Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-09-2020

Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora, Sujad, Dr. Umar Ma’ruf, S.H., CN., M.Hum, Jalal Umaruddin, H. Susanto Rahardjo, Febrian Candra Widya Atmaja dan Exi Agus Wijaya yang memberikan kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H. dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Kartika Law Firm”, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 33/2004

Pembukaan UUD NRI Alinea ke-4 dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Kabupaten/Kota adalah termasuk dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil yang mempunyai cadangan sumber daya alam tersebut” karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 33/2004, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, sebagai berikut:

[3.3.1] Menimbang bahwa Pemohon I dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan yang menjadi pengurus badan hukum berupa lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang memprakarsai, memfasilitasi, dan mengembangkan terwujudnya pembagian dana bagi hasil migas Blok Cepu bagi daerah Kabupaten Blora dan mendorong tumbuhnya perhatian, partisipasi, dan komitmen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di perkumpulan guna meningkatkan martabat bangsa dan negara melalui pembagian dana bagi hasil migas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Akta Notaris Nomor 48, Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang telah terdaftar di kantor Notaris Elizabeth Estiningsih, S.H., bertanggal 08 Agustus 2019 [vide Lampiran 1 permohonan para Pemohon];

[3.3.2] Menimbang bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII, dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia, beranggapan hak konstitusional para Pemohon dengan tidak didapatkannya Dana Bagi Hasil dari Blok Cepu untuk Kabupaten Blora yang masuk dalam Wilayah Kerja, sedangkan Kabupaten Banyuwangi [Sic!] yang bukan masuk dalam Wilayah Kerja justru mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil Blok Cepu dengan perbandingan antara Blora dengan Bojonegoro sangat berbeda jauh, karena Dana Bagi Hasil yang diperoleh Bojonegoro dari Blok Cepu sangat besar dari tahun 2016 serta selalu mengalami peningkatan hingga di tahun 2019, Dana Bagi Hasil yang diperoleh Bojonegoro sebesar 2,7 Triliun yang berkontribusi sangat besar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Dana Bagi Hasil khusus dari Blok Cepu yang diperoleh Kabupaten Blora adalah 0 (nol) rupiah, oleh karenanya secara potensial dirugikan dengan berlakunya norma pasal-pasal yang diajukan pengujian [vide permohonan para Pemohon halaman 10];

[3.3.3] Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 11 Agustus 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim karena kewajibannya telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan para Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/PMK/2005);

[3.3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Agustus 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 3 September 2020. Dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon telah menguraikan sistematika: Judul, Identitas Para Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Para Pemohon, Norma-norma yang Diajukan Untuk Diuji, Alasan Permohonan, dan Petitum;


[3.3.5] Menimbang bahwa para Pemohon prinsipal dalam Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H., Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Mohammad Arnaz, S.H., Utomo Kurniawan, S.H., dan Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., akan tetapi atas nama kuasa Mohammad Arnaz, S.H. dalam permohonan awal maupun pemohonan perbaikan tidak pernah turut menandatangani permohonan dimaksud, sehingga Mahkamah mengesampingkan kuasa hukum atas nama Mohammad Arnaz, S.H. dalam permohonan a quo;

Bahwa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 3 September 2020, berkaitan dengan kedudukan hukum, para Pemohon menyatakan bahwa atas nama Georgius Limart Siahaan, S.H. dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dianggap tidak sebagai kuasa lagi karena tidak menandatangani surat perbaikan permohonan dan untuk Pemohon VIII dan Pemohon IX dianggap tidak sebagai Pemohon lagi karena menarik diri sebagai Pemohon [vide Risalah Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 63/PUU-XVIII/2020, bertanggal 3 September 2020];

[3.3.6] Menimbang bahwa sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 3 September 2020, para Pemohon juga meminta kepada Panel Hakim untuk melaksanakan sidang perbaikan permohonan kedua dengan alasan sebagian Pemohon belum menjelaskan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan. Namun, Panel Hakim menyatakan bahwa dalam hukum acara Mahkamah tidak dikenal sidang perbaikan kedua kecuali Mahkamah memandang perlu untuk melaksanakan sidang pemeriksaan perbaikan tambahan untuk meminta klarifikasi terhadap hal-hal tertentu yang bersifat khusus dan dianggap perlu [vide Risalah Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 63/PUU-XVIII/2020, bertanggal 3 September 2020];

[3.3.7] Menimbang bahwa meskipun format perbaikan permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.4], Paragraf [3.3.5], dan Paragraf [3.3.6] pada dasarnya telah memuat format suatu permohonan pengujian undangundang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan para Pemohon setelah dilakukan perbaikan dalam permohonannya, bahwa pokok permohonan a quo adalah mengenai norma dalam UU 33/2004 yang mengatur persentase pembagian Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi kepada kabupaten/kota penghasil. Menurut para Pemohon, aturan ini menyebabkan kerugian hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora yang tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil secara maksimal dari Blok Cepu, yang berpengaruh terhadap anggaran pendidikan, kebutuhan akan listrik, dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang lambat dan terbatas bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora.

Terhadap uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, norma Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 33/2004 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma yang mengatur mengenai hak daerah, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan norma a quo bahwa “Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dibagi dengan rincian: a… b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil…” dan Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 dibagi dengan rincian: a… b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil…”. Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berarti daerah kabupaten/kota. Oleh karena hal ini merupakan hak daerah, lebih khusus lagi adalah hak pemerintah kabupaten/kota, maka yang seharusnya dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma a quo adalah pemerintah kabupaten/kota, bukan perorangan warga negara (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama).

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena substansi permohonan a quo adalah berkenaan dengan hak daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, apabila berkenaan dengan hak tersebut terdapat norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terhadap persoalan konstitusionalitas yang terkait dengan hak pemerintah daerah telah diputuskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 Januari 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUUXVI/2018, bertanggal 24 Januari 2019. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:
Apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUUXIII/2015, hlm. 59].

Sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUUXVI/2018, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:
Walaupun permohonan pengujian dalam putusan-putusan Mahkamah di atas bukan terkait dengan norma dalam UU 33/2004 tetapi terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (in casu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 23/2014) namun secara substansi adalah menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga terlepas dari soal apakah yang dipersoalkan itu adalah UU 23/2014 ataupun UU 33/2004 sepanjang menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah maka yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian adalah pemerintahan daerah. Urusan-urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada daerah baik berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan tidak akan dpat dilaksanakan tanpa diikuti dengan pembagian keuangan pusat dan daerah. Hal ini pun dapat dipahami dari Konsiderans “Menimbang” huruf c UU 33/2004 yang menyatakan “untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Perbantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XVI/2018, hlm. 46-47].
Dengan demikian, oleh karena substansi permohonan a quo adalah berkenaan dengan pembagian dana bagi hasil di mana persoalan dana bagi hasil tersebut merupakan hak daerah sehingga merupakan bagian dari persoalan hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pemerintah Daerah, bukan orang perorangan, kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat [vide Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya]. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.4] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-09-2020

Drs. Channy Oberlin Aritonang, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 1 angka 14, Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

UUD NRI Tahun 1945 tanpa menyebutkan yang dijadikan batu uji.

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian KUHAP dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon antara lain permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Juli 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/PMK/2005). Dalam sidang tersebut, Panel Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan ke Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 4 Agustus 2020, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 24 Agustus 2020. Perbaikan permohonan Pemohon tersebut memuat sistematika: Identitas Pemohon, Pokok Perkara, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum.
3. Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya telah memenuhi format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama telah ternyata uraian masing-masing bagian sistematika tersebut tidak memenuhi syarat formal permohonan, sebagai berikut:
a. pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dianggap merugikan Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah melaporkan penipuan makelar/calo penerimaan pegawai namun dihentikan penyidikannya. Pemohon hanya menguraikan kasus konkret yang tidak ada relevansinya dengan norma yang diajukan, yakni keterangan saksi-saksi Pemohon terkait dengan penipuan yang diduga dialami Pemohon;
b. pada bagian alasan permohonan, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Bahkan dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan dasar pengujian yang digunakan. Permohonan Pemohon hanya menguraikan kasus konkret yang dialami Pemohon tanpa adanya argumentasi konstitusional mengenai pertentangan norma yang diajukan dengan norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian;
c. pada bagian petitum permohonan, Pemohon hanya meminta agar permohonan Pemohon uji materi diterima tanpa menyebutkan agar pasal atau norma yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam petitum lainnya Pemohon justru meminta agar mencabut penghentian penyidikan dan mengabulkan praperadilan yang jelas-jelas tidak berhubungan dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan petitum a quo.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK.

[3.4] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-09-2020

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. yang diwakili oleh kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk., Advokat yang tergabung pada Y&V LAW OFFICE, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan perihal kedudukan hukum Pemohon. Namun, sebelumnya Mahkamah akan menguraikan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, sebagai berikut:

1. …
6. ….
Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, Mahkamah mempertimbangkan perihal kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang bertugas di Kamar Tata Usaha Negara sebagai Hakim Yustisial sekaligus sebagai Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (Bukti P.9), yang memiliki tugas dan fungsi membantu Majelis Hakim Agung dalam pencatatan jalannya persidangan, melakukan pencatatan berkas perkara yang diterima dari Panitera Muda Tim, mengetik konsep putusan hasil musyawarah Majelis yang akan diucapkan, menyampaikan putusan yang telah selesai diketik untuk diteliti dan diperiksa atau dikoreksi oleh Hakim Agung pembaca pertama, dan melaksanakan minutasi atau penyelesaian perkara yang telah diputus Majelis Hakim Agung pada Tim. Lebih lanjut, menurut Pemohon, dengan diberikannya sebagian besar urusan pembinaan Pengadilan Pajak, yakni pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan kepada Kementerian Keuangan, hal ini mengakibatkan tidak terbangunnya sistem pembinaan dan koordinasi yang selaras dalam penanganan penyelesaian sengketa pajak. Selain itu, menurut Pemohon, hal tersebut menyebabkan menumpuknya beban penyelesaian perkara pajak di Mahkamah Agung dan tentunya kondisi tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara yang mengerjakan konsep putusan hasil musyawarah Majelis yang akan diucapkan serta melaksanakan minutasi atau penyelesaian perkara yang telah diputus Majelis Hakim Agung pada Tim;

b. Bahwa terhadap penjelasan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada huruf a di atas, penting bagi Mahkamah untuk menilai apakah Pemohon memenuhi unsur/syarat sebagai subjek hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon yang dirugikan hak konstitusionalnya;

c. Bahwa penegasan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diperlukan, oleh karena sebagai Pemohon di samping memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, juga harus memenuhi syarat-syarat adanya anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007. Oleh karena itu dalam Perkara a quo Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut perihal kualifikasi subjek hukum Pemohon dan anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan Pemohon;

d. Bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Hakim Yustisial sekaligus sebagai Panitera Pengganti pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan fungsi membantu Majelis Hakim Agung sebagaimana dijelaskan pada huruf a di atas, menurut Mahkamah status Pemohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemohon sebagai Hakim Yustisial maupun Panitera Pengganti di Mahkamah Agung. Sebab Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, baik yang bersifat aktual maupun potensial yang dialami oleh Pemohon. Terlebih apabila anggapan kerugian konstitusional tersebut dikaitkan dengan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian.

e. Bahwa benar Pemohon adalah Hakim yustisial dan Panitera Pengganti pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, namun saat ini Pemohon bukanlah subjek hukum yang secara langsung terhambat dalam melaksanakan fungsinya yang membutuhkan kemandirian hakim, khususnya mengaktualisasikan independensinya dalam mengambil putusan terhadap perkara-perkara perpajakan, sehingga memengaruhi dan bahkan dapat menciderai rasa keadilan yang diakibatkan belum adanya sistem satu atap terhadap Pengadilan Pajak (one roof system). Di samping itu Pemohon adalah juga bukan subjek hukum yang secara langsung terkena dampak adanya sistem pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan yang dapat berpengaruh terhadap independensi pengadilan pajak di dalam melaksanakan fungsi yudisialnya. Oleh karena itu dengan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah tetap tidak mendapatkan keyakinan adanya anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut yang bersifat spesifik, baik aktual maupun potensial yang dapat terjadi pada diri Pemohon dan hal tersebut berkorelasi dengan berlakunya norma dari pasalpasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.

f. Bahwa terhadap penjelasan Pemohon pernah memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 28/PUU-IX/2011 perihal pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 37/PUU-X/2012 perihal Pengujian Pasal 25 ayat (6) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah berpendapat, bahwa terhadap pemohon yang pernah memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan pengujian undangundang di Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian dalam perkara lain. Sebab, kedudukan hukum yang dimiliki pemohon tergantung terpenuhi atau tidaknya kualifikasi subjek hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan juga harus terpenuhinya syarat-syarat adanya anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, di mana kedua syarat tersebut harus dipenuhi karena bersifat kumulatif.

g. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maka terhadap anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Sebab, antara subjek hukum dan syarat-syarat kerugian konstitusional merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-09-2020

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA) yang diwakili oleh Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dkk, para advokat/konsultan hukum Boyamin Saiman Law Firm untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Para Pemohon.

Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan UU Covid-19 secara Formil dan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU Covid-19

Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 2/2020 secara Formil dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 secara materiil dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Mei 2020, yang diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI); Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997; Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI); Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI); Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA), yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Mei 2020 memberi kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Rudy Marjono, S.H., Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H., Lefrand Othniel Kindangen, S.H., Syarif Jafar Shadeek, S.H., Muzakki Dwi Ibnu, S.H., Agus Slamet, S.H., Munasir, S.H., Slamet Riyadi, S.H., Sumarno, S.H., seluruhnya adalah para advokat dan advokat magang/konsultan hukum, yang berdomisili di Kantor Advokat Boyamin Saiman Law Firm, yang beralamat di Jalan Budi Swadaya Nomor 43, RT. 015/RW. 04, Kemanggisan, Jakarta Barat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Mei 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Pengujian Materiil terhadap Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 98/TAP.MK/2020 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020, bertanggal 9 Juni 2020;
2) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 131/TAP.MK/2020 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020, bertanggal 8 Juli 2020;
3)Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 103/TAP.MK/2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020, bertanggal 9 Juni 2020;

c. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan a quo melalui Sidang Panel pada tanggal 18 Juni 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

d. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 8 Juli 2020;

e. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Persidangan Pendahuluan Tambahan pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan agenda untuk mengonfirmasi perihal kebenaran dokumen, dan ternyata para Pemohon membenarkan pencermatan Hakim Panel berkenaan dengan adanya dugaan perbedaan tanda tangan penerima kuasa yang ada pada surat kuasa dengan tanda tangan pada permohonan sehingga kuasa para Pemohon dalam persidangan dimaksud menyatakan mencabut permohonan a quo [vide Risalah Sidang tanggal 27 Agustus 2020];

f. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;

g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 31 Agustus 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-09-2020

Alamsyah Panggabean, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Pasal 15 UU HAM

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 15 UU HAM dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU HAM) terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Setelah mencermati dokumen permohonan awal dan permohonan perbaikan, serta mendengar keterangan Pemohon dalam dua sidang pendahuluan, Mahkamah memperoleh keterangan bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 15 UU 39/1999. Namun demikian, hal yang dipermasalahkan Pemohon dalam bagian awal alasan-alasan permohonan (posita) adalah mengenai pembentukan Kabupaten Padang Lawas yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara (UU 38/2007).
Secara lebih spesifik Pemohon mempermasalahkan pengisian anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan melalui penetapan karena merupakan pengisian pertama. Terkait hal tersebut Pemohon tidak menjelaskan bagian mana dari mekanisme pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas yang merugikan hak konstitusionalitas Pemohon. Di sisi lain, pada permohonan yang sama, Pemohon mengajukan permohonan ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia “supaya diberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, agar ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas” (vide permohonan hlm. 19).
Selanjutnya Pemohon menghubungkan ketentuan mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas yang diatur dalam UU 38/2007 tersebut dengan UU 39/1999 terutama frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999. Pemohon berpendapat frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999 bertentangan dengan frasa “secara kolektif” dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
Menurut Pemohon frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “secara kolektif”, namun Pemohon tidak memberikan argumentasi lebih lanjut di mana letak pertentangan antara frasa “secara pribadi” a quo dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Hal demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.
Ketiadaan argumentasi yang memadai dari Pemohon mengenai inkonstitusionalitas frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999, serta tidak dijelaskannya pula hubungan antara frasa tersebut dengan uraian Pemohon mengenai UU 38/2007, menurut Mahkamah mengakibatkan permohonan Pemohon tidak dapat dipahami. Oleh karenanya, berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur;
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut pada Paragraf [3.2] dan Paragraf [3.3], dalam putusan ini Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →