Info Judicial Review Putusan MK - Menyatakan Mengabulkan

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI / 20-03-2018

1. Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dalam Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017 diajukan oleh Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Abdul Hakim, yang dikuasakan kepada Eep Ependi, S.H

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 55 UU MK, yang berketentuan: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

3. Bahwa Pasal 55 UU MK dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

4. Bahwa dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 93/PUU- XV/2017, perwakilan DPR dihadiri oleh
Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017, MK
memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian
Pasal 55 UU MK sebagai berikut:
a. Pertama, bahwa mengajukan permohonan
pengujian peraturan perundang-undangan merupakan
hak setiap warga negara atau badan hukum atau kesatuan
masyarakat hukum adat yang merasa hak
konstitusionalnya dan hak hukumnya terlanggar oleh
berlakunya suatu norma. Secara konstitusional,
permohonan pengujian tersebut dapat dilakukan melalui
Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang, dan
melalui Mahkamah Agung terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam
konteks ini, mekanisme pengujian peraturan perundang-
undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku
kekuasaan kehakiman untuk mengontrol produk hukum
yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau
peraturan perundang undangan di bawah undang-
undang;
Bahwa oleh karena mekanisme pengujian peraturan
perundang-undangan merupakan sebuah mekanisme
kontrol untuk menjamin bahwa produk hukum yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan tidak melanggar hak asasi manusia
atau hak konstitusional warga negara, maka keberadaan
mekanisme judicial review haruslah dinilai dari sisi
kepentingan warga negara sebagai pencari keadilan.
Dalam hal ini, kepentingan orang atau badan hukum yang
merasa hak konstitusional atau hak hukumnya terlanggar
akibat keberlakuan sebuah norma yang harus menjadi
prioritas ketika menentukan kepastian hukum mana yang
harus didahulukan di antara beberapa dalil kepastian
hukum yang muncul;
b. Kedua, bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK
sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah untuk
memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian
peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang yang
undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya
sedang diuji di Mahkamah Konstitusi Kepastian hukum
yang diinginkan dari penghentian pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang tidaklah perlu
dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari
keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil.
Para pencari keadilan haruslah mendapatkan kepastian
hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian
tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan
sementara proses pengujian peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang terhadap undang-
undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi;
Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 55 UU MK
dilaksanakan dalam bentuk menghentikan sementara
proses pengujian peraturan perundang- undangan
di bawah undang-undang yang undang-undang
sebagai dasar pengujianya sedang diuji Mahkamah
Konstitusi, maka kepastian hukum proses pengujian dan
juga kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai asas
peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga dapat
dipenuhi. Hanya saja, sebagaimana diterangkan
Mahkamah Agung, Pasal 55 UU MK diterapkan dalam
bentuk menghentikan proses pengujian peraturan
perundang-undangan di mana undang-undang yang
menjadi dasar pengujianya sedang diuji di Mahkamah
Konstitusi dengan menjatuhkan putusan akhir dengan
menyatakan bahwa permohonan pengujian materiil tidak
dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard, NO)
Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK
sesungguhnya adalah untuk menghentikan sementara. Hal
itu dapat dipahami dari penggunaan kata “dihentikan” dan
frasa “sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Kedua
rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna
bahwa penghentian proses pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah
Agung adalah untuk sementara waktu. Dengan konstruksi
demikian, tidak ada putusan akhir bagi permohonan
pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-
undang yang undang-undang sebagai dasar
pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi
hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya
saja, kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan
untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa
permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan
dengan hal demikian, keberadaan kata “dihentikan”
telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.
Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi
norma Pasal 55 UU MK sendiri maupun ketidakpastian
hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses
peradilan uji materiil sesuai dengan asas peradilan cepat,
sederhana, dan biaya ringan;
Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi norma a
quo terjadi karena maksud yang terkandung dalam
Pasal 55 UU MK hanya sebagai penghentian
sementara sebagaimana dijelaskan Pemerintah dan
Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait, ternyata tidak
saja dapat dimaknai demikian. Norma tersebut juga
mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan
dengan putusan akhir dengan amar menyatakan
permohonan uji materiil tidak dapat diterima oleh
Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat
diterima yang demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai
sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan
proses pengujian secara tetap.
Dengan demikian, apabila pengujian materiil hendak
diajukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan
permohonan baru, di mana hal tersebut harus
disertai dengan membayar biaya permohonan lagi,
sebagaimana diterangkan oleh Pemohon yang dibenarkan
oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung dalam persidangan.
Oleh karena itu, norma Pasal 55 UU MK, khususnya
kata “dihentikan” telah menimbulkan ketidakpastian
hukum dan tidak sejalan dengan prinsip
peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
sebagaimana yang menjadi amanat UU Kekuasaan
Kehakiman;
Bahwa dalam konteks pemaknaan yang menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan sebagaimana
telah diuraikan di atas adalah terjadi karena apabila
permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-
undangan yang undang-undang sebagai dasar
pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi
dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan tidak
dapat diterima Putusan tidak dapat diterima dapat
dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata yang tidak
terpenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan
Pemohon. Dalam hal ini, pengujian terhadap undang-
undang yang menjadi dasar pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang yang tidak
berhubungan dengan kepentingan hukum pencari keadilan
yang dijadikan sebagai penyebab terhadap dinyatakannya
permohonan uji materiil peraturan perundang-undang di
bawah undang-undang tersebut tidak dapat diterima.
Artinya, pencari keadilan yang mengajukan permohonan
uji materiil telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan
merupakan kesalahannya. Dengan demikian,
Pemohon uji materiil harus menanggung risiko berupa
permohonannya diputus dengan dinyatakan tidak dapat
diterima hanya karena undang-undang yang menjadi dasar
pengujian sedang diuji pula oleh Mahkamah Konstitusi;
Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum
tersebut adalah keberadaan kata “dihentikan”, maka
beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut
inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai
menjadi “ditunda pemeriksaannya”. Pemaknaan
demikian juga sejalan dengan maksud awal perumusan
norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan
Pemerintah. Bahkan, makna demikian jauh lebih
memberikan kepastian hukum terhadap teks norma
maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan juga
kepastian hukum bagi pencari keadilan yang mengajukan
permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang;
c. Ketiga, bahwa terkait kekhawatiran akan akibat
hukum dimaknainya kata “dihentikan” sebagai “ditunda
pemeriksaannya” terhadap terlampauinya tenggang waktu
pemeriksaan permohonan pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, Mahkamah berpendapat
kekhawatiran demikian tidak perlu terjadi sebab waktu
selama berlangsungnya penundaan tersebut tidak turut
diperhitungkan;
Bahwa dengan menegaskan makna kata “dihentikan”
adalah “ditunda pemeriksaan”, maka hal demikian
sama sekali tidak akan bertentangan dan menyebabkan
tidak pastinya jangka waktu proses uji materiil yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya norma
undang-undang, dalam hal ini Pasal 55 UU MK, yang
menyatakan bahwa proses pemeriksaan pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya
sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka penghitungan
jangka waktu proses pengujian permohonan oleh
Mahkamah Agung disesuaikan dengan penundaan itu.
Dalam arti, ketika penundaan dilakukan,
makapenghitungan waktu uji materiil oleh Mahkamah
Agung juga dihentikan sementara waktu hingga dimulai
kembali proses pemeriksaan setelah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi;
Bahwa oleh karena itu, sekalipun kata “dihentikan”
dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaaannya”, hal
itu sama sekali tidak akan menyebabkan terjadinya
ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu
pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal ini tidak
dapat dijadikan dasar untuk memaknai bahwa
kata “ditunda” harus dimaknai dengan menjatuhkan
putusan akhir dengan menyatakan tidak dapat diterima
terhadap permohonan uji materiil peraturan perundang-
undangan yang undang-undang sebagai dasar
pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi
dengan alasan terlampauinya waktu;
d. Keempat, bahwa mengenai akibat hukum
munculnya ketidakpastian hukum apabila
kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaan”, sejalan
dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya,
sekalipun kata “dihentikan” dimaknai dengan “ditunda
pemeriksaannya”, sama sekali tidak akan terjadi
pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dalam
pengujian undang-undang dengan putusan Mahkamah
Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang. Dalam hal putusan pengujian
undang-undang, misalnya ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan
proses pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang berdasarkan undang-undang yang
pengujiannya telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi. Dalam konteks ini, tidak ada persoalan dan
tidak ada peluang terjadinya pertentangan putusan
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam
pengujian peraturan dalam satu jenjang hierarki norma.
Seandainya putusan pengujian UU dikabulkan oleh
Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga
tinggal melanjutkan proses pemeriksaan
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang
norma yang diuji ada kaitannya dengan norma peraturan
perundang-undangan yang diuji oleh Mahkamah
Agung. Apabila ternyata putusan Mahkamah Konstitusi
menyebabkan batal atau hilangnya norma yang menjadi
dasar pengujian, atas dasar itulah Mahkamah Agung
menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak.
Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat potensi
pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi
dan Mahkamah Agung ketika kata “dihentikan”
dimaknai “ditunda pemeriksaannya”;
e. Kelima, bahwa mengenai akibat hukum
memaknai kata “dihentikan” dengan “ditunda
pemeriksaannya” terhadap penumpukan perkara di
Mahkamah Agung. Ketidapastian hukum substansi norma
maupun kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam
proses pengujian peraturan perundang-undangan tidak
dapat dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah
administratif penumpukan perkara. Dalam arti,
penumpukan perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk
membiarkan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat
kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK terus dibiarkan
tanpa kepastian penafsiran;
Bahwa sekalipun seandainya terjadi penumpukan
perkara pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang akibat
undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang
diuji oleh Mahkamah Konstitusi, quod non, masalah
tersebut memiliki kemudaratan yang lebih sedikit
dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang
ditimbulkan norma Pasal 55 UU MK terus dipertahankan.
Penumpukan hanya akan berdampak pada
bertambahnya beban kerja lembaga, sementara
ketidakpastian yang terkandung dalam norma akan
menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak hukum
warga negara akan terlanggar.

2. Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
menyatakan sebagai berikut:
1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya;
2) Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, “Pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib
dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar
pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses
pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan
Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai
kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang yang sedang dilakukan
Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila
undang-undang yang menjadi dasar pengujian
peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian
Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah
Konstitusi”;
3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor
93/PUU-XV/2017 sebagaimana diuraikan diatas, untuk
mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1)
huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar
Kumulatif Terbuka.
2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan
UU MK.

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes (berlaku bagi seluruh pihak) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017 mengenai materi muatan pasal/ayat dalam UU MK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU MK.

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK / 23-05-2018

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, Pukul 09.44 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012) dalam Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017. Dalam sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

2. Bahwa permohonan pengujian materiil UU 11/2012 dalam Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017 diajukan oleh 6 orang jaksa yaitu Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H., Setia Untung Arimuladi, S.H., M.H., Febrie Ardiansyah, S.H., M.H., Narendra Jatna, S.H., LL.M., Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M, S.Kom., Dr. Yudi Kristiana S.H., M.H., yang dikuasakan kepada Ichsan Zikry, S.H. dan kawan-kawan.

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 99 UU 11/2012, yang berketentuan sebagai berikut:

“Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

4. Bahwa Pasal 99 UU 11/2012 dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

1. Bahwa pokok permasalahan konstitusional yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah apakah Pasal 99 UU 11/2012 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
a. Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana [vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Dalam SPPA, penuntut umum merupakan salah satu pejabat khusus dalam proses SPPA. Pasal 99 UU 11/2012 mengatur mengenai ancaman pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahapan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan. Terhadap ancaman pidana tersebut, Mahkamah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bertanggal 28 Maret 2013, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;
b. Bahwa setelah memeriksa secara cermat norma undang- undang yang dimohonkan para Pemohon a quo ternyata merupakan satu kesatuan yang saling berkorelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan norma undang- undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bertanggal 28 Maret 2013, yang merupakan satu kesatuan dalam SPPA yang di dalamnya mengandung adanya sifat khusus dari keseluruhan proses dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pindana [vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Oleh karena itu dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tidaklah tepat bagi Mahkamah apabila memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan penahanan dalam perkara anak dalam hal ini jaksa/penuntut umum, dibedakan perlakuannya dengan hakim. Pertimbangan Mahkamah tersebut tidak terlepas dari pertimbangan yang didasarkan pada keharusan adanya sinergitas seluruh komponen penegak hukum yang tergabung dalam SPPA yang mempunyai sifat khusus, akan tetapi bukan berarti Mahkamah membenarkan alasan independensi dalam pengertian yang universal di dalam menerima dalil-dalil para Pemohon a quo. Dengan demikian penting ditegaskan bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan pasal yang dimohonkan para Pemohon a quo inkonstitusional, hal itu tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar batas waktu yang telah ditentukan, sebab hal demikian sama halnya dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain, kesengajaan tidak mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”;

c. Keempat, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

2. Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:
1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2) Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017 sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU 11/2012.

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka Mahkamah Konstitusi dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self-executing). Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017 mengenai materi muatan pasal/ayat dalam UU 11/2012 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU 11/2012.

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM / 11-01-2018

1. Bahwa pada Kamis, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 11.58 WIB,
Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar Sidang Pengucapan
Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilihan
Umum) tentang Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017
Perihal Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

2. Bahwa Permohonan Pengujian UU Pemilihan Umum dalam Perkara
Nomor 53/PUU-XV/2017 diajukan oleh Partai Islam Damai dan Aman
(Partai Idaman) pada tanggal 8 Agustus 2017 yang menguji Pasal 173
ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan/”, Pasal 173 ayat (3) dan Pasal
222 UU Pemilihan Umum yang dianggap Pemohon bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), Pasal
27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan
(3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang pada pokoknya
mengatur mengenai pemberlakuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
dan Wakil Presiden sebagai syarat keterpenuhan atau jumlah minimum
perolehan suara Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk dapat
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta
mengenai Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.

3. Bahwa pada Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, Pukul 11.00 WIB,
dalam Agenda Sidang Pleno Mendengarkan Keterangan DPR, Tim Kuasa
DPR yang diwakili oleh H. Arsul Sani S.H., M.Si dan Ir. H. M. Lukman Edy,
M.Si., telah memberikan dan menyampaikan Keterangan DPR kepada
Mahkamah terhadap Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017.

4. Bahwa dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017, perwakilan DPR dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, MK memberikan
pertimbangan hukum terhadap Pasal 173 ayat (1) frasa “telah
ditetapkan/” dan ayat (3) UU Pemilihan Umum sebagai berikut:
a. bahwa keberadaan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat
(1) UU Pemilihan Umum mengandung ketidakpastian hukum, karena
frasa “telah ditetapkan/” disejajarkan dengan frasa “lulus verifikasi”
dengan menggunakan tanda baca “/” (garis miring). Frasa “telah
ditetapkan/” merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan
lulus verifikasi hanya sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan
sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di mana hasil verifikasi
itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya tindakan penetapan.
Keduanya merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan tidak dapat
disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU
Pemilihan Umum. Oleh karena itu benar bahwa keberadaan frasa “telah
ditetapkan/” telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah
satu penyebab terjadinya perlakuan berbeda antar partai politik peserta
Pemilu sehingga tidak dapat dipertahankan;
b. bahwa frasa “tidak diverifikasi ulang dan” dalam Pasal 173 ayat (3)
UU Pemilihan Umum dimaksudkan untuk memberikan pengecualian
kepada partai politik peserta Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2014,
sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang
termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum menjadi
kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, bilamana hanya
frasa “tidak diverifikasi ulang dan” saja yang dinyatakan bertentangan,
maka rumusan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum akan menjadi
sama dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU
Pemilihan Umum;
c. bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu,
Mahkamah dalam Putusan terdahulu yaitu Putusan MK No. 52/PUU-
X/2012/. Tanggal 29 Agustus 2012 telah menyatakan norma yang
mengatur hal yang sama yaitu Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan pertimbangan bahwa pada ranah
kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda
tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu perimbangan MK dalam Putusan
MK No. 52/PUU-X/2012/ masih relevan, sehingga norma dalam Pasal 173
ayat (3) UU Pemilihan Umum secara jelas telah menghidupkan kembali
norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.
d. bahwa norma UU Pemilihan Umum tidak boleh memuat norma yang
pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta
Pemilu karena bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di
dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian MK juga memperhatikan
keadilan bagi setiap calon peserta Pemilu, pemekaran daerah dan
perkembangan demografi, partai politik sebagai badan hukum yang
dinamis dan verifikasi menyeluruh terhadap keterpenuhan syarat peserta
Pemilu. Oleh karena itu perlakuan berbeda dapat dihindari dengan cara
setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi dalam
rangka untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu
sesuai dengan desain konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945.

2. Bahwa dalam Amar Putusan MK dalam Perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,
2) Menyatakan Frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) UU
Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3) Menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat
4) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya
5) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

3. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017 sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengisi kekosongan hukum
berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23
ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
memberikan saran sebagai berikut:
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagai bahan
dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagai acuan
dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemilihan Umum.

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat
(tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat
erga omnes (berlaku bagi seluruh pihak) yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan oleh seluruh organ penyelenggara Negara, organ penegak
hukum dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara
Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai materi muatan pasal/ayat dalam UU
Pemilihan Umum yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, agar tidak
menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan untuk
melakukan Perubahan UU Pemilihan Umum.

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM / 11-01-2018

1. Bahwa pada Kamis, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 14.10 WIB,
Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar Sidang Pengucapan
Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU Pemilihan Umum) dalam Perkara Nomor 61/PUU-
XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 Perihal Kelembagaan Penyelenggaraan
Pemilu di Aceh.

2. Bahwa Permohonan Pengujian UU Pemilihan Umum dalam Perkara
Nomor 61/PUU-XV/2017 diajukan oleh Kautsar dan Samsul Bahri pada
tanggal 22 Agustus 2017 yang menguji Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b,
Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 huruf d dan dalam Perkara Nomor
66/PUU-XV/2017 diajukan oleh Tgk. H. Muharuddin, S.Sos. pada tanggal
28 Agustus 2017 yang menguji Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d yang
dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18A ayat
(1), Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
yang pada pokoknya mengatur mengenai Kelembagaan Penyelenggaraan
Pemilu di Aceh yang merupakan bagian dari kelembagaan
penyelenggaraan Pemilu secara nasional dan bagian dari kekhususan atau
keistimewaan Aceh dalam UU Pemerintahan Aceh, serta pelibatan DPRA
dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan pada proses pembentukan
atau perubahan UU Pemilihan Umum oleh pembentuk undang-undang.

3. Bahwa pada Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, Pukul 11.00 WIB dan
Selasa, tanggal 14 November 2017, Pukul 15.00 WIB, dalam Agenda
Sidang Pleno Mendengarkan Keterangan DPR, Tim Kuasa DPR yang
diwakili oleh H. Arsul Sani S.H., M.Si dan Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si.,
telah memberikan dan menyampaikan Keterangan DPR kepada
Mahkamah terhadap Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-
XV/2017.

4. Bahwa dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 61/PUU-
XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017, perwakilan DPR dihadiri oleh Pejabat dan
Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan
Keahlian DPR RI.

1. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK Nomor 61/PUU-
XV/2017
Bahwa dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, MK memberikan
pertimbangan hukum terhadap Pengujian Pasal 557 ayat (2) UU
Pemilihan Umum sebagai berikut:
a. bahwa meskipun tidak secara nyata disebutkan adanya pencabutan
terhadap Pasal 56 UU Pemerintahan Aceh yang mengatur, klausul Pasal
557 ayat (2) UU Pemilihan Umum dengan sendirinya telah mencabut
pasal yang berkenaan dengan Pemilihan Umum berlakunya Pasal 571
huruf d UU Pemilihan Umum telah mengubah substansi UU Pemerintahan
Aceh yang berkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di
Aceh;
b. bahwa sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh, meskipun KIP dan
Panwaslih merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UU
Pemerintahan Aceh, keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukanlah
bagian bagian dari lembaga yang menjalankan keistimewaan Aceh.
Kemudian KIP sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki
nama sendiri yang berbeda dengan dari penyelenggara Pemilu di daerah
lain, demikian pula dengan keanggotaan KIP, termasuk prosedur atau
tata cara pengisian keanggotaannya. Namun sekalipun terdapat
perbedaan, hal itu bukanlah bagian dari keistimewaan Aceh itu sendiri.
Berdasarkan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan hanya
KPU yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu, maka
dapat dikonstruksikan secara konstutional bahwa KIP sebagai bagian dari
KPU. Setelah KPU, KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU dimana KIP
diberi kewenangan sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh untuk
menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Dalam konteks demikian,
KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada dasarnya sama dengan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, demikian pula
halnya dengan Panwaslih yang pada dasarnya sama dengan Bawaslu;
c. bahwa Pasal 1 angka 12 UU Pemerintahan Aceh telah menegaskan
bahwa KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah bagian dari KPU. Oleh
karena itu kewenangan KIP bukan diberikan oleh UU Pemerintahan Aceh,
melainkan merujuk kepada konteks sejarah keberadaan KPU dan
kelahiran serta keberadaan KIP aceh dan KIP Kabupaten/Kota; dan
d. bahwa jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi
keanggotaan serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP
Kabupaten/Kota hendak dilakukan perubahan hendak dilakukan
perubahan, dan hal itu sesuai dengan hierarkis penyelenggara Pemilu
yang bersifat nasional, perubahan itu memerlukan pelibatan dalam
bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. Dalam hal ini, apabila
pembentuk undang-undang hendak mengubah ketentuan yang diatur
dalam UU Pemerintahan Aceh, maka hal itu mengacu kepada UU
Pemerintahan Aceh yaitu Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269. Jika prosedur
demikan tidak ditempuh, maka norma undang-undang yang substansinya
berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang
diatur dalam UU Pemerintahan Aceh maupun yang mengubah ketentuan
UU Pemerintahan Aceh akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian
hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan,
yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945

Bahwa dalam Amar Putusan MK Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017,
Mahkamah Konstitusi menyatakan:
1) Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2) Menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilihan Umum yang berbunyi
“Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
berdasarkan Undang-Undang ini” bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3) Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan
dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum tidak dapat diterima.
4) Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK Nomor 66/PUU-
XV/2017
Bahwa dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017, MK memberikan
pertimbangan hukum terhadap Pengujian Pasal 571 huruf d UU Pemilihan
Umum sebagai berikut:
a. bahwa berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum telah
mengubah substansi UU Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan
kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh dimana MK telah
menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan MK
Nomor 61/PUU-XV/2017;
b. bahwa meskipun kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh
bukan merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh,
namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati. Oleh
karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama
maupun komposisi keanggotannya, maka proses atau tata caranya
memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 UU Pemerintahan Aceh;
c. bahwa kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian
tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara
nasional. Oleh karena itu, perubahan terhadapnya di masa yang akan
datang sangat mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk itu.
Namun perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses dan tata cara
dalam UU Pemerintahan Aceh; dan
d. bahwa MK tidak memperoleh cukup bukti yang dapat menyakinkan
bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum
telah dilakukan konsultasi dan pertimbangan DPRA sesuai prosedur
pembentukan dan perubahan UU Pemerintahan Aceh berdasarkan Pasal 8
ayat (2) juncto Pasal 269 UU Pemerintahan Aceh. Sehingga Pasal 571
huruf d UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa dalam Amar Putusan MK dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017,
Mahkamah Konstitusi menyatakan:
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2) Menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum yang berbunyi
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: d. Pasal 57 dan Pasal 60
ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
3) Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan
dengan Pasal 557 UU Pemilihan Umum tidak dapat diterima.
4) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

3. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 61/PUU-
XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 sebagaimana diuraikan diatas, untuk
mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal
10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-
XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif
Terbuka.
2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-
XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU
Pemilihan Umum.

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat
(tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat
erga omnes (berlaku bagi seluruh pihak) yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan oleh seluruh organ penyelenggara Negara, organ penegak
hukum dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara
Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 mengenai materi muatan
pasal/ayat dalam UU Pemilihan Umum yang dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan
sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU Pemilihan Umum.

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 66/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM / 11-01-2018

1. Bahwa pada Kamis, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 14.10 WIB,
Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar Sidang Pengucapan
Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU Pemilihan Umum) dalam Perkara Nomor 61/PUU-
XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 Perihal Kelembagaan Penyelenggaraan
Pemilu di Aceh.

2. Bahwa Permohonan Pengujian UU Pemilihan Umum dalam Perkara
Nomor 61/PUU-XV/2017 diajukan oleh Kautsar dan Samsul Bahri pada
tanggal 22 Agustus 2017 yang menguji Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b,
Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 huruf d dan dalam Perkara Nomor
66/PUU-XV/2017 diajukan oleh Tgk. H. Muharuddin, S.Sos. pada tanggal
28 Agustus 2017 yang menguji Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d yang
dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18A ayat
(1), Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
yang pada pokoknya mengatur mengenai Kelembagaan Penyelenggaraan
Pemilu di Aceh yang merupakan bagian dari kelembagaan
penyelenggaraan Pemilu secara nasional dan bagian dari kekhususan atau
keistimewaan Aceh dalam UU Pemerintahan Aceh, serta pelibatan DPRA
dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan pada proses pembentukan
atau perubahan UU Pemilihan Umum oleh pembentuk undang-undang.

3. Bahwa pada Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, Pukul 11.00 WIB dan
Selasa, tanggal 14 November 2017, Pukul 15.00 WIB, dalam Agenda
Sidang Pleno Mendengarkan Keterangan DPR, Tim Kuasa DPR yang
diwakili oleh H. Arsul Sani S.H., M.Si dan Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si.,
telah memberikan dan menyampaikan Keterangan DPR kepada
Mahkamah terhadap Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-
XV/2017.

4. Bahwa dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 61/PUU-
XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017, perwakilan DPR dihadiri oleh Pejabat dan
Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan
Keahlian DPR RI.

1. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK Nomor 61/PUU-
XV/2017
Bahwa dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, MK memberikan
pertimbangan hukum terhadap Pengujian Pasal 557 ayat (2) UU
Pemilihan Umum sebagai berikut:
a. bahwa meskipun tidak secara nyata disebutkan adanya pencabutan
terhadap Pasal 56 UU Pemerintahan Aceh yang mengatur, klausul Pasal
557 ayat (2) UU Pemilihan Umum dengan sendirinya telah mencabut
pasal yang berkenaan dengan Pemilihan Umum berlakunya Pasal 571
huruf d UU Pemilihan Umum telah mengubah substansi UU Pemerintahan
Aceh yang berkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di
Aceh;
b. bahwa sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh, meskipun KIP dan
Panwaslih merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UU
Pemerintahan Aceh, keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukanlah
bagian bagian dari lembaga yang menjalankan keistimewaan Aceh.
Kemudian KIP sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki
nama sendiri yang berbeda dengan dari penyelenggara Pemilu di daerah
lain, demikian pula dengan keanggotaan KIP, termasuk prosedur atau
tata cara pengisian keanggotaannya. Namun sekalipun terdapat
perbedaan, hal itu bukanlah bagian dari keistimewaan Aceh itu sendiri.
Berdasarkan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan hanya
KPU yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu, maka
dapat dikonstruksikan secara konstutional bahwa KIP sebagai bagian dari
KPU. Setelah KPU, KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU dimana KIP
diberi kewenangan sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh untuk
menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Dalam konteks demikian,
KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada dasarnya sama dengan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, demikian pula
halnya dengan Panwaslih yang pada dasarnya sama dengan Bawaslu;
c. bahwa Pasal 1 angka 12 UU Pemerintahan Aceh telah menegaskan
bahwa KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah bagian dari KPU. Oleh
karena itu kewenangan KIP bukan diberikan oleh UU Pemerintahan Aceh,
melainkan merujuk kepada konteks sejarah keberadaan KPU dan
kelahiran serta keberadaan KIP aceh dan KIP Kabupaten/Kota; dan
d. bahwa jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi
keanggotaan serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP
Kabupaten/Kota hendak dilakukan perubahan hendak dilakukan
perubahan, dan hal itu sesuai dengan hierarkis penyelenggara Pemilu
yang bersifat nasional, perubahan itu memerlukan pelibatan dalam
bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. Dalam hal ini, apabila
pembentuk undang-undang hendak mengubah ketentuan yang diatur
dalam UU Pemerintahan Aceh, maka hal itu mengacu kepada UU
Pemerintahan Aceh yaitu Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269. Jika prosedur
demikan tidak ditempuh, maka norma undang-undang yang substansinya
berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang
diatur dalam UU Pemerintahan Aceh maupun yang mengubah ketentuan
UU Pemerintahan Aceh akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian
hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan,
yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945

Bahwa dalam Amar Putusan MK Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017,
Mahkamah Konstitusi menyatakan:
1) Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2) Menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilihan Umum yang berbunyi
“Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
berdasarkan Undang-Undang ini” bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3) Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan
dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum tidak dapat diterima.
4) Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK Nomor 66/PUU-
XV/2017
Bahwa dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017, MK memberikan
pertimbangan hukum terhadap Pengujian Pasal 571 huruf d UU Pemilihan
Umum sebagai berikut:
a. bahwa berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum telah
mengubah substansi UU Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan
kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh dimana MK telah
menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan MK
Nomor 61/PUU-XV/2017;
b. bahwa meskipun kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh
bukan merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh,
namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati. Oleh
karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama
maupun komposisi keanggotannya, maka proses atau tata caranya
memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 UU Pemerintahan Aceh;
c. bahwa kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian
tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara
nasional. Oleh karena itu, perubahan terhadapnya di masa yang akan
datang sangat mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk itu.
Namun perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses dan tata cara
dalam UU Pemerintahan Aceh; dan
d. bahwa MK tidak memperoleh cukup bukti yang dapat menyakinkan
bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum
telah dilakukan konsultasi dan pertimbangan DPRA sesuai prosedur
pembentukan dan perubahan UU Pemerintahan Aceh berdasarkan Pasal 8
ayat (2) juncto Pasal 269 UU Pemerintahan Aceh. Sehingga Pasal 571
huruf d UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa dalam Amar Putusan MK dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017,
Mahkamah Konstitusi menyatakan:
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2) Menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum yang berbunyi
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: d. Pasal 57 dan Pasal 60
ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
3) Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan
dengan Pasal 557 UU Pemilihan Umum tidak dapat diterima.
4) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

3. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 61/PUU-
XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 sebagaimana diuraikan diatas, untuk
mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal
10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-
XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif
Terbuka.
2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-
XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU
Pemilihan Umum.

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat
(tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat
erga omnes (berlaku bagi seluruh pihak) yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan oleh seluruh organ penyelenggara Negara, organ penegak
hukum dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara
Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 mengenai materi muatan
pasal/ayat dalam UU Pemilihan Umum yang dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan
sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU Pemilihan Umum.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →