Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK

No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Pemilu yang
dinyatakan
bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan
inkonstitusional
maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan
bersama
dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari
pembukaan
undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi
undang-undang
yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan
disertai
lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi
atas
pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 10 ayat (3) melalui Putusan MK No. 38/PUU-XVI/2018
2. Pasal 173 ayat (1) melalui Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017
3. Pasal 173 ayat (3) melalui Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017
4. Pasal 557 ayat (2) melalui Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017
5. Pasal 571 huruf d melalui Putusan MK No. 66/PUU-XV/2017


Update Terakhir: 06-11-2018 09:14

No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran yang
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan
inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian
ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri
dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang,
informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum
Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 14 ayat (1) huruf a melalui Putusan MK No. 10/PUU-XV/2017
2. Pasal 73 ayat (2) melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012
3. Pasal 75 ayat (1) melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
4. Pasal 76 melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
5. Pasal 78 melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012
6. Pasal 79 melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
7. Pasal 79 huruf c melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007

Update Terakhir: 06-11-2018 09:14

No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU SPPA yang dinyatakan
bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional
maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama
dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan
undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang
yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai
lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas
pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah:
1. Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 melalui Putusan MK No. 110/PUU-
X/2012.
2. Pasal 99 melalui Putusan MK No. 68/PUU-XV/2017.

Update Terakhir: 06-11-2018 14:47

No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perpajakan Perubahan
Ketiga yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik
dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang
kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen
ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang,
informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum
Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah:
1. Pasal 32 ayat (3a) melalui Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017

Update Terakhir: 06-11-2018 09:15

No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Mahkamah Konstitusi yang
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan
inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian
ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri
dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang,
informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum
Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK:
1. Pasal 55 melalui Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017

Update Terakhir: 06-11-2018 09:16

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →