Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) / 01-05-2017

-

-

-

Pada prinsipnya kesehatan merupakan hak asasi
manusia
yang diatur penyelenggaraannya oleh negara. Sehubungan
dengan hal tersebut pemerintah melakukan pembangunan
kesehatan melalui upaya meningkatkan derajat kesehatan
yang
setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya
penyembuhan
penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang
ke
arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh
masyarakat
dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang
mencakup
upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang
bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.
Secara hierarki UU melaksanakan amanah
konstitusi dan ketentuannya tidak boleh bertentangan
dengan
konstitusi. Begitu pula dengan ditetapkannya UU
Kesehatan sebagai amanah Pasal 28H UUD 1945 yang
menjadi
landasan konstitusional kesehatan. Ketentuan ini
memperkuat
landasan pemikiran kesehatan sebagai bagian dari hak asasi
manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan
yang
harus diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut
konstitusi
memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh
pelayanan kesehatan.
Untuk Perkara Nomor 12/PUU-VIII/2010, MK
memutuskan
conditionally unconstitutional (bahwa suatu norma dalam
undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi
bila
tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Mahkamah
Konstitusi)
sepanjang kalimat, “... harus dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.” dalam Pasal 108
ayat
(1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai
bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga
kefarmasian,
dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga
kesehatan
tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara
terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan,
dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan
darurat
yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan
tindakan
medis segera untuk menyelamatkan pasien. Adapun Pasal
108
ayat (1) berbunyi “Praktik kefarmasiaan yang meliputi
pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,
pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan
pendistribusian obat,
pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat
serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional
harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.” Sedangkan penjelasan Pasal 108
ayat (1)
UU Kesehatan yang berbunyi “Yang dimaksud dengan
“tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga
kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
Dalam
hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan
tertentu
dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas,
misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan
perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”, diputuskan bertentangan dengan
UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan
MK
tersebut sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
yang menegaskan bahwa penjelasan tidak boleh membuat
norma,
tidak boleh menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan
norma, tidak boleh mengatur norma tersendiri, tidak boleh
membuat sesuatu yang berbeda atau menyimpang dari
apayang
dirumuskan dalam norma dalam pasal-pasal. Jadi
penjelasan
hanya berfungsi untuk menjelaskan saja, misalnya,
penjelasan
kata-kata, istilah-istilah asing, atau istilah-istilah
teknis, yang tidak dipahami oleh orang awam yang dirasa
perlu untuk dijelaskan supaya orang mengerti dalam
membaca
norma pasal tersebut.
Selain itu, MK memutuskan pembatalan ketentuan
UU karena dinilai bertentangan dengan konstitusi
dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat dalam
pengujian UU Kesehatan untuk Perkara Nomor
34/PUU-VIII/2010 yaitu kata “dapat” dalam Penjelasan
Pasal
114 dan frasa “berbentuk gambar” dalam Pasal 199 ayat
(1).
Adapun terkait dengan eksistensi penjelasan pasal maka
telah
ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa
Penjelasan tidak boleh membuat norma, tidak boleh
menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan norma,
tidak
boleh mengatur norma tersendiri, tidak boleh membuat
sesuatu
yang berbeda atau menyimpang dari apa yang dirumuskan
dalam
norma dalam pasal-pasal. Dalam hal ini terjadi
ketidakkonsistenan/disharmoni pembuat UU dalam
membuat norma. Ketentuan Pasal 114 berbunyi “Setiap
orang
yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah
Indonesia
wajib mencantumkan peringatan kesehatan”, selajutnya
kata
peringatan kesehatan diuraikandalam penjelasan Pasal 114
berbunyi “Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan”
dalam
ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca
dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya”.Terhadap
penjelasan mengenai kata gambar atau bentuk
lainnyamengandung ketidakpastian hukum jika
dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) yang berbunyi “Setiap
orang yang dengan sengaja memproduksi atau
memasukkan rokok
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan
tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk
gambar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara
paling
lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.Dari ketentuan
tersebut terdapat ketidakpastian hukum norma Undang-
Undang
padahal landasan hukum peringatan kesehatan sangat
penting
sebagai informasi bagi konsumen untuk memperoleh
informasi
bahaya rokok.Selanjutnya untuk Perkara Nomor
34/PUU-VIII/2010, dalam amar putusan, MK
mencantumkan
normatif ketentuan yang dibunyikan secara lengkap
terhadap
ketentuan pasal dan penjelasan yang diujikan, menjadikan
masyarakat jelas dalam memperoleh kepastian hukum
terhadap
norma peringatan kesehatan terhadap produk rokok.
Kemudian untuk Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011 MK
memutuskan mengabulkan untuk seluruhnya terhadap
permohonan
pengujian UU Kesehatan yaitu terkait dengan
pembatalan kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat
(1)
yang berhubungan dengan penyediaan tempat untuk
merokok pada
tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya. Adapun
Pasal
115 ayat (1) berbunyi “Kawasan tanpa rokok antara lain:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan”.
Sedangkan penjelasan Pasal 115 ayat (1) berbunyi “Khusus
bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat
menyediakan tempat khusus untuk merokok.” Kata dapat
menurut
Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti boleh dan jika
ditinjau dari pandangan hukum tidak mengandung
kepastian
hukum. Terdapat disharmoni antara ketentuan Pasal 115
ayat
(1) yang berbunyi ‘kawasan tanpa rokok’ dengan
kata ‘dapat’
terkait dengan tempat khusus untuk merokok dalam
penjelasan
Pasal 115 ayat (1). Dikaitkan dengan hak warga negara
maka
terdapat dua sisi yaitu warga negara yang harus dilindungi
dari bahaya rokok dan warga negara perokok yang
mempunyai
hak merokok, karena rokok adalah produk legal.
Dengan adanya materi UUKesehatan yang
diputus secara bersyarat dan dibatalkan oleh MK
sebagaimana
tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan untuk
dilakukan
penyempurnaan UU Kesehatan oleh pembentuk
UU dalam rangka menghindari kekosongan hukum.


-

Terkait dengan pemeriksaan dan penilaian terhadap 3
(tiga) perkara pengujian UU Kesehatan yaitu
Perkara Nomor 12/PUU-VIII/2010 mengenai kewenangan
tenaga
kesehatan dalam melakukan praktik kefarmasian, Perkara
Nomor
34/PUU-VIII/2010 mengenai peringatan kesehatan pada
rokok,
dan Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011 mengenai penyediaan
tempat
untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan
tempat
lainnya, MK memberikan pendapat hukum. Kemudian MK
menetapkan putusan yang dalam amar putusannya MK
menetapkan
beberapa keputusan yaitu mengabulkan permohonan
Pemohon
untuk sebagian terhadap pengujian UU Kesehahatan
dalam Perkara Nomor 12/PUU-VIII/2010 dan Perkara
Nomor
34/PUU-VIII/2010, selain itu MK dalam amar putusan
mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk
seluruhnya dalam
Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011.
Sehubungan dengan putusan MK, DPR RI sebagai
pembentuk
undang-undang bersama-sama Presiden memiliki
kewenangan
untuk menindaklanjuti putusan yang telah ditetapkan oleh
MK.
Putusan MK bersifat final dan mengikat menjadi acuan
dalam
proses pembentukan undang-undang selanjutnya oleh
Presiden
dan DPR RI. Hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal
10
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa
materi
muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah
satunya
berisi tindak lanjut atas putusan MK.
Adapun tindak lanjut tersebut untuk mencegah terjadinya
kekosongan hukum.

Hasil analisis dan evaluasi UU Kesehatan
adalah perbaikan materi undang-undang Kesehatan
terutama
dengan memperbaiki conditionally unconstitutional terhadap
kewenangan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik
kefarmasian, penggunaan tanda gambar dan bentuk lainnya
sebagai informasi bahaya merokok bagi konsumen, serta
pemberian hak bagi perokok untuk merokok di tempat
umum,
tempat kerja dan tempat lainnya yang disediakan ruangan
khusus merokok.
Perbaikan materi tersebut hendaknya dituangkan dalam
rencana perubahan atau penggantian UU Kesehatan
dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif terbuka
maupun menjadi skala prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) / 01-05-2017

Dalam Putusan Perkara Nomor 67 Tahun 2004 dapat dilihat
bahwa pengawasan terhadap advokat (yang sebelum
diundangkannya UU Advokat disebut “Penasehat Hukum”)
yang
sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
yang
berada di bawahnya sudah tidak berlaku lagi dan yang
berlaku
adalam ketentuan Pasal 12 UU Advokat yang ayat (1)nya
menyatakan bahwa “Pengawasan terhadap Advokat
dilakukan oleh
organisasi Advokat.” Putusan ini juga mencerminkan bahwa
Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir
konstitusi
tetapi juga melakukan harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang dikaitkan dengan
ketidakpastian hukum.

Dalam Putusan Perkara Nomor 27 Tahun 2013 pada
dasarnya
mekanisme check and balances merupakan hubungan
antara
lembaga yang berada dalam posisi setara. Putusan ini
mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya
sebagai
penafsir konstitusi tetapi juga melakukan harmonisasi
peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan
ketidakpastian hukum khususnya ketidakharmonisan
peraturan
antara UUD Tahun 1945 dengan undang-undang yang
berada di
bawahnya. Pembentukan Komisi Yudisial yang independen
adalah
untuk mendukung kemerdekaan kekuasaan kehakiman
melalui
perbaikan pola perekrutan hakim agung yang dilakukan
oleh
badan khusus yang diangkat oleh Presiden dengan
persetujuan DPR.

Dalam Putusan Perkara Nomor 34 Tahun 2013 memiliki
dampak
terhadap UU Mahkamah Agung bahwa dengan adanya
putusan
tersebut maka diperlukan reformulasi ulang di dalam Pasal
66
UU Mahkamah Agung khususnya terhadap ketentuan
tentang
berapa kali upaya Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam
hal perkara pidana dan perdata harus direformulasi secara
berbeda sesuai dengan amanat putusan Mahkamah
Konstitusi.

Terdapat ketidakcermatan perumusan dalam proses
perubahan UU
14 Tahun 1985 menjadi UU 5 Tahun 2004 yang tidak
mengubah
Pasal 36 UU 14 Tahun 1985, telah menimbulkan
ketidakpastian
hukum dalam pelaksanaannya.

Bahwa Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU
Mahkamah
Agung, serta Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial, telah
menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A
ayat (3)
UUD Tahun 1945.

Diperlukan reformulasi ulang di dalam Pasal 66 UU
Mahkamah
Agung. Ketentuan UU Mahkamah Agung harus mengikuti
hasil
Putusan Mahkamah Konstitudi Perkara Nomor 34 Tahun
2013.

Hasil analisis dan evaluasi UU Mahkamah Agung adalah
perlunya beberapa ketentuan di dalam UU Mahkamah
Agung yang
diperlukan reformulasi ulang akibat adanya Putusan
Mahkamah
Konstitusi dalam Perkara Nomor 67 Tahun 2004, Nomor 27
Tahun 2013, dan Nomor 34 Tahun 2013.

Adapun keharusan pembentuk undang-undang untuk
segera
menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi sesuai
dengan amanat dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan / 01-05-2017

A. Analisis UU

1. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 34 /PUU-
IX/2011.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pasal 4 ayat (2) huruf b
UU Kehutanan
bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1),
danPasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945, menurut
Mahkamah,
kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah
tertentu
sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan
kawasan
hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2)huruf b
tersebut adalah
salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air
yang
dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan
penetapan
kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum
yang berlaku
dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih
dahulu ada di
wilayah tersebut.
Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-
hak
masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak
milik, atau hak-hak
lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan
penyelesaian
terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak.
Mahkamah tidak
menemukan pertentangan antara norma Pasal 4 ayat (2)
huruf b UU
Kehutanan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1), dan
Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945;
Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
UU Kehutanan
hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat,
padahal seharusnya
juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh
masyarakat,
sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28G
ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945
karenanya Pemohon
memohon agar Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan seharusnya
berbunyi:
“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak
masyarakat
hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan
diakui
keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak
berdasarkan
undang-undang, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional”.
Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya
pengakuan hak atas
tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-
Undang, hal
tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang
dihadapi oleh
Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya,
Mahkamah
dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon
tersebut.
Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja
terdapat hak yang
telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna
bangunan, hak
guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang
demikian
harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan
Pasal 28G ayat
(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.Oleh karena
itu, penguasaan
hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hakyang
demikian
selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat
dalam norma a
quo;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah,
Pasal 4 ayat
(3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma
tentang hak atas
tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan, sehingga pasal tersebut
bertentangan dengan UUD
Tahun 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah
yang diberikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Walaupun
Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat
dalam Undang-
Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh
pembentuk
Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian
Mahkamah
dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional
bersyarat;
Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor
32/PUU-VIII/2010, tertanggal 4 Juni 2012,
kata “memperhatikan” dalam
Pasal 4 ayat (3)UU Kehutanan haruslah pula dimaknai
secara imperatif
berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan
wilayah kawasan
hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat
terlebih dahulu
sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk
memastikan
dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk
hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup
yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak
milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapa pun [vide
Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena
itu, Pasal 4 ayat
(3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD Tahun 1945
sepanjang
tidak dimaknai“Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib
melindungi,
menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat,
sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak
masyarakat
yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
serta tidak bertentangan dengan kepentingannasional”;

2. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 45 /PUU-
IX/2011.

Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1
angka 3 dan
ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan.
Pengertian dalam
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo hanya
menyebutkan bahwa,
“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan
atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai
hutan tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang a quo
menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam
proses pengukuhan
suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a
quo
menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a.
penunjukan
kawasanhutan; b. penataan batas kawasan hutan; c.
pemetaan kawasan
hutan; dan d.penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan
ketentuan Pasal
15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan
hutan adalah
salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan
hutan, sementara
itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang a quo
dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan
yang tidak
memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 15 ayat
(1) Undang-Undang a quo;
Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan
suatu
kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15
ayat (1) UU
Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang
antara lain
bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat
kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang
menentukan, “Pengukuhan
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut
Mahkamah
ketentuan tersebut antara lain memperhatikan
kemungkinan adanya hak-
hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada
kawasan hutan yang
akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga
jika terjadi
keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan
batas kawasan
hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya
tidak
menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya
masyarakat yang
berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan
sebagai kawasan
hutan tersebut;

3. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 35/PUU-X/2012.

Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak
ulayat. Dalam
wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang
bukan hutan yang
dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang
berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang
dimiliki secara
perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan
perseorangan.
Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak,
sewaktu-waktu
haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis
dan lenyap
akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama.
Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat
bersifat lentur.
Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat
hukum adat,
namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum
adat yang
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan
adat jatuh
kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan].
Wewenang hak
ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenanghak
perseorangan,
sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan
wewenang hak
ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih
(kejumbuhan)
antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat
hukum adat
yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai
wewenang
secaratidak langsung terhadap hutan adat;
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan
antara
hakmenguasai negara dengan hutan negara, dan hak
menguasai negara
terhadaphutan adat. Terhadap hutan negara, negara
mempunyai
wewenang penuh untukmengatur dan memutuskan
persediaan,
peruntukan, pemanfaatan, pengurusanserta hubungan-
hubungan hukum
yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan
pengelolaan oleh
negara di bidang kehutanan seharusnya diberikankepada
kementerian
yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap
hutanadat,
wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang
yang tercakup
dalamhutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan
marga, hutan
pertuanan, atausebutan lainnya) berada dalam cakupan
hak ulayat
karena berada dalam satukesatuan wilayah (ketunggalan
wilayah)
masyarakat hukum adat, yangperagaannya didasarkan atas
leluri
(traditio) yang hidup dalam suasana rakyat (in de
volksfeer) dan
mempunyai suatu badan perurusan pusat yang
berwibawadalam seluruh
lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat
hukum
adatmempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk
dikuasai dan
diusahakantanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi
dan
keluarganya. Dengan demikian,tidak dimungkinkan hak
yang dipunyai
oleh warga masyarakat hukum adattersebut ditiadakan
atau dibekukan
sepanjang memenuhi syarat dalam cakupanpengertian
kesatuan
masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal18B ayat (2)
UUD Tahun 1945.
Setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan
hak (baik
berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang
tercakup dalam hak
ulayat),maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam
wilayah hutan
negara, atausebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan
hak
sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan
Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang a quo, serta hutan ulayat dalam hutan
negara, sehingga
menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam
kaitannya dengan
pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat
yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945.
Dengan demikian,
hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu
hutan negara
dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan
adat dan
hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan
tersebut pada
tingkatan yangtertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.
Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan,
hak “menguasai dari
Negara” tidak memberi kewenangan untuk menguasai
tanah secara fisik
dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena
sifatnya semata-
mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Undang-
Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok
Agraria (UUPA), yakni wewenang hak menguasai dari
negara digunakan
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam
artikebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan
negarahukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil,
dan makmur;
Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945
merupakan
pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat
dalam kesatuan
dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat.
Hal demikian
merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat
sebagai “living
law” yang sudahberlangsung sejak lama, dan diteruskan
sampai
sekarang. Oleh karena itu,menempatkan hutan adat
sebagai bagian dari
hutan negara merupakanpengabaian terhadap hak-hak
masyarakat
hukum adat;
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut
Mahkamah,
kata“negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan
bertentangan dengan
UUD 1945.Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan
menurut
hukum;


B. Implikasi Putusan MK

Status hutanberdasarkanPasal 5 ayat (1) UU Kehutanan
terdiri dari hutan
Negara dan hutan hak. Namun dengan adanya Putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memutuskan
bahwa Pasal 5 ayat
(1) UUKehutanan bertentangan dengan UUD Tahun 1945
dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai ”Hutan
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
termasuk
hutan adat”,maka status hutan terdiridarihutannegara,
hutan hak, dan
hutan adat.


C. Evaluasi UU

Berdasarkan uraian diatas maka UU Kehutanan perlu
diganti mengingat
beberapa ketentuan UU Kehutanan beberapa pasalnya
tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pemerintah dan DPR
untuk
menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut.

1. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan
UUD 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai
"Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi,
menghormati
dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang
kenyataannya
masih ada dan diakui, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan
Nasional.";
2. Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 UU
kehutanan
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan
hukum mengikat.
3. Kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 UU kehutanan
dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal
1 angka 6
tersebut menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada
dalam wilayah
masyarakat hukum adat".
4. Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan tidak mempunyai
kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan
adat".
5. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU kehutanan tidak memiliki
kekuatan
hukum mengikat.
6. Pasal 5 ayat (2) UU kehutanan bertentangan dengan
UUD 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) tidak
mempunyai kekuatan
hukum mengikat sehingga Pasal 5 ayat (3) tersebut
menjadi "Pemerintah
menetapkan UU Kehutanan dimaksud pada ayat (1); dan
hutan adat
ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat
hukum adat
yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya".

Beberapa Pasal dan ayat UU Kehutanan dinyatakan
bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sehingga ketentuan
dalam UU Kehutanan tidak utuh lagi dan perlu
ditindaklanjuti dengan
mengganti UU Kehutanan.

Analisa dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang / 01-05-2017

Kekuasaan Kehakiman telah diatur secara tegas didalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang pada pokoknya menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peranan yang cukup signifikan dalam peradilan Indonesia sebagai cabang kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap pelaksanaan konstitusi dan aspek kehidupan kenegaraan. MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD Tahun 1945 yang diperkuat didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengujian suatu UU terhadap UUD tahun 1945 secara teoritis didasari pada norma hukum yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang berada diatasnya oleh karena norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi norma hukum yang berada dibawahnya. Pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 merupakan perlindungan hukum oleh negara terhadap rakyat yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Hal ini sejalan dengan yang diatur didalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) terdapat upaya dari pemohon untuk melakukan pengujian. Tercatat ada 2 (dua) putusan MK terkait UU Kepailitan yaitu; (1) Perkara No. 071/PUU-II/2004; dan (2) Perkara No. 001-002/PUU-III/2005 yang menguji pasal-pasal diantaranya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, dan Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut mengatur mengenai hak panitera untuk menolak mencatat permohonan pailit yang menyangkut keharusan adanya izin Menteri Keuangan jika hendak mempailitkan perusahaan asuransi dan izin Gubernur Bank Indonesia untuk mempailitkan bank, yang mana dalam Putusanya MK mengabulkan sebagian dan untuk sebagian lagi menolak permohonan dari Pemohon tersebut.

1. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari dari dikabulkannya sebagian permohonan pengujian sebagian pasal UU Kepailitan terhadap UUD Tahun 1945?
2. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?

-

Terdapat dua nomor registrasi perkara yang berbeda, yang pada praktiknya perkara nomor 071/PUU-II/2004 dan perkara nomor 001-002/PUU-III/2005 oleh MK dipandang sebagai satu permohonan yang bersifat a quo, oleh karena substansi pasal-pasal yang dimohonkan memiliki muatan makna yang sama dan saling berkaitan, dan di sisi lain terdapat persamaan pihak yang menerima kuasa untuk mewakili Pemohon dalam mengajukan gugatan pengujian UU Kepailitan terhadap UUD Tahun 1945 kepada MK. Adapun pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon adalah sebagai berikut:
1. Pasal 2 Ayat (5) dan Pasal 223 UU Kepailitan.
• Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”

Adapun perihal hak yang dibatasi adalah hak Para Pemohon di bidang hukum formal (hukum acara), yaitu jika Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, maka permohonan itu tidak dapat diajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Niaga, tetapi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dalam kasus ini pembatasan yang dikenakan para konsumen bahwa perusahaan asuransi merupakan Lembaga keuangan perusahaan yang karakteristiknya menyangkut kepentingan konsumen yang besar yang mengelolah dan menguasai dana masyarakat dengan skala besar yang dapat berimplikasi pada menggoncangnya kehidupan ekonomi masyarakay dan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Pembatasan yan diatur didalam Pasal 2 ayat (5) UU a quo terasa penting jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU a quo yang berbunyi, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Persyaratan tersebut dianggap terlalu longgar bagi seorang kreditor yang ingin mengajukan pailit.
MK berpendapat longgarnya persyaratan tersebut disebabkan karena kelalaian pembuat UU dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) UU a quo. Bahwa pernyataan pailit harus didahului oleh pengujian apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvency test) yang mana hal ini tidak diatur dialam UU a quo.
Bahwa persyaratan longgar demikian tidak akan menjadi masalah bila debitor adalah pihak peseorangan atau perusahaan yang tidak menyangkut kepentingan umum yang sangat besar. Untuk itu dalam rangka penyempurnaan UU Kepailitan dimasa yang akan dating perlu mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.
Dengan alasan bahwa terdapat kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi dan tetap tersedianya jalan lain yang seimbang bagi pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (5) a quo, MK berpendapat bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Disamping itu, pembatasan dengan alasan demikian dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Kewajiban untuk menjamin pengakuan serta penghormata atas hak-hak dan kebebasan orang lain dapat dipahami untuk dijadikan pertimbangan yang rasional oleh pembuat UU dalam merumuskan pembatasan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (5) tersebut.
Berkaitan terhadap dalil Para Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 ayat (5) UU a quo, yang mejadikan Menteri Keuangan sebagai Lembaga Yudikatif MK berpendapat bahwa kewenangan tersebut hanya menyangkut kedudukan hukum (legal standing) Menteri Keuangan sebagi Pemohon dalam perkara pailit. Sehingga kewenangan tersebut bukan pada lingkungan Yustisial (mengadili) dan tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD Tahun 1945 serta Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945.
• Pasal 223 UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan Ayat (5).”
Menimbang Para Pemohon mendalilkan pula bahwa Pasal 223 UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945. MK berpandangan bahwa ketentuan pasal 223 mutatis mutandis sama dengan bunyi pasal 2 ayat (5), sehingga pertimbangan Mahkamah mutatis mutandis berlaku juga terhadap Pasal 223 UU a quo. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa Pasal 223 tidak terbukti bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga permohonan Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 223 UU a quo harus ditolak.

2. Pasal 6 Ayat (3) dan Pasa; 224 ayat (6) UU Kepailitan
• Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.”

Para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan telah mencabut dan menghilangkan Hak Konstitusional yang itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 serta Pasal 16 ayat (3) Undang-Undagn Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Para Pemohon beranggapan bahwa Panitera sekalipun merupakan jabatan di pengadilan seharusnya hanya bertugas dalam hal teknis administrasi yustisial. Hal ini sebagaimanayang diatur dialam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum), ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah “menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan” dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan (rechtsprekende functie), yang merupakan kewenangan hakim yang dalam hal ini termasuk menolak pendaftaran suatu permohonan.
Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6 ayat (3) secara sistematik harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya [ayat (1) dan ayat (2). Pasal 6 ayat (1) selengkapnya berbunyi, “Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan”. Pasal 6 ayat (2) selengkapnya berbunyi, “Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran”. Sedangkan Pasal 6 ayat (3) berbunyi, “Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat tersebut”
Dalam hal ini MK menimbang apabilaPanitera diberikan wewenang untuk menolak perndaftaran permohonan pailit hal tersebut bertentangan dengan prinsip “due process of law” dan “access to courts” yang merupakan pilar utama bagi tegaknya “rule of law” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sama, yaitu tidak dapat diterimanya (niet ontvankelijkheid) permohonan yang bersangkutan, karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) undang-undang a quo, yang menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, keputusan demikian harus dituangkan dalam putusan yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Menimbang bahwa karena penjelasan Pasal 6 ayat (3) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal yang dijelaskan, maka dengan sendirinya Penjelasan pasal tersebut diperlakukan sama dengan pasal yang dijelaskannya, dan oleh karena itu Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan mengenai hal ini cukup beralasan untuk dikabulkan.
• Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 224 ayat (6) dimaksud berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)”. Bahwa dengan rumusan Pasal 224 ayat (6) tersebut berarti bahwa apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan dilakukan oleh pihak sebagaimana yang ditunjuk oleh Pasal 6 ayat (3) UU a quo berarti Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan dimaksud sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3).
Sementara MK telah memutuskan Pasal 6 aya(3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 mutatis mutandis berlaku juga terhadap Pasal 224 ayat (6) UU a quo. Sehingga MK menyatakan sepanjang menyangkut kata ayat (3) UU a quo terbukti bertentangan dengan UUD Tahun 1945 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dengan demikian permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sepanjang mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka MK menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK turut pula berpandangan untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya.

Terhadap putusan MK tersebut terdapat (Dissenting Opinion) pendapat berbeda yang pada pokoknya adalah bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1338 BW meliputi hak kreditor untuk menggugat debitor yang dipandang melakukan cidera janji dihadapan hakim. Jika UU Kepailitan menentukan pihak yang berkewenangan memohon pailit terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi hanyalah Menteri Keuangan ke Pengadilan Niaga hal ini membatasi kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian dan cenderung menghalangi pembebanan kewajiban salah satu pihak guna memenuhi janjinya. Hal ini juga berlaku sebaliknya disaat debitor yang ingin mengajukan penundaan kewajiban pembayran utang hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan Secara konstitusional, persyaratan prosedural yang ditentukan de wetgever tersebut mengandung perlakuan diskriminasi tatkala kreditor dan/atau debitor dari perjanjian lainnya tidak dikenakan ketentuan semacamnya, sebagaimana dilarang konstitusi atas dasar Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Untuk itu jika intervensi Mmenteri Keuangan dalam hal pengajuan permohonan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksud adalah untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan startegis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian maka upaya perlindungan badan atau pejabat tata usaha negara seyogianya diadakan pada tahapan upaya preventif dengan cara membuat aturan-aturan administratif (‘besluit van algemene strekking’) dan pelbagai Keputusan Tata Usaha Negara, bukan melibatkan diri dalam tahapan penyelesaian represif yang memasuki domain beracara di pengadilan. Seyogianya MK mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon.

Putusan MK yang menyangkut mengenai syarat permohonan pengajuan gugatan pailit, apabila debitor adalah Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perushaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Penjaminan yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan atau Bank Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang tidak menyangkut langsung dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, namun dalam pertimbangannnya Hakim MK jelas memberikan pendapat mengenai bentuk persyaratan pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, yang menyatakan bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan itu.
Adanya Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) merupakan suatu implikasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang tidak mengakomodasi syarat pengajuan pailit yang bersifat tetap (fixed) mununjukkan penerapan hukum kepailitan di Indonesia belumlah efektif. Wewenang yang diberikan kepada Lembaga Negara atau Pejabat Negara sebagai salah satu bentuk dari judicial economic merupakan suatu bentuk antisipasi ketakutan dari dipailitkannya perusahaann financial yang masih solven yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi dan hajat hidup orang banyak. Mungkin saja pembuat undang-undang menyadari akan hal tersebut, dan menyiasatinya dengan membuat ketentuan seperti Pasal 2 ayat (3), (4), (5) UU UU Kepailitan, namun di sisi lain, tanpa disadari hal ini justru memberikan kesempatan untuk dikabulkannya permohonan pailit atas debitor (perusahaan) yang solven namun tidak berhubungan dengan hajat hidup orang banyak atau perusahaan financial yang besar (yang mana hal ini tentu merugikan bagi debitor yang demikian).
Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) yang telah dibatalkan oleh MK sendiri menyebabkan secara mutatis mutandis ketentuan yang menjadi norma rujukan yaitu Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan secara mutatis mutandis tidak berlaku lagi sebagai syarat prosedural yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan pailit melalui panitera pengadilan. Hal ini menyebabkan Panitera diwajibkan untuk menerima permohonan pailit sepanjang syarat yang dimohonkan dalam gugatan pailit tidak bertentangan atau sesuai dengan substansi Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5). Putusan MK yang bersifat bersyarat tersebut menyebabkan untuk debitor berupa Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Penjaminan gugatan kepailitannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditegaskan dalam undang-undang kepailitan terutama syarat atas kewenangan lembaga mana yang diperbolehkan mengajukan gugatan pailit melalui panitera Pengadilan Niaga.

-

Adapun simpulan dari evaluasi putusan MK dengan perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU-III/2005 adalah sebagai berikut:
1. MK menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan MK yang mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian mengakibatkan untuk debitor berupa Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Penjaminan gugatan kepailitannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditegaskan dalam UU Kepailitan terutama syarat atas kewenangan lembaga mana yang diperbolehkan mengajukan gugatan pailit melalui panitera Pengadilan Niaga.
3. Syarat pengajuan gugatan kepailitan dalam UU Kepailitan masih dinilai terlalu longgar, salah satu indikasinya tidak ada instrumen uji pailit (insolvency test) apabila hendak mengajukan gugatan pailit. Syarat yang dicantumkan undang-undang terbatas hanya pada adanya utangyang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 2 kreditor atau lebih, dan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan pailit apabila debitor adalah perusahaan financial yang menyangkut kepentingan publik.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi ini berupa perbaikan substansi UU Kepailitan terutama dengan memperbaiki syarat pengajuan pailit yang dinilai masih terlalu longgar dan tidak bersifat fixed dan perlunya instrument instrument uji pailit (insolvency test) sebagaimana yang dianut oleh beberapa negara seperi USA, Jepang, dan Inggris. Perbaikan ini hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan atau penggantian UU Kepailitan dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif terbuka maupun menjadi skala prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial / 01-05-2017

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Kaidah ini mengandung makna, bahwa hukum di negara Indonesia ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Berpijak pada sistem negara hukum, maka menurut Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu negara hukum harus berdasarkan atau bersumberkan pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
Suatu konsekuensi logis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum adalah terjaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan UUD Tahun 1945. Berdasarkan perubahan tersebut konstruksi kekuasaan kehakiman tidak lagi menjadi otoritas Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan badan peradilan dibawahnya, tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Disamping perubahan yang bersifat krusial tersebut, amandemen UUD Tahun 1945 juga mengintroduksi pula suatu lembaga negara baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang disebut Komisi Yudisial (KY). Pembentukan KY sebagai salah satu wujud nyata perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara dan penegasan terhadap prinsip negara hukum serta perlindungan HAM.
UU KY muncul sebagai pelaksanaan amanah konstitusi yakni Pasal 24B UUD Tahun 1945. Pengaturan mengenai KY diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Dalam perkembangannya ada beberapa pengaturan pasal di dalam UU KY yang dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 24B UUD Tahun 1945, khususnya terkait dengan independensi atau kemerdekaan KY dalam proses rekrutmen calon hakim agung dan calon anggota KY. Beberapa Pasal yang di uji materiil kan antara lain Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY.

1. Apa akibat hukum yang timbul terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai inkonstitusional bersyarat dengan rumusan norma baru?
2. Bagaimana mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat putusan MK yang menyatakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY tidak memiliki kekuatan hukum mengikat?

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal, yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945.
Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.
Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU MK. Menurut Maruarar Siahaan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka umum mempunyai 3 kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutoarial.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013
Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan terkait pengujian Pasal 18 ayat (4) UU KY yang pada intinya mengatur ketentuan yang mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap lowongan hakim agung, di mana pasal a quo dianggap para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 24A Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kewenangan DPR dalam proses pemilihan hakim agung hanya menyetujui atau menolak calon yang diajukan oleh KY atau DPR juga melakukan pemilihan atas beberapa calon hakim agung dari beberapa calon yang diajukan oleh KY sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang a quo. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Norma konstitusi tersebut menegaskan dan memberi jaminan konstitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Adapun wewenang dan tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU KY sebagai berikut:
Pasal 13
Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
Mahkamah juga berpandangan bahwa dalam hal menjaring calon hakim agung, KY melakukan serangkaian seleksi administrasi dan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 UU KY yang juga ikut melibatkan masyarakat. Bahwa penjaringan calon hakim agung melalui seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh KY dalam mencari hakim agung yang berintegritas dan berkualitas, menurut Mahkamah telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 24A ayat (2).
Bahwa pengusulan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”, merupakan pengusulan calon hakim agung yang sudah melalui proses penyeleksian yang sangat ketat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun hal tersebut tidak sinkron ketika pengaturan lebih lanjut dari Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) UU MA yang menyatakan, “Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”, karena DPR sebagai lembaga politik bukan lagi memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, namun DPR memilih nama calon hakim agung yang diusulkan KY tersebut, yang kemudian melakukan fit and proper test seperti yang sudah dilakukan oleh KY, ditambah lagi dengan wawancara yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim agung untuk menguji penguasaan ilmu hukumnya.
Catatan risalah perubahan UUD Tahun 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3), posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY. Adapun putusan mahkamah menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “disetujui”;
1.2 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “disetujui”;
1.3 Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
1.4 Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
1.5 Frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”;
1.6 Frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”;
1.7 Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) selengkapnya menjadi:
2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan.
(4) Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Frasa “3 (tiga) calon” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”;
3. Frasa “3 (tiga) calon” Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”;
4. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi,
“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014.
Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang pada intinya mengatur kewenangan DPR untuk memilih anggota KY, dan kewenangan KY untuk mengajukan sebanyak 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KY untuk setiap 1 (satu) lowongan kepada DPR serta kewenangan Presiden untuk mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR yang dianggap para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 24B Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945.
Terhadap mekanisme rekrutmen untuk pengisisan keanggotaan KY, menurut Mahkamah, memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU MA dan UU KY. Pasal 24B ayat (3) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa antara proses pengisian hakim agung dan anggota Komisi Yudisial adalah sama yaitu harus dengan persetujuan DPR. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam permohonan pengujian konstitusionalitas pasal a quo adalah sama dengan substansi pertimbangan dalam putusan diatas, maka substansi pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan putusan dalam permohonan a quo. Bahwa khusus mengenai kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) undang-undang a quo, menurut Mahkamah, pemaknaannya harus meliputi kata “wajib” yang terdapat sebelumnya, kata “menetapkan” yang terdapat sesudahnya dan pemaknaan kata “memilih” harus pula tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa “dan menetapkan” harus dimaknai “untuk menetapkan”. Dengan demikian, dengan pemaknaan dimaksud pasal tersebut menjadi “DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul Presiden”. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.
Adapun putusan mahkamah menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
1.1 Frasa “sebanyak” 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”.
1.2 Frasa “sebanyak” 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”;
1.3 Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) slengkapnya menjadi, “Panitia seleksi mempunyai tugas… c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 7 (tujuh) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.”;
1.4 Frasa “wajib memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui”;
1.5 Frasa “wajib memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaik kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui”;
1.6 Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.”;
1.7 Frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebanyak sama dengan”;
1.8 Frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaik kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sepanjang tidak dimaknai “sebanyak sama dengan”;
1.9 Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.”;
Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY terhadap UUD Tahun 1945 membawa implikasi dan akibat hukum terkait proses rekrutmen hakim agung dan anggota KY.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat declaratoir constitutief, yang artinya putusan tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum.
Terhadap permohonan uji materiil perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 adalah menguji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (4) UU KY terhadap Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945, MK memberikan putusan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menafsirkan secara inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru. Akibat hukum atas penafsiran MK diatas, maka untuk kedepannya dalam proses rekrutmen hakim agung, KY hanya menetapkan dan mengajukan hanya 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan, hal ini untuk menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam proses rekrutmen hakim agung adalah hanya memberikan persetujuan dan tidak lagi melakukan pemilihan atau fit and proper test sehingga independensi kekuasaan kehakiman dapat terjaga.
Sementara itu, Permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 adalah menguji konstitusionalitas Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY terhadap Pasal 24B Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Terhadap permohonan uji materiil tersebut MK memberikan putusan mengabulkan permohonan para pemohon sebagian dan menafsirkan secara inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru, bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY bertentangan dengan UUD Tahun sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
Penafsiran yang dilakukan mahkamah dengan mengubah ketentuan frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” menjadi “7 (tujuh) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, kata “memilih” menjadi “berwenang menyetujui dan tidak menyetujui” dalam Pasal 28 ayat (6) dan frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” menjadi “sebanyak sama dengan” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY.

Terhadap putusan yang dijatuhkan menimbulkan akibat hukum bahwa DPR dalam proses seleksi anggota KY kedepannya hanya berwenang menyetujui dan tidak menyetujui 7 (tujuh) calon anggota yang merupakan hasil seleksi oleh panitia seleksi, dan DPR tidak memiliki kewenangan melakukan pemilihan atau fit and proper test calon anggota KY. Dan dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.

Dapat dikatakan bahwa putusan MK atas pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY pada dasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yang tidak menganggu sistem norma yang ada sehingga tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut karena sudah ditentukan rumusan baru oleh mahkamah dalam putusannya. Dalam artian, bahwa meski materi muatan pasal, ayat, atau bagian undang- undang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, namun hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga umumnya putusan self executing tidak perlu ditindaklanjuti lembaga lain, dalam hal ini langsung berlaku. Selain itu, Putusan MK dalam perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 juga telah menimbulkan keadaan hukum baru.
Meskipun kedua putusan MK tersebut bersifat self-executing atau tidak menimbulkan kekosongan hukum karena dirumuskannya norma baru, namun aspek kepastian hukum atas berlakunya undang-undang menjadi hal yang utama. DPR sebagai pembentuk undang-undang diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum atas berlakunya kedua putusan tersebut perlu dilakukan legislative review oleh DPR.

Pengujian Pasal 18 ayat (4), dalam perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 dan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dalam Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 terhadap UUD Tahun 1945 telah menciptakan keadaan hukum baru. Bahwa dalam putusannya, terhadap pengujian pasal-pasal a quo, MK memutuskan inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru. Keadaan hukum baru yang tercipta pada intinya terkait dengan proses seleksi hakim agung dan anggota KY, dimana dalam hal ini DPR yang semula dalam UU KY diberikan kewenangan “memilih” terhadap calon anggota KY, maka dalam putusannya mahkamah mengubah norma frasa “memilih” menjadi “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui” hal ini agar sesuai dengan konstitusi yang mengatur bahwa dalam pengangkatan hakim agung maupun anggota KY, DPR hanya memberikan persetujuan dan bukan melakukan pemilihan atau fit and proper test. Kemudian, keadaan hukum baru yang tercipta adalah terkait jumlah calon untuk setiap lowongan dalam proses seleksi hakim agung dan anggota KY, baik untuk calon hakim agung maupun calon anggota KY yang semula berjumlah 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan, diubah normanya oleh MK menjadi 1 (satu) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan.

Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 ayat (4) 28D Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dengan menyesuaikan rumusan norma baru yang telah diputuskan oleh MK dalam pengujian pasal-pasal a quo. Perubahan tersebut hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan UU KY, baik sebagai daftar kumulatif terbuka maupun dalam prolegnas prioritas tahunan.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya →