Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 04-05-2021

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yaitu M. Maulana Bungaran, S.H, Munathsir Mustaman, S.H, dan Dwi Ratri Mahanani, S.H yang tergabung dalam Kantor Hukum Bungaran&Partners (selanjutnya disebut Pemohon).

Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu

Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa terhadap verifikasi partai politik, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional PERTAMA yaitu mengenai persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu yang terkait dengan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) juncto Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu konstruksi dari kedua norma tersebut yang berkaitan satu sama lain. Dengan membaca konstruksi Pasal 173 secara utuh, keberadaan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sesungguhnya mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa “telah ditetapkan” disejajarkan dengan frasa “lulus verifikasi” dengan menggunakan tanda baca “/” (garis miring). Frasa “telah ditetapkan/” sesungguhnya merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya baru sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di mana hasil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya tindakan penetapan dan oleh karena itu keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu.

[3.12.1] Bahwa konstruksi pemahaman demikian linear dengan norma Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, “Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU”. Artinya, hasil verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai peserta Pemilu oleh KPU. Dengan menghubungkan keberadaan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu, maka benar bahwa keberadaan frasa “telah ditetapkan/” telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan berbeda antarpartai politik peserta Pemilu.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, pada pokoknya norma a quo memuat norma bahwa untuk partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini mengandung makna bahwa ada partai politik peserta Pemilu yang dikategorikan telah lulus verifikasi dengan syarat yang telah ditentukan dan ada partai politik calon peserta Pemilu yang belum lulus verifikasi. Dengan ketentuan tersebut, terhadap dua kelompok partai politik calon peserta Pemilu tersebut diatur atau diterapkan perlakuan berbeda.

[3.13.1] Bahwa terkait pengaturan tentang pengelompokan sekaligus perlakuan yang membedakan antarpartai politik calon peserta Pemilu sebelumnya telah pula pernah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya”. Dalam ketentuan a quo, perbedaan perlakuan terhadap partai politik calon peserta Pemilu dilakukan atas dasar partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dan partai politik baru.

[3.13.2] Bahwa sekalipun dasar pembedaan antarpartai politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang menjadi objek permohonan a quo berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 8/2012, namun kedua-duanya sama-sama mengatur pembedaan perlakuan antarpartai politik calon peserta Pemilu. Bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, Mahkamah dalam putusan terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, telah menyatakan norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dengan pokok pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan a quo mengandung ketidakadilan karena, “...dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 10/2008 berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.” (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 89-90);
2. Bahwa menurut Mahkamah, “...terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat” (Putusan Nomor 52/PUU X/2012, hlm. 91);
3. Bahwa lebih jauh, Mahkamah menilai bahwa “...memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014.” (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 92);
4. Bahwa agar ketidakadilan dan perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu dapat diatasi, Mahkamah menyatakan, “Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali.” (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 93).

[3.13.3]Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pengujian terhadap ketentuan UU 8/2012 yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu, dapat ditarik benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada setiap calon peserta Pemilu. Benang merah dimaksud adalah:
a. Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
b. Perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi.

Bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara berbeda kepada subjek hukum yang diaturnya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal mana, perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.

[3.13.4] Bahwa untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta Pemilu, dari dua kemungkinan alternatif jalan yang dapat ditempuh sebagaimana dimuat dalam Putusan a quo, Mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014. Sementara pembentuk UU Pemilu dalam merumuskan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014.

[3.13.5] Bahwa dalam perkembangannya, alternatif yang telah ditentukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 sesungguhnya telah sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan Pemilu Indonesia yang periodik lima tahun sekali. Sebab, sekalipun syarat kepesertaan Pemilu telah ditentukan secara sama di dalam undang-undang, namun perkembangan dan dinamika partai politik, penataan wilayah negara ke dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dan juga perkembangan demografis sebagai faktor penentu keterpenuhan syarat calon peserta Pemilu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Hal demikian, bila dihubungkan dengan fakta bahwa dalam setiap Pemilu selalu ada partai politik baru calon peserta Pemilu, maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda adalah dengan memverifikasi seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membeda-bedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR.

[3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi.

[3.13.7] Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah memandang penting untuk menekankan hal-hal sebagai berikut:
1. Keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu
Perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. Merujuk salah satu indikator keadilan Pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara antarpeserta Pemilu. Baik perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun antarseluruh peserta Pemilu yang ditentukan dalam UUD 1945.
Terkait perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, baik karena alasan bahwa partai politikl dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam hal bahwa satu partai politik tentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi perta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuhan syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu merupakan indikator bahwa partai politik dimaksud masih layak untuk turut dalam kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat dalam Pemilu.
Terkait perlakuan yang sama antarseluruh peserta Pemilu, maka perlakuan dalam pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu tidak boleh dibedakan antara calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan calon peserta Pemilu perseorangan. Dalam hal ini, Mahkamah sependapat dengan keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan menyangkut substansi verifikasi kepesertaan Pemilu, dalam hal bahwa seluruh peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan haruslah diperlakukan sama dalam hal bagaimana masing masing peserta Pemilu dimaksud memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.
Sehubungan dengan itu, sepanjang sejarah Pemilu yang dilaksanakan setelah perubahan UUD, calon peserta Pemilu sama sekali tidak pernah tidak diverifikasi keterpenuhan syaratnya. Apakah perseorangan untuk calon anggota DPD dimaksud merupakan calon anggota DPD yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebelumnya, sama sekali tidak dibebaskan dari proses verifikasi keterpenuhan syarat sebagai calon. Semua calon peserta Pemilu anggota DPD, calon baru ataupun petahana, sama-sama harus mendaftar dan diverifikasi lagi seluruh syarat yang ditentukan.

2. Pemekaran Daerah dan Perkembangan Demografi.
Syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu yang ditentukan dalam UU Pemilu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan faktor jumlah daerah maupun jumlah penduduk (demografi). Syarat kepengurusan di seluruh propinsi, kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di masing-masing propinsi dan kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan syarat yang berhubungan dengan jumlah wilayah. Jumlah wilayah provinsi dan kabupaten/kota merupakan faktor penentu terhadap keterpenuhan syarat dimaksud. Faktanya, jumlah provinsi dan kabupaten/kota terus mengalami pertambahan, di mana pertambahan tersebut dipastikan berdampak terhadap keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan bagi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemeriksaan perkara a quo, terdapat penambahan 1 provinsi dan 17 kabupaten pada 10 provinsi yang ada. Dengan demikian demikian, basis penentuan keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan bagi partai politik tentunya mengalami perubahan.
Sama halnya dengan dinamika perkembangan jumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota, jumlah penduduk juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika berpedoman pada sensus penduduk tahun 2010 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, di mana pertambahan penduduk setiap tahunnya berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebesar 1,49 persen atau lebih kurang 4,5 juta jiwa, maka jumlah penduduk pada tahun 2012 lebih kurang sebanyak 246 juta jiwa. Adapun pada tahun 2017 bertambah hingga menjadi 264 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tentunya juga berdampak terhadap keterpenuhan syarat seperti syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu oleh setiap partai politik peserta Pemilu. Tidak hanya penambahan penduduk, pengurangan jumlah yang terjadi akibat kematian atau migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya juga akan berdampak terhadap masih terpenuhi atau tidaknya syarat keanggotaan masing-masing partai politik.
Oleh karena jumlah provinsi, jumlah kabupaten/kota, jumlah kecamatan, dan juga jumlah penduduk bukanlah sesuatu yang bersifat statis, maka pemenuhan syarat memiliki kepengurusan di tiga tingkatan wilayah pemerintahan dan juga syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu yang ditentukan UU Pemilu haruslah pula mengikuti perkembangan jumlah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Bahwa dengan demikian, apabila partai politik telah pernah dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan pada satu waktu tertentu, maka apabila telah melewati periode tertentu, keterpenuhan syarat dimaksud haruslah diperiksa kembali melalui proses verifikasi. Pemeriksaan mana (verifikasi) ditujukan untuk memutakhirkan keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu.

3. Partai Politik sebagai Badan Hukum yang Dinamis
Sebagai badan hukum, partai politik bukanlah benda mati yang bersifat statis. Apalagi, partai politik merupakan infrastruktur politik yang menjembatani antara kepentingan rakyat dengan lembaga-lembaga negara. Sebagai intermediary antara rakyat dan negara, partai politik yang dipastikan penuh dengan dinamika, baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, dalam periode tentu partai politik tentu akan menjalankan suksesi kepemimpinan. Pengurus partai politik akan mengalami pergantian-pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan. Dinamika demikian dapat dipastikan akan ada pasang surutnya, di mana dalam kondisi tertentu partai politik bisa jadi mengalami masa pasang dalam hal seluruh perangkat organisasi diisi dan berjalan secara maksimal, dan pada kondisi lainnya sangat mungkin pula mengalami masa surut di mana tidak seluruh perangkat strukturalnya eksis dan dapat bekerja. Salah satu contoh masa surut partai politik adalah seperti konflik yang menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan di internal partai politik sangat mungkin berdampak pada tereliminasinya keterpenuhan syarat kepengurusan partai politik pada tingkat kepengurusan tertentu. Dengan kemungkinan tereliminasinya keterpenuhan syarat demikian, maka proses Pemilu haruslah dijadikan momentum untuk mengecek kembali potensi berkurangnya syarat dimaksud.
Selain itu, dinamika internal partai politik juga dapat berdampak pada keterpenuhan syarat kelengkapan infrastruktur internal partai politik seperti kepemilikan kantor tetap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu adalah memiliki kantor tetap, di mana kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri ataupun disewa untuk jangka waktu hingga tahapan terakhir Pemilu. Dalam konteks ini, apabila pada satu periode Pemilu sebuah partai politik dinyatakan memenuhi syarat mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka pada periode Pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor belum tentu masih tetap dipenuhi. Lebih-lebih apabila syarat mempunyai kantor tetap dimaksud dipenuhi partai politik dengan cara menyewa untuk waktu hingga tahapan terakhir Pemilu saja. Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah diverifikasi setiap proses Pemilu dilaksanakan.
Oleh karena dinamika internal partai politik merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sampai kapanpun serta syarat mempunyai kantor tetap hanyalah berjangka waktu yaitu sampai tahapan terakhir Pemilu saja, maka setiap partai politik calon peserta Pemilu, termasuk yang sudah pernah diverifikasi pada Pemilu sebelumnya pun tetap harus dilakukan pengecekan kembali.

4. Verifikasi Menyeluruh Terhadap Keterpenuhan Syarat Peserta Pemilu
Salah satu maksud adanya persyaratan bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu [yang sebelumnya juga dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012] adalah untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi yang bermaksud menyederhanakan sistem kepartaian. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu akan makin terbatas. Dengan pengetatan persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan umum, baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, selalu dipersiapkan berbagai strategi (desain) untuk menyederhanakan jumlah partai politik terutama partai politik sebagai peserta Pemilu.
Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan.
Dengan argumentasi tersebut, Peraturan KPU yang terkait dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu harus mengatur secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan verifikasi faktual terhadap semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Dalam pengertian demikian, Peraturan KPU tidak hanya mengatur verifikasi faktual hanya menyangkut jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi, domisili kantor tetap tingkat provinsi, jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota, domisili kantor tetap tingkat kabupaten/kota tetapi juga menyertakan pengaturan verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan yang metode dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU.
Tidak hanya keterpenuhan persyaratan kepengurusan partai politik di semua tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan, penyelenggara Pemilu harus memastikan melalui verifikasi faktual keterpenuhan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Mengabaikan verifikasi faktual atas semua persyaratan dimaksud di samping kontradiksi dengan penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu, juga sangat mungkin menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dalam masalah ini, kehati-hatian penyelenggara untuk memastikan semua persyaratan dilakukan verifikasi faktual begitu penting. Artinya, penyelenggara Pemilu tidak boleh menyisakan masalah atau celah yang memberi ruang untuk dipersoalkannya legitimasi partai politik peserta Pemilu yang pada akhirnya berpotensi dapat dipersoalkan pula hasil Pemilu itu sendiri di kemudian hari.
Dengan demikian, seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, bukan hanya frasa “tidak diverifikasi ulang” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Sebab frasa “tidak diverifikasi ulang” tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu 2014, sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, bilamana hanya frasa “tidak diverifikasi ulang” saja yang dinyatakan bertentangan, maka rumusan Pasal 173 ayat (3) akan menjadi sama dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu.

[3.13.8] Bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, keberadaan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Ihwal dihidupkannya kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, telah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017, yang menyatakan antara lain:
“Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945”.

Dengan memaknai secara tepat dan benar maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 tersebut, pembentuk undang-undang tidak memiliki alasan konstitusional lagi untuk menghidupkan kembali norma atau substansi UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Suatu norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena materi muatan atau substansinya;
Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon agar frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut oleh karena argumentasi dan dasar pengujian dalam permohonan 53/PUU-XV/2017 berbeda dengan argumentasi dan dasar pengujian permohonan a quo, dan sekalipun dalam beberapa putusan Mahkamah, Mahkamah telah mempunyai pandangan berkaitan dengan verifikasi partai politik, namun pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah verifikasi partai politik masih diperlukan pada saat sekarang ini dengan pertimbangan kekinian yaitu untuk memberikan kesamaan kesempatan dalam mengambil bagian atau berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya kesamaan kesempatan dalam berkontribusi di bidang politik dan dengan adanya fakta-fakta di lapangan bahwa biaya negara untuk melakukan verifikasi partai politik tidak murah apalagi dalam situasi dan kondisi ekonomi negara saat ini yang harus membiayai penanggulangan pandemi COVID-19, serta dengan memperhatikan perspektif keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sabagaimana termuat dalam pargraf paragraf selanjutnya di bawah ini.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dasar pengujian yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, Mahkamah perlu mepertimbangkan bahwa meskipun Pasal tersebut tidak terkait dengan hak-hak politik warga negara, namun karena pasal yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji ke Mahkamah adalah terkait dengan hak politik warga negara maka Mahkamah sebagai lembaga negara yang berkewajiban untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara, perlu mempertimbangkan hak-hak konstitusional politik warga negara yang tertuang di dalam UUD 1945, yang banyak menyebut perlindungan terkait dengan hak-hak politik warga negara, seperti hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa dalam kaitan ini Pemohon yang merupakan badan hukum partai politik, yang di dalamnya beranggotakan warga negara Indonesia yang menentukan pilihannya dengan menggunakan hak-hak politiknya di mana sudah seharusnya partai politik harus memperjuangkan hak anggotanya baik secara individual maupun secara kolektif. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan hak konstitusional politik-nya, Mahkamah memandang bahwa hak demikian dilindungi oleh konstitusi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan hukum individu, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara. Dengan kata lain, selama tidak ada pelanggaran terhadap penjaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta termasuk pula bukan sebagai tindakan diskriminasi. Dari hal tersebut jika dikaitkan dengan verifikasi partai politik, sebenarnya UUD 1945 sudah memberikan jaminan hak konstitusional bagi warga negara untuk berperan serta dalam kehidupan berorganisasi dan berdemokrasi khususnya dalam hal mengikuti kontestasi berpolitik dengan mendirikan partai politik yang melalui prosedur atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik yaitu antara lain dengan diharuskannya verifikasi. Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu adalah partai politik yang telah lolos verifikasi yang berarti partai politik tersebut sebenarnya telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat terhadap partai politik tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu. Namun, dari pertimbangan tersebut apakah verifikasi kembali terhadap partai politik yang pernah diverifikasi dan dinyatakan lolos untuk menjadi peserta Pemilu merupakan bentuk pengingkaran prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of oppurtunity) sehingga bertentangan dengan UUD 1945? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Mahkamah harus mempertimbangkan kembali terhadap partai politik yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya, baik itu partai politik yang lama (yang pernah diverifikasi dan dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilu) maupun partai politik yang baru (partai politik yang belum pernah diverifikasi dan tidak pernah mengikuti Pemilu atau pernah diverifikasi namun tidak lolos), dengan pertimbangan kekinian dan memperhatikan perspektif keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda.

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”, yang kemudian ketentuan tersebut sepanjang frasa “telah ditetapkan/” telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian bunyi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tersebut menjadi, ”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU XV/2017, Mahkamah juga membatalkan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, ”Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”. Pembatalan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 berdampak pada penyamarataan terhadap semua partai politik untuk dilakukan verifikasi dalam Pemilu serentak 2019 dan partai politik yang lolos verifikasi memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu.

[3.14] Menimbang bahwa dalam perkembangannya pasca Pemilu serentak 2019, Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 ini dimohonkan kembali pengujiannya oleh Pemohon (Partai Garuda) melalui Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang pada petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya”. Artinya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pada Pemilu serentak 2024, terhadap partai politik peserta Pemilu 2019 tidak perlu lagi dilakukan verifikasi ulang.

[3.15] Menimbang bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018 terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal treatment) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Posisi dan standing Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos ketentuan parliamentary threshold maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) akan tetapi cenderung abai pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda.

[3.16] Menimbang bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti hal nya Indonesia. Namun demikian, tidak semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai politik yang memenuhi syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta Pemilu. Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Proivinsi yang bersangkutan;
d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

[3.17] Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai politik lokal di Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara adimistrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima dan Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 04-05-2021

Sholikhah, dkk. (selanjutnya disebut para Pemohon).

pengujian formil UU 19/2019 dan pengujian materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK

Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 19/2019 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
Pengujian Formil
[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, pada saat yang bersamaan dengan pemeriksaan perkara a quo telah diperiksa pula beberapa perkara lain yang mempermasalahkan hal yang sama, yakni mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, yang diajukan oleh pemohon berbeda, di mana putusan atas perkara-perkara tersebut telah diucapkan sebelumnya. Dengan demikian, karena substansi permohonan pengujian formil yang diajukan para Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU- XVII/2019 a quo. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVII/2019;
Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada pokoknya menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019 telah bersesuaian dengan UUD 1945, maka permohonan para Pemohon dalam perkara a quo mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
Pengujian Materiil
[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan keberadaan Dewan Pengawas berpotensi mengurangi independensi dan melemahkan KPK, sehingga Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 yang mengatur keberadaan Dewan Pengawas harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas ketentuan tersebut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 16.47 WIB Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2019 tersebut secara mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 59/PUU-XVII/2019 a quo;
Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah menilai permohonan para Pemohon dalam perkara a quo mengenai inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas prosedur pembentukan UU 19/2019 dalam pengujian formil dan inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 dalam pengujian materiil adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

INFO JUDICIAL REVIEW (RESUME PUTUSAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DITOLAK DAN DIKABULKAN SEBAGIAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI / 04-05-2021

Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., dkk. (selanjutnya disebut para Pemohon).

formil UU 19/2019 dan pengujian materiil Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU 19/2019

Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh dihadiri secara virtual oleh Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 19/2019 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
Pengujian Formil
[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil terkait UU 19/2019 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 a quo. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 a quo;
Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada pokoknya menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019 telah bersesuaian dengan UUD 1945, maka permohonan para Pemohon dalam perkara a quo mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pengujian materiil.

Pengujian Materiil
[3.20.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai norma Pasal 1 angka 3 UU 19/2019, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu kedudukan pasal a quo dalam kaitan dengan pasal-pasal lainnya. Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 pada pokoknya merupakan bagian dari Ketentuan Umum yang mengatur mengenai definisi KPK yang selengkapnya menyatakan “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”. Dalam UU sebelumnya [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatansan Tindak Pindana Korupsi (UU 30/2002)], definisi/pengertian KPK tidak ditempatkan dalam Pasal 1 tetapi terakomodasi dalam ketentuan Pasal 3 UU 30/2002. Sementara itu, oleh pembentuk undang-undang juga dirumuskan norma yang secara substansial merupakan pengertian KPK dalam Pasal 3 UU 19/2019, yang selengkapnya menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Dalam kaitan inilah, seolah-olah terdapat dua rumusan definisi/pengertian yakni sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU 19/2019. Jika memang benar hal demikian yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang maka di antara keduanya tidak dibolehkan menimbulkan pengertian yang tidak sejalan, sebagaimana hal ini telah dinyatakan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), angka 107 menyatakan, “Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda”. Pertanyaannya adalah apakah definisi/pengertian tersebut telah lengkap dan tidak menimbulkan pengertian ganda.
Setelah mempelajari secara saksama rumusan definisi Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 terdapat frasa “melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Sementara itu, jika dikaitkan dengan rumusan definisi Pasal 1 angka 4 UU 19/2019 yang selengkapnya menyatakan bahwa “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengertian “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dengan sendirinya telah tercakup sekaligus pengertian pencegahan dan pemberantasan. Walaupun dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 kata “pemberantasan” tidak ditulis dengan huruf kapital, namun dalam batas penalaran yang wajar dimaksud yang terkandung adalah sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 1 angka 4 UU 19/2019. Apalagi dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 menyebutkan secara eksplisit kata “pencegahan” yang dapat mereduksi makna pemberantasan tindak pidana korupsi seolah-olah hanya berupa pencegahan, padahal makna dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga meliputi “penindakan” dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelamatan keuangan negara. Dengan demikian, kata “pencegahan” yang dimaktubkan dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 merupakan rumusan yang sesungguhnya mereduksi pengertian pemberantasan itu sendiri. Selain itu, jika Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 tetap menjadi bagian dari Pasal 1 (Ketentuan Umum) maka substansinya seharusnya sejalan dengan Pasal 3 UU 19/2019 yang menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat “independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Artinya, rumusan demikian mengandung kekurangan karena tidak sejalan dengan Pasal 3 UU 19/2019, terutama dengan tidak dinyatakannya tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegasan sifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Di mana, kekurangan substansi dimaksud merupakan unsur esensial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apabila dibiarkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam batas penalaran yang wajar membiarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 tanpa membuatnya sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memahami secara utuh KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan akan menyatakan terhadap Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.20.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam ketentuan Pasal 3 UU 19/2019 yang dikhawatirkan para Pemohon akan melemahkan independensi kelembagaan KPK. Berkenaan dengan dalil tersebut, selain Mahkamah telah mempertimbangkan keberadaan Pasal 3 UU 19/2019 dalam kaitannya dengan konstitusional bersyarat ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 dalam Sub-paragraf [3.20.1], Mahkamah juga telah menegaskan dalam putusan- putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat erga omnes yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (vide Pasal 47 UU MK), oleh karenanya keberlakuan putusan Mahkamah tidak dapat hanya dimaknai secara kontekstual atau tekstual sebagaimana dalil para Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 karena putusan a quo berlaku dan mengikat kepada siapapun. Bahkan, Mahkamah dalam mempertimbangkan ihwal yang terkait dengan permohonan a quo, in casu mengenai kelembagaan KPK pun harus memperhatikan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Sehingga, berkenaan dengan berlakunya frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam Pasal 3 UU 19/2019, menurut Mahkamah tidak menyebabkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menjadi terganggu independensinya karena KPK tidak bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan eksekutif, in casu Presiden sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 20 UU 30/2002 yaitu, “KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK”. Penyampaian laporan kepada Presiden dimaksud bukan berarti KPK bertanggung jawab kepada Presiden.
Hal ini yang menjadi salah satu karakter dari keberadaan lembaga negara yang independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemegang kekuasaan manapun. Bahkan, terkait dengan “kekuasaan manapun” telah dijelaskan pula dalam Penjelasan Pasal 3 UU 19/2019 adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 3 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.21.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Dewan Pengawas berdasarkan UU 19/2019. Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.19] di atas, KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi), yang merupakan bagian dari tindakan pro Justitia. Adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan checks and balances karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan pro Justitia.
Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah perlu untuk menegaskan, adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak saja merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum, akan tetapi lebih dari itu merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan pro Justitia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Sebab, tindakan-tindakan penegakan hukum yang di dalamnya mengandung upaya-upaya paksa yang kerap kali beririsan dengan perampasan kemerdekaan orang/barang adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang secara kelembagaan telah tertata dalam pelembagaan criminal justice system.
Bahwa selanjutnya juga penting dipertimbangkan, oleh karena berkenaan dengan tindakan penyadapan sangat terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Artinya, terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan, meskipun bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan KPK atau seolah-olah Pimpinan KPK menjadi sub-ordinat dari Dewan Pengawas. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum berkaitan dengan izin atas tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK pada pertimbangan hukum selanjutnya.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan tidak diperlukan lagi izin penyadapan oleh KPK dari Dewan Pengawas, sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 maka terhadap ketentuan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional dan selanjutnya sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap norma Pasal 12B ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 19/2019 tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dinyatakan pula inkonstitusional. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum.
Bahwa sebagai konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan yudisial/pro Justitia dan terhadap Pasal 12B UU 19/2019 telah dinyatakan inkonstitusional maka frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”.
[3.21.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas penggeledahan dan/atau penyitaan harus dengan izin Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019, menurut Mahkamah, dikarenakan tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK adalah juga merupakan bagian dari tindakan pro Justitia sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.21.2] di atas maka izin dari Dewan Pengawas yang bukan merupakan unsur aparat penegak hukum menjadi tidak tepat karena kewenangan pemberian izin tersebut tersebut merupakan bagian dari tindakan yudisial/pro Justitia. Oleh karena tidak diperlukan lagi izin dimaksud maka pertimbangan Mahkamah terkait kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberian izin penyadapan sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf [3.21.2] di atas mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum untuk mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019. Selanjutnya, oleh karena berkenaan dengan penggeledahan dan/atau penyitaan tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas dan hanya berupa pemberitahuan maka konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 harus dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Begitu pula dengan ketentuan norma Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 meskipun tidak dimohonkan oleh para Pemohon, namun oleh karena tidak ada relevansinya lagi untuk dipertahankan, maka harus dinyatakan inkonstitusional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.21.4] Bahwa oleh karena Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK sebagaimana dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.21.2] dan Sub-paragraf [3.21.3] di atas maka menurut Mahkamah, konsekuensi yuridis terhadap ketentuan norma Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 yang juga mengatur ketentuan tentang kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus pula dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan menurut hukum.
[3.21.5] Bahwa untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, menurut Mahkamah, terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tersebut, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan dilakukan, sedangkan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU 19/2019, terkait dengan penggeledahan, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu diperlukan izin dari ketua pengadilan negeri setempat dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penggeledahan terlebih dahulu baru kemudian segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP. Maka dengan demikian, tindakan pengeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas. Sedangkan terkait dengan penyitaan, atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri.
[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun sehingga akan kehilangan pekerjaannya atau setidak-tidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK serta berpotensi terjadinya kekosongan jabatan dalam KPK sehingga menghambat kinerja KPK.
Jka dipelajari secara saksama substansi Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK, terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru, di mana tujuan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide angka 127 Lampiran II UU 12/2011).
Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon.
Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan para Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN.
.....
Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.
Selanjutnya, dalam kaitan dengan pengalihan status pegawai KPK sebagai pegawai ASN, para Pemohon tanpa memberikan argumentasi persoalan konstitusionalitas norma namun mengkhawatirkan akan terjadinya dualisme pengawasan, yaitu pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. ...Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN agar dapat dijamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN.
Oleh karenanya tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling melengkapi.
Selanjutnya, para Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 yang akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan karena mengatur syarat pemberhentian penyidik KPK disebabkan oleh diberhentikannya sebagai ASN. ... Sebagai konsekuensi beralihnya status pegawai KPK menjadi pegawai ASN maka pengaturan pemberhentian ASN dalam UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya berlaku sepenuhnya bagi penyelidik atau penyidik KPK dan pegawai KPK tanpa ada yang dikecualikan. Pasal 45A UU 19/2019 pada pokoknya mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan penyidik KPK yang statusnya dalam Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 sebagai ASN. Dengan sendirinya apabila penyidik diberhentikan sebagai ASN maka diberhentikan pula dari jabatannya sebagai penyidik KPK. Pemberhentian PNS tersebut dapat karena diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat (vide Pasal 87 UU 5/2014). Dengan demikian jika terpenuhi penyebab diberhentikannya PNS baik dengan hormat atau tidak dengan hormat maka jabatan apapun yang melekat pada diri PNS tersebut ikut berhenti, in casu jabatan sebagai penyidik KPK.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.2] Bahwa berdasarkan dalil para Pemohon di atas, sekalipun petitum para Pemohon menghendaki Mahkamah menyatakan Pasal 40 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945, namun setelah mencermati esensi alasan-alasan mengajukan permohonan (posita/fundamentum petendi), inti yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah konstitusionalitas frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut para Pemohon tidak jelas sejak kapan penghitungan waktu 2 (dua) tahun tersebut, apakah sejak penyidikan atau sejak penuntutan.
Menurut Mahkamah, adanya ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 adalah suatu kekhususan yang diberikan kepada KPK sebagai suatu lembaga yang extra ordinary yang berwenang menangani tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Kewenangan menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi KPK dalam menentukan seorang tersangka yang harus mempunyai bukti yang kuat sehingga dalam batas penalaran yang wajar tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga, apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.
Menurut para Pemohon norma yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejak kapan penghitungan waktu akan dimulai, sejak penyidikan atau sejak penuntutan. Ketidakpastian hukum tersebut dapat melanggar hak konstitusional tersangka. Lebih lagi norma Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 bertolak belakang atau setidaknya tidak bersesuaian dengan maksud Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019, bahwa penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan. Menurut Mahkamah, adanya ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 adalah suatu kekhususan yang diberikan kepada KPK sebagai suatu lembaga yang extra ordinary yang berwenang menangani tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Kewenangan menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi KPK dalam menentukan seorang tersangka yang harus mempunyai bukti yang kuat sehingga dalam batas penalaran yang wajar tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga, apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.
Selanjutnya, berkenaan dengan SP3 ini, Mahkamah dalam putusan- putusan sebelumnya telah berpendirian bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan SP3 adalah konstitusional, namun demikian dengan mempertimbangkan adanya fakta-fakta empirik yang terjadi di KPK telah ternyata banyak perkara yang pelakunya telah ditetapkan sebagai tersangka namun perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam putusan a quo, dapat memahami ketentuan adanya diskresi dalam norma Pasal 40 UU 19/2019 yang memberikan diskresi kepada KPK untuk menerbitkan SP3. Namun demikian Mahkamah perlu menegaskan apabila ditemukan bukti yang cukup KPK harus membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan sehingga terhadap tersangka yang bersangkutan harus diajukan ke pengadilan [vide Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019]. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 haruslah dipandang sebagai dorongan bagi KPK untuk bekerja secara optimal dalam mendapatkan bukti sehingga seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada dasarnya harus dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu diskresi penerbitan SP3 tidak menjadi pilihan yang menyulitkan KPK dalam desain besar agenda pemberantasan korupsi.
Bahwa sebagai konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan judisial (pro Justitia) yang dimiliki oleh Pimpinan KPK sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”.
[3.24] Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional norma Pasal 1 angka 3, Pasal 12B, frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas" dalam Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1), frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2), frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 tersebut di atas, menurut Mahkamah, sebagai konsekuensi yuridisnya maka dalam hal terdapat “Penjelasan” terhadap pasal-pasal a quo harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak disesuaikan dengan putusan a quo.
[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 beralasan menurut hukum secara bersyarat. Sedangkan, dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 12B dan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sementara itu, Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakannya Pasal 12B UU 19/2019 inkonstitusional. Begitu pula dengan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakannya Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 inkonstitusional. Selanjutnya, berkaitan dengan dalil para Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima dan Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XVIII/2019 PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 04-05-2021

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Dora Nina Lumban Gaol, Leon Maulana Mirza Pasha, Aisyah Shafira, Marco Hardianto, Nurfuady Bakir, Agam Gumelar, dan Satria Adhitama Sukma, (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Bab VA, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU KPK

Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

[3.13.1] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon mengenai KPK yang tidak diberikan kewenangan menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena tidak ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, Mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan pengaturan TPPU dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) menyebutkan, “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Salah satu yang dikualifikasikan sebagai hasil tindak pidana dalam UU 8/2010 adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi [vide Pasal 2 ayat (1) huruf a UU 8/2010]. Dengan demikian, meskipun tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang berbeda atau terpisah, namun keduanya memiliki keterkaitan karena salah satu tindak pidana asal dari TPPU adalah tindak pidana korupsi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pasal 74 UU 8/2010 secara tegas juga menyatakan, “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”, yang selanjutnya dalam Penjelasannya menjelaskan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, salah satunya, penyidik KPK dalam hal apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 75 UU 8/2010 dinyatakan, “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.” Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan bahwa penyidik KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU sepanjang masih ada keterkaitan dengan tindak pidana asal (korupsi) yang sedang ditangani yang secara teknis kemudian digabungkan dengan TPPU.
Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalam kaitannya dengan TPPU meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, namun dengan sendirinya KPK memiliki kewenangan untuk menangani perkara TPPU sepanjang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. TPPU sebagai tindak pidana lanjutan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan, lebih dari itu kewenangan KPK dalam menangani TPPU tidak hanya dalam penyidikan namun juga penuntutan. Hal demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 bertanggal 12 Februari 2015 yang menyatakan jaksa pada KPK mempunyai kewenangan melakukan penuntutan TPPU karena penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga penuntut umum yang bertugas di kejaksaan atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat dari pada harus dikirim lagi ke Kejaksaan Negeri. Hal tersebut menegaskan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.13.2] Bahwa selanjutnya perihal dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 19 ayat (2) UU 19/2019 yang dikaitkan dengan keberadaan perwakilan KPK di daerah yang telah dihapus, menurut Mahkamah hal tersebut tidak menyebabkan terkuranginya ataupun terhalanginya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. Sekalipun tidak diatur pembentukanperwakilan KPK di daerah, tidak berarti mengurangi posisi KPK sebagai extra-ordinary body dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apalagi, sejak dari awal salah satu tujuan pembentukan KPK adalah sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). Terlebih lagi, dengan adanya ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) yang memberikan peran serta kepada masyarakat untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi perihal adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Dalam konteks itu, sekalipun kemungkinan membentuk perwakilan KPK di daerah tidak lagi diatur dalam UU 19/2019, KPK berpeluang membangun kerjasama dengan kelompok masyarakat atau perguruan tinggi yang ada di daerah untuk berpartisipasi aktif mencari, memperoleh, dan memberikan informasi perihal adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian melaporkannya kepada KPK. Tidak hanya itu, KPK berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf d UU 19/2019 berpeluang untuk mengoptimalkan kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap instansi negara lainnya di daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Dewan Pengawas KPK lebih superior dari Pimpinan KPK dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden akan menjadikan tugas dan wewenang KPK sangat terpusat pada Presiden. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa posisi Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 bukanlah struktur yang hierarkis, sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing. Apalagi, beberapa kewenangan Dewan Pengawas KPK telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021. Adapun mengenai komposisi dan tata cara pengangkatan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden tidaklah menjadikan KPK harus bertanggung jawab kepada Presiden karena dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) telah dinyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan”. Apalagi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 bertanggal 8 Februari 2018 telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas yudisialnya KPK bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasan manapun. Begitu pula, perihal pengangkatan Dewan Pengawas KPK, UU 19/2019 hanya membenarkan pengangkatan untuk pertama kalinya dilakukan oleh Presiden. Artinya, pengangkatan selanjutnya akan dilakukan melalui proses sebagaimana proses pengisian pimpinan KPK [vide Pasal 37E UU 19/2019]. Oleh karena itu kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan pengaruh yang besar dari Presiden terhadap independensi KPK adalah hal yang berlebihan. Demikian pula halnya ketika para Pemohon mengaitkan dalilnya dengan ketentuan transisi dalam Pasal 69A dan Pasal 69D UU 19/2019, menurut Mahkamah berdasarkan Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur hal-hal bersifat transisional atau bersifat sementara, karena adanya penggantian Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon mengenai Pasal 29 huruf i UU 19/2019 yang dikaitkan dengan masih adanya pimpinan KPK yang belum melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya. Terhadap hal tersebut seandainya yang didalilkan para Pemohon adalah benar, Mahkamah berpendapat persoalan tersebut merupakan kasus konkret. Namun demikian, karena sifat independensi yang dimiliki KPK, syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU 19/2019 termasuk ketentuan huruf i yang menyatakan, “melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK” harus dipenuhi oleh pimpinan KPK. Sekiranya terdapat pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan, hal tersebut menjadi kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk menindaklanjuti pelanggaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.5] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon berkaitan dengan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 pukul 16.22 WIB dengan menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Demikian juga dengan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 12C ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1) juga telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 dengan menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, secara bersyarat.
Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan selain itu juga bersifat erga omnes yang artinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 berlaku umum, mengikat seluruh warga negara, termasuk para Pemohon maka permohonan para Pemohon terhadap Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 telah kehilangan objek. Terkait pengujian pasal-pasal tersebut, petitum para Pemohon memohon inkonstitusionalitas Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 40, dan Pasal 47 secara keseluruhan, sehingga masih terdapat materi/muatan ayat dari pasal-pasal tersebut yang belum dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, yakni terkait dengan Pasal 12C ayat (1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2019. Namun demikian, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan para Pemohon telah ternyata tidak terdapat uraian terhadap pasal-pasal tersebut dalam posita permohonan para Pemohon a quo, oleh karenanya menurut Mahkamah permohonan para Pemohon terhadap pasal-pasal a quo menjadi kabur.
Bahwa mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU 19/2019 yang juga dimohonkan para Pemohon, Mahkamah telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 bertanggal 24 Februari 2011 yang kemudian dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 Sub-paragraf [3.21.1], bahwa menurut Mahkamah pada pokoknya tindakan penyadapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia (hak privasi), namun tindakan ini dapat dibenarkan secara hukum ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 12 ayat (1) UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 adalah kehilangan objek. Sementara itu, berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12C ayat (1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2019 adalah kabur. Adapun berkenaan dengan pengujian Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 04-05-2021

Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. yang memiliki profesi sebagai pengacara/advokat (selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

dalam permohonannya mengujikan tahapan pembentukan UU a quo yang dianggap cacat formil dan Pemohon mengujikan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian formil UU 19/2019 dan pengujian materiil Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Provisi

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya menyatakan keberlakuan UU 19/2019 telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang kontra mendesak Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar membatalkan keberlakuan UU 19/2019. Sebaliknya, pihak yang pro mengingatkan Presiden untuk tidak gegabah menerbitkan Perppu. Polemik yang timbul tersebut sebaiknya haruslah dihentikan dengan menyerahkan proses penyelesaiannya melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Provisi selama proses pemeriksaan permohonan a quo berlangsung dan memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan Perpu terkait dengan keberlakuan UU 19/2019. Terhadap alasan permohonan provisi Pemohon tersebut, menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena persoalan pro-kontra atas keberlakuan suatu undang-undang yang jamak terjadi dalam suatu negara demokratis. Terlebih permasalahan adanya pro-kontra tidak ada relevansinya dengan implikasi konstitusionalitas undang-undang a quo. Oleh karena itu pro-kontra yang dijadikan alasan Pemohon dalam pengajuan provisi tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk memenuhi permohonan Provisi Pemohon. Dengan demikian alasan permohonan Provisi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan
Pengujian Formil

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, pada saat yang bersamaan dengan pemeriksaan perkara a quo telah diperiksa pula beberapa perkara lain yang mempermasalahkan hal yang sama, yakni mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, yang diajukan oleh pemohon berbeda, di mana putusan atas perkara-perkara tersebut telah diucapkan sebelumnya. Dengan demikian, karena substansi permohonan pengujian formil yang diajukan Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUUXVII/2019 a quo. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 a quo;
Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada pokoknya menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019 telah bersesuaian dengan UUD 1945, maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Pengujian Materiil
[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang merasa dirugikan oleh berlakunya kata “dan/atau” dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 yang seharusnya kata “atau” dihilangkan dan berubah menjadi “dan” sehingga ketentuan Pasal 11 bersifat kumulatif, berkenaan dalil Pemohon a quo penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan hal sebagai berikut:
1. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006 telah memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan kata “dan/atau” dalam Pasal 11 UU 30/2002 yang menyatakan sebagai berikut:
“bahwa Mahkamah sama sekali tidak bermaksud menafikan kalau ketidakmudahan dalam menentukan ukuran tentang hal, peristiwa, perbuatan, atau keadaan “yang meresahkan masyarakat” mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Maksud Mahkamah adalah, jika hanya dengan dalil demikian tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 huruf b UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, jika dibaca secara utuh Pasal 11 UU KPK yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”, maka sangat jelas bahwa adanya kata “dan/atau” setelah kalimat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” harus ditafsirkan bahwa syarat yang tak dapat ditiadakan agar KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 huruf a yang dikumulatifkan dengan huruf b atau c atau keduanya (b dan c). Dengan kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak, sedangkan syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi salah satu atau keduanya. Sedangkan jika hanya terpenuhi salah satu dari huruf b atau huruf c, atau huruf b sekaligus huruf c, namun syarat pada huruf a tidak ada maka KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, lebih-lebih penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, jika seseorang yang terhadapnya telah dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau bahkan penuntutan oleh KPK padahal syarat yang terpenuhi hanya syarat pada huruf b atau c (atau keduanya) namun syarat pada huruf a tidak terpenuhi, maka sudah tentu orang yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dalam persidangan (karena KPK tidak berwenang menerbitkan SP3) agar hakim menyatakan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atas tindak pidana yang bersangkutan. Keberatan yang sama pun dapat diajukan oleh seseorang jika, misalnya, KPK merasa berwenang karena menurutnya syarat pada huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan menurut orang yang bersangkutan syarat pada huruf b itu justru tidak terpenuhi, misalnya dengan mengajukan saksi ahli untuk membuktikannya. Dalam hal keadaan demikian terjadi maka hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi hakim atau pengadilan di lingkungan peradilan umum untuk memutusnya. Dengan demikian, dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa Pasal 11 huruf b telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak sepenuhnya benar. Sebab, kepastian hukum tetap dijamin meskipun kepastian itu baru diperoleh setelah adanya putusan hakim yang akan memberikan penilaian apakah syarat “yang meresahkan masyarakat” itu terpenuhi atau tidak;
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Mahkamah perlu mengutip secara utuh ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 19/2019 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.
3. Bahwa penggunaan kata dan/atau dalam merumuskan norma suatu peraturan perundang-undangan lazim digunakan ketika hendak merumuskan peraturan yang bersifat kumulatif sekaligus alternatif, dan terhadap penggunaan kata “dan/atau” tersebut telah diatur dalam angka 264 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berkenaan dengan uraian di atas, menurut Mahkamah adanya rumusan kata “dan/atau” sebagai kata penghubung pada Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 setelah akhir kalimat “melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara” harus ditafsirkan bahwa syarat pada huruf a dan huruf b boleh terpenuhi salah satu atau keduanya. Adanya persyaratan dalam huruf a dan huruf b tersebut memberikan kejelasan kepada KPK dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana amanat Pasal 6 huruf e UU 19/2019. Dengan adanya rumusan kata “dan/atau” tersebut KPK dapat menerapkan secara “kumulatif” atau dapat pula secara “alternatif”. Namun, jika persyaratan yang ada dalam norma Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 diakhiri hanya dengan menggunakan kata “dan” sebagaimana dalil Pemohon maka KPK baru dapat menjalankan kewenangan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 jika kedua unsur tersebut terpenuhi semua atau kumulatif (Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b), yakni perbuatan/tindak pidana tersebut harus ada unsur “melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara” dan harus pula ada unsur “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”. Hal demikian justru akan menyebabkan berkurangnya kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebab, apabila ada pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara baru dapat dilakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika nilai kerugian negara yang diakibatkan minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sehingga, apabila kurang dari nilai tersebut akan menjadi kewenangan lembaga lain.
Hal demikian berimplikasi pada peran KPK dalam agenda pemberantasan korupsi sehingga tidak dapat berjalan secara optimal. Adanya kata “dan/atau” justru akan mempermudah bagi KPK dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat diterapkan secara bersama-sama maupun berdiri sendiri (kumulatif-alternatif) dengan huruf b, sehingga parameternya jelas karena perumusan norma pidananya memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, lex stricta.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan sepanjang kata “dan/atau” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada ketentuan peralihan padahal pada saat UU 19/2019 berlaku ada anggota KPK terpilih berdasarkan syarat dalam UU lama (UU 30/2002) sehingga dengan berlakunya Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang bersangkutan menjadi belum memenuhi syarat usia 50 (lima puluh) tahun dan akan berakibat dilakukannya seleksi ulang.
Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 memang telah mengubah syarat usia minimum untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula dalam UU 30/2002 menyatakan “berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” berubah menjadi yaitu “berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Terkait dengan norma yang mengatur mengenai batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusan menyatakan pada pokoknya mengenai batasan usia minimum merupakan ranah pembentuk undang-undang.
Bahwa terkait dengan perubahan persyaratan usia minimum apakah akan mengakibatkan dilakukannya proses seleksi ulang sehingga negara harus menyediakan anggaran untuk itu lagi sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat persoalan yang didalilkan Pemohon sudah berkaitan dengan implementasi norma sehingga bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Termasuk dalam hal ini, apabila benar ada salah satu calon pimpinan KPK yang tidak memenuhi usia minimum yang dipersyaratkan dalam UU a quo hal tersebut sudah merupakan kasus konkrit, bukan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma.
Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 29 huruf e UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas prosedur pembentukan UU 19/2019 dan inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dalam pengujian materiil adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →