Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

Slamet Iswanto dan Maul Gani, S.E., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Erdin Tahirm S.H., dkk yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat Pemerhati Buruh (TAR-PB), untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 13/2003 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 21 Juli 2020, dari Slamet Iswanto dan Maul Gani, S.E berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 26 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus (Tambahan), bertanggal 3 Agustus 2020 memberi kuasa kepada Erdin Tahir, S.H., M.H., Hidayat, S.H., Irwan, S.H., Muhammad Nazar, S.H., Agung Prabowo, S.H., Yopta Eka Saputra Tanwir, S.H., Meky Yadi Saputra B., S.H., dan Janitra Jaya Negara, S.H., Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat Pemerhati Buruh (TAR-PB) yang berdomisil di Jalan Belimbing, Nomor 1, Kelurahan Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta. Permohonan a quo diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Juli 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 66/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 23 Juli 2020, perihal permohonan pengujian Pasal 42 ayat (4) terkait frasa “jabatan tertentu” dan frasa “waktu tertentu”, Pasal 42 ayat (5), serta Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Terhadap Permohonan Nomor 66/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 155/TAP.MK/2020 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020, bertanggal 23 Juli 2020;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 159/TAP.MK/2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020, bertanggal 23 Juli 2020;
c. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah Konstitusi telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 12 Agustus 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
d. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan para Pemohon pada tanggal 7 September 2020;

e. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden pada tanggal 13 Oktober 2020;

f. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Tim Advokasi Rakyat Pemerhati Buruh (TAR-PB), bertanggal 3 November 2020, perihal Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Dalam Perkara Nomor 66/PUUXVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), di mana telah mengubah beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk mengubah ketentuan Pasal 42 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam Perkara a quo (vide Surat Kuasa para Pemohon bertanggal 3 November 2020);

g. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”;

h. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 November 2020 telah menyetujui pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 66/PUU-XVIII/2020 sehingga pencabutan atau penarikan kembali permohonan a quo adalah beralasan menurut hukum;

i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali dan oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;