Daftar Penanganan Perkara (DPR)

03-03-2018 11:03:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Data Perkara
No. Perkara: 12/PUU-XVI/2018
Objek Perkara: Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, dan h Bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 223.14/PAN.MK/3/2018
Tanggal Surat: %22 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: TIDAK HADIR
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: BK/05099/SETJEN DPRRI/PM/3/2018
Tanggal Berhalangan: %14 %750 %2018

28-02-2018 13:02:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan perkara Nomor 91/PUU-XV/2017 Perihal Permohonan Pengujian Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Data Perkara
No. Perkara: 91/PUU-XV/2017
Objek Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf b Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 151.91/PAN.MK/2/2018
Tanggal Surat: %22 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Dihadiri oleh Pegawai Pus PanlaK UU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: %31 %750 %2019

28-02-2018 13:02:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan perkara Nomor 8/PUU-XV/2017 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Data Perkara
No. Perkara: 8/PUU-XV/2017
Objek Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 149.8/PAN.MK/2/2018
Tanggal Surat: %22 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: 
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: %31 %750 %2019

28-02-2018 13:02:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Data Perkara
No. Perkara: 74/PUU-XIV/2017
Objek Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 162 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 150.74/PAN.MK/2/2018
Tanggal Surat: %22 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Dihadiri oleh Pegawai Pus PanlakUU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: 

28-02-2018 13:02:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Data Perkara
No. Perkara: 7/PUU-XVI/2017
Objek Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat(1) UUD Tahun 1945.
Data Surat Panggilan
No. Surat: 148.7/PAN.MK/2/2018
Tanggal Surat: %22 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Dihadiri oleh Pegawai Pus Panlak UU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: 

← Sebelumnya 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Selanjutnya →
©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI

Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430