Pasal/Ayat dalam UU yang dibatalkan oleh Putusan MK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 10 ayat (3) melalui Putusan MK No. 38/PUU-XVI/2018
2. Pasal 173 ayat (1) melalui Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017
3. Pasal 173 ayat (3) melalui Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017
4. Pasal 557 ayat (2) melalui Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017
5. Pasal 571 huruf d melalui Putusan MK No. 66/PUU-XV/2017