Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945

PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI / 21-12-2017

1) Berdasarkan dalil dan petitum Pemohon, secara singkat disimpulkan
bahwa Pemohon meminta agar Pasal 46 ayat (1) UU KPK dianggap tidak
berlaku dan bertentangan dengan UUD 1945 apabila dalam proses
penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPR dalam suatu perkara
tindak pidana korupsi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tanpa izin tertulis Presiden. Rumusan pasal tersebut dianggap
berpotensi multitafsir atas makna prosedur khusus pada pasal a quo;
2) Pasal a quo dianggap bertentangan dengan konstitusi (jaminan hak
imunitas pada Pasal 20A ayat (3) UUD 45), serta mengesampingkan Pasal
245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU MD3, yang telah diputus MK
bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan
terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus
mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. (setelah putusan MK RI No.
76/PUU-XII/2014 tertanggal 20 November 2014)
Permohonan pemohon berkaitan dengan dua poin penting, yaitu:
penyidikan dan hak imunitas;
Sebagaimana didalilkan oleh Pemohon berikut:

Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU KPK telah menimbulkan perbenturan hukum
yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dengan berlakunya
Pasal 245 ayat (1) UU MD3, kondisi demikian bertentangan dengan Pasal
1 ayat (3) UUD 1945 dan merugikan hak-hak konstitusional pemohon
sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 20A ayat (3) UUD
1945 yakni anggota DPR mempunyai hak khusus, salah satunya hak
imunitas. (vide perbaikan permohonan hlm. 15)

3) Bahwa pasal a quo terkait dengan beberapa pasal dalam UU MD3
sebagai berikut:
Pasal 224:
Ayat (1): Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik
secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat
DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR
Ayat (2): Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena
sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR
yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR
dan/atau anggota DPR
Ayat (3): Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam
rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta
wewenang dan tugas DPR.
Ayat (4): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah
disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang
dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (5): Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR
yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan
Dewan. (Putusan MK RI No. 76/PUU XII/2014: izin tertulis Presiden)

Pasal 245:
Ayat (1): Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan
terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus
mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan
(Putusan MK RI No. 76/PUU XII/2014: izin tertulis Presiden-)
Ayat (2): Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan,
dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan;
Ayat (3): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
apabila anggota DPR:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana
kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan
bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka melakukan tindak pidana khusus”
4) Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dan dianalisis
terlebih dahulu:

Terkait petitum poin 2 Pemohon untuk menyatakan Pasal 46 ayat (1)
Undang-Undang KPK tidak berlaku dan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 apabila dalam proses penyelidikan dan
penyidikan terhadap anggota DPR dalam suatu perkara tindak pidana
korupsi;

Serta petitum poin 3 pemohon bahwa Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang
KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap anggota DPR
sepanjang tanpa izin tertulis dari Presiden;

Bahwa hal ini juga terkait dengan sub bagian “Penyidikan” pada Pasal 245
ayat (1) UU MD3 yang mengatur bahwa pemanggilan dan permintaan
keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga
melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis Presiden.

Selanjutnya mengenai hal di atas, Pemohon juga menjelaskan bahwa:
Bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam rana penyidikan yang
masuk dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Daerah yang dimaknai pemanggilan terhadap anggota
DPR RI wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Presiden.
Namun Mahkamah belum memberikan penafsiran terhadap Pasal 245
ayat (3) UU MD3. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 9)
Pemanggilan dan permintaan seseorang yang menjabat sebagai anggota
DPR sebagai saksi, baik dalam kasus penyelidikan maupun penyidikan
memang telah diatur dalam Pasal 245. DPR RI berpendapat bahwa
ketentuan ini dianggap tidak berlaku apabila anggota DPR disangka
melakukan tindak pidana khusus (seperti korupsi maupun terorisme) di
mana ketentuan Pasal 245 ayat (3) sudah cukup jelas. Adapun Pasal 245
ayat (3) yang berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku apabila anggota DPR:
d. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
e. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana
kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan
bukti permulaan yang cukup; atau
f. disangka melakukan tindak pidana khusus”
5) Bahwa korupsi adalah kejahatan internasional sebagaimana
tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption yang telah
diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Korupsi merupakan jenis tindak pidana luar biasa, serius, berdampak luas
bagi masyarakat, bangsa, dan negara sehingga penanganannya dengan
cara-cara khusus. Cara-cara khusus tersebut di antaranya tindak pidana
korupsi di Indonesia diatur dalam UU di luar KUHP, yakni UU No. 31
Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, juga terdapat lembaga khusus yang
menangani seperti KPK dan dengan hukum acara yang berbeda.
6) Bahwa sebagaimana diatur pada Penjelasan UU KPK bahwa tindak
pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu
semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai
kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.
Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan
secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.
7) Bahwa hak imunitas anggota DPR sebagai wakil-wakil rakyat
merupakan hal yang pantas diberikan, khususnya terkait pendapat,
pernyataan, tindakan dan kegiatan anggota DPR di dalam dan di luar
rapat DPR selama masih dalam lingkup fungsi, hak dan kewenangannya.
8) Bahwa apakah pasal 46 ayat (1) dapat dikatakan bertentangan
dengan yang didalikan Pemohon yaitu Pasal 224 ayat (5) UU MD3?
Berikut yang didalilkan pemohon:
Bahwa jika dikaitkan dalam prosedur khusus yang diamanatkan UU KPK
dengan prosedur khusus yang dipersyaratkan oleh UU MD3 jo Putusan
MK No. 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 November 2014 terhadap proses
hukum anggota DPR dalam suatu tindak pidana telah mengakibatkan
perbenturan hukum yang pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya
kepastian hukum karena Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menguraikan jenis dan
hirarki peraturan perundang-undangan tidak mengisyaratkan adanya
subordinat suatu pemberlakukan UU, dengan kata lain menempatkan
suatu undang-undang di bawah undang-undang lain. (vide perbaikan
permohonan hlm. 14)

DPR RI berpendapat bahwa secara teoritis jika terdapat pertentangan
antara bunyi pasal UU yang sederajat, maka penyelesaiannya
dikembalikan kepada asas hukum yang berlaku universal, dikenal dengan
asas undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan adanya
undang-undang yang bersifat umum (asas lex specialis derogate legi
generali). Jika tidak dapat diselesaikan dengan asas hukum, maka
merujuk pada suatu aturan yang lebih khusus. Jika dianggap
bertentangan dengan UU MD3 maka tidak dapat dijadikan dasar
pengujian konstitusionalitas di MK karena pertentangan yang terjadi antar
UU sementara kewenangan MK hanya untuk menguji materiil Undang-
Undang yang bertentangan dengan Konstitusi (Vertical Judicial Review).
Namun sebagai perbandingan dan pertimbangan, dapat pula dilakukan
telaah lebih jauh terkait jaminan hak imunitas yang memang telah dijamin
melalui 20A ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, berdasarkan putusan MK
RI No. 76/PUU-XII/2014: Pemanggilan dan permintaan keterangan
kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapat persetujuan tertulis
dari Presiden.
9) Bahwa kemudian, Pasal 224 ayat (5) mengakomodir hak imunitas
dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota
DPR sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, dengan batasan
(sebagaimana diatur Pasal 224 ayat (1) sampai ayat (4):
1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik
secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat
DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR;
2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap,
tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang
semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau
anggota DPR;
3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam
rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta
wewenang dan tugas DPR;
4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah
disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang
dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat pendapat bahwa pasal UU MD3
tersebut tidak serta merta dapat juga diberlakukan untuk perkara yang
melibatkan pemohon (dugaan tindak pidana korupsi). Putusan MK terkait
pasal tersebut tidak termasuk untuk tindak pidana khusus.
10) Bahwa terkait dengan persetujuan presiden terdapat beberapa
esensi berdasarkan pertimbangan MK dalam putusan putusan MK RI No.
76/PUU-XII/2014 tertanggal 20 November 2014:
a. sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, anggota DPR
mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta imunitas.
Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR harus diimbangi
dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional sehingga
anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi
pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan
konstitusionalnya.
b. persyaratan persetujuan tertulis dari MKD dalam hal pemanggilan
dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR
bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum
dan pemerintahan. Lagi pula, hal ini dipandang tidak tepat karena MKD,
meskipun disebut \"mahkamah\", sesungguhnya adalah alat kelengkapan
DPR yang merupakan lembaga etik dan tidak memiliki hubungan
langsung dalam sistem peradilan pidana.
c. dalam upaya menegakkan mekanisme checks and balances antara
pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif.
Dengan demikian, MK berpendapat bahwa izin tertulis a quo seharusnya
berasal dari Presiden dan bukan dari MKD.
11) Bahwa terkait dengan petitum pemohon atas pemaknaan izin
Presiden pada Pasal 46 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, jika
permohonan pemohon dikabulkan, maka norma tersebut hanya
berdampak untuk tersangka KPK dengan jabatan tertentu (dalam hal ini
Pemohon sebagai Ketua DPR RI). Sementara penafsiran sebuah UU oleh
MK tersebut seyogyanya dapat diberlakukan umum dan jika memang
terbukti dialami masyarakat secara umum bertentangan dengan
konstitusi. Jika terdapat tersangka pada kasus lainnya yang bukan
anggota DPR misalnya, tentu akan menimbulkan kerancuan lanjutan
ketika ditafsirkan serupa, di mana izin presiden juga harus diterapkan
untuk tersangka dengan jabatan atau profesi lainnya.
12) Bahwa DPR RI berpendapat, hal tersebut merupakan penambahan
norma yang seharusnya tidak serta merta dilakukan melalui pengujian di
MK karena pengujian undang-undang berarti menguji kesesuaian antara
isi Undang-Undang tertentu dengan isi Undang-Undang Dasar sesuai
Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi,”Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar”,
bukan menguji satu atau beberapa pasal dalam suatu Undang undang
atau beberapa pasal antara beberapa Undang-Undang yang sudah
sinkron dengan Undang-Undang Dasar. Ketentuan-ketentuan tersebut
tidak dapat ditafsirkan lagi karena “cukup” diartikan dari kata kata yang
terdapat di dalamnya. Hal ini juga demi menjaga asas kepastian hukum
(asas lex certa) dalam artian tidak memerlukan penafsiran lain dari apa
yang tertera dalam norma.
13) Bahwa jika pemohon tetap ingin perumusan norma yang lain, maka
dapat dilakukan dengan pengajuan legislative review ke DPR RI sebagai
lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi
untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan.
14) Bahwa sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU
KPK, ''prosedur khusus" yang dimaksud tidak berlaku adalah kewajiban
memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat
dilakukan pemeriksaan. DPR RI menilai bahwa apabila permohonan
Pemohon dikabulkan, justru berpotensi mengurangi esensi cara-cara
khusus yang diatur untuk penegakan korupsi yang optimal. Pasal a quo
juga telah menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945.

95/PUU-XV/2017

Pasal 46 ayat (1) UU KPK

Pasal 20A ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 194