Database Perkara

2003200420052006200720082009201020112012
201320142015201620172018201920202021 #

Tanggal Registrasi No. Perkara Objek Perkara Status Perkara
2021-06-07 22/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-06-07 23/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan Pasal Belum diputuskan DETAIL
2021-06-03 19/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-06-03 20/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 50 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-06-03 21/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 293 dan Pasal 288 bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-05-28 16/PUU-XIX/2021 Pengujian UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-05-28 17/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 32 jo Pasal 48 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-05-28 18/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh wilayah NRI dan Mengubah KUHP Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 tentang Kemakmuran Rakyat dan Perubahan Pasal-pasal terhadap Pancasila Sila Pertama, Kedua dan Kelima Belum diputuskan DETAIL
2021-05-04 6/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-21 12/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-21 13/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Penjelasan Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-21 15/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-21 14/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 10 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-20 7/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI Pasal 36 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-20 8/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-20 9/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 33 bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28F dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-20 10/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) Belum diputuskan DETAIL
2021-04-20 11/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 60 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-14 1/PUU-XIX/2021 Pengujian KUHPER Keseluruhan Bagian I, Bagian II, dan Bagian III Pewarisan Pasal 831, Pasal 832, Pasal Pasal 833, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916a, Pasal 920, Pasal 921 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-14 2/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-14 3/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CIpta Kerja Bab IV Pasal 59, Pasal 61 ayat (1) huruf c, Pasal 61A, Pasal 154A, dan Pasal 156 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2021-04-14 5/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 24 angka 4, angka 13, angka 24 dan angka 28; Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15 dan Penjelasan Pasal 55 angka 3 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-25 108/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 6, Pasal 17 Angka 16, Pasal 24 Angka 44, Pasal 25 Angka 10, Pasal 27 Angka 14, Pasal Pasal 34 Angka 2, Pasal 41 Angka 25, Pasal 50 Angka 9, Pasal 52 Angka 27, Pasal 82 Angka 2, Pasal 114 Angka 5, Pasal 124 Angka 2, Pasal 150 Angka 31, Pasal 151 dan Pasal 175 Angka 6 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-25 109/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Penempatan kedudukan Pembukaan UUD NRI dalam UU a quo, Pengaturan Bab IV tentang Ketenagakerjaan, Pasal 181, Pasal 6 dan Pasal 5 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-23 104/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-23 105/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan bagiam kedua ketenagakerjaan Pasal 81 angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c, Angka 2 Pasal 14 ayat (1), Angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b, Angka 4 Pasal 42, Angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4), Angka 13 Pasal 57, Angka 14 Pasal 58 ayat (2), Angka 15 Pasal 59, Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c, Angka 20 Pasal 66, Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b, Angka 24 Pasal 88, Angka 25 Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C, Angka 30 Pasal 92, Angka 37 Pasal 151, Angka 38 Pasal 151A, Angka 42 Pasal 154A, dan Angka 44 Pasal 156 ayat (4) huruf c bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-23 106/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-23 107/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-12 101/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-12 102/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 12A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-12 103/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CIpta Kerja Pengujian Formil Bab IV dan Pengujian Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 ayat (3), Pasal 61A ayat (1), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 Bagian Kedua serta Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-09 97/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 87 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-09 98/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-11-09 99/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-11-09 100/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK dan Pengujian Materiil atas UU MK bertentangan dengan Pasal Belum diputuskan DETAIL
2020-10-28 80/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 169A ayat 1a dan ayat 1b, Pasal 35 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-27 90/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK Pasal I angka 3 mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal I angka 6 menghapus Pasal 22, Pasal I angka 8 mengubah Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal I angka 9 UU menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b dan Pasal I angka 15 mengubah Pasal 87 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-27 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal .. bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-27 92/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU tentang Komisi Yudisial Pasal 13 huruf a frasa "dan Hakim Ad Hoc" bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-27 93/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 105 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-27 94/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-27 95/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Cipta Kerja Pengujian Formil dan Materiil, Pasal 16, Pasal 65 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-27 96/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 87 huruf a dan huruf b bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-22 87/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang ... Tahun ... tentang Cipta Kerja Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-22 88/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-10-22 89/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 55 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-10-19 84/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 6 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-10-19 85/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 10 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-19 86/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-10-12 83/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-05 81/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40 ayat (2b) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-10-05 82/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 8 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-09-17 77/PUU-XVIII/2020 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-09-17 78/PUU-XVII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Pasal 1 angka 2 dan ayat (8), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 46, dan Pasal 51 bertentangan dengan Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-09-17 79/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-09-09 74/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-09-09 75/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-09-09 76/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 23 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-09-01 72/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-09-01 73/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 19 ayat (2), Pasal 58 dan Pasal 59 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-09-01 71/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 dan diubag dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 2985 tentang Mahkamah Agung Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-08-19 70/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undan-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf i bertentangan dengan Alinea ke 4, Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-08-19 69/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang ... Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penepatan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Aline ke-4 Pembukaan, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-08-13 68/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 154 huruf c bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-07-29 67/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf n bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-23 63/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal Belum diputuskan DETAIL
2020-07-23 65/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67 dan Pasal 173B bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-23 64/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 169A bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-21 66/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 ayat (4) terkait frasa "jabatan tertentu" dan "waktu tertentu" bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-17 61/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 77 huruf c dan huruf d bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-17 62/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 18 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-07-13 59/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 5 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-13 60/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pengujian formil bertentangan dengan 1 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-09 56/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undnag-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum acara Pidana Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-09 57/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 5 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-09 58/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-07-08 55/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-07 51/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2020-07-07 52/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-07-07 53/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 9 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2 dan ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-07 54/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-07-07 54/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-07 54/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-07 54/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-07-02 50/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 29 dan Pasal 45B bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2020-06-29 47/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-29 47/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-29 47/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-29 47/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-29 48/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undnag Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa "paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-06-29 48/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undnag Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa "paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-29 48/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undnag Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa "paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-29 49/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-24 37/PUU-XVIII/2020 Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-24 37/PUU-XVIII/2020 Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-24 37/PUU-XVIII/2020 Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-24 37/PUU-XVIII/2020 Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-24 37/PUU-XVIII/2020 Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-23 46/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-06-17 44/PUU-XVIII/2020 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 22 UUD Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2020-06-17 45/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka (3) dan angka (10) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-17 45/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka (3) dan angka (10) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-16 42/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 huruf f, j, k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d lampiran, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (7), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) huruf a, b, Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, d dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (3) huruf a, b, dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf a, b, c, Pasal 24 ayat (1) huruf a, b, c, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23D, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-16 43/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-16 43/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-09 38/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang No. 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang Pasal 27 Lampiran Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2020-06-09 39/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-06-09 40/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-06-09 41/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-05-19 34/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pasal 55 ayat (1) (sepanjang kata orang) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-05-19 33/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-05-19 35/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 28, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 225 ayat (1), Pasal 226 ayat (1), Pasal 230 ayat (2), Pasal 231 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 234, Pasal 237 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 238 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 427 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2020-05-19 36/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 9 ayat (1) Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 6 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-05-05 29/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415 dan Pasal 420 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-05-05 30/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 10 dan Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2020-05-05 31/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 bertentangan dengan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-05-05 32/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 6 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-05-05 24/PUU-XVIII/2020 PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-05-04 26/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat 4, Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-05-04 28/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-03-12 21/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-03-12 22/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf s bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-03-04 19/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-03-04 20/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-02-21 18/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 134 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 143 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-02-19 17/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-02-05 14/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B dan Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-02-05 15/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-01-30 10/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-01-30 11/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-01-30 12/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-01-27 13/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Pilkada Pasal 176 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-01-21 7/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 176 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-01-21 8/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-01-21 9/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-01-10 6/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 65 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-01-09 4/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materil Frasa "dan diangkat" Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal Pasal 6 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-01-09 5/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945 Ditolak DETAIL
2020-01-07 2/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 7 dan Pasal 11 Bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 27 UUD tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2020-01-07 3/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penih di Provinsi Jambi Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D ayat(1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2020-01-06 1/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2019-12-30 85/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 huruf a bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-12-11 82/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-12-11 83/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, dan Pasal 85 huruf a bertentangan dengan Pasal Belum diputuskan DETAIL
2019-12-11 84/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37C ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-11-26 78/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 32 ayat (1) UU ITE Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-11-26 79/PUU-XVII/2019 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-11-26 80/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166) Pasal 10 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-11-26 81/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Pasal 39 dan Pasal 46 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2019-11-25 76/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 jo Pasal 87 dan Pasal 88 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-11-25 77/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Pasal 10 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-11-14 73/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-11-14 74/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-11-14 75/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 angka 6 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasa 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-11-14 72/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-11-13 69/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-11-13 70/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Formil: Proses Materiil: Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a dan Pasal 47 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-11-13 71/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab V A, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A dan Pasal 69D bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-11-01 66/PUU-XVII/2019 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 20 UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-11-01 67/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nmor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 38 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-11-01 68/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pengujian Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 2 ayat (4a) Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) huruf a bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-10-21 64/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 Gugur DETAIL
2019-10-21 65/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang KUHPerdata Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Putusan PT Banding 75/1472/Perd/PT.BDG Yurisprudensi No. 391 K/Sip/1969 dan No. 4 K/Sip/1983 bertentangan dengan Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-10-16 62/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Formil atas pembentukan UU, Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 29 huruf e bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-10-16 63/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, dan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-10-10 60/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-10-10 61/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 23 ayat (2) Pasal 66 ayat (1) Pasal 268 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-10-07 58/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf e bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-10-07 59/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Formil dan Pasal 21 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-09-24 55/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu; Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015; Pasal 201 ayat (7) dan Pasal ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-09-24 56/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Keedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tenntang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf g bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Dikabulkan DETAIL
2019-09-24 57/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) Pasal 31 UU No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-09-17 52/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) dan ayat (27) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-09-17 53/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 107 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-09-17 54/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara Pasal 6 ayat (3) Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-09-10 47/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 419, Pasal 420 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 422 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2019-09-10 48/PUU-XVII/2019 Pegujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-09-10 49/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2019-09-10 50/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 1 Taun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2019-09-10 51/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 1 Taun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-09-06 37/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-09-03 42/PUU-XVII/2019 Pengujian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 3 huruf (b) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Gugur DETAIL
2019-09-03 44/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2019-09-03 45/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 38 ayat (1) frasa "setelah" dan ayat (2) frasa "dapat" bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-09-03 46/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 28 ayat (1) huruf c UU MA dan Pasal 57 UU PPHI bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Passal 28I ayat (5) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2019-08-26 37/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-08-26 37/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-08-26 38/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3, Pasal 4d dan Pasal 416 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2019-08-26 39/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3 dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2019-08-26 39/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3 dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2019-08-26 40/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-08-26 41/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 28 ayat (1) Frasa "Partai Politik" bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-04-25 36/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 angka (1) bertentangan dengan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 6A angka (3) dan angka (4) serta Pasal 28D UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-04-15 32/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-04-15 33/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman RI Pasal 36 ayat (1) huruf g bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-04-15 34/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 56 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-04-15 35/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat Penjelasan Umum Paragraf 7 sampai Paragraf 8 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-04-10 29/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 533 dan Pasal 284 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-04-10 29/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 533 dan Pasal 284 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-04-10 30/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 53 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-04-10 31/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 65 ayat (3) huruf b dan Pasal 68 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-04-02 28/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 10 ayat (1) huruf a Pasal 29 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-03-27 27/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-03-19 23/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 285 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-03-19 24/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-03-19 26/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilu Provinsi dan Pasal 567 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-03-19 25/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 197 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-03-14 22/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengujian Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 24 UU No.48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UU No. 2 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat(1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-03-06 21/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 458 ayat (6) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-03-05 19/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-03-05 20/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 383 ayat (2) dan Pasal 350 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dna ayat (4) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-02-27 18/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-02-14 16/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 4 ayat (2) huruf d bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (2). ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-02-14 17/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewn Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249 ayat (1) huruf j bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2019-02-06 14/PUU-XVII/2019 pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 54D ayat (2) jo ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-02-06 15/PUU-XVII/2019 pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 13, Pasal 25 ayat (2) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf e dan huruf f, Pasal 50, Pasal 53 huruf e, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 86 ayat (4), Pasal 87 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf b dan d, Pasal 88 ayat (1) hururf c dan ayat (2), Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 134, dan Pasal 141 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-02-06 13/PUU-XVII/2019 pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 6, Pasal 6 huruf a dan huruf b, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 94 yata (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97, Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 131 huruf f, Pasal 136, dan Pasal 137 UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 dan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 dan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 6, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) UU No. 38 tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-01-30 13/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Pasal I angka 52) Pasal 176 ayat (2) bertentangan dengan Pembukaan Alinea Ke-4, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-01-21 8/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Konsiderans menimbang huruf b frasa "pemeluk agama", Pasal 3 huruf a kata "masyarakat", Pasal 4 kata "produk", Pasal 26 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1); Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-01-21 9/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 77 huruf a Bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-01-21 10/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-01-21 12/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) dan lampirannya Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2019-01-21 11/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku Pasal 3 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-01-11 6/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 58 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-01-11 7/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 116) Pasal 14 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2019-01-04 3/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-01-04 1/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SIpil Negara Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2019-01-04 2/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka (14), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 39 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2019-01-04 4/PUU-XVII/2019 Pengujian Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Pasal 2 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-12-06 99/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf i bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-12-06 101/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-12-06 101/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-12-06 102/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-12-06 100/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279) Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-11-21 95/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 47 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-11-21 98/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) Pasal 57 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-11-21 97/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) Pasal 34 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-11-21 98/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) Pasal 57 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-11-15 93/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 92 ayat (2) huruf c bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (2), (3) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-11-15 94/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-11-15 94/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-10-31 90/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-10-31 91/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan ayat (4) huruf d bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-10-31 92/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-10-18 89/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 21 ayat (2) huruf a bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-10-16 85/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Pasal 20 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-10-16 86/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 entang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) Pasal 55 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-10-16 87/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-10-16 88/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Pasal 87 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-10-09 82/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-10-09 83/PUU-XVI/2018 pengujian Udang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) Huruf (G) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-10-09 84/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 272 Pasal 12 dan Pasal 65 bertentangan dengan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-10-01 81/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-09-20 79/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 ayat 1 huruf (d) dan huruf (g) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-09-20 78/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-09-20 80/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 12 dan angka 13 serta Penjelasan Pasal 1, Pasal 29 ayat (3) huruf d serta penjelasan, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-09-12 74/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Oktober Tahun 2010 Nomor 122) Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-09-12 75/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279) Pasal 1677 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Berwenang DETAIL
2018-09-12 77/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 172 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-09-03 72/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Pasal 59 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-09-03 73/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-08-27 70/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 68 ayat (4); Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) serta penjelasannya dan ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-08-27 71PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 326 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-08-24 68/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279) Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-08-24 69/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5189) bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-08-06 66/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 82 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-08-06 67/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 240 ayat (1) huruf n bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-07-18 65/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) tentang Yayasan Pasal 3 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-07-18 64/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Pasal 157 UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2a dan 2b) UU No. 19 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-07-18 64/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Pasal 157 UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2a dan 2b) UU No. 19 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-07-18 64/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Pasal 157 UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2a dan 2b) UU No. 19 Tahun bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-07-18 64/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Pasal 157 UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2a dan 2b) UU No. 19 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-07-16 63/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a bertentangan ddengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-07-12 59/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-07-12 60/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Penjelasan Pasal 169 huruf n bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 7, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2018-07-12 61/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 6A ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-07-12 62/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-07-09 58/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-07-05 55/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-07-05 56/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 16 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-07-05 57/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316) sebagaimana diubah dengan (A) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5226) dan (B) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5493) pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3316) sebagaimana diubah dengan (A) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang--Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4359) dan (B) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4958) (a) Pasal 1 butir (3) a, Pasal Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59; (b) Pasal 60; (c) Pasal 51 ayat (1) huruf a; (d) Pasal 56 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Gugur DETAIL
2018-07-02 54/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 222 bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak bisa dipisahkan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-06-28 52/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 16 bertentangan dengan Passal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-06-28 53/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 1 angka 35 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-06-25 49/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-06-25 50/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 6A ayat (2) , Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-06-25 51/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-06-21 47/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-06-21 48/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-05-25 44/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2018-05-25 45/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 70 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-05-25 46/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Pasal 167 ayat (3) atas frasa "diperhitungkan" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-05-22 43/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 154 ayat (10) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2018-05-11 41/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 138 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 7 UUD 1945 Ditolak DETAIL
2018-05-11 42/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 172 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-05-03 38/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2018-05-03 39/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), (3) dan Pasal 23 UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-05-03 40/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Penjelasan Pasal 169 huruf n bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 7 UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-04-30 36/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i bertentangan denganPasal 28D ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-04-30 37/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), (3) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2018-04-26 35/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), s..d. (7), Pasal 27 ayat (1), (3) dan (5), Pasal 28 ayat 91) s.d. (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), (4), Pasal 33 dan Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2). bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-04-23 34/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 73 ayat (3), (4), (5), (6), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), (3), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-04-17 33/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 jo Pasal 227 dan 229 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-04-09 30/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 182 huruf i bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dikabulkan DETAIL
2018-04-09 31/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28B ayat (1) Dikabulkan DETAIL
2018-04-09 32/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 37 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-03-29 29/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3), Pasal 143 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 150 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 152 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-03-26 26/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, ayat (5), Pasal 112 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-03-26 27/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang No 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda Pasal 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2018-03-26 28/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-03-19 23/PUU-XVI/2018 Pengujian Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Ditolak DETAIL
2018-03-19 24/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 22, dan Pasal 28D ayat (1) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-03-19 25/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-03-14 22/PUU-XVI/2018 Pengujian Frasa 90 (Sembilan Puluh) Hari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 Pasal 55 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-03-13 21/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 112 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 20A ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-03-06 19/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Ditolak DETAIL
2018-03-05 18/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 122 poin (k) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-03-05 20/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 22D ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-03-01 16/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majeis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Dikabulkan DETAIL
2018-03-01 17/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majeis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 20A ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2018-02-22 15/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 50 ayat (6) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-02-19 13/PUU-XVI/2018 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). Dikabulkan DETAIL
2018-02-16 14/PUU-XV/2018 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 4 ayat (4) Bertentangan denganPasal 20A ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2018-02-13 12/PUU-XVI/2018 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, dan h Bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2018-02-06 9/PUU-XVI/2018 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 59 ayat (4) huruf C, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2018-02-06 9/PUU-XVI/2018 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 59 ayat (4) huruf C, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2018-02-06 10/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1) dan (3), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 9 ayat (9) UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2018-01-23 7/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat(1) UUD Tahun 1945. Ditolak DETAIL
2018-01-17 5/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 dan Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 33/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 Ditolak DETAIL
2018-01-17 6/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Ditolak DETAIL
2018-01-09 4/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 20 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2018-01-03 1/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Pereturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Dikabulkan DETAIL
2018-01-03 2/PUU-XVI/2018 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaratan menjadi Undang-Undang. Pasal I angka 6 s/d angka 21, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82 A ayat (1) dan (2), dan Frasa "Atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2018-01-03 3/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan 28H ayat (1) UUD NRI Tahun1945 Ditolak DETAIL
2017-12-22 102/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 8 lampiran UU Akses Informasi Keuangan Bertentangan dengan Pasal 28D,Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-12-21 100/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6, Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 86 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-12-21 101/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-12-13 99/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 angka ke-1 Bertentangan dengan Pasal Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-12-07 97/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 151 huruf a Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-12-07 98/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4), Pasal 107 Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-11-17 95/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-11-17 96/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1) huruf b Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-11-14 93/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 40A ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-11-03 94/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 80A Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-10-31 89/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 25 Bertentangan dengaan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-10-31 90/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-10-31 91/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf b Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-10-31 92/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 70 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-10-27 86/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-10-27 88/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-10-25 87/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 48 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3), ayat (5), Pasal 32 ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-10-18 81/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 46 ayat (3) huruf B sepanjang frasa “bahan atau zat adiktif” dan Pasal 46 ayat (3) huruf C UU Penyiaran serta Pasal 13 huruf b sepanjang frasa “dan zat adiktif lainnya” dan Pasal 13 huruf c UU Pers Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (3) serta Pasal 28I ayat (1) dan (4) UUD 1945. Ditolak DETAIL
2017-10-18 82/PUU-XV/2017 Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k; Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf 1 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 29H ayat (2) Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-10-18 83/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 374 KUHP. Bertentangan dengan , Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-10-17 84/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tenntang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 23 Ayat (2) dan (3). Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-10-10 79/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 55 Bertentangan dengan Pasal 1 yata (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-10-05 78/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-10-05 80/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2017-10-05 94/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 20 ayat (1), (2), Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 32 ayat (2) huruf b Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-09-27 74/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 162 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-09-26 63/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 32 ayat (3) huruf a bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-09-25 75/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Pasal 557 ayat (1) huruf a, 557 ayat (1) huruf b, 557 ayat (2), 571 huruf d Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-09-25 76/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-09-25 77/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 18 ayat (3) Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-09-19 70/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-09-18 72/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-09-14 71/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-09-14 73/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 22 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-09-08 67/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 173 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-09-06 66/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Bertentangan dengan Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dikabulkan DETAIL
2017-09-06 68/PUU-XIV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 99 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2017-09-05 62/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-09-05 65/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 50 ayat (1) huruf b. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-08-25 57/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 57 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-08-25 59/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 dan Penjelasan Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F UUD NRI 1945 Dikabulkan DETAIL
2017-08-25 60/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (2) huruf e dan Pasal 173 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2017-08-25 64/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 Ayat (2) huruf s, Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4), Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-08-21 53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "telah ditetapkan", Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Ditolak DETAIL
2017-08-21 54/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf i Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-08-18 55/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 Ditolak DETAIL
2017-08-18 56/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama Jo. UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Pearturan Presiden Sebagai UU Pasal 1, 2, 3 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-08-16 52/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-08-16 61/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), 18B ayat (1), 18 ayat (3), 28C ayat (2) Dikabulkan DETAIL
2017-08-16 51/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-08-15 58/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 29 ayat (1) Belum diputuskan DETAIL
2017-08-09 69/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (dalam hal ini Pemohon salah mengujikan UU yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Pasal 69 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 Ditolak DETAIL
2017-08-02 50/PUU-XV/2017 Pengujian formiil : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pengujuan materiil : Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-07-31 49/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 67 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. Belum diputuskan DETAIL
2017-07-31 49/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 67 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. Belum diputuskan DETAIL
2017-07-31 49/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. Belum diputuskan DETAIL
2017-07-28 40/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPD, DPR dan DPRD. Pasal 79 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-07-28 42/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 83 ayat (1) KUHAP Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (5) Belum diputuskan DETAIL
2017-07-28 44/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-07-28 46/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 36 ayat (1) huruf b Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-07-28 48/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan 28E ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-07-27 43/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-07-27 45/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-07-27 47/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), Pasal 201 ayat (2). Bertentangan dengan Pasal 20A ayat (2), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 28Dayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2017-07-26 41/PUU-XV/2017 Pengujian formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945. Belum diputuskan DETAIL
2017-07-26 41/PUU-XV/2017 Pengujian formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945. Belum diputuskan DETAIL
2017-07-21 33/PUU-XV/2017 Pengujian Unddang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28 H ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-07-20 38/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-07-20 39/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A dan Pasal 82A.Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-07-12 37/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD Penjelasan Pasal 79 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-07-11 34/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 35 ayat (4) huruf a Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-07-11 35/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 5, Pasal 69, Pasal 74 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-07-11 36/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 79 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-06-21 31/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-06-21 32/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-06-19 25/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2017-06-15 7/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat(1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Belum diputuskan DETAIL
2017-06-12 1/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-06-07 28/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-06-07 29/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) Pasal 1 angka 6 huruf b, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 190 huruf a, Pasal 191 ayat (3), Pasal 193 ayat (1), Pasal 193 ayat (2) huruf a, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 183, Pasal 197 ayat (1) huruf k, Pasal 238 ayat (2), Pasal 238 ayat (3), Pasal 242, Pasal 253 ayat (4), Pasal 253 ayat (5) huruf a, Pasal 253 ayat (5) huruf b Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2017-06-07 30/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 193 ayat (2) Huruf A Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-05-29 24/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 33 UU Partai Politik, dan Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada. Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-05-19 25/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2017-05-19 25/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2017-05-19 25/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2017-05-19 25/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2017-05-19 25/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2017-05-19 26/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-05-19 27/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 32 ayat (3) huruf a UU No.6 Tahun 1983, dan Pasal 34 ayat (2) huruf c UU No. 14 Tahun 2002 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 Gugur DETAIL
2017-05-18 22/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2017-05-18 23/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-05-05 19/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Tidak Berwenang DETAIL
2017-05-05 20/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-05-05 21/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Juncto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tabun 2009 tentang Ketransmigrasian Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2017-04-20 15/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-04-20 16/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bertentangan denganPasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2017-04-20 17/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2017-04-20 18/PUU-XV/2017 . Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 33 UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-02-16 13/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2, pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dikabulkan DETAIL
2017-02-12 14/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Penarikan Kembali DETAIL
2017-02-02 9/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-02-02 10/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf (a), Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran serta Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 31 ayat (1) UUD1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-02-02 11/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-01-23 7/PUU-XVI/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat(1) UUD Tahun 1945. Ditolak DETAIL
2017-01-17 6/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Belum diputuskan DETAIL
2017-01-17 8/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-01-17 5/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Bertentangan dengan Pasal 28E, Pasal 29 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28C, Pasal 28G ayat 1, Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-01-17 6/PUU-XV/2017 Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Belum diputuskan DETAIL
2017-01-17 8/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2017-01-12 5/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 dan Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 33/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-01-12 5/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Belum diputuskan DETAIL
2017-01-12 5/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Belum diputuskan DETAIL
2017-01-12 5/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 dan Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 33/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-01-12 5/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 dan Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 33/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-01-06 2/PUU-XV/2017 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2017-01-06 3/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun1945 Belum diputuskan DETAIL
2017-01-06 4/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penarikan Kembali DETAIL
2017-01-03 5 oke Belum diputuskan DETAIL
2016-12-02 108/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 66 ayat (1) UU 14 Thn 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48 Thn 2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (4), (5) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-11-29 111/PUU-XV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-11-29 109/PUU-XV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf I, Pasal 300 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1). UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-11-29 110/PUU-XV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 176 ayat (1), (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-11-29 106/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 40 Bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2)) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-11-29 107/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 40 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD 1945 Gugur DETAIL
2016-11-11 105/PUU-XV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU 23/2004, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 dan Pasal 7 ayat (2) huruh I UU 30/2014. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2016-11-10 103/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 197 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2016-11-10 104/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 255 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 22C, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2016-11-01 99/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6, Pasal 57 ayat (7), Pasal 155 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28J UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-11-01 101/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 4 huruf g, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), (6), Pasal 34 ayat (2), (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-11-01 102/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf b Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (1), (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-10-20 97/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.. Pasal 61 ayat (1), (2), Pasal 64 ayat (1), (5) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2016-10-20 98/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 37 ayat (3) UU 12/2012, Pasal 33 ayat (3) UU 20/2003 dan Pasal 29 ayat (2) UU 24/2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-10-05 95/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-10-05 93/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 40A ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-10-05 94/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 20 ayat (1), (2), Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 32 ayat (2) huruf b Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-10-04 89/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 1 angka 31 dan 32, Pasal 209 ayat (3), Pasal 211 ayat (1), Pasal 212, Pasal 213, Pasal 215, Pasal 215 huruf b Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-10-04 90/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pennyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-10-04 91/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), (2), (3), Pasl 19 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 57 ayat (1). Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) , Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-09-29 87/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf G Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Gugur DETAIL
2016-09-29 88/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 18 ayat (1) huruf m Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-09-29 86/PUU-XIV2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2016-09-28 83/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 65 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18B, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-09-28 85/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, d, h, I, Pasal 41 ayat (1), (2) dan Pasal 44 ayat (4), (5) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2016-09-21 81/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-09-21 80/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 41 Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (4), Pasal 28G ayat (1), Psal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-09-21 82/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 44 Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-09-19 77/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 33 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28F UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-09-19 78/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-09-19 79/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 2 ayat (2), (3), Pasal 3 ayat (3) Bertentangan dengan UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-09-16 75/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 40 ayat (1) s.d. (5) Bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat 91), Pasal 28\h ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2016-09-16 74/PUU-XIV/2016 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2016-09-01 72/PUU-XIV/2016 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 385 dan Pasal 423 Bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-09-01 71/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 ayat (2) huruf g Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2016-09-01 73/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 22 Bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-08-31 68/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-08-31 68/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-08-31 69/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 44 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2016-08-30 65/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 dan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) UU 8 Tahun 2015 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-08-30 60/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 70 ayat (3) huruf a Bertentangan dengan 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-08-30 63/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-08-30 66/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 245 ayat (1), (3), Pasal 251 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 267 ayat 91), (2),, Pasal 268 ayat (1), Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), Pasal 271 ayat (1), Pasal 324 ayat (1), (2), Pasal 325 ayat (1), (2) UU Pemda dan Pasal 31 ayat (2) UU MA Bertentangan dengan Pasalo 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), (6), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-08-25 64/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 9 huruf a, Pasal 22B huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22B ayat (5), dan Pasal 28I UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-08-16 62/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 61 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28F, Paal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-08-12 61/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-08-08 67/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2016-07-23 51/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 ayat (2) huruf g Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (i) , Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-07-22 57/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pasal 1 angka (1), angka (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), (3), (5), Pasal 19 ayat 91), (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28F UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-07-22 58/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pasal 1 angka (1), angka (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-07-22 59/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pasal 1 angka (1), angka (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28F UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-07-21 55/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 70 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-07-21 56/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 ayat (1), (2), (7), (8) Bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-07-21 54/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), ayat (3d) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-06-30 52/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), (3), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 51A ayat (5) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2), (4), (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-06-30 53/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 6B ayat (2), Pasal 7 huruf a angka 4 dan 6, Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan 3 UU MA, Pasal 4 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf d dan h, Pasal 22 UU MK Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-06-20 50/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 12 ayat (1) s.d. (5) dan Pasal 26 ayat (1) s.d. (4) Bertentangan dengan Pasal Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-05-30 43/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 huruf C Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2016-05-25 47/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Ditolak DETAIL
2016-05-25 48/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 ayat (a) s.d. (l) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-05-24 44/PUU-XIV/2016 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 149 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Tidak Berwenang DETAIL
2016-05-24 45/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-05-24 46/PUU-XIV/2016 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal Pasal 284 ayat (1) s.d. ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J ayat (1), (2) , Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-04-29 42/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 18 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), (2), (3) huruf a, b, c, d, Pasal 20 ayat (1) s.d ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) s.d. ayat (11), Pasal 23 ayat (1) s.d. ayat (4), Pasal 24 ayat (1) s.d. ayat (6), Pasal 25 ayat (1), (2), Pasal 26 ayat (1) s.d. ayat (8) dan Pasal 28 ayat (5) huruf a s.d. k Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-04-28 39/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (3) UUD 1945 . Dikabulkan DETAIL
2016-04-28 40/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pasal 35 huruf C Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2016-04-28 41/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 138 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2016-04-08 37/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI sebagai Ibukota NKRI Pasal 11 ayat (1), (2), (3) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-04-08 38/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pasal 20 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-04-07 35/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 33 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-04-07 34/PUU-XVI/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 12 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat , (3), Pasal 28J UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-04-07 36/PUU-XVI/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 35 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2016-03-21 28/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 314 dan Pasal 327 ayat (2) s.d. ayat (9) UU 17 Tahun 2014 dan Pasal 94, dan Pasal 111 ayat (2) s.d. ayat (8) UU 23 Tahun 2014 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan (3), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-03-21 29/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 35 huruf c Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-03-21 30/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), \pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-03-21 31/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 15 ayat (1) dan (2), Lampiran huruf A Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2016-03-21 32/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 2 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-03-21 33/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 263 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2), dan (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-03-17 24/PUU-XIV/2016 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 184 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-03-17 25/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-03-17 26/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Gugur DETAIL
2016-03-17 27/PUU-XIV/2016 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 154 ayat (10) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-03-15 22/PUU-XIV/2016 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf p Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-03-13 23/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 22 UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal pasal 1 angka 1, 2, 11, 12, Pasal 2 huruf a, Pasal 56 huruf a, Pasal 86, Pasal 110, Pasal 114, Pasal 115 UU No. 2 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-02-17 13/PUU-XV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (1), (2), (4), (4a), Pasal 13 ayat (1) huruf e Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-02-17 14/PUU-XV/2016 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 158 ayat (2) huruf c Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2016-02-17 15/PUU-XV/2016 Pengujian UNDANG-undang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 40 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2016-02-17 16/PUU-XV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010. Pasal 1 ayat (16), (17), Pasal 7, Pasal 8 Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-02-17 18/PUU-XIV/2016 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf t, Pasal 157 ayat (5), Pasal 158 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-02-17 19/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pasal 34 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2016-02-17 20/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 44 huruf b UU No.11/2008 dan Pasal 26A UU No. 20/2001 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-02-17 21/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 88 UU No. 1/1946 dan Pasal 15 UU No.20/2001 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-02-16 5/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 60 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-02-16 6/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) huruf c Bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2016-02-16 7/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 65 ayat (2) Bertentangan dengan Paasal 18B, Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-02-16 8/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-02-16 9/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 263 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-02-16 11/PUU-XV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 23 ayat (2) uu No. 21 Thun 2014, Lampiran huruf CC angka 4 pada Sub Energi Baru Terbarukan Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), Pasal 18A ayat (1), (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2016-02-15 1/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2016-02-15 2/PUU-XIV/2016 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 74 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Gugur DETAIL
2016-02-15 3/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-02-07 17/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 6 Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), (4)) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-02-05 4/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Neponisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999, Pasal 122 huruf L dan M, UU 5/2014 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2016-02-02 12/PUU-XV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 85 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2016-01-14 10/PUU-XV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 Pasal 23A Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2015-07-31 90/PUU-XIII/2015 Pengujian UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 69] adalah bertentangan bertentangan dengan UUD 1945; Ditolak DETAIL
2015-07-31 91/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 adalah bertentangan bertentangan dengan UUD 1945; Tidak Dapat Diterima DETAIL
2015-07-31 92/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 40 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28c ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-07-28 86/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Bertentangan dengan Alenia ke dua Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-07-28 87/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran CC angka 5 pada Sub Urusan Ketenagalistrikan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-07-28 88/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 50 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-07-28 89/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Anggkutan Jasa. Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 2/2002, Pasal 64 ayat (4), (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2), (3), Pasal 72 ayat (1), (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), Pasal 88 UU 22/2009. Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-07-08 84/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf d Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-07-08 85/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 1 angka 21, Pasal 59 ayat (1) s.d (4), Pasal 60, Pasal 74 ayat (1), (2), Pasal 75 ayat (1) s.d. (4), Pasal 76, Pasal 77 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-07-06 83/PUU-XIII/2015 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o dan p Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-07-01 81/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), (5), Pasal 149 ayat (1), Pasal 150 ayat (1), (2), Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), (2), Pasal 164 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-07-01 82/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 angka 1, 6, Pasal 11 ayat (1) huruf a, m, ayat (2), (14), Pasal 12, Pasal 21 ayat (1) s.d. (6), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), (2), (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 90 ayat (1), (2), (3), Pasal 94 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-06-29 79/PUU-XIII/2015 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf r Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 ayat (1), (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2015-06-29 80/PUU-XIII/2015 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan 0 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-06-24 77/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 28 ayat (2) Bertentangan dengan Psal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2 UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-06-24 78/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 33 ayat (1) UU No. 2/2011 dan Pasal 2 angka 5 UU No. 9/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-06-23 56/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf t Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-06-17 75/PUU-XXI/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-06-08 71/PUU-XIII/2015 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf s Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2015-06-03 72/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (2) dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-06-03 73/PUU-XXI/2015 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 158 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (1), (2), (5), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2015-06-03 74/PUU-XXI/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), 28 ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2015-05-27 67/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 120 ayat (1), Pasal 229 ayat (1) KUHAP Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Psal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), (4), (5) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-27 68/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-27 70/PUU-XXI/2015 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf t Bertentangan dengan Alenia IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), (2) (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (1), (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2015-05-19 64/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 158 ayat (2) huruf c Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-19 65/PUU-XIII/2015 Pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf a Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-19 66/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 66 ayat (1) dan 67 UU MA, Pasal 20 dan 28 UU Agraria, Pasal 10 ayat (1) UU MK Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1,4,5), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-18 61/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), (2), Pasal 94 ayat (1), (2), Pasal 95 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28H ayat (2), Paal 28I ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2015-05-18 62/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-18 63/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015 Pasal 23 b ayat (1), (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-08 59/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Bertentangan dengan Alenia IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 22A, Pasal I, Aturan Tambahan UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-08 60/PUU-XIII/2015 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 41 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-08 60/PUU-XIII/2015 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 41 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-08 60/PUU-XIII/2015 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 41 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-06 57/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-05-06 58/PUU-XIII/2015 Pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 158 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2015-04-23 54/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf t Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2015-04-23 55/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf r Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2015-04-16 52/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 51 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-04-16 53/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembag aPenjamin Simpanan menjadi Undang-Undang. Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (i) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-04-14 50/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 69 ayat (2) huruf a Bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-04-14 51/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf r, Pasal 40 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 58 ayat (7), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 75 ayat (5), Pasal 138, Pasal 193 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2015-04-08 47/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal Pasal 21 ayat (2) dan Penjelasan, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28C, 28D, Pasal 28I ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat 92), (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-04-08 47/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal Pasal 21 ayat (2) dan Penjelasan, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28C, 28D, Pasal 28I ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat 92), (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-04-08 48/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Penarikan Kembali DETAIL
2015-04-01 44/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) dan (5)UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2015-04-01 45/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-03-27 43/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Pasal 14A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 51 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-03-25 41/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95, Pasal 96 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-03-24 40/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) huruf c Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-03-24 40/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) huruf c Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-03-23 39/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Pasal 32A ayat (1), UU No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-03-18 36/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 4 ayat (1) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-03-09 35/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 77 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-03-02 32/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-03-02 32/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2015-03-02 32/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-02-23 29/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34D ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-02-23 30/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-02-17 26/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Passal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-02-17 27/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf a, huruf j, Pasal 6, Pasal 61 ayat (2), Pasal 66, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 139 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-02-17 28/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 huruf H Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke Empat, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1), (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-02-11 25/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 32 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-02-04 23/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015 Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Bertentangan dengan asal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-02-04 24/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I. Pasal 11 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-28 22/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Pasal 11 ayat (1) s.d (5) UU No. 2 Tahun 2002. Pasal 13 ayat (2), (5), s.d (9) UU No.34 Tahun 2004 Bertentangan dengan UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-26 21/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 107 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-22 17/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 268 ayat (2) Bertentangan dengan Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-22 18/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 263 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-22 19/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-22 20/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Pasal 81 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-19 11/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-19 12/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) s.d. (5), Pasal 7 ayat (1), (2), Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), (3), (4), Pasal 20 (1), (4), Pasal 22, Pasal 23 s.d. Pasal 26 dan Pasal 50 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-19 13/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji Pasal 30 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-19 14/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Pasal 51 ayat 1 huruf k dan Penjelasannya, Pasal 51 ayat (2) huruf h, huruf i, Pasal 68 ayat (2) huruf h. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-19 16/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 96 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-14 5/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 5 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-14 6/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 28D ayat 91) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-14 7/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 158 ayat (1) huruf c Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-14 8/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119, Pasal 123 ayat (30 dan Penjelasan, Pasal 124 ayat (2), dan Pasal 87 ayat (4) huruf c Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2),Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) , (2), Psal 28I ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-14 9/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 butir ke-4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a, Pasal 99 ayat (1), (2), Pasal 135 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-14 10/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 butir 11, Pasal 13 ayat (1), Paasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), (2), Pasal 8, Pasal 12, Pasal 39 ayat (3), (4) dan Pasal 82 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-09 1/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (4) Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2015-01-09 2/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (8) s.d ayat (12), Pasal 53 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-09 3/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2015-01-09 4/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 dan Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 UU No.22 Tahun 2001 Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-12-02 138/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Paal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), (4), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (3), (4), Pasal 28I ayat (1), (2), (4) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-12-02 140/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-12-02 139/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Prov. Kaltim Lampiran UU No. 2 Tahun 2013 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-11-27 137/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 51 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), PAsal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2), dan (3), dan (5) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-11-27 136/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 270 dan Pasal 1 angka 10 huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan PAsal 28G ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-11-20 132/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang APBN Tahun 2015 Pasal 13 Bertentangan denga Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-11-20 133/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 ayat (1), (2) Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-11-20 134/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 7 ayat (1), Pasal 21 huruf a Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-11-13 131/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 22 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-30 96/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 80 ayat (1) huruf d dan e Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (5), dan (6), Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Penarikan Kembali DETAIL
2014-10-29 92/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 6 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-10-28 95/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Pasal 1 angka 3, Paal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), (2) huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), (2), Pasal 83 ayat (1), (2), (3), Pasal 84 ayat (1), (2), (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) huruf b dan , dan ayat (3), pasal 88 ayat (1) huruf a, Pasal 92 ayat (1) , Pasal 94 ayat (1), Pasal 110 huruf b UU No. 18 Yahun 2013 dan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, i dan huruf k, Pasal 81 UU No.41 Tahun 1999 Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1)dan asal 28I ayat (2)UUD 1945. Ditolak DETAIL
2014-10-28 122/PUU-XII/2014 Pengujian terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 1 angka 9, Pasal 7 ayat (5) huruf b dan ayat (9), Pasal 8 ayat (1) s.d ayat (5), Pasal 10, Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 24 ayat (5) huruf b dan ayat (7) huruf b, Pasal 28 ayat (1), (2), Pasal 31 ayat (1) huruf b, Pasal 36 ayat (1), (2), Pasal 39 ayat (1), (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 54 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), Paal 28H ayat (1) dan (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-28 123/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 327 ayat (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-28 124/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 327 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-23 118/PUU-XII/2014 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 s.d Pasal 14 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (2) dan (5) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-23 121/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang Nomor 21 Thaun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-22 115/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015 (Dana Otonomi Khusus) Pasal 5. 1. 1. 2 Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-10-22 116/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 29 ayat (2), (3), (4), dan (5) Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 F UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-22 117/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-22 120/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 1 angka 2 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-16 113/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2huruf e jo Pasal 62 ayat (3), (4), (5) dan (6) Bertentangan denga Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 24 ayat (1), (2), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-16 114/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-14 109/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penjelasan Pasal 49 ayat (3) huruf b Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-14 111/PUU-XII/2014 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 22A UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-10-14 112/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-10-10 108/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Bertentangan dengan Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (2), (3), (4) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2014-10-09 99/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (6) UUD 1945. Penarikan Kembali DETAIL
2014-10-09 103/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 3 ayat (1) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2014-10-09 104/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E, Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2014-10-09 105/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 1 angka 5, 11, 13, dan 14, Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 18C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-10-09 106/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 28 huruf d dan e Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2014-10-09 107/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (1) dan (5), Pasal 28J UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2014-10-07 98/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 2 Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28I ayat (4), (5), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-10-06 102/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2014-09-16 93/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 376 ayat (2) s.d. ayat (9), Pasal 377 ayat (6) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ditolak DETAIL
2014-09-16 94/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 327 dan Pasal 376 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), (2), Pasal 22E ayat (1), (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Penarikan Kembali DETAIL
2014-09-11 91/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 45A ayat (2) huruf b Bartentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-09-11 90/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 29 ayat (3) Bertentangan degan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2014-09-09 87/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 327 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A, PAsal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Tidak Berwenang DETAIL
2014-09-09 88/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2014-09-09 89/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), Pasal 158 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 23E, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-09-03 84/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 59 angka 2 Bertentangan ketentuan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2014-09-03 85/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 376 ayat (2) s.d ayat (9), Pasal 377 ayat (2), (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-09-03 86/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara Pasal 2 huruf a, huruf j, huruf l, Pasal 6, Pasal 58 ayat (3), Pasal 67 dan Pasal 129 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-08-25 80/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 27 ayat (1) huruf e Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-08-25 81/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 67 huruf (b) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-08-25 83/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 245 Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-08-20 78/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 201 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 22E ayat (6), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-08-20 79/PUU-XII/2014 Pengujian formil dan materiil Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf , Pasal 72, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 170 ayat (5), Pasal 171 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), (4), (5), Pasal 224 ayat (5), Pasal 249 huruf b, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 276 ayat (1), Pasal 281, Pasal 305, dan Pasal 307 ayat (2) huruf d Belum diputuskan DETAIL
2014-08-15 77/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1). Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-08-11 74/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-08-08 82/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), Pasal 158 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat 2, Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2014-08-06 72/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1), (3), (4) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-08-06 72/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1), (3), dan (4) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-08-06 73/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 84, Pasal 97, Pasal 184, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28BH ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2014-07-23 71/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 taentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 189 UU No. 8 Tahun 2008 dan Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan (5), Pasal 18A ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-07-22 70/PUU-XII/2014 Pengujian formil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 38 ayat (2) dan (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g, Pasal 66 ayat (1), (2), dan (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan (5), Pasal 18A ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-07-16 68/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-07-16 68/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), 29 ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-07-16 69/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 141 s.d 156 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-07-14 67/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 77 huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-07-02 61/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara. Pasal 3 ayat (1) huruf g Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), (6), dan (7) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-07-02 62/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Pasal 142 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-07-02 63/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3) Bertentangan dengan pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2014-06-26 57/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) huruf e Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2014-06-26 58/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 Bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-06-24 56/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-06-24 54/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 huruf c, Pasal 34 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 dan Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23G ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-06-13 51/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-06-13 52/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dan (2). Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-06-13 53/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-06-12 50/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (3) dan (4), Pasal 28D ayat (1),Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Dikabulkan DETAIL
2014-05-02 48/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 huruf o Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-05-02 49/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, huruf p, Pasal 6 angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 7 angka 1, angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, Pasal 11 angka 1, angka 2, Pasal 13 angka 1,angka 2, angka 3, Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2), (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan (5) UUD 1945. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-04-28 46/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 124 dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-04-28 47/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28i ayat (2), Pasal 22A UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-04-23 45/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 45A ayat (1) dan (2) huruf a, b, c. Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ditolak DETAIL
2014-04-14 44/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 1 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-04-10 41/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1),(3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-04-10 42/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanag Bagi PEmbangunan Kepentingan Umum. Pasal 1 ayat (10) Bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-04-08 39/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wail Presiden dab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 UU No. 42 Tahun 2008 dan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU No. 8 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2014-04-08 40/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1),(2) dan (3) UUD 1945. Tidak Berwenang DETAIL
2014-03-28 86/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) huruf b Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-03-27 36/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 56 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 1 angka 4 UU. No.15 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Penarikan Kembali DETAIL
2014-03-27 37/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran RI Pasal 1 ayat (4), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) UU No.15 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Tidak Berwenang DETAIL
2014-03-27 38/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 109 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-03-25 52/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945 Ditolak DETAIL
2014-03-24 34/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 29 ayat (1) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-03-24 35/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 dan Pasal 215 Bertentangan dengan Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-03-19 32/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 huruf e Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-03-19 32/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 huruf e Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-03-19 33/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Pasal 12C Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2014-03-17 I/2014 test Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-03-17 I/2014 test Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-03-13 30/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-03-13 31/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 154 Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-03-10 28/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Pasal 27A ayat (1), (2), (4), (13), dan (14) serta lampirannya Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penarikan Kembali DETAIL
2014-03-10 29/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 51 ayat (1) huruf g UU No.8 Tahun 2012 dan Pasal 58 huruf f UU No.12 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-03-06 26/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 60 ayat (3) huruf b Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-03-06 27/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang Pasl 6 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 42 ayat (5), Pasal 85 ayat (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2014-03-05 24/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 247 ayat (2), (5), dan (6), dan Pasal 317 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 31 ayat (1), (3), dan (5) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2014-03-03 22/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 260 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2014-03-03 23/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2014-02-26 20/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-02-26 21/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2, angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29, Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 18H ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-02-21 18/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59, 95 dan Pasal 102 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-02-21 19/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 40, Pasal 43, Paal 44, Pasal 69, Pasal 70 serta Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-02-18 15/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 70 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-02-18 16/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 28 ayat (3) huruf c, Pasal 28 ayat (6), Pasal 37 ayat (1) UU No.18 Thn 2011 dan Pasal 30 ayat (1), (10) dan (11) UU No. 30 Thn 2002. Bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-02-18 17/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD Pasal 2 UU No. 42 Thn 2008, Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Thn 2011 dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 8 Thn 2012 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-02-12 13/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112. Bertentangan dengan UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-02-12 14/PUU-XI/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 66 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-02-03 11/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (4), Pasal 89 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-02-03 12/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.20 Tahun 1997 dan Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 34 UU No.36 Tahun 1999 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-01-28 9/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2014-01-28 10/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 102 dan Pasal 103 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-01-22 7/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-01-22 8/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 16 dan Pasal 26 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 12, Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-01-15 5/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 21 jo Pasal 22 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-01-15 6/PUU-XI/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2014-01-09 3/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 1 angka 1 dan 6, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan (3), Pasal 59 ayat (2) huruf b, c, dan e. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2014-01-09 4/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 14A, Pasal 20A Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2014-01-08 1/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2014-01-08 1/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2014-01-08 1/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2014-01-08 2/PUU-XII/2014 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B, Pasal 18C ayat (3) dan Pasal 27A ayat (1) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-12-18 109/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 242 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-12-17 107/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 7 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-12-10 105/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 10 ayat (2), (3), (4), Pasal 11 ayat (3), (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), (2), Pasal 56 ayat (1), (2) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Ditolak DETAIL
2013-12-10 106/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw di Provinsi Papua Barat. Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 14A dan Pasal 20A. Bertentangan dengan Pasal 18B, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-12-04 104/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 26 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2013-11-28 101/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), (2), (4), (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 44 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-11-28 102/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 77 huruf a dan beberapa pasal lainnya yang terkait (Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 ayat (1b), Pasal 82 ayat (3a) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-11-28 103/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1). Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-11-26 99/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 2 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), (4), (5) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-11-25 100/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 34 ayat (3b) huruf a Bertentangan dengan Alenia Keempat dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-11-18 97/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 48 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-11-18 98/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal Pasal 3, Pasal 36 ayat (3), Pasal 53, Pasal 133, Pasal 69 huruf c, Pasal 77 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-11-18 97/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), (5), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945. Ditolak DETAIL
2013-11-11 95/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 8 huruf c UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No.1 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-11-11 96/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-10-29 89/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-10-23 82/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1) s.d. ayat (6), Pasal 57 ayat (2) dan (3), Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1) dan (3) huruf a Bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-10-23 87/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 59, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1). Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-10-23 88/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 79 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18D dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2013-10-16 85/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 6 ayat (2), (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 38, Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 49 Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-10-10 81/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Pasal 1 Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Psal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-10-02 83/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN. Pasal 9 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-10-02 84/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat (7) dan (9) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-09-18 80/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-09-09 79/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 6 ayat (2C) dan Pasal 7 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), (3) dan (4) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-08-20 77/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2013-08-20 78/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b, c, dan d Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-08-15 75/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-08-15 76/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2013-07-30 73/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah. Bagian Memutus angka 1, Pasal 1 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-07-25 74/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 6 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-07-23 72/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 35 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-07-16 71/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-07-10 70/PUU-XI/2013 Pengujian formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2013-07-10 69/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat (3), (4) dan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-07-03 68/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 197 ayat (1) huruf "I" UU No. 8 Thn 1981, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No.12 Thn 2011. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-06-27 66/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Pasal 7 dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) dan (2), Pasal 22A UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-06-27 67/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-06-26 65/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 93 ayat (5), Pasal 120 ayat (1) huruf j Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) jo Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-06-19 64/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26 s.d. Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181,Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-06-12 63/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-06-03 49/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-06-03 61/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 27 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 dan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-06-03 62/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 2 huruf G dan I UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan (3) huruf b dan Pasal 11 huruf a UU No. 15 Tahun 2006 Bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-05-27 60/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 angka 1, 11 dan 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115 s.d. 119 Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-05-21 58/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-05-21 59/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPD, DPD dan DPRD Pasal 51 ayat (1) huruf k Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-05-16 56/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012, Pasal 12 huruf g dan huruf g UU No. 2 Tahun 2011, Pasal 80 UU No. 27 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (5) dan 9 UU No. 42 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-05-16 57/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 51 ayat (1) huruf k Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-05-08 55/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 8 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-05-08 54/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Penjelasan Umum, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (4), Pasal 30 ayat (1) dan (6), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 90 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (4) jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2) dan ayat (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-05-06 53/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf k Bertentangan dengan Pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-05-02 51/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-04-29 50/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 10 huruf b, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59, Pasal 60 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-04-22 48/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2013-04-22 48/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2013-04-22 48/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2013-04-22 48/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2013-04-22 47/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (2 huruf a dan e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 115 beserta penjelasannya jo Pasal 1 angka 18. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 33 ayat (1) dan (3) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2013-04-22 48/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2013-04-22 48/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2013-04-22 48/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2013-04-22 48/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2013-04-22 48/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2013-04-20 38/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 7 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), (3) dan Pasal 64 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2) dan (4), Pasal 28I ayat (1), (2), (4) dan (5) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-04-17 45/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2011, Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 22E, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-04-17 46/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-04-15 42/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.Pasal 1, Pasal 32 ayat (10, (2) UU No. 5 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (3), (4) butir (b), Pasal 5 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008, Pasal 2 ayat (4), (5), (6), Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 30 ayat (1) butir (a), (e) UU No.16 Tahun 2004, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 6 ayat (1), (2), (3), Pasal 9 ayat (1), (2), Pasal 10 ayat (1), (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (1), (2), Pasal 19 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1), (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-04-15 43/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat (1) butir (k), ayat (2), ayat (3), Pasal 270 UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 27 ayat (1) butir (b) UU No. 5 Tahun 1991, Pasal 30 ayat (1) butir b UU No. 16 Tahun 2004. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), (2), (4) dan (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-04-15 44/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-04-15 43/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 40, PAsal 150 ayat (1), Pasal 151 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C dan Pasal 28F UUD 1945. Belum diputuskan DETAIL
2013-04-08 41/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Pasal 12 s.d. 21 Bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-03-25 39/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 16 ayat (1) huruf c huruf d dan ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-03-25 40/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat (1) huruf e Bertentangan dengan Alenia ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-03-20 37/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. Pasal 35 angka 1 dan 2 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2013-03-20 35/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat (5) UU No.17 Tahun 2003, Pasal 71 huruf g, Pasal 104, 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) huruf c, e, Pasal 156 huruf a dan b, Pasal 156 butir c angka (2), Pasal 161 UU No. 27 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-03-20 36/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 3 Tahun 2009, Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-03-18 33/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bertentangan dengan Alenia IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-03-18 34/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 268 (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-03-14 32/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 7 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-03-11 31/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 28 ayat (3), (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), (10), (12), (13), dan Pasal 113 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), (5), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-03-07 30/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 42 ayat (2) huruf i Bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-03-01 29/PUU-XI/2013 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat 91), (2), (3) dan (4), Pasal 33E ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-03-01 28/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pekoperasian Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 66 s.d. Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 83 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-02-25 26/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 16 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-02-25 26/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 16 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-02-25 26/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 16 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-02-25 27/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 8 ayat (2), (4) dan (5) UU No.3 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-02-20 25/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-02-11 22/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 8 ayat (2) huruf d Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-02-11 23/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan KUHP Pasal 5 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 150 ayat (1) KUHP Bertentangan dengan asal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2013-02-11 21/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 263 ayat (1) dan Paal 268 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-02-05 20/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)UUD 1945 Pasal 8 ayat (2) e, Pasal 55, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 b Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), (4), (5) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-02-01 17/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 29 ayat (1) huruf d. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-02-01 18/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-02-01 19/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-01-29 16/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pasal 10 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), (4) dan Pasal 20. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-01-23 15/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k dan Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 68 ayat (2) huruf k Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-01-22 13/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-01-22 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-01-17 11/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 16 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2013-01-17 12/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 12 huruf k, Pasal 68 ayat (2) huruf h dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-01-15 8/PUU-X/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (3) dan (4), Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-01-15 10/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 28 ayat (3), ayat (4), Pasal100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), ayat (10), ayat (12 dan ayat (13), Pasal 113 ayat (2), Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4), Pasal 121 ayat (3). Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2013-01-15 9/PUU-X/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 10 ayat (3) dan (4). Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-01-09 6/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-01-09 7/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-01-07 4/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2013-01-03 2/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 22 ayat (1), (5) dan Lampirannya Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2013-01-03 3/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 18 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2013-01-03 1/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 335 ayat (1) angka 13 frasa kata "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" KUHP dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata "pasal 335 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-12-18 108/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-12-12 115/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 244 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-12-11 118/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-11-28 117/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 163 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28A dan Pasal 28C UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-11-22 116/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 huruf g Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-11-19 114/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 244 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-11-07 112/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Pasal 4 huruf d dan e. Pasal 5 huruf g, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan (3) Bertentangan dengan UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-11-07 113/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan (2) serta Pasal 127 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-11-01 110/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Bertentangan dengan Psal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-11-01 111/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 50, Pasal 65, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 90 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-10-30 108/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 51ayat (1) huruf a,b,c,d,ef,g,h,I, j,k,l,m,n,o,p. Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-10-30 109/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 24 dan Pasal 27 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-10-22 106/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) beserta turunannya Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 dan 12 Tahun 2012 Bertentangan dengan Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Penarikan Kembali DETAIL
2012-10-22 107/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 59 ayat (2a) huruf d Bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Paal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ditolak DETAIL
2012-10-18 104/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nimor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 71 huruf (a, d, e), Pasal 102 ayat (1), Pasal 147 ayat (3) dan (4), (7), Pasal 150 ayat (3), (4) huruf a, ayat (5), Pasal 151 ayat (1) huruf a dan b, ayat (3), Pasal 154 ayat (5) UU No.27 Tahun 2009, Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2) huruf (c, d) ayat (3), (4) dan (5), Pasal 69 ayat (1) huruf (a, b), ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan (2).UU No.12 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-10-18 105/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat (3) huruf c UU No.5 Tahun 1960 dan Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a serta Pasal 4 UU No.41 Tahun 1999. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-10-08 103/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-10-03 101/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-10-03 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal 5 ayat (1) huruf a,b,c,d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata "perorangan", Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) huruf a, b. Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-10-03 100/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 96 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-10-02 97/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) serta Bab III Pasal 94 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 23A UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-10-02 98/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 80 dan 79 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-09-28 96/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-26 94/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nimor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU No.2 Tahun 2011 dan Pasal 8 ayat (2) huruf b,c dan d UU No. 8 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-26 95/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 9 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-24 93/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-09-17 92/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nimor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Pasal 71 huruf (a, d, f), Pasal 102 ayat (1) huruf d, Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 147 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), pasal 150 ayat (3), (4) huruf a, Pasal 151 ayat (1), (3), Pasal 154 ayat (5) UU No.27 Tahun 2009, Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal 65 ayat (3), (4), Pasal 68 ayat (2) huruf (c, d) ayat (3), (4) huruf a, Pasal 69 ayat (1) huruf (a, b), ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan (2).UU No.12 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2), 22D ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-09-17 91/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 25 angka 2 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), (2) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 Tidak Berwenang DETAIL
2012-09-12 89/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 huruf (m) UU No. 42 Tahun 2008, Pasal 12 huruf (f), Pasal 51 ayat (1) huruf (f) UU No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 58 huruf (b) UU No.32 Tahun 2004. Bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-12 90/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 27 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-10 87/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 69 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-09-10 88/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1), (3), (5), (6), Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 6 ayat (3) huruf (a,b,c,d,e), Pasal 7 ayat (1) huruf (a, b), ayat (2) huruf (a, b, c, d), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 9 huruf (a,b,c,d,e,f,g), Pasal 10 huruf (a,c), Pasal 11, Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-03 84/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 156a KUHP dan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-03 85/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 69 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-09-03 86/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38, Pasal 41, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 5, Pasal 6 aerta Pasal 7 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28H ayat (2) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-08-29 82/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-08-29 83/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 s.d. Pasal 11 Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 Penarikan Kembali DETAIL
2012-08-10 80/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 50 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-08-10 81/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-08-07 79/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-08-01 77/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 11 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-08-01 78/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 195, Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-30 74/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 55 Bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-30 75/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-30 76/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 80 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-24 71/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 244 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-07-24 72/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD Pasal 12 huruf e UU No. 2 Tahun 2008 dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301 dan 352 UU No. 27 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Padal 22E ayat (2), (3) dan (4), Pasal 22E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat ayat (2) dan Pasal 37 UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-24 73/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 33 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-23 68/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) H.I.R. sebagai Ganti/Ralat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-07-16 70/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 11 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-13 69/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan secara formil bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasdal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011. Ditolak DETAIL
2012-07-09 67/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (5) huruf g Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-04 65/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, Pasal 46, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan pasal 63 huruf c Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-25 64/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 40 angka 1 dan 2 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-06-20 61/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 166 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 12 UU Jamsostek Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-06-20 62/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Penjelasan Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), (3), (4) dan (6), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-06-20 63/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 170 ayat (3) jo Pasal 171 ayat 91) dan (2) jo Pasal 173 ayat 91) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-20 66/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 116 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-18 58/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6A), Pasal 15A, Pasal 15B Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1), (3), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-06-18 59/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 1 ayat (6) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-06-18 60/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan (5) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-11 57/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-05 54/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 208 Bertentangan denganAlinea IV, Pasal 1 ayat (1), (2), (3), Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-05 55/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-06-05 56/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 67 ayat (1) huruf d Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-04 51/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 208 Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-06-04 52/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 208 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-06-04 53/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan APBNP 2012 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 Pasal 19 UU No.22 Tahun 2011, Pasal 18 UU No.4 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-05-29 50/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, Pasal 33 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Ditolak DETAIL
2012-05-28 49/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-05-23 47/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur Pasal 9 ayat (4) huruf a Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-05-23 48/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Penjelasan Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-05-14 44/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 23 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 dan Pasal 66 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985 Bertentangan dengan Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-05-14 45/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6a) Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), (3), Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-05-14 46/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6a) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-05-09 42/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN-P Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6a) Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Psal 28D, Pasal 28H ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (2) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-05-07 41/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 8 huruf d UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (2) butir (j) dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-04-25 39/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-04-25 40/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-04-12 37/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 25 ayat (6) UU No.51 Tahun 2009 jo Pasal 25 ayat (6) UU No. 49 Tahun 2009 jo Pasal 24 ayat (6) Uu No. 50 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-04-12 38/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-04-10 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-04-02 35/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 67 ayat (1), (2), (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-03-22 34/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 7A ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-03-21 31/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 huruf a dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23E ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-03-21 32/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-03-21 33/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-03-15 30/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-03-13 29/PUU-X/2012 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 505 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-03-08 28/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat 2) UU No. 16 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-28 25/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Bertentangan dengan Pasal 6A ayat 91), (4), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-23 23/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Negara RI Pasal 36 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-23 24/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-20 20/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 85 Bertentangan dengan UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-15 18/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasan Umum UU No. 10 Tahun 1999, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 dan Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2001 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat 92) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-15 19/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 7 Bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) dan (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-13 16/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum UU No.16 Tahun 2004, Pasal 39 dan Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-13 17/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 116 ayat (4) frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83" Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-02-06 15/PUU-X/2012 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-05 26/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 hruf c Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-01 12/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-01 13/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasannya, Pasal 7 ayat (6) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-01 14/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-01-20 11/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-18 10/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 29, 30 dan angka 31, Pasal 6 Ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 9 s.d. Pasal 15, Penjelasan Pasal 15 s.d. Pasal 19 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (5), Pasal 18A, Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-01-17 9/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 14 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (5) frasa " secara bertahap", Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1) dan (3), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 32 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28I ayat (1) dan (4), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), Pasal UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-12 8/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), (5), (6) dan (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4, (5), (6) dan (7) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (5) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-01-11 5/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2012-01-11 6/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-11 6/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-11 6/PUU-IX/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-11 7/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 1 ayat (4), ayat (6), ayat (8), Pasal 4, Pasal 6 ayat (3) sepanjang frasa "dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional"; Pasal 22 ayat (1) sepanjang frasa "penyelenggara intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, c, d dan e, Pasal 25 ayat (2), (4), Pasal 26 jo Pasal 44 jo Pasal 45, Pasal 29 huruf d jo Penjelasan Pasal 29 huruf d, Pasal 31 jo Pasal 34 jo Penjelasan Pasal 34 ayat (1), Penjelasan Pasal 32 ayat (1) sepanjang frasa "Yang dimaksud dengan" peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang ini", dan Pasal 36. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (4), Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-01-09 3/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 17 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-01-09 4/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 57 huruf c dan d Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-01-09 5/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 60 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-03 1/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13 frasa "…..termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen", Pasal 5 ayat (2) frasa"…termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar….", Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2). Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-01-03 2/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung R.I. Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-12-08 85/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritnahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 33 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 244 dan Pasal 259 UU No. 8 Tahun 1981 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-11-29 83/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritnahan Daerah. Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frasa "atau gabungan partai politik" dan Pasal 59 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-11-29 84/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Pasal 55 dan Pasal 56 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-11-23 81/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 11 huruf I dan Pasal 85 huruf I sepanjang frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai poliitk….. Pada saat mendaftar sebagai calon"; Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e sepanjang prasa "4 (empat) orang tokok masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap", ayat (5), dan ayat (11) Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-11-23 82/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf c Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-11-17 80/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 27 ayat (1) huruf b dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), ayat (3) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-11-08 86/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 115 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2011-11-07 79/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 10 Bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-11-01 78PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Prp Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-10-19 75/PUU-IX/2011 Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju", khususnya frasa "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada" Bertentangan dengan Pasal 18A Ayat (1), Pasal 18B Ayat (1) dan (2), Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-10-13 76/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 11 huruf I, Pasal 85 huruf I, Pasal 109 Ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, Ayat (5) dan Ayat (11) Bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2011-10-12 74PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf j Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-10-12 73PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 36 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Bertentangan dengan Pasal Pasal 24 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-10-10 72/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 403 Bertentangan dengan Pasal Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1) dan (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2011-10-10 71/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 14 huruf e dan f yaitu frasa "84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah" dan frasa "69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah" Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 91), Pasal 33 Ayat (3), (4), Pasal 18A Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-10-06 70/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang omor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 4 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 dan Pasal 13 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-09-29 69/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-09-26 68/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 45A, Pasal 57 Ayat (2a), Pasal 59 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan huruf h Bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan (2), Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-09-26 67/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 110 Ayat (2) Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-09-26 66/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 155 dan Pasal 160 Ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-09-26 65/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Padal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-09-20 64/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 97 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-09-20 63/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU No.23 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 8 tentang Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU No.8 Tahun 2011 Bertentangan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-09-20 62/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repiblik Indonesia Pasal 8 dan Pasal 11 Bertentangan Pasal 10 dengan UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2011-09-14 61/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Pasal Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) Bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1946 Dikabulkan DETAIL
2011-09-12 60/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 Pasal 26 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (8) dan yang menyatakan Anggaran Kesehatan, Pembangunan Gedung DPR-RI, Pembelian Pesawat Kepresidenan, Jaminan Sosial, Studi Banding. Bertentangan dengan Pasal Pasal 18A Ayat (2), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-09-12 59/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 123, Pasal 124 Ayat (1), Pasal 234 Ayat (1) huruf f, Pasal 245 Ayat (1), Pasal 302 Ayat (1) huruf f, Pasal 353 Ayat (1) huruf f dan Pasal 208 Ayat (2), Pasal 277 Ayat (2), Pasal 327 Ayat (2), Pasal 378 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) dan 28D Ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-09-06 58/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 Ayat (1) huruf c sepanjang frasa"….tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan….." haruslah dimaknai "meskipun pengusaha membayar upah telah tepat waktu" Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-09-06 57/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Penjelasan Pasal 115 Ayat (1) sepanjang kata "dapat" Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-08-15 56/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 67 dan Pasal 244 Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Tidak Berwenang DETAIL
2011-08-15 55/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 114 dan Pasal 199 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-08-10 54/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 35 jo Pasal 27 Bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-08-08 53/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 68 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28H Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1), (2), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-08-04 52/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 42 Ayat (2) huruf g pada frasa "golf" Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) joncto Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-08-04 51/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 Bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (3), Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-08-04 50/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-08-01 49/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat (4f), (4g) dan (4h), Pasal 10, Pasal 15 (2 huruf d, Pasal 27A Ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 50A, Pasal 57 Ayat (1), (2) dan (2a), Pasal 59 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 22A, Pasal 24 Ayat (1), (2), Pasal 24C Ayat (1), (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-08-01 48/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 45A, Pasal 57 Ayat (2a) huruf a dan c UU MK dan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 24C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1, (2), Pasal 28H Ayat (1), (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-07-28 47/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 71 Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-07-28 46/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1) huruf d Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-07-22 45/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 18 Ayat (2), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 18A Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-07-04 44/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan Pasal 160 Ayat (2) huruf c UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 Ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Pasal 31 C Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Bertentangan dengan Pasal 18A Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-07-04 43/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Penjelasan Pasal 114 sepanjang frasa "dapat" Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-06-27 40/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 16 Ayat (1) huruf b Bertentangan dengan Pasal Pasal 28 huruf A dan 28D Ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-06-27 42PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 65 Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2011-06-27 41PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 17 Ayat (1) frasa "……..dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya" Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) dan (3), Pasal 7, Pasal 18 Ayat (1), (4), (5) dan (7) Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-06-23 39/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 Ayat (1) huruf i dan Pasal 109 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Tidak Berwenang DETAIL
2011-06-20 38/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f sepanjang frasa"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran…." Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-06-13 36/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-06-13 37/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-06-07 35/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (2) huruf c dan Pasal 51 Ayat (1a) bertentangan dengan Pasal 28 , Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-05-31 34/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27Ayat (1) , Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan (3), Pasal 28H Ayat (4) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-05-19 33/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 2 Ayat (2) huruf n bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-05-18 32/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 20 Ayat (1a) dan Pasal 37 Bertentangan dengan Pasal 27Ayat (1) , Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-05-06 30/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 85 Ayat (2) huruf a, butir 1 dan Pasal 87 Ayat (2) huruf a Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-05-04 31/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (1) Pasal 28I Ayat (1) dan (2), Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2011-04-19 29/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang Pasal 20 Ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-04-14 28/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-04-04 26/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 224 Ayat (3) dan (4), Pasal 225 Ayat (3) dan Pasal 235 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-04-04 27/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat (1) dan (8) Bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-03-30 25/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana Pensiun Pasal 2 Ayat a dan b Bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-03-08 22/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 2 butir 2 b Bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-03-08 23/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 6 Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-02-28 21/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 354 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-02-23 19/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 Ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-02-23 20/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 19 Ayat (1) dan (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 40 huruf e Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28 G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (4), Pasal 28I Ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945 Tidak Berwenang DETAIL
2011-02-16 16/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28JUUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-02-16 17/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 butir 3, Pasal 77 Ayat (2), Pasal 109 Ayat (3) UU PTUN dan Pasal 226 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-02-16 18/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 51 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (1a), jo Pasal 3 Ayat (2) hruuf c dan huruf d jo Pasal 4 jo Pasal 47 Ayat (1), jo Pasal 51 Ayat (1a), (1b), (1c dan Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan (3), pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-02-08 13/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 1 Ayat (8) Bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (2), Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28D UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2011-02-08 14/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-02-08 15/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat (1), (1a), (4), Pasal 3 Ayat (1), (2a), (2b, (2c), Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), (4) Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 19 Aayat (3a), Pasal 32 Ayat (5), Pasal 33 Ayat (1), Pasal 51 Ayat (1), (1a), (1b), (1c), Ayat (2), (4), (5) Bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E Ayat (3), Pasal 28C, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-01-17 12/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 17 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 18B Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2011-01-12 10/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 24 Ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 66 Ayat (1) UU 14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009 dan Pasal 268 Ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-01-12 11/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 93, Pasal 108 Ayat (3), (4) dan (5) Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-01-06 7/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Hak Pensiun Pegawai Pasal 9 Ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 28A, Pasal 28G, Pasal 28D, Pasal 28H Ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-01-06 8/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 25 Bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-01-06 9/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 3 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (7), (8), (9), Pasal 66 Ayat (2), Pasal 67, Pasal 68 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 10 dan Pasal 30 Ayat (2) dan (3), Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-01-04 4/PUU-IX/2011 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 616 - Pasal 620 dan Pasal 1918 KUHPer dan Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 33 UU No.4 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-01-04 5/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 33 dan Pasal 34 Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-01-04 6/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 43 - Pasal 46 Bab VII (Keuangan) Bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1), Pasal 23E Ayat (1), (3), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2011-01-03 1/PUU-IX/2011 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 Ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28J UUD 1945 Ditolak DETAIL
2011-01-03 2/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 58 Ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2011-01-03 3/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 45 Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28I UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-12-17 80/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 61 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1946 Penarikan Kembali DETAIL
2010-12-17 81/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1946 Ditolak DETAIL
2010-12-15 79/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) : frasa "satu-satunya" Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1946 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-12-14 78/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa :"Kuratoryang diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditor….." Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1946 Ditolak DETAIL
2010-12-06 77/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-12-01 75/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (1) UU Pemda jo Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-11-24 74/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 90 ayat (3) huruf g Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-11-15 71/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 32 ayat (3) dan (4) jo Pasal 28 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28 jo Pasal 28D ayat (2) jo Pasal 28E ayat (3) jo Pasal 28H ayat (2) jo Pasal 28J ayat 91) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-11-15 72/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-11-15 73/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (4) UU Ekstradisi, Pasal 51 ayat (1) UU MK Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-11-10 70/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 6 jo Pasal 15 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-11-02 69/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 109, Pasal 7, dan Pasal 14 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-11-01 68/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 2 ayat (2a) butir-1 dan Pasal 6 ayat (2a) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-10-27 67/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 dan Pasal 26 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-10-21 66/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (4) jo Pasal 30 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-10-19 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 65 jo Pasal 116 Ayat (3) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-10-13 64/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985, Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-10-11 62/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman R.I. dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2008, Pasal 46 ayat (3) dan (4) UU No. 25 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-09-30 60/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 40 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-09-30 61/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (22), Pasal 88 ayat (3) huruf a, Pasal 90 ayat (2), Pasal 160 ayat (3) dan (6), Pasal 162 ayat (1) dan Pasal 171 Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-09-29 57/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 Pasal 16 C dan Pasal 20 ayat (9) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 23 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-09-29 58/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 55 ayat (4), kata "dapat" Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-09-22 55/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-09-22 56/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf b Pasal 69 huruf b Pasal 47 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-08-31 63/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 30 (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-08-24 54/PUU-VIII/2010 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 83 B Bertentangan dengan Pasal 27 1ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2010-08-02 52/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-08-02 53/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-07-15 51/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 1 Angka 8 jo Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan 28I, Pasal 28H ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2010-07-13 50/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 17 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), (3), Pasal 28I ayat (2), (4), (5) dan Pasal 34 UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-07-09 48/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi PenjelasanPasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 khususnya frasa "larangan memiliki atau menyimpan" Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 J ayat (1), (2) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-07-09 49/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 22 ayat (1) bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-06-30 47/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 9 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-06-23 46/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-06-17 44/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf e dan huruf f Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2010-06-17 45/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 12 huruf k dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-06-16 42/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-06-16 43/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 7 dan Pasal 96 Pasal 262 ayat (1) huruf f, Pasal 263 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-06-10 40/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 63 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-06-10 41/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP dan Undang-Undang 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) KUHAP, Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1974 Bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-06-03 38/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 213 ayat (2) huruf (e) dan h UU No. 27 Tahun 2009 dan Pasal 12 huruf f dan h UU No. 2 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-06-03 39/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 Angka 5 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-06-02 36/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 235 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2), (4) dan (7), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-06-02 37/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 huruf d dan e Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-05-31 35/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 256 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-05-31 34/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2) Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-05-12 33/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-05-06 30/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 22 huruf a, c dan f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-05-06 31/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf e Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-05-06 32/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 6 ayat (1) huruf e jo Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-04-28 28/PUU-VIII/2010 Pengujian Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 65 dan Pejelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-04-28 29/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf o Bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-04-22 27/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 218 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-04-20 26/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 184 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-04-19 25/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambanganan Mineral dan Batubara Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-04-06 22/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 268 ayat (1) dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), (2) dan (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-04-06 23/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 184 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3), Pasal 20A ayat (1), (2), dan (3), Pasal 37 ayat (3) dan (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-04-05 21/PUU-VIII/2010 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 303 ayat (1), (2), (3), Pasal 303 bis ayat (1), (2) KUHP, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 Ayar (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-03-29 19/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2) bertentangan dengan Pembukaan (Preambule), Pasal 27, Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-03-24 18/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf f bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-03-23 17/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 244 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-03-09 16/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009 dan Pasal 268 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-03-04 14/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-03-04 15/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 29 ayat (4) dan (5) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-02-24 11/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan (2), Pasal 95, Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-02-23 10/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009 dan Pasal 268 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-02-19 9/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 55 ayat (2) huruf d UU No.21 Tahun 2008 dan Pasal 59 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2010-02-08 8/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-02-01 6/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (3) huruf c bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-02-01 7/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 77 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1), (2), Pasal 22E ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2010-01-28 5/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-01-25 4/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (5) huruf g bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2010-01-18 3/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 angka 4, 7 dan 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), (4), (5), (6) dan Pasal 60 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2010-01-06 1/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 31 ayat (1). Dikabulkan DETAIL
2010-01-06 2/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2009-12-22 153/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 20 Ayat (3) dan Pasal 23 Ayat (3) Ditolak DETAIL
2009-12-16 152/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD Pasal 219 Ayat (1) Ditolak DETAIL
2009-12-10 151/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 23 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-12-09 150/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 46 Penarikan Kembali DETAIL
2009-12-08 149/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Konsideran Menimbang huruf c, Pasal 10 Ayat (2), (3), (4), Pasal 11 Ayat (3) dan (4), Pasal 20, Pasal 33 Ayat (1) dan (2), Pasal 56. Ditolak DETAIL
2009-11-18 146/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 354 Ayat (2), (4), (5), (6), (7) (8) dan (9) berserta Penjelasan Pasal 354 Ayat (2) dan Pasal 355 Ayat (6). Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-11-18 147/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 88. Dikabulkan DETAIL
2009-11-16 144/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 16 Ayat (1) Ditolak DETAIL
2009-11-16 145/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Khusus Pasal 11 Ayat (4), (5) dan terkait Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-11-09 143/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Ditolak DETAIL
2009-11-03 142/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 354 Ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-10-28 141/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 Ayat (2a) huruf a,b,c,d dan Ayat (2b) huruf a,b,c,d Ditolak DETAIL
2009-10-21 137/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 44 Ayat (3), Pasal 59 Ayat (2) berkaitan dengan kata "atau zona dalam suatu negara", Pasal 59 Ayat (4) berkaitan dengan kata "atau kaidah internasional" dan Pasal 68 Ayat (4) berkaitan dengan kata "dapat" Dikabulkan DETAIL
2009-10-20 136/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9, Pasal 28 Ayat (2), (3) dan (6), Pasal 42 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (1) Dikabulkan DETAIL
2009-10-19 135/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 73 Ayat (2) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-10-15 133/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 Ayat (1) butir c Dikabulkan DETAIL
2009-10-14 132/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Angggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 50 Ayat (1) huruf k Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-10-08 129/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-ndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 11 Ayat (2) huruf b dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 Ayat (1) UU Mahmakah Agung< Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-10-08 130/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 211 dan Pasal 205 Ditolak DETAIL
2009-10-08 131/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-10-07 128/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (3), Pasal 17 Ayat (2), (2a), Ayat (2) huruf c dan d, Ayat (3) dan Ayat (7), Pasal 19 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (5) Pasal 22 Ayat (1) huruf c, Ayat (2) dan Pasal 25 Ayat (8) Ditolak DETAIL
2009-10-06 127/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Dikabulkan DETAIL
2009-10-05 126/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Pasal 1 butir (5) sepanjang anak kalimat" …..dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 67 Ayat (2), (4) dan Pasal 62 Ayat (1) sepanjang menyangkut Pasal 67 Ayat (2) tentang sanksi administratif, serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 s.d. Pasal 36). dan Penjelasan pasal-pasal tersebut Dikabulkan DETAIL
2009-10-01 125/PUU-VII/2009 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 5, Pasal 17 Ayat (1) dan (3), Pasal 45 sepanjang mengenai kata "dapat" Penarikan Kembali DETAIL
2009-09-29 124/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 348 huruf a, Pasal 403, Pasal 404 dan Pasal 407 Dikabulkan DETAIL
2009-09-28 123/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku Pasal 7 Ayat (4) dan Penjelasannya, sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dikabulkan DETAIL
2009-09-25 116/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 6 Ayat (2) dan (4) Dikabulkan DETAIL
2009-09-11 122/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Butir perubahan 37 dibawah Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 yang menghapus Pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-09-09 120/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerindahan Daerah Pasal 58 huruf f dan huruf h Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-09-09 121/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 172 Ditolak DETAIL
2009-09-07 118/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Pasal 91 dan Penjelasan Pasal 6 Ayat (3) huruf a, khusus kata-kata "…..mempunyai persamaan pada pokoknya……" Ditolak DETAIL
2009-09-07 119/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 206 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-09-01 117/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 14 Ayat (1) Dikabulkan DETAIL
2009-08-11 103/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b Ditolak DETAIL
2009-08-10 114/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 74 Ayat (3) Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 259 Ayat (2) Ditolak DETAIL
2009-08-10 115/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 120 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 121 Dikabulkan DETAIL
2009-07-30 107/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 204 Ayat (1) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-07-30 111/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 Ayat (4) Dikabulkan DETAIL
2009-07-30 112/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 Ayat (4) Dikabulkan DETAIL
2009-07-30 113/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 Ayat (4) Dikabulkan DETAIL
2009-07-08 104/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 huruf k Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-07-06 106/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43 B Penarikan Kembali DETAIL
2009-07-03 105/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 211 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 212 Ayat (1), (2) dan (3) Penarikan Kembali DETAIL
2009-06-24 101/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 Ayat (1) (2) dan (3) jo Pasal 3 Ayat (1) huruf f jo Pasal 4 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 28 Ayat (1). Dikabulkan DETAIL
2009-06-23 100/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 247 Ayat (2) dan (4) jo Pasal 253 Ayat (1). Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-06-04 102/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 28 dan Pasal 111 Ayat (1) Dikabulkan DETAIL
2009-06-01 98/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 188 Ayat (2), (3) dan (5), Pasal 228 dan Pasal 255 Dikabulkan DETAIL
2009-06-01 99/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 47 Ayat (5) sepanjang kata "berita", Pasal 56 Ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 57 Ayat (1) dan (2). Dikabulkan DETAIL
2009-06-01 110/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 Ayat (4). Dikabulkan DETAIL
2009-04-14 27/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 66 A Ayat (1) Ditolak DETAIL
2009-04-13 26/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 Ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 14 Ayat (2) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-04-06 25/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 Ditolak DETAIL
2009-04-02 23/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 Ditolak DETAIL
2009-04-02 24/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 56, pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 122 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (5), Pasal 3 Ayat (1) dan (2) huruf d, Pasal 4 Ayat (1), (3) dan (4), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf i, Pasal 23 Ayat (2), (3), Pasal 34 Ayat (3), (4), Pasal 40 Ayat (5), Pasal 43 Ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 Ayat (7) dan Pasal 50, serta ayat-ayat dan huruf-huruf Pasal 14 s.d. Pasal 34 Ayat (2) tentang AD dan ART Partai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 4 Ayat (3), Pasal 8 Ayat (1) huruf a s.d. huruf f, Pasal 14 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, serta pasal-pasal dari Pasal 172 s.d. Pasal 201, hanya karena Pasal tersebut tidak berbicara mengenai hasil perhitungan suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah, dan perhitungan sisa surat suara bagi pemilih yang tidak hadir dalam Pemilu. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-04-01 21/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Dikabulkan DETAIL
2009-04-01 22/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf (o) dan Penjelasan Pasal 58 huruf (o) Dikabulkan DETAIL
2009-03-24 20/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (1) huruf a Penarikan Kembali DETAIL
2009-03-20 18/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Pasal 7 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-03-20 19/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Pasal 15 Ayat (3) Ditolak DETAIL
2009-03-17 17/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 1, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 dan 43 Ditolak DETAIL
2009-03-16 16/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 1 angka .4 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Ayat (1) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-03-06 15/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 75 Penarikan Kembali DETAIL
2009-02-25 14/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Pasal 41 Ayat (5), (6), (7) dan (9), Pasal 46 Ayat (1), (2) dan Pasal 57 huruf b dan c Dikabulkan DETAIL
2009-02-20 13/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107 Ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) Ditolak DETAIL
2009-02-17 12/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 angka 3, Pasal 6 A Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 64 A Ayat (1) dan (2), Pasal 76 Ayat (1), (1a), (2) dan (3), Pasal 86 dan Pasal 86 A Tidak Dapat Diterima DETAIL
2009-02-16 11/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7 Ayat (2) Pasal 9, Pasal 11 Ayat (2), Pasal 47 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1) butir c dan d, Pasal 12 Ayat (2) butir b, Pasal 46 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 24 Ayat (3), Pasal 56 Ayat (2) dan (3) UU Sisdiknas bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Konsiderans menimbang butir b dan UU BHP Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 37 Ayat (4), (5), (6), (7), Pasal 38, Pasal 40 Ayat (2), Pasal 41 Ayat (2), (7), (8), (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Ayat (1), Pasal 45 dan Pasal 46 bertentangan dengan paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945. Dikabulkan DETAIL
2009-02-12 10/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan Pasal 10 Ditolak DETAIL
2009-02-10 9/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 245 Dikabulkan DETAIL
2009-02-09 8/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku Lampiran II UU No. 40 Tahun 2003 Penarikan Kembali DETAIL
2009-02-06 6/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 Ayat (3) huruf c Sepanjang mengenai frase :"yang memperagakan wujud rokok" Ditolak DETAIL
2009-02-02 7/PUU-VII/2009 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 1946 Pasal 160 Ditolak DETAIL
2009-01-30 5/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 10 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (7) dan Pasal 157 Ayat (4) Penarikan Kembali DETAIL
2009-01-28 4/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1) huruf g Dikabulkan DETAIL
2009-01-15 3/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209 Ditolak DETAIL
2009-01-06 1/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat (1) huruf g dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, c, d. Ditolak DETAIL
2009-01-06 2/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2008-12-15 56/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) Ditolak DETAIL
2008-12-03 53/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 dan Penjelasannya Tidak Dapat Diterima DETAIL
2008-12-03 54/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 66 A ayat (1) Dikabulkan DETAIL
2008-12-03 59/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 Ditolak DETAIL
2008-12-02 51/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 Ditolak DETAIL
2008-12-02 52/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Ditolak DETAIL
2008-11-26 48/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat (2), (3) dan (6) Penarikan Kembali DETAIL
2008-11-25 46/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2008-11-25 47/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1a), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1)Pasal 25 ayat (2) . Tidak Dapat Diterima DETAIL
2008-11-17 42/PUU-VI/2008 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351, 353, 354, 355 dan Pasal 356 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2008-11-17 50/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Ditolak DETAIL
2008-11-07 32/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 93 ayat (3) dan (4) ayat 91), (2) dan (3), Pasal 95 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 96 ayat (4), (5), (6) dan (7), Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 99 ayat (1) huruf d, e dan f. Dikabulkan DETAIL
2008-09-19 26/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan Pasal 6 ayat (4). Tidak Dapat Diterima DETAIL
2008-09-05 24/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 205 ayat (4) dan (5), Pasal 214 Dikabulkan DETAIL
2008-09-04 23/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan (4). Penarikan Kembali DETAIL
2008-09-03 22/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d dan e Dikabulkan DETAIL
2008-07-01 20/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Ditolak DETAIL
2008-06-30 19/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasannya Ditolak DETAIL
2008-06-18 18/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 138 Ditolak DETAIL
2008-05-27 16/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 ayat (1) Ditolak DETAIL
2008-05-27 17/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf q dan Pasal 233 ayat (2) Dikabulkan DETAIL
2008-05-16 15/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 50 ayat (1) huruf g Ditolak DETAIL
2008-05-12 14/PUU-VI/2008 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316 dan Pasal 207 Ditolak DETAIL
2008-05-09 13/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. Dikabulkan DETAIL
2008-04-30 12/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 316 huruf d Dikabulkan DETAIL
2008-04-21 11/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 227 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 12, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan (2) "sepanjang frase "administrasi", Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase "administrasi", Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) sepanjang frase "administrasi", Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8), Pasal 20 ayat (1) sepanjang frase "administrasi", (2) sepanjang frase "administrasi", (4) sepanjang frase "Gubernur atas usul", (5) sepanjang frase"suku" dan (6), Pasal 21 ayat (3) dan (7), Pasal 22 ayat (3) dan (7), Pasal 23 ayat (1), (2) dan Pasal 24 ayat (3) dan (4) UU No.29 Tahun 2007 Ditolak DETAIL
2008-04-10 10/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 12 dan Pasal 67 Dikabulkan DETAIL
2008-03-11 9/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Penarikan Kembali DETAIL
2008-02-26 8/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf (o) Ditolak DETAIL
2008-02-26 8/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf (o) Ditolak DETAIL
2008-01-30 6/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Pasal 11. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2008-01-28 5/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 huruf a, Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2). Penarikan Kembali DETAIL
2008-01-21 4/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara. Pasal 4 huruf k,l,m, Pasal 6 ayat (2) huruf d dan Lampiran UU ini Tidak Dapat Diterima DETAIL
2008-01-16 3/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 34 ayat (2) huruf a dan b, sepanjang menyangkut Frase "ditetapkan Menteri Keuangan" serta Penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf a Tidak Dapat Diterima DETAIL
2008-01-09 2/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 29, Pasal 55, Pasal 59 dan Pasal 138 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2007-12-28 31/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Propinsi Maluku, Pasal 2 sampai dengan Pasal 6. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2007-12-03 30/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional, Pasal 40 Penarikan Kembali DETAIL
2007-11-16 29/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Pasal 1 angka 4 Bab II, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) huruf b Ditolak DETAIL
2007-11-15 28/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., Pasal 3D ayat (1) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2007-11-13 27/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 Ditolak DETAIL
2007-09-25 25/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (3) huruf b Penarikan Kembali DETAIL
2007-09-21 24/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN yang terkait dengan Pasal 49 ayat (1) yaitu sepanjang mengenai ketentuan yang mengecualikan atau mengeluarkan gaji Pendidik dan Anggaran Pendidikan 20 %. Dikabulkan DETAIL
2007-08-24 23/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 45A ayat (2) huruf c dan ayat (3). Ditolak DETAIL
2007-08-23 22/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 dan 22 ayat (1). Dikabulkan DETAIL
2007-07-18 21/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), pasal 18 ayat (4), Pasal 22 Dikabulkan DETAIL
2007-07-13 20/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 11 ayat (2) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2007-06-29 19/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 29 huruf d Ditolak DETAIL
2007-06-21 17/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 huruf f, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 7 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf f dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 13 huruf g. Ditolak DETAIL
2007-06-21 18/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasannya. Dikabulkan DETAIL
2007-06-14 15/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf d Ditolak DETAIL
2007-06-14 16/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasal 9 ayat (1) dan (2) Ditolak DETAIL
2007-05-08 13/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasannya Penarikan Kembali DETAIL
2007-05-08 14/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf f Ditolak DETAIL
2007-04-20 12/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Khusus, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 24 Ditolak DETAIL
2007-04-11 10/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasal 12 huruf c Penarikan Kembali DETAIL
2007-03-29 9/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 f Penarikan Kembali DETAIL
2007-03-21 8/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 77A Tidak Dapat Diterima DETAIL
2007-02-23 7/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Penjelasan Pasal 95 Penarikan Kembali DETAIL
2007-02-16 6/PUU-V/2007 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945, Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208. Dikabulkan DETAIL
2007-02-07 5/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5a dan 5c) dan ayat (6), Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Dikabulkan DETAIL
2007-02-05 4/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 29 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 huruf a dan c Dikabulkan DETAIL
2007-01-31 3/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2007-01-18 2/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 80 ayat (2) huruf a, Pasal 80 ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 82 ayat (2) huruf a dan Pasal 82 ayat (3) huruf a. Ditolak DETAIL
2007-01-11 1/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 55. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2006-12-29 031/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (5) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2006-12-28 026/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007 Dikabulkan DETAIL
2006-12-28 028/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Ditolak DETAIL
2006-12-28 029/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ditolak DETAIL
2006-11-17 025/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dipandang bertentangan dengan UUD 1945 Ditolak DETAIL
2006-11-08 024/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 145, UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 102 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 230, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 28 angka 2, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2006-09-28 022/PUU-IV/2006 Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP mengenai penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden RI atau Wakil Presiden RI bertentangan dengan UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2006-09-28 022/PUU-IV/2006 Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP mengenai penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden RI atau Wakil Presiden RI bertentangan dengan UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2006-09-11 020/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Tidak Dapat Diterima DETAIL
2006-09-11 021/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2006-09-11 021/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2006-09-11 021/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 Ditolak DETAIL
2006-09-06 019/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 72 bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 Ditolak DETAIL
2006-08-11 017/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 ayat (2) Penarikan Kembali DETAIL
2006-08-10 016/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 3, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 11 huruf b, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 40 dan Pasal 53 bertentangan dengan Pasal1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dikabulkan DETAIL
2006-08-07 015/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Adokat, Pasal 32 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 24 C, Pasal 28 C ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 F UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2006-08-03 014/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2006-08-01 013/PUU-IV/2006 Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP mengenai Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyangkut prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28 jo. Pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD 1945 menyangkut prinsip mengeluarkan pendapat, Pasal 28F menyangkut prinsip memperoleh informasi, serta Pasal 28J menyangkut prinsip penghormatan terhadap hak asasi orang lain. Dikabulkan DETAIL
2006-07-19 012/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 40. Ditolak DETAIL
2006-07-05 011/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 26 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2006-05-16 010/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konsiderans menimbang huruf b dan c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41 sampai dengan Pasal 63 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2006-05-09 009/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 32 ayat (1) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2006-04-13 008/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c Ditolak DETAIL
2006-04-13 008/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c Ditolak DETAIL
2006-04-13 008/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c Ditolak DETAIL
2006-04-13 008/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c Ditolak DETAIL
2006-04-13 008/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c Ditolak DETAIL
2006-04-05 007/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yaitu Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) e, Pasal 23 ayat (3), (4), (5) dan (6) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2006-03-29 006/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pasal 1 ayat (9), Pasal 27 dan Pasal 44, dipandang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2006-03-17 018/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan (5), Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945 Ditolak DETAIL
2006-03-17 018/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan (5), Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945 Ditolak DETAIL
2006-03-13 003/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 3 dan Penjelasannya dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "Percobaan") Dikabulkan DETAIL
2006-03-13 005/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Pasal 25 ayat (3) dan (4) serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 34 ayat (3) sepanjang yang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi dipandang bertentangan dengan 24B dan Pasal 25 UUD 1945. Dikabulkan DETAIL
2006-01-09 001/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 ayat (5) dan (7) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-11-29 023/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) butir a dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumsel Nomor 142/KPTS/1983 tentang Penghapusan Pemerintah Marga, DPR Marga dan Perangkat Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Pejabat pamong lainnya serta penunjukan Pejabat Kepala Desa Wilayah Prop. Daerah Tk.I Sumsel dipandang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (20 UUD 1945. Penarikan Kembali DETAIL
2005-11-29 024/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasannya dipandang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2005-11-25 018/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 86 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-11-23 026/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN mengenai alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnnya 20 % dari APBN serta APBD yang dipandang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2005-11-18 022/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai Dasar Hukum Remisi bagi Narapidana, Pasal 14 ayat (1) butir 1 dan ayat (2) Penjelasannya. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-11-16 021/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat (15) serta Penjelasannya Ditolak DETAIL
2005-11-15 020/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 107 Ditolak DETAIL
2005-11-14 017/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 11 ayat (1), (2), Pasal 12 mayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1), (2) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 23 ayat (3), (4), (5) dan ayat (6) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-10-14 019/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 107 dan Pasal 109 Dikabulkan DETAIL
2005-06-28 016/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-06-06 014/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 82 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf k Ditolak DETAIL
2005-05-19 13/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf h, huruf j dan Pasal 78 ayat (5) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-04-21 012/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-04-20 15/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Penjelasan Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 244 Ditolak DETAIL
2005-04-05 011/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 17 ayat (1) dan (2), Penjelaan Pasal 49 ayat (1) Dikabulkan DETAIL
2005-03-17 010/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (2) Ditolak DETAIL
2005-03-09 009/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 5, Pasal 3 huruf d, Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 15 ayat (2) huruf g, Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (6) juncto Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1) Ditolak DETAIL
2005-03-01 008/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 49, Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 38 dan Pasal 39 Ditolak DETAIL
2005-02-21 007/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 52 Dikabulkan DETAIL
2005-02-18 006/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 24 ayat (5) berikut pasal-pasal yang berkaitan yaitu Pasal 56 sampai dengan Pasal 67, Pasal 70, Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, paragraf keenam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-01-26 005/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Dikabulkan DETAIL
2005-01-20 004/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-01-14 002/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, Pasal 224 ayat (6) Dikabulkan DETAIL
2005-01-13 001/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, Pasal 224 ayat (6) Dikabulkan DETAIL
2004-12-30 024/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2004-12-30 073/PUU-II/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 21, Pasal 57 ayat (1), Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (3) huruf e, Pasal 67 ayat (1) huruf e, Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (2) dan (3), Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (4) Dikabulkan DETAIL
2004-12-27 072/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 21, Pasal 57 ayat (1), Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (3) huruf e, Pasal 67 ayat (1) huruf e, Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (2) dan (3), Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (4) Dikabulkan DETAIL
2004-12-22 071/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, Pasal 224 ayat (6) Dikabulkan DETAIL
2004-12-09 070/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat, Pasal 15 ayat (7) dan (9) Ditolak DETAIL
2004-09-22 067/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 36 beserta Penjelasannya Dikabulkan DETAIL
2004-09-21 065/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1) Ditolak DETAIL
2004-09-21 066/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 50 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 4 Dikabulkan DETAIL
2004-09-14 064/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 74 ayat (3) Penarikan Kembali DETAIL
2004-09-10 069/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 68 Ditolak DETAIL
2004-07-29 060/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 80 Ditolak DETAIL
2004-07-29 061/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Tidak Dapat Diterima DETAIL
2004-07-26 063/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 45 dan Pasal 46 Ditolak DETAIL
2004-07-09 056/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab.Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab.Natuna, Kab. Kuantan Singingi dan Kota Batam Penarikan Kembali DETAIL
2004-07-02 059/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 Ditolak DETAIL
2004-06-18 058/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), (4) dan (7), Pasal 45 ayat (3) dan (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) Ditolak DETAIL
2004-06-08 057/PUU-II/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5, Pasal 9 dan pasal 10 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2004-05-26 055/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 133 ayat (2) Ditolak DETAIL
2004-05-21 053/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1987 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (3) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf a Ditolak DETAIL
2004-05-14 054/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (6), Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 6 angka 1 dan Pasal 6 huruf r, Pasal 25 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2004-04-19 008/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 huruf a Tidak Dapat Diterima DETAIL
2004-03-26 007/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 25 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2004-03-25 006/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 31 Dikabulkan DETAIL
2004-02-19 005/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, semua pasal dan atau ayat yang menyatakan "diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan" Tidak Dapat Diterima DETAIL
2004-02-18 004/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 1 ayat (7), Pasal 12, Pasal 9 huruf f, Pasal 25 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (4), Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 80 ayat (1) dan (2), Pasal 88 ayat (1) Ditolak DETAIL
2004-02-13 003/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 29 ayat (1) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2004-01-19 003/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Ditolak DETAIL
2004-01-05 001/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 101, Pasal I butir 5, Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2004-01-05 002/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 106 huruf b dan c, Pasal 1 angka 7 dan 8 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2003-12-19 023/PUU-I/2003 Pengujian Pasal 2 ayat (3) huruf d, Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Penarikan Kembali DETAIL
2003-11-21 019/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1) Ditolak DETAIL
2003-11-21 020/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (3) sub b, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 23 huruf a,b,c dan d Ditolak DETAIL
2003-11-18 021/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 68 Dikabulkan DETAIL
2003-11-18 022/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 68 Dikabulkan DETAIL
2003-11-17 017/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 60 huruf g. Dikabulkan DETAIL
2003-11-15 001/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 68 Dikabulkan DETAIL
2003-11-15 001/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 6 Dikabulkan DETAIL
2003-11-14 018/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Panial, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Dikabulkan DETAIL
2003-10-15 002/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan (3) Dikabulkan DETAIL
2003-10-15 002/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan (3) Dikabulkan DETAIL
2003-10-15 003/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pasal 20 Ditolak DETAIL
2003-10-15 004/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 7 ayat (1) huruf g Tidak Dapat Diterima DETAIL
2003-10-15 005/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Dikabulkan DETAIL
2003-10-15 006/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 13 huruf a, Pasal 26 ayat (3) huruf a, Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 71 ayat (2) dipandang bertentangan dengan UUD 1945. Ditolak DETAIL
2003-10-15 007/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Penarikan Kembali DETAIL
2003-10-15 008/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (3) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf c Penarikan Kembali DETAIL
2003-10-15 009/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (2) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2003-10-15 010/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Sengingi dan Kota Batam, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2). Ditolak DETAIL
2003-10-15 011/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pasal 60 huruf g. Dikabulkan DETAIL
2003-10-15 012/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 158, 159, Pasal 160 ayat (1), Pasal 170, Pasal 171, Pasal 186 Dikabulkan DETAIL
2003-10-15 013/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dikabulkan DETAIL
2003-10-15 014/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 30 ayat (2), Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Tidak Dapat Diterima DETAIL