Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XX/2022 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 31-08-2022

Septriwajyudi (Mitra Kerja Swasta) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 19 ayat (1) UU 8/2012 dan Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008.

UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 19 ayat (1) UU 8/2012 dan Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 1 Juni 2022, yang diajukan oleh Septriwahyudi, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 1 Juli 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/PUU/PAN.MK/AP3/07/2022, bertanggal 1 Juli 2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 15 Juli 2022 dengan Nomor 74/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 74/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 74.74/PUU/TAP.MK/Panel/07/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022, bertanggal 15 Juli 2022;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 74.74/PUU/TAP.MK/HS/07/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022, bertanggal 15 Juli 2022;
c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan a quo melalui Sidang Panel pada 27 Juli 2022 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memenuhi syarat formil permohonan dan memperbaiki permohonannya. Selanjutnya, Panel Hakim memberikan nasihat perihal norma yang dimohonkan pengujiannya adalah norma yang sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juli 2022];
d. bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 27 Juli 2022 di atas, Pemohon (Septriwahyudi) setelah mendengar nasihat dari Panel Hakim menyatakan tidak mengetahui bahwa norma yang diajukan permohonan pengujian tidak lagi berlaku, sehingga terhadap permohonan Pemohon a quo, Pemohon melakukan penarikan permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juli 2022];
e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, RPH pada 8 Agustus 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.