Keterangan DPR Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Keterangan DPR Perkara No. 75/PUU-XV/2017 / 25-09-2017

No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum

Bahwa kekhususan/keistimewaan Aceh di dalam UU Pemerintahan Aceh in casu di bidang penyelenggaraan pemilihan telah dikurangi dan direduksi oleh UU Pemilu dengan menghapuskan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Pemerintahan Aceh. Bahwa UU Pemilu membuat pengaturan sendiri terkait penyelenggaraan pemilihan di Aceh, sebagaimana terdapat pada Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu maka UU Pemilu telah mengatur apa yang sudah diatur dalam UU Pemerintahan Aceh. Bahwa partai politik lokal merupakan satu dari banyak wujud dari kekhususan/keistimewaan Aceh yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh. Sementara "Penyelenggara Pemilihan" menurut Para Pemohon, juga sejatinya bagian dari yang bersifat khusus di dalam UU Pemerintahan Aceh, sehingga sepatutnya tidak perlu lagi UU Pemilu mengatur apa yang saih diatur dalam UU Pemerintahan Aceh. Oleh karenanya, menurut Para Pemohon dengan berlakunya Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (1).

Rr. Lucia Priharti Dewi Damayanti

75/PUU-XV/2017

Pasal 9, Pasal 83 ayat (1), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945

Keterangan DPR Perkara No. 1/PUU-XV/2017 / 06-01-2017

No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) menurut Pemohon telah nyata-nyata membawa kerugian hak Konstitusional PEMOHON dengan adanya bukti P- 2, dimana bukti P-2 tersebut bersifat final dan terhadap putusan tersebut in casu putusan PK No. 5501PdV2009 tanggal 7 Juni 2010 tidak dapat diajukan Peninjauan kembali berdasarkan pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga pasal a quo bertentangan dengan ketentuan pasal 28H UUD 1945 sebagai hak konstitusi Pemohon. membatasi hak konstitusional Warga Negara Indonesia daiam meIakukan upaya hukum Peninjauan Kembali apabila Putusan peninjauan kembali yang telah dilakukan tersebut putusannya melanggar Hak Konstitusional

Trisuharto Clinton

1/PUU-XV/2017

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

Keterangan DPR Perkara No. 2/PUU-XV/2017 / 06-01-2017

No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf "i"menurut Pemohon pasal tersebut bertentangan dengan pinsip keadilan karena masih dibolehkannya kepersertaan para calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepoiisian daiam proses Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada 15 Pebruari 2001. Menurut Pemohon tindakan tercela yang dilakukan oleh salah seorang colon Gubernur DKI Jakarta seharusnya menggugurkan kepesertaannya. sepatutnya menggugurkan kepersertaan yang bersangkutan

Oryza Trivia Astarina,sh

2/PUU-XV/2017

Pasal 7 ayat (2) huruf "i" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang

Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

Keterangan DPR Perkara No. 3/PUU-XV/2017 / 06-01-2017

No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan Lampiran Angka I Huruf DD Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang disebutkan pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, menurut Para Permohon pengambilalihan kewenangan penganggaran pelaksanaan tugas BPSK Pemerintah Daerah Provinsi.

Pinanti Mega Dewanti

3/PUU-XV/2017

Lampiran I, Huruf DD, Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Keterangan DPR Perkara No. 4/PUU-XV/2017 / 06-01-2017

No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas telah mendapatkan jaminan apabila terdapat kepastian hukum dan tafsir terhadap masa jabatan yang "bersifat tetap", terhadap pejabat pimpinan DPR RI yaitu seiama I (satu) periode dan tidak berganti-ganti tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Rr. Lucia Priharti Dewi Damayanti

4/PUU-XV/2017

Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya →