Detail Kuesioner

Responden Kuesioner
Riza Imaduddin Abdali (26 thn)
Peneliti
Laki-Laki
No. Pertanyaan Jawaban Keterangan
1. Silahkan pilih SATU undang-undang yang dirasa perlu untuk dilakukan pemantauan atas pelaksanaannya
95 Saya tergabung sebagai anggota Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). KKB sendiri merupakan kumpulan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang telah melakukan pemantauan implementasi UU Ormas selama lima tahun (2013 - 2018).
2. Apakah UU yang dipilih tersebut sudah implementatif?
a. Ya
b. Tidak, alasan …
c. Mungkin
b Menurut temuan pemantauan KKB selama lima tahun 2013 - 2018, implementasi UU Ormas bertentangan dengan Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 dan No. 3/PUU-XII/2014, serta banyak memiliki dampak terhadap penikmatan hak yang dijamin oleh Konstitusi, seperti kebebasan berekspresi, beragama dan berkeyakinan, hak atas informasi, hak atas pelayanan publik, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, dan sebagainya.
3. Apakah UU yang dipilih tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
a. Ya
b. Tidak, alasan …
b UU Ormas memiliki pendekatan keamanan dan politik, bukan pendekatan hukum. Dengan kata lain, pendekatan yang digunakan UU Ormas menjadikan organisasi masyarakat sipil sebagai ancaman bagi pemerintah. Selain itu, sudah ada peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur materi pasal yang ada di dalam UU Ormas, seperti UU Yayasan dan Staatsblaad 1870 No. 64.
4. Apakah Pasal-Pasal dalam UU yang dipilih tersebut sudah memiliki kejelasan rumusan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan?
a. Ya
b. Tidak, alasan …
b Menurut Kajian Penafsiran UU Ormas (KKB: 2013, hlm: 6-10), terdapat tujuh identifikasi permasalahan di dalam UU Ormas, yaitu 1) Norma yang tidak jelas batasan dan ruang lingkupnya; 2) Pasal-pasal yang tidak perlu ada untuk melegalkan keberadaan AD/ART Organisasi; 3) Pasal-pasal tumpang tindih dan menimbulkan konflik norma; 4) Pasal-pasal yang tidak jelas konstruksi normanya; 5) Norma yang multitafsir; 6) Pasal-pasal yang tidak perlu ada di level UU; dan 7) Norma yang tidak konsisten
5. Apakah antar-pasal dalam UU yang dipilih tersebut mengalami tumpang tindih/ overlapping?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … serta alasannya …
b. Tidak
a 1) Akibat UU Ormas yang menempatkan yayasan dan perkumpulan dalam satu kelompok pengertian (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11), maka akan timbul kerancuan. Yayasan merupakan bentuk organisasi (berbadan hukum) yang tidak berbasiskan anggota dan sudah diatur dalam undang-undang tersendiri (UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah oleh UU No. 28 Tahun 2004). Tentu tidak tepat jika koridor pengaturannya diletakkan secara bersamaan dan dinaungi oleh UU Ormas yang menyertakan juga organisasi (berbadan hukum) yang berbasiskan anggota, dalam hal ini Perkumpulan yang juga (masih) diatur dalam aturan khusus (yaitu Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum). Dengan kata lain, sesungguhnya organisasi yang berbadan hukum telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Keberadaan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 justru menyempitkan amanat UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berorganisasi hanya menjadi “ormas” 2) Persyaratan mendapatkan pengesahan terhadap ormas asing (berbadan hukum yayasan) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 menimbulkan kebingungan dan kompleksitas tersendiri. Mengingat UU Yayasan dan PP pelaksanaan UU Yayasan mengatur pula keberadaan ormas asing (yayasan asing). Akibatnya terdapat dua rezim (UU Ormas dan UU Yayasan) yang mengatur obyek yang sama (yayasan asing). Terlihat penyusun (R)UU Ormas menempatkan esensi pengaturan yayasan asing bukan pada UU Yayasan tapi malah menempatkan pada undang-undang terpisah, yaitu UU Ormas. Secara tidak langsung temuan terhadap Pasal 47 terkait pula dengan Pasal 43 s/d Pasal 46.
6. Apakah terdapat inkonsistensi antar-pasal dalam UU yang dipilih tersebut?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … serta alasannya …
b. Tidak
a Dari Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) UU Ormas diketahui bahwa ormas yang berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Dengan demikian, ketika suatu ormas sudah memperoleh status badan hukum (yayasan atau perkumpulan), maka ormas tersebut tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun, keberadaan Pasal 15 ayat (2) melalui frase “pendaftaran ormas berbadan hukum” justru membuat bias makna Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3). Dari Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dapat ditafsirkan ketika syarat pengesahan badan hukum terpenuhi sebagaimana yang diatur (misalkan dalam UU Yayasan), maka saat itu juga diperoleh status terdaftar. Dengan demikian, Pasal 15 ayat (2) tidak perlu ada, atau frase “pendaftaran ormas berbadan hukum” diganti dengan frase “tata cara mendapatkan pengesahan status badan hukum” (yang diatur lebih rinci dalam UU Yayasan atau nantinya UU Perkumpulan). Alasannya, status terdaftar bagi ormas berbadan hukum bukan diperoleh dengan menempuh prosedur pendaftaran tapi pengesahan status badan hukum.
7. Apakah UU yang dipilih tersebut memiliki potensi disharmoni dengan undang-undang lain?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … dan undang-undang apa … serta alasannya …
b. Tidak
a 1) Setidaknya ada norma dari 8 (delapan) pasal yang sebenarnya tidak perlu ada di level UU tanpa menghilangkan esensi tujuan perumusan norma. Delapan pasal tersebut sudah dinaungi oleh konstitusi. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 14, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 59 ayat (4). Contoh lain di luar yang telah diatur oleh konstitusi antara lain Pasal 22, Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1). Esensi pengaturan di ketiga pasal tersebut umumnya sudah diatur dalam AD/ART organisasi. 2) UU Ormas mengatur sejumlah materi pengaturan sebatas pengakuan (pendelegasian) kepada AD/ART organisasi. Padahal tanpa “pengakuan” UU Ormas sekalipun, AD/ART merupakan dokumen standar yang sudah tersedia ketika suatu organisasi didirikan dan dibentuk. Setidaknya ada 11 pasal yaitu Pasal 7 ayat (1); Pasal 30 ayat (1); Pasal 32; Pasal 33 ayat (3); Pasal 34 ayat (2); Pasal 35; Pasal 36; Pasal 39 ayat (2); Pasal 53 ayat (2); Pasal 54 ayat (3); dan Pasal 57 ayat (1). 3) Akibat UU Ormas yang menempatkan yayasan dan perkumpulan dalam satu kelompok pengertian (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11), maka akan timbul kerancuan. Yayasan merupakan bentuk organisasi (berbadan hukum) yang tidak berbasiskan anggota dan sudah diatur dalam undang-undang tersendiri (UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah oleh UU No. 28 Tahun 2004). Tentu tidak tepat jika koridor pengaturannya diletakkan secara bersamaan dan dinaungi oleh UU Ormas yang menyertakan juga organisasi (berbadan hukum) yang berbasiskan anggota, dalam hal ini Perkumpulan yang juga (masih) diatur dalam aturan khusus (yaitu Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum). Dengan kata lain, sesungguhnya organisasi yang berbadan hukum telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Keberadaan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 justru menyempitkan amanat UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berorganisasi hanya menjadi “ormas” 4) Persyaratan mendapatkan pengesahan terhadap ormas asing (berbadan hukum yayasan) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 menimbulkan kebingungan dan kompleksitas tersendiri. Mengingat UU Yayasan dan PP pelaksanaan UU Yayasan mengatur pula keberadaan ormas asing (yayasan asing). Akibatnya terdapat dua rezim (UU Ormas dan UU Yayasan) yang mengatur obyek yang sama (yayasan asing). Terlihat penyusun (R)UU Ormas menempatkan esensi pengaturan yayasan asing bukan pada UU Yayasan tapi malah menempatkan pada undang-undang terpisah, yaitu UU Ormas. Secara tidak langsung temuan terhadap Pasal 47 terkait pula dengan Pasal 43 s/d Pasal 46.
8. Apakah peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU yang dipilih tersebut sudah disahkan semua?
a. Ya
b. Belum, sebutkan Pasal berapa …
a UU Ormas telah memiliki peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP 58/2016) dan PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (PP 59/2016 atau PP Ormas Asing). Akan tetapi, peraturan pelaksana tersebut baru disahkan setelah 3 tahun pengesahan UU Ormas (bertentangan dengan pasal 86 UU Ormas). Selain itu, kedua peraturan pelasana tersebut ternyata memperlihatkan permasalahan lain, yaitu semakin mempertebal kerumitan pelaksanaan UU Ormas. Kedua PP ini mengandung norma dengan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan konstruksi norma atau norma yang multitafsir, norma yang secara terbuka mengundang persoalan terkait kewenangan aktor pelaksana, kerancuan subjek hokum, hingga norma yang mengandung prosedur tanpa disertai batasan diskresi yang berpeluang menimbulkan penyimpangan.
9. Apakah terdapat peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan UU yang dipilih tersebut?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … dan alasannya …
b. Tidak
a Identifikasi Permasalahan PP 58/2016 1) Ketidakjelasan konstruksi norma Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 82/PUU XI/2013menyatakan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU Ormas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pembatalan pasal-pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa (i) pemerintah tidak dapat memaksa atau mewajibkan Ormas yang tidak berbadan hukum untuk mendaftarkan diri (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT) berdasarkan wilayah kerja maupun lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (ii) ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri, tapi tidak dilarang jika tidak mendaftarkan diri; dan (iii) ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum memilih untuk tidak mendaftarkan diri, Pemerintah harus tetap mengakui dan melindungi keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan di lingkup daerah maupun nasional. PP 58/2016 tidak menampakkan perbedaan pengaturan pendaftaran dari UU Ormas sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 6, aturan pendaftaran bagi Ormas tidak berbadan hukum tetap tidak jelas konstruksi normanya, apakah dapat, wajib, atau harus. PP 58/2016 memperluas pula aturan dan menambah panjang birokrasi pendaftaran bagi Ormas tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum dengan kepengurusan berjenjang dengan aturan ‘melaporkan’ keberadaan secara berjenjang seperti yang tertulis pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9. 2) Pengawasan eksternal membuka peluang conflict of interest bagi pemerintah dan legitimasi bagi kelompok masyarakat yang bertindak seperti aparat pemerintah/penegak hukum - Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (3) membuka peluang terjadinya conflict of interest dan landasan hukum bagi aktor pelaksana (pemerintah) maupun dari kelompok masyarakat lain karena perbedaan pandangan. Terkait pengawasan eksternal, Prof. Jimly Asshiddiqie pernah memberikan ilustrasi sebagai berikut. Keberadaan organisasi masyarakat sipil merupakan wujud dari demokrasi. Ketika negara membuat suatu peraturan khusus tentang organisasi masyarakat sipil, maka negara menempatkan diri lebih tinggi dibandingkan organisasi masyarakat sipil sehingga negara melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan organisasi masyarakat sipil terhadap pemerintah dilandaskan pada argumentasi bahwa pada era demokrasi pemerintah menjalankan mandat serta menggunakan uang yang diperoleh dari rakyat. Oleh karenanya, pemerintah wajib mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Keberadaan pasal ini seolah menjadi pasal “balas dendam” pemerintah, dan ini rentan conflict of interest. Pemerintah bisa saja mengenakan pasal ini kepada organisasi yang aktif mengkritisi kinerja pemerintahan. Sementara, penyerahan wewenang pengawasan kepada masyarakat bisa menjadi landasan hukum bagi beberapa organisasi yang selama ini bertindak seperti aparat pemerintah. 3) Kerancuan Subjek hukum - Pasal-pasal penyelesaian sengketa tidak membedakan Ormas tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Bagi Ormas tidak berbadan hukum akan menjadi pertanyaan terkait siapa yang mewakili mereka di pengadilan. Identifikasi Permasalahan PP 59/2016 1) Norma yang multitafsir berupa kualifikasi Ormas yang bisa menjadi mitra Ormas Asing - Kualifikasi atau kriteria frasa “Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas ijin Pemerintah” sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 UU Ormas tidak diatur lebih detail dalam PP 59/2016 khususnya Pasal 10 ayat (2) huruf m. Frasa ‘ijin Pemerintah’ mengandung ketidakjelasan tafsir yang dapat dimaknai tunggal berupa kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dikhawatirkan ini akan menjadi instrumen yang ‘memaksa’ organisasi Indonesia untuk memiliki SKT supaya dapat menjadi mitra Ormas Asing. 2) Norma yang mengandung prosedur tanpa disertai batasan diskresi, yang berpeluang menimbulkan penyimpangan - Birokratisasi dan besarnya diskresi tanpa disertai batasan waktu dalam menerbitkan izin prinsip dan operasional, termasuk yang melibatkan kewenangan pemerintah daerah.
10. Silahkan berikan kritik maupun saran mengenai UU bersangkutan Kritik 1) Persoalan UU Ormas bukan sekedar batang tubuh (pasal-pasal) di dalam UU Ormas, tetapi pada konsep dasar pengaturannya. Dengan kata lain, meskipun DPR dan Pemerintah melakukan perbaikan terhadap materi UU Ormas (pada pembahasan lalu), tetapi itu bersifat tambal sulam karena perubahan yang muncul berdiri di atas kerangka berpikir yang keliru. 2) Dari temuan lima tahun pemantauan implementasi UU Ormas yang dilakukan oleh KKB (2013-2018), temuan menunjukkan bahwa implementasi UU Ormas bertentangan dengan Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 dan No. 3/PUU-XII/2014, serta mengurangi jaminan terhadap penikmatan kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Saran 1) Mendorong DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perkumpulan sebagai kerangka hukum yang benar dalam pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 2) Mendorong DPR untuk segera merevisi UU Ormas dengan menitikberatkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) agar sejalan dengan putusan MK, definisi asas Pancasila, larangan dan sanksi bagi Ormas, dan ketentuan pidana
11. Apakah UU yang melanggar hak/kewenangan konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti?
a. Ya, alasannya …
b. Tidak, alasannya …
a Dalam konteks ini, banyak implementasi UU Ormas bertentangan dengan Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 dan No. 3/PUU-XII/2014, khususnya Putusan MK mengenai pendaftaran bersifat sukarela dan ormas yang tidak mendaftar tetap diakui keberadaannya. Dari rentang 2013 - 2018, implementasi UU Ormas ini mengurangi jaminan terhadap kebebasan berkumpul dan berorganisasi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas informasi publik, serta hak atas pelayanan publik.
12. Apakah UU harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi yang dijamin oleh UUD Tahun 1945?
a. Ya, alasannya ...
b. Tidak, alasannya ...
a Keberadaan UU Ormas menegasikan bahwa keberadaan organisasi masyarakat sipil adalah bagian dari penikmatan hak yang dijamin, bukan hanya oleh Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, namun juga Undang-Undang Dasar 1945.