Daftar Penanganan Perkara (DPR)

19-12-2017 11:12:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan perkara Nomor 56/PUU-XV/2017. PERIHAL Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Data Perkara
No. Perkara: 56/PUU-XV/2017
Objek Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama Jo. UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Pearturan Presiden Sebagai UU Pasal 1, 2, 3 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 884.56/PAN.MK/12/2017
Tanggal Surat: %11 %750 %2017
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Tidak Hadir
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: BK/23239/SETJENDPRRI/PM/12/2017
Tanggal Berhalangan: %13 %750 %2017

18-12-2017 14:12:00 ❖ Panggilan sidang pleno putusan perkara nomor 87/PUU-XV/2017, Perihal permohonan pengujian Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Data Perkara
No. Perkara: 87/PUU-XV/2017
Objek Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 48 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3), ayat (5), Pasal 32 ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 858.87/PAN.MK/12/2017
Tanggal Surat: %06 %750 %2017
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Tidak Hadir
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: BK/23358/SETJENDPRRI/PM/12/2017
Tanggal Berhalangan: %14 %750 %2017

14-12-2017 11:12:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan perkara Nomor 81/PUU-XV/2017. PERIHAL Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Data Perkara
No. Perkara: 81/PUU-XIV/2017
Objek Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 46 ayat (3) huruf B sepanjang frasa “bahan atau zat adiktif” dan Pasal 46 ayat (3) huruf C UU Penyiaran serta Pasal 13 huruf b sepanjang frasa “dan zat adiktif lainnya” dan Pasal 13 huruf c UU Pers Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (3) serta Pasal 28I ayat (1) dan (4) UUD 1945.
Data Surat Panggilan
No. Surat: 889.81/PAN.MK/12/2017
Tanggal Surat: %11 %750 %2017
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Pejabat dan Pegawai Puspanlak UU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: %16 %750 %2018

14-12-2017 11:12:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan perkara Nomor 66/PUU-XV/2016. PERIHAL Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Data Perkara
No. Perkara: 66/PUU-XIV/2016
Objek Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 245 ayat (1), (3), Pasal 251 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 267 ayat 91), (2),, Pasal 268 ayat (1), Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), Pasal 271 ayat (1), Pasal 324 ayat (1), (2), Pasal 325 ayat (1), (2) UU Pemda dan Pasal 31 ayat (2) UU MA Bertentangan dengan Pasalo 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), (6), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 887.66/PAN.MK/12/2017
Tanggal Surat: %11 %750 %2016
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Pejabat dan Pegawai Puspanlak UU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: %16 %750 %2018

14-12-2017 11:12:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan perkara Nomor 64/PUU-XV/2017. PERIHAL Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah

Data Perkara
No. Perkara: 64/PUU-XV/2017
Objek Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 Ayat (2) huruf s, Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4), Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 890.64/PAN.MK/12/2017
Tanggal Surat: %11 %750 %2017
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Pejabat dan Pegawai Puspanlak UU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: %16 %750 %2018

← Sebelumnya 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Selanjutnya →