Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-01-2020

Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.

Pasal 37C ayat (2) UU KPK

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 37C ayat (2) UU KPK dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 37C ayat (2) UU KPK yang menyatakan, “Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.
2. Bahwa para Pemohon, Martinus Butarbutar, SH. (Pemohon I), dan Risof Mario, SH. (Pemohon II) dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat pada pokoknya menjelaskan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU KPK dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
a. Bahwa menurut para Pemohon UU KPK patut diduga telah bertentangan dengan UUD 1945 yang berarti hal tersebut telah mengabaikan hak konstitusional rakyat karena ketentuan di dalamnya berkenaan dengan penyelenggaraan negara Indonesia layaknya negara kekuasaan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan juga berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Menurut para Pemohon ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia haruslah mengingat bahwa hak rakyat termaktub dalam UUD 1945. Segala undang-undang yang dibuat sebagai pelaksanaan serta turunan dari UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
c. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”, menurut para Pemohon norma a quo adalah norma umum konstitusional paling prinsip yang merupakan milik rakyat Indonesia. Karena, jika hak tersebut dilanggar dengan pengabaian negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala hak hukum rakyat dapat dirampas oleh kekuasaan, dan berakibat timbulnya permasalahan dalam kehidupan perorangan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan menghancurkan konstitusi itu sendiri.
d. Bahwa menurut para Pemohon UU KPK adalah praktik penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia, karena penyelenggaraan negara tersebut berdasarkan kekuasaan yang tidak berdasarkan tertib dan hirarki hukum sehingga menyebabkan keleluasaan penguasa dalam menentukan keberpihakan penguasa. Dengan demikian keadilan dan kepastian hukum tidak berlandaskan hukum, melainkan berlandaskan selera penguasa.
e. Bahwa dengan adanya kerugian tersebut di atas, para Pemohon yang menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat yang merupakan rumpun penegak hukum merasa ikut bertanggung jawab dalam penegakkan hukum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana termuat dalam paragraf [3.5] tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat memahami kerugian konstitusional apa yang sebenarnya diderita oleh para Pemohon dengan keberlakuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 37C ayat (2) UU KPK, namun para Pemohon dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya hanya mengedepankan mengenai UU KPK yang menurut para Pemohon pada pokoknya UU KPK adalah praktik penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia. Menurut Mahkamah uraian kerugian konstitusional para Pemohon tersebut tidak secara spesifik dan aktual terhadap berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Para Pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas keberlakuan UU KPK namun tidak secara jelas dan detail kerugian sesungguhnya yang diderita oleh para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK sehingga tidak nampak adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK dengan kerugian yang diderita oleh para Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon hanya menyandarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menurut Mahkamah ketentuan dimaksud bukanlah merupakan alas untuk menyatakan kerugian hak konstitusional karena Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah berkaitan dengan konsep negara hukum yang sama sekali tidak menerangkan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Oleh karenanya, para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan Penarikan Kembali Oleh Pemohon Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 81/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ATAU UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-01-2020

Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H, dkk yang berjumlah 4 orang Pemohon

Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 39 KUHP dan 46 KUHAP dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 25November 2019 dari i) Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H.; ii) David M. Agung Aruan, S.H., M.H.; iii) Julianta Sembiring, S.H.; dan iv) Yudha Adhi Oetomo, S.H., M.H., yang semuanyaberalamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok R Nomor 71 Komplek Sunter Paradise, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 81/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 November 2019, perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor 81/PUU-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 213/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019, bertanggal 26November 2019;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 217/TAP.MK/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 26November 2019;

c. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Desember 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

d. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan kedua pada tanggal 9 Januari 2020 dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan para Pemohon;

e. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Mahkamah menerima surat bertanggal 9 Januari 2020 dari para Pemohon yang menyatakan pencabutan permohonan uji materi KUHP dan KUHAP terhadap UUD 1945 dengan registrasi Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019;

f. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;

g. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf f di atas, terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Januari 2020 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019 adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali.

h. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL / 29-01-2020

Forkorus Yaboisembut, S.Pd. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Jimmy Monim, S.H.

Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 juncto Pasal 87, Pasal 88 KUHP

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

[3.1.2] Bahwa berkenaan dengan syarat permohonan, Pasal 31 ayat (1) UU MK menyatakan, “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat Pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus.” Mekanisme tersebut kemudian diuraikan kembali dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), ....

Setelah mencermati permohonan Pemohon dengan saksama, walaupun Pemohon telah menyampaikan surat yang oleh Pemohon disebut “Perbaikan Permohonan” bertanggal 10 Desember 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2019, telah ternyata dalam “Perbaikan Permohonan” tersebut tidak terdapat perbaikan terhadap sistematika permohonan maupun kejelasan uraian terhadap objek permohonan. Bahkan dalam “perbaikan permohonan” sebagaimana dimaksud Pemohon, permohonan tetap tidak menguraikan struktur permohonan sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan mengajukan permohonan, dan petitum atau hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah. Kalaupun dalam “perbaikan permohonan” (halaman 3 sampai dengan 15) terdapat “Alasan-Alasan” namun tidak menggambarkan alasan atau posita sebagaimana layaknya permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Demikian juga dengan petitum Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apa sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon yang relevan dengan kewenangan Mahkamah. Sehingga, permohonan tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat yang seharusnya terdapat pada permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan lebih lanjut.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 75/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-01-2020

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang diwakili oleh Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., Khoirunnisa Nur Agustyati, S.IP., M.IP., Heroik Mutaqin Pratama, S.IP., dan Catherina Natalia, S.H., M.H.,

frasa “atau sudah/pernah kawin” Pasal 1 angka 6 UU 8/2015

Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian frasa “atau sudah/pernah kawin” Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, sekalipun Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon I (selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

Dalam Provisi
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang memohon agar Mahkamah mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera mengingat permohonan a quo terkait langsung dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Dalam hal ini, tahapan pendaftaran pemilih akan dimulai pada tanggal 20 Februari 2020 yang ditandai dengan penerimaan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
Terhadap permohonan Provisi a quo, oleh karena pokok permohonan Pemohon memiliki keterkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang secara faktual tahapan tersebut berkaitan dengan pencalonan kepala daerah yang akan segera dimulai, maka terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo, demi kepastian hukum bagi masyarakat, penting bagi Mahkamah untuk memberikan prioritas dengan mempercepat putusan perkara a quo tanpa menyimpang dari hukum acara dalam tahapan proses penyelesaian perkara pengujian undang-undang. Sehingga, permohonan provisi Pemohon agar perkara a quo diprioritaskan untuk diputus adalah beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan
[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dengan berlakunya frasa “atau sudah/pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 telah menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Terhadap dalil Pemohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan keseluruhan norma pasal a quo yang selengkapnya menyatakan bahwa “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan”. Apabila dibaca UU 8/2015, norma ini merupakan bagian dari “Ketentuan Umum” Undang-Undang a quo. Jika merujuk pada sistem perundang-undangan Indonesia, dalam “Ketentuan Umum” materi undang-undang yang berisikan pengertian atau definisi tidak memerlukan penjelasan. Dengan demikian, Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 mengandung rumusan yang bersifat alternatif, yaitu seorang Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin (sedang dalam ikatan perkawinan) atau pernah kawin (tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan, misalnya antara lain karena perceraian atau kematian), sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), dapat didaftar sebagai pemilih atau memiliki hak memilih.

Jikalau hendak diperbandingkan dengan norma serupa dalam undangundang lain, pengertian atau definisi “Pemilih” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam hal ini, norma Pasal 1 angka 34 UU Pemilu menyatakan, “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Dengan demikian bagi warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin dapat menggunakan hak untuk memilih. Kedua norma tersebut merupakan ketentuan umum yang dimaksudkan untuk memberikan batasan tegas ihwal siapa saja warga negara Indonesia yang dapat memilih atau mempunyai hak pilih.

Selain pengertian pemilih sebagaimana dinyatakan Pasal 1 angka 6 UU 8/2015, Pasal 57 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih”. Dengan demikian, merujuk pengertian pemilih sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 maka batasan sebagaimana dimaksudkan dalam norma pasal a quo bukanlah menjadi satu-satunya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang warga negara untuk menggunakan haknya memilih. Ketentuan tersebut harus diakumulasikan dengan keterpenuhan persyaratan lain yaitu terdaftar sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam norma Pasal 57 ayat (1) UU 10/2016. Artinya, ihwal penggunaan hak untuk memilih sehingga terdaftar dalam daftar pemilih ditentukan oleh apakah seorang warga negara memiliki KTP atau identitas pengganti yang sah menurut hukum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengkonstruksikan dalil yang diajukan Pemohon, pertanyaan selanjutnya, siapakah warga negara yang secara hukum dapat memiliki KTP. Dalam hal ini, Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menyatakan bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Dengan merujuk ketentuan tersebut, maka Warga Negara Indonesia, yang telah memiliki KTP, meski belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin, yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih dan dapat didaftarkan sebagai pemilih. Persyaratan demikian pun sepanjang memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (3) UU 10/2016, yakni tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kepemilikan KTP bagi mereka yang belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin karena yang bersangkutan dianggap sebagai individu yang sudah dewasa. Ketentuan ukuran kedewasaan dengan menggunakan frasa “sudah kawin” atau “pernah kawin” terdapat juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang menyatakan, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”. Sementara itu, dengan menggunakan terminologi berbeda, bukan “kawin” melainkan “menikah”, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) menyatakan, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Artinya, kategori anak dalam UU 39/1999 adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Apabila sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah menikah, seseorang tidak termasuk lagi dalam pengertian “anak” melainkan sebagai individu yang dewasa. Dengan kata lain, undang-undang a quo menegaskan bahwa status sudah menikah atau pernah menikah adalah juga merupakan parameter alternatif untuk menentukan kedewasaan seseorang.

Sementara itu, jika merujuk pada batasan kedewasaan secara hukum adat, sekalipun tidak terdapat keseragaman soal batas usia dewasa, secara universal pemahaman dewasa atau belum dewasa secara tegas tidak ditentukan oleh usia, melainkan kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Biasanya orang dianggap dewasa antara lain setelah menikah atau pernah menikah, meninggalkan rumah keluarga atau telah mencari atau mulai hidup mandiri, terutama bagi yang sudah menikah atau pernah menikah. Bahkan, acapkali ukuran dewasa dengan menggunakan ukuran orang telah “ kuat gawe”, yaitu orang yang sudah bekerja, sudah bisa mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluannya secara mandiri. Ukuran yang digunakan dalam hukum adat tersebut lazimnya adalah keadaan yang ada atau yang bersifat faktual. Artinya, sebagaimana yang dikemukakan di atas batasan usia tertentu tidak selalu digunakan untuk menentukan seseorang dewasa atau belum.

Dengan adanya berbagai ketentuan hukum (tertulis atau tidak tertulis) yang menggunakan kriteria “kawin” atau “pernah kawin” sebagai ukuran yang menentukan dewasanya seseorang, keberlakuan UU 8/2015 adalah dalam konteks untuk menyatakan bahwa walaupun seseorang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin maka yang bersangkutan menjadi individu yang dianggap dewasa dan pada hakikatnya orang yang dipandang sudah dewasa tersebut dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, termasuk dalam hal ini, perbuatan hukum untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, ukuran dewasa dalam konteks UU Pemilihan adalah dewasa dalam artian seseorang yang sudah memenuhi syarat administratif untuk memilih, yaitu yang ditandai dengan memiliki KTP dan/atau terdaftar sebagai pemilih. Karena itu, kedewasaan dalam undang-undang perkawinan tidak sertamerta dapat dijadikan rujukan untuk hal yang berbeda tujuan dan penggunaannya. Apalagi, UU Perkawinan masih mempertahankan mekanisme dispensasi untuk dapat memberikan “status dewasa“ bagi seseorang yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan batas usia minimum perkawinan. Dengan dasar pertimbangan tersebut, norma pasal yang dimohonkan pengujiannya tidak berkorelasi dengan ketidakadilan sebagaimana didalilkan Pemohon. Keadilan bukan berarti harus sama secara keseluruhan karena keadilan dalam konteks pemilihan bergantung pada subjeknya yang menurut pembentuk undang-undang seseorang warga negara dapat menggunakan hak untuk memilih ketika telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin.

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang ditindaklanjuti dengan perubahan UU Perkawinan yaitu UU 16/2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batas usia kedewasaan seorang warga negara yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan tetap diberlakukannya Pasal 1 angka 6 UU 8/2015.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, bertanggal 13 Desember 2018, pembentuk undang-undang telah mengubah Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan batas usia minimal kawin antara pria dan wanita, khususnya bagi wanita karena batas minimal usia kawin adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun demikian, sebagaimana telah disinggung pula pada pertimbangan hukum di atas, UU Perkawinan masih mengatur atau menyediakan dispensasi perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai batas minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk “pengecualian” terhadap batas usia minimal perkawinan karena adanya alasan-alasan yang mendesak. Oleh karena itu, bagi mereka yang kawin atau menikah sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun karena mendapatkan dispensasi maka yang bersangkutan harus dianggap sudah dewasa sehingga secara administratif telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Berkenaan dengan dalil Pemohon selanjutnya, apakah pengakuan administratif demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Berkenaan dengan hak memilih, apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam konteks pemilihan, baik pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah, setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Terkait dengan hal ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ditegaskan bahwa segala bentuk pembatasan terhadap hak dipilih dan memilih bukan berarti ditiadakan, pembatasan terhadap hak dipilih dan hak memilih tersebut tetap dapat dilakukan sepanjang ditetapkan secara proporsional dan tidak berlebihan. Dalam hal ini, pembentuk UU 8/2015 memilih memberikan batasan terhadap warga negara Indonesia yang dapat melaksanakan hak untuk memilih, yaitu berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015. Merujuk pada Pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”, pembatasan demikian bukanlah sesuatu yang dilarang. Bahkan, ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pun membenarkan dilakukan pembatasan demikian.

Dengan demikian, pembatasan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 merupakan pembatasan yang dapat dibenarkan karena memberikan ukuran yang jelas mengenai syarat seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu pembatasan tersebut pun memberikan kejelasan bagi penyelenggara pemilihan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia yang dapat melaksanakan hak pilihnya baik karena telah berusia 17 tahun atau karena dianggap sudah dewasa, sehingga tidak terdapat pertentangan antara norma pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945.

[3.11.3] Bahwa lebih lanjut, Pemohon mendalilkan adanya ketidakadilan terhadap frasa “atau sudah/pernah kawin” karena bagi seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah tidak dapat melaksanakan hak memilihnya. Menurut Mahkamah dalil tersebut tidak tepat karena bagi warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah secara administratif mereka belum memiliki kartu identitas diri (vide Pasal 63 UU Adminduk) yang merupakan syarat sah seseorang warga negara untuk dapat menggunakan hak memilihnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009. Usia minimum 17 (tujuh belas) tahun untuk menggunakan hak memilih merupakan pilihan kebijakan sebab di usia 17 (tujuh belas) tahun itulah seseorang warga negara memperoleh identitas resmi yang diberikan oleh negara, kecuali jika yang bersangkutan sudah menikah atau pernah menikah sebelum berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Bahwa di samping secara administratif seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun yang belum pernah menikah dan belum bisa diberikan kartu identitas diri, juga dari sisi kemampuan untuk melakukan perbuatan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dipandang berbeda dengan seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin. Sebab, secara yuridis seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin telah mendapatkan predikat/hak pendewasaan (hanslichting) yang melekat dan tidak dapat dihindari oleh subjek hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya kepada yang bersangkutan dianggap sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan. Sebab, secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya.

[3.11.4] Bahwa terhadap dalil diskriminasi atas frasa a quo yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai perbedaan antara seseorang yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin dengan seseorang yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin dalam kaitannya dengan hak untuk memilih, menurut Mahkamah, bukan merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif karena hal tersebut tidak termasuk kategori diskriminasi karena keduanya tidak bisa dipersamakan terlebih diperlakukan sama.

Bahwa terkait dengan hal di atas, Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 telah memberi batasan diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007 juga sudah diberikan batasan diskriminasi yaitu “…diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna (color), jenis kelamin (sex), bahasa (language), kesatuan politik (politcal opinion) ...”. Sehingga, dengan demikian telah jelas bahwa pembatasan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 tidak dapat dikatakan sebagai diskriminasi terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, frasa yang menyatakan “atau sudah/pernah kawin” telah menimbulkan diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-01-2020

Erko Mojra

Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian KUHAP dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP namun dalam menguraikan alasan permohonannya, Pemohon tidak secara sistematis menjelaskan argumentasinya, khususnya terhadap alasan inkonstitusionalitas norma yang diajukan untuk diuji. Selain itu, dalam alasan permohonannya, Pemohon menguraikan secara panjang lebar mengenai kasus konkrit yang dialami Pemohon namun tidak menguraikan dengan jelas kaitan norma yang diajukan untuk diuji dengan kasus konkrit yang dialami Pemohon. Bahkan, Pemohon sejak awal telah menyatakan dalam permohonannya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalah karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum dalam usaha menjadikan Pemohon sebagai tersangka. Pemohon dalam menguraikan permohonannya mengaitkannya dengan berbagai persoalan konkrit yang dialami Pemohon, di antaranya mengenai delik pidana yang disangkakan terhadap Pemohon dan persoalan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan.

[3.3.2] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP pada pokoknya adalah mengatur mengenai sistematika atau isi dari surat putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 bertanggal 10 Oktober 2017]. Terhadap pokok permohonan Pemohon, dikaitkan dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), yang pada pokoknya menyatakan permohonan harus dengan sistematika sebagai berikut:

“Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Pengujian undang-undang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak/dan atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, dan
c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.

Setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan apabila dikaitkan dengan aturan tersebut, telah ternyata permohonan Pemohon hanya memuat kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum serta petitum tanpa menyertakan alasan permohonan (fundamentum petendi atau posita). Tanpa adanya uraian mengenai alasan permohonan maka sebuah permohonan akan kehilangan landasan atau dasar argumentasi untuk menilai materi apa yang sesungguhnya dipersoalkan Pemohon.

[3.3.3] Bahwa selain itu, Pemohon dalam bagian Petitum memohon adanya penambahan norma pada Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP yang membuat permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas. Selain itu tidak terdapat kesesuaian antara alasan- alasan mengajukan permohonan (fundamentum petendi atau posita) dengan hal- hal yang diminta untuk diputus (petitum).

[3.3.4] Bahwa terkait dengan uraian dan sistematika permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan mempersingkat uraian mengenai kasus konkrit yang dialami Pemohon, agar permohonan Pemohon dapat lebih fokus. Lebih lanjut, Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah atau setidaknya mempelajari format permohonan pengujian undang-undang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019, tanggal 19 November 2019]. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019, permohonan Pemohon tetap tidak jelas karena alasan permohonan bercampur dengan banyaknya uraian kasus konkrit yang dialami oleh Pemohon.
Bahwa apabila dicermati lebih lanjut, Pemohon tetap tidak menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 06/2005 termasuk tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD 1945 yang semestinya termuat dalam alasan permohonan (fundamentum petendi atau posita). Dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.3.5] Bahwa andaikatapun permasalahan konstitusionalitas norma yang dimaksud oleh Pemohon adalah dikaitkan dengan syarat batal demi hukum terhadap putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama, menurut Mahkamah hal tersebut telah jelas dengan prinsip bahwa batal demi hukumnya suatu putusan pengadilan adalah hanya dapat diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga, terpenuhi atau tidaknya syarat Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap suatu putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan dari pengadilan di atasnya untuk menilai dan menyatakan batal demi hukum putusan a quo, atau dengan kata lain, putusan pengadilan tidak dapat dinyatakan “batal demi hukum” kecuali oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya yang menyatakan demikian.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →