Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian, analisis, dan evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional / 01-04-2017

Pelaksanaan dan pembangunan pendidikan di Indonesia berusaha melibatkan seluruh komponen dan aspek yang ada untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Permasalahan kompleks yang mempengaruhi kualitas pendidikan antara lain meliputi permasalahan kurikulum, kompetensi dan kualifikasi guru, anggaran, sarana prsarana, dan pemanfaatan teknologi. Beberapa tahun terakhir hasil survey pendidikan di Indonesia menunjukkan ketertinggalan Indonesia pada urutan bawah dari negara lain. World Education Forum dibawah naungan PBB memposisikan Indonesia di urutan 69 dari 76 negara dan World Literacy meranking Indonesia di posisi 60 dari 61 negara. Di sisi lain pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan pengembangan pendidikan dan perbaikan mutu pendidikan dikarenakan sumber daya manusia merupakan aspek utama dalam pembangunan nasional.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Jawa Timur 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. Provinsi Jambi

1. Sistem pendidikan nasional yang diatur melalui UU Sisdiknas terdapat banyak permasalahan terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan perubahan-perubahan pada undang-undang sektoral seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinatahan Daerah dan undang-undang lainnya terkait. 2. Struktur hukum dalam UU Sisdiknas masih terdapat banyak permasalahan yang perlu dibenahi agar penyelenggaraan pendidikan nasional dapat berjalan secara efektif. 3. Anggaran pendidikan nasional dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan pendanaan pendidikan nasional. Pemerintah daerah belum melaksanakan ketentuan alokasi APBD sebagai anggaran pendidikan yang telah diatur dalam UU Sisdiknas. 4. Kondisi geologis Indonesia yang berbeda satu sama lain perlu diadobsi dalam pengaturan aspek sarana dan prasarana pendidikan di setiap satuan pendidikan. 5. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu diatur dengan jelas. Meskipun pengaturan dalam UU Sisdiknas menyatakan masyarakat sebagai sumber, pelaksana, pengawas dan pengguna hasil pendidikan.

Dahlia Andriani
Annisha Putri Andini

Kajian, analisis, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana. / 30-06-2017

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi upaya sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat (pada saat terjadi bencana), dan setelah terjadi bencana. Bencana yang terjadi di Indonesia berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik negara sehingga timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong Pemerintah memperhatikan aspek penanggulangan bencana melalui suatu instrumen hukum. Beberapa permasalahan pelaksanaan penanggulangan bencana diantaranya 1. pendefinisan bencana, bencana alam, bencana nonalam menimbulkan multitafsir. 2. perubahan iklim sebagai penyebab bencana yang harus diwaspadai. 3. kedudukan BNPB sebagai lembaga nonkementerian teknis dalam melakukan fungsi koordinasi kementerian terkait dalam upaya penanggulangan bencana. 4. kewenangan BPBD untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah berpotensi beririsan dengan OPD. 5. regulasi terkait penetapan status dan tingkat bencana. 6. tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana. 7. pengelolaan anggaran penanggulangan bencana. 8. sarana prasarana penanggulangan bencana. 9. peran serta masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana. Perkembangan penanggulangan bencana mengubah paradigma penanggulangan bencana dari penekanan aspek tanggap darurat menjadi penekanan pada keseluruhan aspek penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana)

Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Barat.

A. Aspek substansi UU Penanggulangan Bencana antara lain: 1. Adanya ketentuan yang harus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat diantaranya ketentuan Pasal 1 angka 2 mengenai definisi bencana alam, dalam hal ini belum memuat perkembangan faktor perubahan iklim sebagai salah satu sebab bencana alam; Pasal 4 mengenai tujuan penanggulangan bencana, belum mengatur mengenai penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana; Pasal 5 mengenai kewenangan, perlu memasukkan pemerintahan desa turut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 2. Adanya multitafsir ketentuan misalnya terkait dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah, alokasi anggaran penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan bencana. B. Aspek kelembagaan antara lain : 1. Ada beberapa usulan narasumber baik dari pusat maupun daerah yang mengharapkan BNPB setingkat Kementerian Koordinator yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden dan BNPB menjadi Kementerian Teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Perubahan BNPB sebagai Kementerian Teknis diperlukan dalam rangka penegasan hubungan langsung antara BNPB dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota serta kemudahan dalam pengalokasian anggaran dan cepat dalam pengambilan keputusan. Kementerian Negara Penanggulangan Bencana diharapkan memiliki kewenangan yang lebih besar serta memiliki anggaran sendiri, sehingga bisa bertindak cepat pada setiap terjadi bencana alam serta dapat menangani semua aspek yang terkait dengan bencana alam terkoordinasi dalam satu kementerian maka penanggulangan bencana bisa lebih cepat dan komprehensif. 2. permasalahan koordinasi dan ketidakjelasan pengaturan tugas BNPB dan BPBD. C. Aspek Sarana Dan Prasarana antara lain dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdapat kendala dalam keterbatasan alat dan daya jangkau, pengadaan alat pendeteksi dini tsunami, ketersediaan lahan relokasi. D. Aspek anggaran antara lain : 1. dana penanggulangan bencana bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. 2. kendala pencairan dana siap pakai di daerah. E. Aspek Budaya, perlunya sosialisasi materi muatan UU Penanggulangan Bencana.

Kajian, analisis, dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal. / 30-09-2016

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada bidang investasi, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) menerapkan prinsip- prinsip dan komitmen internasional di bidang investasi yang menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penanam modal seperti perlakuan non diskriminasi antara penanam modal dalam negeri dan asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Permasalahan pokok yang menjadi kendala dalam penananam modal adalah pelayanan terpadu satu pintu. Dengan berlakunya UU PM menjadi payung hukum kegiatan penanaman modal yang mengatur lingkup sektor yang luas dan mengatur hal-hal pokok terkait ketenagakerjaan, bidang usaha, pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan koperasi, fasilitas, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan penyelenggaraan urusan penanaman modal.

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Perkembangan investasi di Indonesia cukup membanggakan, namun masih terdapat kendala diantaranya permasalahan : a. perizinan investasi; b. infrastruktur; c. kepastian hukum; d. pertanahan; e. tenaga kerja. 2. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pemerintah daerah belum mengacu pada Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. PTSP belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Dalam bidang ketenagakerjaan implementasinya masih terdapat disharmoni antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Penanaman Modal. 4. Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup tidak mencakup investasi tidak langsung/portofolio sehingga berpeluang terciptanya kepemilikan saham 100 persen milik investor asing melalui transaksi pasar modal. Hal ini dapat mengarah pada kemungkinan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh modal asing. 5. Pencadangan usaha untuk UMKM dan koperasi belum dilaksanakan. 6. Pemberian dan perpajangan hak atas tanah bagi keperluan penanaman modal yang baru sudah mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 7. Penyelesaian sengketa dalam penanaman modal lebih banyak diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / 10-05-2016

Ketenagakerjaan menjadi permasalahan sekaligus potensi SDM yang sangat besar di Indonesia. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di dunia yang mana hal tersebut berkorelasi dengan jumlah angkatan kerja yang terus berkembang dan berlimpah. Angkatan kerja ini termasuk usia produktif, yang apabila tidak terserap dalam lapangan kerja akan menjadi pengangguran tenaga kerja. UU Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, saat ini telah berusia 13 tahun dan terdapat 10 perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait UU ini. Maka itu, kiranya sangat perlu dilakukan pemantauan untuk memperoleh berbagai fakta dan evaluasi terhadap UU Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara

1. Pengawasan dan penegakan hukum terkait Tenaga Kerja Asing masih lemah; 2. Pelaksanaan ketentuan PKWT berbeda antara pekerja/buruh yang direkrut langsung oleh pengusaha dengan pekerja/buruh yang direkrut dalam rangka perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai akibat adanya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011; 3. Pelaksanaan pekerjaan outsourcing yang seharusnya hanya diperbolehkan untuk lima jenis pekerjaan, dalam kenyataannya juga diterapkan untuk jenis pekerjaan lainnya; 4. Pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Anak perlu disinkronkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; 5. Penerapan pengupahan yang mengacu pada KHL sebagai dasar penetapan upah minimum tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. Penerapan penetapan upah minimum yang melampaui nilai KHL mengakibatkan upah minimum tidak lagi sebagai jaring pengaman, tetapi menjadi upah maksimum; 6. Kebebasan berserikat di suatu perusahaan masih menemui kendala yang membuktikan bahwa hubungan antara perusahaan dengan serikat pekerja belum harmonis; 7. Mogok kerja masih terjadi yang diakibatkan karena tidak adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam hal tertentu khususnya dalam bidang industrial, antara lain tidak tepenuhinya hak- hak normatif pekerja. Sedangkan penutupan perusahaan terindikasi sebagai tindakan balasan perusahaan terhadap mogok kerja dan untuk menakut-nakuti pekerja agar tidak melakukan mogok kerja lagi; 8.Pengaturan tentang PHK cukup memadai untuk melindungi pekerja/buruh, namun masih terjadi pelanggaran yang mengarah pada PHK; 9. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas PPNS pengawas ketenagakerjaan; 10. Mekanisme hukum acara Perselisihan Hubungan Industrial memakan waktu yang lama dan seringkali keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi dalam faktanya.

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan / 11-05-2016

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masih banyak terjadi permasalahan, antara lain: berkurangnya luas kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, kasus kebakaran hutan, perambahan hutan, perusakan hutan, dan konflik dengan masyarakat hukum adat. Selain itu UU Kehutanan ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa undang-undang dan sudah ada 4 Putusan MK terkait pengujian pasal-pasal UU Kehutanan, sehingga dianggap perlu untuk disesuaikan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimatan Tengah, Provinsi Jambi

1. Pelaksanan UU Kehutanan kurang koordinasi antar instansi, stakeholder, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan; 2. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan belum dilaksanakan secara maksimal, begitupula dengan pembinaan dan pengawasan kehutanan.

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →