat tidaklah dalam posisi memutuskan dapat atau tidak
dapatnya aliran listrik disambung, melainkan penyambungan aliran listrik
sangat bergantung pada PLN. Dengan demikian, PLN-lah yang
menentukan apakah instalasi listrik rumah tangga masyarakat dapat dialiri
listrik atau tidak. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila sanksi denda dan
sanksi pidana penjara dibebankan kepada masyarakat. Bahwa keharusan
adanya SLO dalam pengoperasian instalasi listrik merupakan persyaratan
administrasi yang diwajibkan oleh negara bagi setiap orang yang
mengoperasikan instalasi listrik, baik berupa instalasi pembangkit,
transmisi dan distribusi, pemanfaatan tegangan tinggi, pemanfaatan
tegangan menengah, dan pemanfaatan tegangan rendah. Berkaitan
dengan konteks tersebut, menurut Mahkamah, apabila persyaratan
administrasi SLO tidak dipenuhi maka sanksi yang dikenakan dapat
berupa sanksi denda sebagai sanksi administrasi, yang termasuk dalam
ranah hukum pidana administratif. Penggunaan sanksi pidana dalam
hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari kebijakan
hukum pidana (penal policy).
Hukum pidana administratif (administrative penal law; ordnungstrafrecht;
ordeningstrafrecht), yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran hukum
administrasi, yang pada hakikatnya hukum pidana administrasi
merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana
sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi. Dengan kata lain,
hukum pidana administrasi merupakan bentuk
fungsionalisasi/operasionalisasi/ instrumentalisasi hukum pidana di bidang
hukum administrasi. Dengan demikian, apabila sanksi administrasi akan
dioperasionalisasikan maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana
administratif.
Hukum Pidana Administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana di
bidang pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu, tindak pidana
administrasi (administrative crime) dinyatakan sebagai “An offence
consisting of a violation of an administrative rule or regulation and
carrying with it a criminal sanction” (Black’s 1990: 45). Di samping itu,
karena hukum administrasi pada dasarnya “hukum mengatur” atau
hukum pengaturan (regulatory rules), yaitu hukum yang dibuat dalam
melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (regulatory powers)
maka hukum pidana administrasi sering pula disebut “hukum pidana
(mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan”
(Ordnungstrafrecht/Ordeningstrafrecht).
Bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, menurut Mahkamah,
tidaklah tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan
sanksi pidana penjara. Mahkamah tidak sependapat dengan ahli
Pemerintah Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H. yang mengatakan bahwa ketentuan
pidana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan fungsi
ancaman sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi sebagai
senjata pamungkas atau ultimum remedium, yaitu tidak perlu
dipergunakan jika sanksi administrasi sudah efektif, sebaliknya sanksi
pidana tersebut baru dipergunakan jika sanksi administrasi tidak efektif
karena meskipun sanksi administrasi sudah ditegakkan, tetap saja terjadi
pelanggaran hukum dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU
Listrik. Menurut Mahkamah, jikalau sanksi pidana penjara sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan ultimum
remedium maka sanksi pidana penjara tersebut tidak dapat dijatuhkan
secara kumulatif bersamaan dengan sanksi denda. Di samping itu,
Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran administrasi karena tidak
adanya SLO dalam instalasi listrik bukanlah tindakan kejahatan
pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak
orang lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sanksi pidana penjara
yang dijatuhkan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal
54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD
Tahun 1945.
Bahwa ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi
listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik dan
sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik berlaku
sejak 2009 sejak diundangkannya UU Listrik. Meskipun demikian, banyak
instalasi listrik yang telah terbangun sebelum berlakunya UU Listrik.
Menurut Mahkamah, ketentuan peralihan/transisi (transitional clause)
perlu diatur dalam hal penerapan kepemilikan SLO setiap instalasi listrik.
Terlebih lagi, ketentuan SLO juga menerapkan sanksi pidana, yakni sanksi
pidana administratif. Kebutuhan ketentuan transisi ini juga mendasarkan
pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
menyatakan, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah,
untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka kewajiban kepemilikan
SLO dalam instalasi listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat
(4) UU Listrik dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1)
UU Listrik berlaku sejak putusan Mahkamah ini diucapkan sebagaimana
dinyatakan dalam amar putusan ini. Mahkamah berpendapat bahwa
ketentuan peralihan ini diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang
dirugikan dengan adanya perubahan UU Listrik. Dengan demikian,
ketentuan peralihan/transisi (transitional clause) ini tidak dapat berlaku
surut.
Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai kewajiban
kepemilikan SLO dalam instalasi listrik perlu dibedakan antara pembangkit
tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik,
pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan pemanfaatan tenaga
listrik tegangan menengah, termasuk pula rumah tangga masyarakat.
Pembedaan ini diperlukan karena masing-masing instalasi listrik memiliki
fungsi, manfaat, pengoperasian, dan risiko yang berbeda. Pembedaan
tersebut diatur oleh pembentuk Undang-Undang sebagai positive
legislator sepanjang pengaturan pembedaan instalasi listrik tidak
bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Terhadap pengujian atas pasal-pasal dalam UU Ketenagalistrikan,
Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang memberikan implikasi
beberapa hal yaitu:
3.1. Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” dalam Pasal
54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi
tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3.2. Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” dalam Pasal
54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan
instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3.3. Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) UU
Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini
diucapkan;
3.4. Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) UU Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini,
namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat;
Dengan memperhatikan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang
tercantum dalam UUD Tahun 1945, secara tidak langsung sebenarnya
negara Indonesia telah menerapkan evaluasi dan monitoring terhadap
undang-undang yang sudah dihasilkan oleh pembentuk undang-undang
yaitu DPR. Tolok ukur yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk
mengevaluasi undang-undang sudah ditentukan yaitu UUD Tahun 1945
itu sendiri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor
001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003 dan 022/PUU-I/2003, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dinilai bertentangan UUD
Tahun 1945 sehingga secara keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat dan berlaku lagi.
Dengan adanya pembatalan atas UU 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan tersebut, perlu ada pengisian kekosongan/kevakuman
hukum (rechtsvacuum). Dalam amar Putusan Perkara 001/PUU-I/2003,
021/PUU-I/2003 dan 022/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menetapkan
undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UU No. 15
Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3317) berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 yang
menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan
yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekaligus
memberi saran kepada pembentuk undang-undang untuk menyiapkan
RUU Ketenagalistrikan yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD
Tahun 1945.
Menindaklanjuti pembatalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Ketenagalistrikan tersebut, pembentuk undang-undang
selanjutnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3317) yang dinilai tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan
keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Dengan memperhatikan arti penting tenaga listrik bagi negara dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan
dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945, UU
Ketenagalistrikan menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan
tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik
negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan
kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, UU
Ketenagalistrikan memberi kesempatan kepada badan usaha swasta,
koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha
penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah,
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Namun dalam perkambangannya, UU Ketenagalistrikan juga diuji
konstitusionalitas normanya dalam perkara Nomor 58/PUU-XII/2014.
Terhadap pengujian atas pasal-pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan tersebut, Mahkamah Konstitusi membuat
menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2009 bersifat inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).
Keputusan inkonstituional bersyarat (conditionally unconstitutional) ini
merupakan terobosan dari Mahkamah Konstitusi harus menguji undang-
undang yang rumusan normanya masih umum sehingga tidak dapat
dipastikan konstitusionalitas normanya. Pada keputusan ini, undang-
undang yang diuji pada dasarnya bertentangan dengan UUD Tahun 1945
tetapi kemudian menjadi konstitusional setelah diberi syarat oleh
Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan putusan tersebut, Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan” dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik
tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah);
Begitupun pada frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan”
dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi
tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Sedangkan terkait dengan kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi
untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan, Menurut Mahkamah Konstitusi dapat diberlakukan sejak
putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan. Terkait dengan sanksi pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) UU
Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga
masyarakat. Adanya beberapa pasal yang dinilai Mahkamah Konstitusi
bersifat umum sehingga kesulitan dalam pengujian konstitusionalitas
normanya, agar tidak terjadi kerancuan dan ketidakpastian hukum dalam
penerapan pasal-pasal dalam UU Ketenagalistrikan perlu adanya
perubahan atas UU Ketenagalistrikan.

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap
pasal atau ayat dalam Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan yang
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah
Konstitusi. Akibat hukum terhadap pasal atau ayat dalam Undang-Undang
tentang Ketenagalistrikan yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai
konstitusionalitas/ inkonstitusional bersyarat. Terjadi disharmoni norma
dalam UU Ketenagalistrikan jika suatu pasal atau ayat yang dinyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi
berimplikasi terhadap norma pasal atau ayat lain yang tidak diujikan

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi ini berupa
perbaikan substansi UU Ketenagalistrikan. Perbaikan ini hendaknya
dituangkan dalam rencana perubahan atau penggantian UU
Ketenagalistrikan dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif
terbuka maupun menjadi skala prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Kehutanan / 01-05-2017

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PUU-X/2012
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun
1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan
hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapa pun”. Dari ketentuan tersebut, maka setiap orang berhak atas
perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan setiap orang
memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun;
Pengertian harta benda yang di bawah kekuasaannya adalah termasuk
harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan, hal tersebut
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
Perkawinan) yang menyatakan:
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama
Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.
Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut
hukumnya masing-masing.
Selanjutnya Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berlaku
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres 1 Tahun
1991) menyatakan, ”harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama)
yaitu harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri
selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas
nama siapapun.” Oleh karena itu, dengan mengacu kepada UU
Perkawinan terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 serta
Inpres 1 Tahun 1991 khususnya Pasal 1 huruf f maka terhadap seluruh
tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya
yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau isteri, harta
tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono-gini) yang
dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan atau isteri termasuk
Pemohon.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, harta bersama
(gono gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang
disimpan oleh suami dan/atau isteri di satu bank baik dalam bentuk
tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta
benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut konstitusi.
Permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah adanya
larangan bagi bank untuk memberi keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal
40 ayat (1) UU Perbankan, khususnya mengenai simpanan yang
merupakan harta bersama menurut UU Perkawinan.
Benar bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh
bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan,
akan tetapi pasal a quo juga memberikan pengecualian bahwa data
nasabah juga dapat diakses untuk:
 kepentingan perpajakan (Pasal 41),
 penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan
Piutang Negara (Pasal 41A),
 kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42),
 perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43),
 kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal
44), dan
 atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah
penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A).
Dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data
nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan
perkara perdata antarbank dengan nasabahnya. Berdasarkan hal
tersebut, menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila
data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata
terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik
bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat
perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara
sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal
28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah memandang
perlu ada penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU
Perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan
dari pasal a quo, sehingga setiap isteri dan/atau suami termasuk
Pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi
mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank.
Terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan perlu diberi penafsiran agar
data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiannya, kecuali
mengenai hal-hal lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan
berdasarkan penafsiran oleh Mahkamah ini. Menurut Mahkamah, apabila
Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, hal itu justru akan menimbulkan tidak adanya
perlindungan terhadap kerahasiaan bank, sehingga menimbulkan
ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan merugikan perekonomian
nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk melindungi hak-hak
suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan di bank,
maka Mahkamah perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum
yang adil. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan harus dimaknai
“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk
kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara
perceraian.”
Dengan demikian dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah adalah
beralasan menurut hukum; mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU
Perbankan yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945, menurut
Mahkamah, ketentuan tersebut adalah untuk pihak terafiliasi bukan untuk
perorangan warga negara. Pihak terafiliasi menurut Pasal 1 angka 22 UU
Perbankan adalah:
a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya,
pejabat, atau karyawan bank;
b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat,
atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan
publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta
mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan
keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi,
keluarga pengurus.
Apabila ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun
1945 maka pihak terafiliasi dapat mengetahui data nasabah yang
seharusnya dirahasiakan. Hal itu justru meru¬gikan nasabah bank yang
berdampak hilangnya rasa percaya pada bank dan merugikan
perekonomian nasional. Dengan demikian ketentuan tersebut di atas tidak
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan oleh karena itu dalil
permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah,
permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk
sebagian;

b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini bersifat declaratoir
artinya putusan di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum.
Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak
merupakan satu putusan yang bersifat declaratoir. Dalam hal ini, dengan
tegas hakim akan menyatakan bahwa amar putusannya bahwa materi
muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sifat putusan tersebut hanyalah
declaratoir dan tidak mengandung unsur penghukuman atau amar yang
bersifat condemnatoir. Akan tetapi, setiap putusan yang bersifat
declaratoir khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat
dan/atau pasal bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan
yang bersifat constitutief.
Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan satu keadaan
hukum yang menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan
satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 adalah meniadakan keadaan
hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu
menciptakan satu keadaan hukum yang baru.
Terkait putusan MK dengan Perkara No. 64/PUU-X/2012, pengecualian
yang diatur dalam Pasal 40, menyebutkan bahwa Bank wajib merahasikan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan
44A yaitu:
1. Untuk Kepentingan Perpajakan, Sehubungan dengan kepentingan
perpajakan, ditetapkan:
a. Menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis
kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-
bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah
penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
b. Perintah tertulis sebagaimana dimaksudkan diatas haruslah
menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang
dikehendaki keterangannya.
2. Untuk Kepentingan Peradilan.
Sehubungan dengan kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana,
ditetapkan:
a. Menteri keuangan dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau
Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keuangan
tersangka/terdakwa pada bank.
b. Izin tersebut diatas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis
dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua
Mahkamah Agung.
Permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan:
-nama dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim
-nama Tersangka/Terdakwa
-sebab-sebab keterangan diperlukan
-hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan
keterangan-keterangan yang diperlukan.
3. Tukar Menukar Informasi
a. Dengan Bank Indonesia
Ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak mengurangi tugas dan
kewajiban Bank Indonesia tentang pengawasan dan pembinaan
perbankan dalam tukar-menukar informasi. Dalam hubungan dengan
tugas pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia antara
lain ditetapkan kewajiban pelaporan bank-bank kepada Bank Indonesia.
b. Dengan Bank lain
Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat
memberikan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
Hal yang paling penting untuk diingat bahwa selain pengecualian diatas
ada pengecualian lain terhadap rahasia bank jika ada persetujuan dari
nasabah, Undang-Undang Perbankan tidak menyebutkan secara eksplisit
bahwa rahasia bank tidak berlaku bila ada persetujuan nasabah kepada
bank untuk mengungkapkannya. Dengan keputusan MK No. 64/PUU-
X/2012, pengecualian ditambah untuk perkara yang terkait dengan
kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara
perceraian.
Jadi implikasi putusan MK yang menambahkan frasa “serta untuk
kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara
perceraian” diatas memberikan dasar hukum bagi pihak suami atau istri
untuk meminta bank membuka informasi tentang rekening nasabahnya
untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.Pengecualian tentang
rahasia bank juga diatur dalam Peraturan Gubernur Bank Indonesia
Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia bank.
Selain itu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, pengaturan Rahasia Bank diatur dalam Pasal 41 sedangkan
pengecualiannya diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 48.
Pengecualian terhadap rahasia bank, yakni:
1. Pasal 41
Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada
pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas
permintaan Menteri Keuangan.
2. Pasal 41A
Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan
Urusan Piutang dan lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat
diberikan pengecualian kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia.
3. Pasal 42
- Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan
pengecualian kepada polisi, jaksa, atau hakim atas izin Pimpinan Bank
Indonesia.
- Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat
diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank
Indonesia.
4. Pasal 44
Dalam rangka tukar-menukar informasi diantara bank kepada bank lain
dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan
Bank Indonesia.
5. Pasal 44A
Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan secara
tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin
Pimpinan Bank Indonesia.

Terkait dengan UU Perbankan Syariah selayaknya juga harus mematuhi
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 64/PUU-X/2012. Didalam
hukum positif Indonesia, harta bersama selain yang diatur dalam UU
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, juga diatur dalam Pasal 119
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan dalam Pasal 119 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyebutkan bahwa
“sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum
terjadinya harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang
hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian
perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak
boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami
istri”.
Lebih lanjut berdasarkan Pasal 126 KUH Perdata , harta bersama bubar
demi hukum salah satunya karena perceraian. Setelah bubarnya harta
bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri.
Jadi dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.
64/PUU-X/2012, akan membuka ruang harmonisasi hukum antara hukum
perbankan, KUHPerdata dan hukum keluarga (UU Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam), tidak dilihat secara parsial.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 109/PUU-XII/2014
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Mahkamah sependapat dengan dalil Pemohon bahwa sepanjang frasa
“bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan mengakibatkan Bank
DKI tidak mau taat atau patuh pada perintah hakim pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
Putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
memiliki 3 (tiga) sifat kekuatan sehingga putusan tersebut harus
dilaksanakan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan
kekuatan untuk dilaksanakan.
Putusan yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan merupakan tindak
lanjut dari putusan sebagai hasil dari proses hukum melalui peradilan
penyelesaian sengketa yang mengikat dan menjadi hukum bagi para
pihak. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga mempunyai
kekuatan untuk dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan
harus dilaksanakan.
Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai
kekuatan untuk dilaksanakan tidak dapat diganggu gugat lagi, merupakan
konsekuensi dari adagium that judgment was that of God, putusan Hakim
sama dengan putusan Tuhan, dengan irah-irah “Demi Keadilan
Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”, menempatkan putusan hakim
sebagai kebenaran terakhir dalam upaya penegakan hukum, kebenaran,
dan keadilan Ithe last resort).
Putusan pengadilan berperan juga sebagai sarana untuk melindungi
anggota masyarakat yang merasa teraniaya, dilanggar atau diambil hak-
haknya. Putusan Pengadilan sebagai penentuan suatu tindakan hukum
tertentu boleh atau tidak, melanggar hukum atau tidak, patut atau tidak
patut, melamaui batas atau tidak, menentukan apakah suatu tindakan
hukum bertentangan dengan kepentingan hukum atau tidak, oleh
karenanya putusan pengadilan wajib dilaksanakan dan dihormati serta
ditaati oleh subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi.
Dalam menemukan hukum untuk memberikan putusannya hakim dengan
cara selain menafsirkan, mengkonstruksikan hukum terkadang harus juga
menciptakan/menemukan hukum sehingga dalam hal tertentu hakim
melalui putusannya melakukan peran sebagai lembaga pembentuk
Undang-Undang, oleh karenanya putusan hakim merupakan Undang-
Undang yang berlaku bagi warga masayarakat.
Salah satu ciri Negara hukum adalah pengadilan dalam pengambilan
putusan secara substansi tidak boleh da campur tangan, negosiasi dan
kompromi dengan pihak manapun sebagai konsekuensi dari kedudukan
lembaga peradilan selaku kekuasaan yang merdeka, bebas dari segala
campu tangan pihak manapun sebagaimana diatur dalam UUD Tahun
1945. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap
Negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh
dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan Jabatan
(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kedilan
dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses
pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan
kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan
masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak
boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran
dan keadilan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugasnya. Proses
pemeriksaan perkara oleh hakim harus bersifat terbuka dan dalam
menentukan penilaian dan engambilan keputusan, hakim harus
menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-
tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong Undang-
Undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga corong
keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup dan
berkembang di tenah-tengah masyarakat.
Bahwa Negara hukum harus menjamin, melindungi, memenuhi serta
memajukan hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat
sebagai manusia, jaminan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan
terhadap hak asasi manusia adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh
diabaikan oleh siapapun.Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) UU
Perbankan menegaskan bank harus tunduk kepada kepentingan peradilan
yang mana ketentuannya menyatakan , “Bank wajib merahasiakan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42,
Pasal 43, Pasal 44 dan pasal 44A”. Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan
menyatakan, “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,
Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa,
atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan
tersangka atau terdakwa pada bank”.
Menurut Pemohon, pasal a quo menentukan bahwa pengurus bank hanya
tunduk pada peraturan tertentu yang berlaku hanya pada sector
perbankan dan tidak tunduk pada penetapan eksekusi yang merupakan
proses hukum yang melekat dan satu kesatuan dengan putusan hakim
yang telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya Mahkamah
berpendapat bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak
dilaksanakan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia
yang merupakan Negara hukum sesuai dengan UUD Tahun 1945 dan
pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung harus
menghormati putusan pengadilan, serta mengabaikan pengurus bank
terhadap putusan pengadilan karena berlindung di bawah ketentuan frasa
“bagi bank”, menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28D UUD
Tahun 1945.
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah
permohonan Pemohon mengenai frasa “Bagi bank” yang tercantum dalam
Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan beralasan menurut hukum.
Sehingga Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk
seluruhnya.
Frasa “Bagi bank” yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU
Perbankan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan yang telah mempunyai hukum yang tetap memiliki 3 (tiga) sifat
kekuatan sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu
mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan untuk
dilaksanakan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidk dilaksanakan
dan merupakan pelanggaran hukum dan peratutan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.
Putusan nomor 109/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “bagi bank”
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, oleh karena itu Pasal 49 ayat (2)
huruf b tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 49 ayat (2) huruf b menyatakan, “Anggota Dewan Komisaris,
Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja”
a. ...;
b. “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini
dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi
bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp. 5.000.000.000., (lima milyar rupiah) dan paling banyak
Rp.100.000.000.000., (seratus miliar rupiah)
Eksekusi pencairan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor
1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, bertanggal 3 Maret 2014, tidak bisa
dilaksanakan karena Bank DKI beralasan pihaknya dapat mencairkan
dana tersebut sepanjang pihak juru sita pengadilan membawa surat
perintah pemindahbukuan atau cek/bilyet giro dari PD Pasar Jaya selaku
pemilik rekening, Bank DKI memastikan pencairan dana tersebut belum
sesuai ketentuan hukum perbankan. Atas dasar ini, Pemohon melakukan
uji materi terhadap Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan karena pasal
tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengakibatkan
hilangnya hak konstitusional dirinya sebagai pemohon eksekusi di PN
Jakarta Pusat.
Laporan Pemohon kepada Kepolisian dengan tuduhan pasal 216 KUHP,
231 KUHP dan Pasal 49 UU Perbankan, juga tidak dapat diterima oleh
Kepolisian karena Penjelasan Pasal 49 ayat (3) huruf b UU Perbankan
dianggap tidak jelas maknanya sehingga tidak memberikan kepastian
hukum.Alasan yang sama juga dipakai OJK untuk tidak menindaklanjuti
laporan Pemohon. Padahal, Pemohon yakin hal ini bagian dari tugas dan
fungsi OJK sebagai pengawas perbankan untuk menilai Bank DKI apakah
patuh dan taat pada aturan yang ada. Oleh karena itulah pemohon
menganggap penjelasan Pasal 49 ayat (3) huruf b UU Perbankan juga
telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan mengakibatkan
hilangnya hak konstitusional Pemohon sebagai Pemohon Eksekusi di PN
Jakarta Pusat. Dengan kata lain, pemohon menganggap seharusnya
pegawai bank yang tidak melaksanakan perintah pengadilan harus dikenai
sanksi pidana karena tidak menjalankan wewenang dan tanggung
jawabnya.
Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa Bank DKI tidak mau
melaksanakan perintah PN Jakarta Pusat karena Bank DKI hanya tunduk
pada perintah atau ketentuan dari UU Perbankan saja akibat dari frasa
“bagi bank”, dengan dihapusnya frasa “bagi bank” maka Bank DKI harus
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan diluar UU Perbankan. Bank DKI maupun bank lainnya tidak
dapat lagi beralasan “tidak dapat melaksanakan perintah pengadilan
karena diamanatkan oleh UU Perbankan”. Sehingga frasa “bagi bank”
Pasal 49 ayat (2) huruf b Perbankan untuk dihapus.
Pada perkara No. 64/PUU-X/2012, menurut Mahkamah perlu ada
penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan
agar data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiaannya, tetapi
juga dapat melindungi hak-hak suami dan/atau istri terhadap harta
bersama yang disimpan dibank, maka ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU
Perbankan harus dimaknai “Bank wajib merahasiakan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasl 43,
Pasal 44 dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai
harta bersama dalam perkara perceraian”.
Konkritnya terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan perlu menambah
ketentuan baru, yang berbunyi “untuk kepentingan peradilan mengenai
harta bersama dalam perkara perceraian”. Hal ini perlu diatur kalau tidak
diatur kemungkinan akan terjadinya ketidak jujuran dalam hubungan
perkawinan. Untuk itu perlu perubahan terhadap Pasal 40 ayat (1) UU
Perbangkan. Pada perkara No. 109/PUU-XII/2014, menyatakan frasa
“bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Jadi untuk menjamin kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan
hukum yang adil bagi nasabah maka frasa “bagi bank” perlu dihapus.
Karena frasa “bagi bank” sering dijadikan alasan oleh bank, bahwa bank
akan melakukan atau melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan UU Perbankan, diluar ketentuan UU Perbankan
pihak bank bisa menolak untuk melakukan atau melaksanakan langkah-
langkah yang diperlukan, termasuk tidak mau melaksanakan perintah
atau keputusan pengadilan. Yang sejatinya bank harus mematuhi semua
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD
Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan bahkan membatalkan suatu
undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan UUD. Jika
bertentangan, Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang
bersifat final, yang menyatakan sebagian materi ataupun keseluruhan
undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk
umum. Konsekuensinya semua pihak harus mematuhi perubahan
keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi
dan mengimplentasikannya.
Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya
menyangkut kepentingan banyak pihak, bukan hanya menyangkut
kepentingan pemohon yang mengajukan permohonan pengujian undang-
undang tersebut. Salah satu pihak yang ikut berkepentingan dalam proses
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah pembuat
undang-undang yaitu DPR dan Presiden serta DPD. Karena Presiden dan
DPR adalah lembaga Negara yang secara konstitsional bertanggung
jawab dalam pembuatan undang-undang.
Terkait Putusan No. 64/PUU-X/2012, Pasal yang diuji adalah Pasal 40 ayat
(1) dan (2) UU Perbankan. Batu ujinya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H
ayat (4) UUD Tahun 1945. Dengan amar putusan mengabulkan untuk
sebagian yaitu Pasal 40 ayat (1) dan menolak permohonan pemohon
Pasal 40 ayat (2).
Mahkamah Konstitusi melalui hakimnya telah melakukan penemuan
hukum melalui penafsiran UU Perbankan yaitu konstitusional bersyarat.
Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan merupakan konstitusional bersyarat yakni
harus dimaknai “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan pasal 44A
serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam
perkara perceraian”, atau inkonstitusional bersyarat apabila Pasal 40 ayat
(1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
termasuk untuk “kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam
perkara perceraian”.
Sehingga Pasal perubahan yang diusulkan supaya ada kepastian hukum:
Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, akan tetapi pasal a quo juga
memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk:
 kepentingan perpajakan (Pasal 41),
 penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan
Piutang Negara (Pasal 41A),
 kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42),
 perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43),
 kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal
44), dan
 atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah
penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A).
• Kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara
perceraian.

Terkait dengan Perkara No. 109/PUU-XII/2014, Pasal yang diuji adalah
Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, dan batu ujinya Pasal 28D ayat
(1) UUD Tahun 1945, dengan amar putusan mengabulkan permohonan
Pemohon untuk seluruhnya. Hakim memutuskan bahwa Pasal 49 ayat (2)
huruf b UU Perbankan juga merupakan konstitusional bersyarat, frasa
“bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sehingga Pasal perubahan yang diusulkan supaya ada kepastian hukum:
Pasal 49 ayat (2) huruf b menyatakan, “Anggota Dewan Komisaris,
Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja”
a. ...;
b. “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini
dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan
paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
5.000.000.000., (lima milyar rupiah) dan paling banyak
Rp.100.000.000.000., (seratus miliar rupiah)”.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai organ yang mempunyai tugas
menguji UU tentu mempunyai korelasi dengan tugas dan kewenangan
DPR dan Presiden sebagai organ pembentuk undang-undang. Di mana
Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan bahwa suatu undang-
undang atau ketentuan di dalamnya yang merupakan hasil persetujuan
bersama DPR dan Presiden bertentangan dengan undang-undang dasar
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Keputusan Mahkamah Konstitsi tersebut harus ditindaklanjuti,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) UU P3 bahwa materi
muatan yang harus diatur dengan UU antara lain tindak lanjut atas
putusan MK. Oleh karena itu perlu segera mengajukan perubahan
terhadap UU Perbankan. Selain itu Keputusan Mahkamah Konstitusi juga
dapat dijadikan dasar-dasar pemikiran dalam menyusun suatu Naskah
Akademik terkait dengan perubahan UU Perbankan.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya →