Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional / 01-04-2017

Pelaksanaan dan pembangunan pendidikan di Indonesia berusaha
melibatkan seluruh komponen dan aspek yang ada untuk meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Permasalahan kompleks yang mempengaruhi kualitas
pendidikan antara lain meliputi permasalahan kurikulum, kompetensi dan
kualifikasi guru, anggaran, sarana prsarana, dan pemanfaatan teknologi.
Beberapa tahun terakhir hasil survey pendidikan di Indonesia
menunjukkan ketertinggalan Indonesia pada urutan bawah dari negara
lain. World Education Forum dibawah naungan PBB memposisikan
Indonesia di urutan 69 dari 76 negara dan World Literacy
meranking Indonesia di posisi 60 dari 61 negara. Di sisi lain
pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan pengembangan
pendidikan dan perbaikan mutu pendidikan dikarenakan sumber daya
manusia merupakan aspek utama dalam pembangunan nasional.

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Jambi

1. Sistem pendidikan nasional yang diatur melalui UU Sisdiknas terdapat
banyak permasalahan terkait dengan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi dan perubahan-perubahan pada undang-undang sektoral
seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinatahan Daerah dan
undang-undang terkait lainnya.
2. Struktur hukum dalam UU Sisdiknas masih terdapat
banyak permasalahan yang perlu dibenahi agar penyelenggaraan
pendidikan nasional dapat berjalan secara efektif.
3. Anggaran pendidikan nasional dirasa belum mampu
memenuhi kebutuhan pendanaan pendidikan nasional. Pemerintah
daerah belum melaksanakan ketentuan alokasi APBD sebagai
anggaran pendidikan yang telah diatur dalam UU Sisdiknas.
4. Kondisi geologis Indonesia yang berbeda satu sama lain perlu diadopsi
dalam pengaturan aspek sarana dan prasarana pendidikan di setiap
satuan pendidikan.
5. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
perlu diatur dengan jelas. Meskipun pengaturan dalam UU Sisdiknas
menyatakan masyarakat sebagai sumber, pelaksana,
pengawas dan pengguna hasil pendidikan.

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana / 30-06-2017

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari
pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi upaya
sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat (pada saat terjadi
bencana), dan setelah terjadi bencana.
Bencana yang terjadi di Indonesia berpengaruh pada kondisi
perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik negara sehingga
timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong Pemerintah
memperhatikan aspek penanggulangan bencana melalui suatu instrumen
hukum. Beberapa permasalahan pelaksanaan penanggulangan bencana
diantaranya
1. pendefinisan bencana, bencana alam, bencana nonalam menimbulkan
multitafsir.
2. perubahan iklim sebagai penyebab bencana yang harus diwaspadai.
3. kedudukan BNPB sebagai lembaga nonkementerian teknis dalam
melakukan fungsi koordinasi kementerian terkait dalam upaya
penanggulangan bencana.
4. kewenangan BPBD untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana
di daerah berpotensi beririsan dengan OPD.
5. regulasi terkait penetapan status dan tingkat bencana.
6. tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait
penanggulangan bencana.
7. pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.
8. sarana prasarana penanggulangan bencana.
9. peran serta masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana.
Perkembangan penanggulangan bencana mengubah paradigma
penanggulangan bencana dari penekanan aspek tanggap darurat menjadi
penekanan pada keseluruhan aspek penanggulangan bencana yang
meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi
Maluku, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Barat.

A. Aspek substansi UU Penanggulangan Bencana antara
lain:
1. Adanya ketentuan yang harus menyesuaikan dengan dinamika
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat diantaranya ketentuan
Pasal 1 angka 2 mengenai definisi bencana alam, dalam hal ini belum
memuat perkembangan faktor perubahan iklim sebagai salah satu sebab
bencana alam; Pasal 4 mengenai tujuan penanggulangan bencana, belum
mengatur mengenai penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat
dalam menghadapi bencana; Pasal 5 mengenai kewenangan, perlu
memasukkan pemerintahan desa turut bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Adanya multitafsir ketentuan misalnya terkait dengan kewenangan
Pemerintah dan pemerintah daerah, alokasi anggaran penanggulangan
bencana, penetapan status dan tingkatan bencana.

B. Aspek kelembagaan antara lain :
1. Ada beberapa usulan narasumber baik dari pusat maupun daerah yang
mengharapkan BNPB setingkat Kementerian Koordinator yang
bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden dan BNPB
menjadi Kementerian Teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana. Perubahan BNPB sebagai Kementerian Teknis diperlukan dalam
rangka penegasan hubungan langsung antara BNPB dengan BPBD Provinsi
dan BPBD Kabupaten/Kota serta kemudahan dalam pengalokasian
anggaran dan cepat dalam pengambilan keputusan. Kementerian Negara
Penanggulangan Bencana diharapkan memiliki kewenangan yang lebih
besar serta memiliki anggaran sendiri, sehingga bisa bertindak
cepat pada setiap terjadi bencana alam serta dapat menangani semua
aspek yang terkait dengan bencana alam terkoordinasi dalam satu
kementerian maka penanggulangan bencana bisa lebih cepat dan
komprehensif.

2. Permasalahan koordinasi dan ketidakjelasan pengaturan tugas BNPB
dan BPBD.

C. Aspek Sarana Dan Prasarana antara lain dalam penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana terdapat kendala dalam keterbatasan alat dan
daya jangkau, pengadaan alat pendeteksi dini tsunami, ketersediaan lahan
relokasi.

D. Aspek anggaran antara lain :
1. Dana penanggulangan bencana bergantung pada kebijakan pemerintah
daerah.
2. Kendala pencairan dana siap pakai di daerah.

E. Aspek Budaya, perlunya sosialisasi materi muatan UU Penanggulangan
Bencana.

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal / 30-09-2016

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian
nasional dan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional. Pada bidang investasi, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UU PM) menerapkan prinsip- prinsip dan komitmen
internasional di bidang investasi yang menyangkut kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi penanam modal seperti perlakuan non
diskriminasi antara penanam modal dalam negeri dan asing dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional. Permasalahan pokok yang menjadi
kendala dalam penananam modal adalah pelayanan terpadu satu
pintu.
Dengan berlakunya UU PM menjadi payung hukum kegiatan penanaman
modal yang mengatur lingkup sektor yang luas dan mengatur hal-hal
pokok terkait ketenagakerjaan, bidang usaha, pengembangan penanaman
modal bagi UMKM dan koperasi, fasilitas, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, dan penyelenggaraan urusan penanaman modal.

Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Perkembangan investasi di Indonesia cukup membanggakan, namun
masih terdapat kendala diantaranya permasalahan :
a. perizinan investasi;
b. infrastruktur;
c. kepastian hukum;
d. pertanahan;
e. tenaga kerja.

2. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pemerintah daerah belum mengacu pada Perpres Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. PTSP belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah
daerah. Dalam bidang ketenagakerjaan implementasinya masih
terdapat disharmoni antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan UU Penanaman Modal.

4. Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup tidak mencakup
investasi tidak langsung/portofolio sehingga berpeluang terciptanya
kepemilikan saham 100 persen milik investor asing melalui transaksi
pasar modal. Hal ini dapat mengarah pada kemungkinan bidang
usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
modal asing.

5. Pencadangan usaha untuk UMKM dan koperasi belum dilaksanakan.

6. Pemberian dan perpajangan hak atas tanah bagi keperluan penanaman
modal yang baru sudah mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

7. Penyelesaian sengketa dalam penanaman modal lebih banyak
diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / 10-05-2016

Ketenagakerjaan menjadi permasalahan sekaligus potensi SDM yang
sangat besar di Indonesia. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa.
Jumlah penduduk Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di
dunia yang mana hal tersebut berkorelasi dengan jumlah angkatan kerja
yang terus berkembang dan berlimpah.
Angkatan kerja ini termasuk usia produktif, yang apabila tidak terserap
dalam lapangan kerja akan menjadi pengangguran tenaga kerja.
UU Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, saat
ini telah berusia 13 tahun dan terdapat 10 perkara pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi terkait UU ini. Maka itu, kiranya sangat
perlu dilakukan pemantauan untuk memperoleh berbagai fakta dan
evaluasi terhadap UU Ketenagakerjaan

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sumatera
Utara

1. Pengawasan dan penegakan hukum terkait Tenaga Kerja Asing masih
lemah;

2. Pelaksanaan ketentuan PKWT berbeda antara pekerja/buruh yang
direkrut langsung oleh pengusaha dengan pekerja/buruh yang direkrut
dalam rangka perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai akibat
adanya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011;

3. Pelaksanaan pekerjaan outsourcing yang seharusnya hanya
diperbolehkan untuk lima jenis pekerjaan, dalam kenyataannya juga
diterapkan untuk jenis pekerjaan lainnya;

4. Pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Anak perlu disinkronkan
dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014;

5. Penerapan pengupahan yang mengacu pada KHL sebagai dasar
penetapan upah minimum tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan
masyarakat saat ini. Penerapan penetapan upah minimum yang
melampaui nilai KHL mengakibatkan upah minimum tidak lagi sebagai
jaring pengaman, tetapi menjadi upah maksimum;

6. Kebebasan berserikat di suatu perusahaan masih menemui kendala
yang membuktikan bahwa hubungan antara perusahaan dengan serikat
pekerja belum harmonis;

7. Mogok kerja masih terjadi yang diakibatkan karena tidak adanya
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam hal tertentu khususnya
dalam bidang industrial, antara lain tidak tepenuhinya hak-hak normatif
pekerja. Sedangkan penutupan perusahaan terindikasi sebagai tindakan
balasan perusahaan terhadap mogok kerja dan untuk menakut-nakuti
pekerja agar tidak melakukan mogok kerja lagi;

8.Pengaturan tentang PHK cukup memadai untuk melindungi
pekerja/buruh, namun masih terjadi pelanggaran yang mengarah pada
PHK;

9. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas PPNS pengawas
ketenagakerjaan;

10. Mekanisme hukum acara Perselisihan Hubungan Industrial memakan
waktu yang lama dan seringkali keputusan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap tidak dapat dieksekusi dalam faktanya.

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan / 11-05-2016

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, masih banyak terjadi permasalahan, antara lain: berkurangnya
luas kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, kasus kebakaran hutan,
perambahan hutan, perusakan hutan, dan konflik dengan masyarakat
hukum adat. Selain itu UU Kehutanan ini juga memiliki keterkaitan dengan
beberapa undang-undang dan sudah ada 4 Putusan MK terkait pengujian
pasal-pasal UU Kehutanan, sehingga dianggap perlu untuk disesuaikan.

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimatan Tengah, dan Provinsi
Jambi

1. Pelaksanan UU Kehutanan kurang koordinasi antar instansi,
stakeholder, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan;

2. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan
belum dilaksanakan secara maksimal, begitupula dengan pembinaan dan
pengawasan kehutanan.

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →