Evaluasi UU yang dikabulkan oleh MK

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) / 01-05-2017

No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No. 36/2009 tentang Kesehatan

Terdapat 3 (tiga) permohonan pengujian UU Kesehatan terhadap UUD Tahun 1945 yang menurut Pemohon secara umum telah merugikan/melanggar hak konstitusional untuk mendapat perlindungan, kepastian hukum yang adil, jaminan hak asasi, hak untuk hidup sejahtera, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.Pengujian UU Kesehatan yang tercatat dalam registrasi MK dengan Nomor Perkara sebagai berikut : 1. Perkara No 12/PUU-VIII/2010 2. Perkara No 34/PUU-VIII/2010 3. Perkara No 57/PUU-IX/2011 Dalam Perkara No 12/PUU-VIII/2010 para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 108 ayat (1) beserta Penjelasannya dan Pasal 190 ayat (1) UU Kesehatan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945. Menurut para Pemohon dalam kondisi tidak tersedianya tenaga kefarmasian, maka para Pemohon dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, ditegaskan bahwa perawat boleh memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas.Namun pembatasan kewenangan ini sangat kontradiktif dengan kewajiban Para Pemohon untuk memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat. Selanjutnya dalam kondisi darurat, biasanya diperlukan obat-obatan berbahaya yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk), misalnya antibiotika. Jika para Pemohon tidak melakukannya pelayanan diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana dimaksud Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Dalam Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010 para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan sepanjang frasa ”....tembakau, produk yang mengandung tembakau,....” dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2),Pasal 114 beserta Penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1) UU Kesehatan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon beranggapan ketentuan sepanjang frasa ”....tembakau, produk yang mengandung tembakau,....” dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta Penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1) UU Kesehatan merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon karena ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum. Menurut para Pemohon hanya jenis tembakau yang disebut secara tegas yang mengandung zat adiktif dalam ketentuan tersebut padahal selain tembakau masih terdapat bahan lain yang mengandung zat adiktif dari yang legal misalnya kopi, anggur hingga yang ilegal misalnya ganja. Mengapa hanya rokok yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 144 dan Pasal 199 ayat (1), sehingga menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan penghidupan yang layak, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dan cenderung diskriminatif. Selain itu pula mendapatkan stigma negatif dibandingan dengan kelompok orang yang terlibat dalam produksi kopi, teh, anggur dan lain sebagainya. Dalam Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011 para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan Penjelasan Pasal 115 ayat (1) sepanjang kata ‘dapat’ UU Kesehatan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon beranggapan ketentuan Penjelasan Pasal 115 ayat (1) sepanjang kata ‘dapat’ UU Kesehatan merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon karena ketentuan tersebut membuat para Pemohon potensial tidak dapat menggunakan hak-nya untuk merokok pada tempat umum, tempat kerja, dan tempat lainnya. Penyusunan analisis dan evaluasi UU Kesehatan dilakukan dengan metode pendekatan hukum normatif dan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kepustakaan. Terkait dengan konstitusionalitas UU, Mahfud MD menyebutkan bahwa judicial review dapat dilakukan oleh MK untuk menjamin konsistensi UU terhadap UUD serta menjamin ketepatan prosedur sesuai dengan program legislasi nasional. Sehubungan dengan pengujian UU Kesehatan sebagai produk pembentuk UU, MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka menyelenggarakan peradilan dan selaras pula dengan prinsip checks and balances MK dapat mengoreksi kinerja antar lembaga negara guna menghasilkan produk hukum yang adil. Selanjutnya putusan MK bersifat final dan mengikat berakibat tidak adanya upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan dimaksud sehingga tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.

Poedji Poerwanti, S.H.

Pada prinsipnya kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur penyelenggaraannya oleh negara. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah melakukan pembangunan kesehatan melalui upaya meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Secara hierarki UU melaksanakan amanah konstitusi dan ketentuannya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Begitu pula dengan ditetapkannya UU Kesehatan sebagai amanah Pasal 28H UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional kesehatan. Ketentuan ini memperkuat landasan pemikiran kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk Perkara Nomor 12/PUU-VIII/2010, MK memutuskan conditionally unconstitutional (bahwa suatu norma dalam undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi bila tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Mahkamah Konstitusi) sepanjang kalimat, “... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” dalam Pasal 108 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien. Adapun Pasal 108 ayat (1) berbunyi “Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan penjelasan Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK tersebut sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang menegaskan bahwa penjelasan tidak boleh membuat norma, tidak boleh menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan norma, tidak boleh mengatur norma tersendiri, tidak boleh membuat sesuatu yang berbeda atau menyimpang dari apayang dirumuskan dalam norma dalam pasal-pasal. Jadi penjelasan hanya berfungsi untuk menjelaskan saja, misalnya, penjelasan kata-kata, istilah-istilah asing, atau istilah-istilah teknis, yang tidak dipahami oleh orang awam yang dirasa perlu untuk dijelaskan supaya orang mengerti dalam membaca norma pasal tersebut. Selain itu, MK memutuskan pembatalan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam pengujian UU Kesehatan untuk Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010 yaitu kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 dan frasa “berbentuk gambar” dalam Pasal 199 ayat (1). Adapun terkait dengan eksistensi penjelasan pasal maka telah ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Penjelasan tidak boleh membuat norma, tidak boleh menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan norma, tidak boleh mengatur norma tersendiri, tidak boleh membuat sesuatu yang berbeda atau menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam norma dalam pasal-pasal. Dalam hal ini terjadi ketidakkonsistenan/disharmoni pembuat UU dalam membuat norma. Ketentuan Pasal 114 berbunyi “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan”, selajutnya kata peringatan kesehatan diuraikandalam penjelasan Pasal 114 berbunyi “Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya”.Terhadap penjelasan mengenai kata gambar atau bentuk lainnyamengandung ketidakpastian hukum jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.Dari ketentuan tersebut terdapat ketidakpastian hukum norma Undang- Undang padahal landasan hukum peringatan kesehatan sangat penting sebagai informasi bagi konsumen untuk memperoleh informasi bahaya rokok.Selanjutnya untuk Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010, dalam amar putusan, MK mencantumkan normatif ketentuan yang dibunyikan secara lengkap terhadap ketentuan pasal dan penjelasan yang diujikan, menjadikan masyarakat jelas dalam memperoleh kepastian hukum terhadap norma peringatan kesehatan terhadap produk rokok. Kemudian untuk Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011 MK memutuskan mengabulkan untuk seluruhnya terhadap permohonan pengujian UU Kesehatan yaitu terkait dengan pembatalan kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) yang berhubungan dengan penyediaan tempat untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya. Adapun Pasal 115 ayat (1) berbunyi “Kawasan tanpa rokok antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan”. Sedangkan penjelasan Pasal 115 ayat (1) berbunyi “Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.” Kata dapat menurut Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti boleh dan jika ditinjau dari pandangan hukum tidak mengandung kepastian hukum. Terdapat disharmoni antara ketentuan Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi ‘kawasan tanpa rokok’ dengan kata ‘dapat’ terkait dengan tempat khusus untuk merokok dalam penjelasan Pasal 115 ayat (1). Dikaitkan dengan hak warga negara maka terdapat dua sisi yaitu warga negara yang harus dilindungi dari bahaya rokok dan warga negara perokok yang mempunyai hak merokok, karena rokok adalah produk legal. Dengan adanya materi UUKesehatan yang diputus secara bersyarat dan dibatalkan oleh MK sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyempurnaan UU Kesehatan oleh pembentuk UU dalam rangka menghindari kekosongan hukum.

Terkait dengan pemeriksaan dan penilaian terhadap 3 (tiga) perkara pengujian UU Kesehatan yaitu Perkara Nomor 12/PUU-VIII/2010 mengenai kewenangan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik kefarmasian, Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010 mengenai peringatan kesehatan pada rokok, dan Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011 mengenai penyediaan tempat untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya, MK memberikan pendapat hukum. Kemudian MK menetapkan putusan yang dalam amar putusannya MK menetapkan beberapa keputusan yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian terhadap pengujian UU Kesehahatan dalam Perkara Nomor 12/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010, selain itu MK dalam amar putusan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dalam Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011. Sehubungan dengan putusan MK, DPR RI sebagai pembentuk undang-undang bersama-sama Presiden memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti putusan yang telah ditetapkan oleh MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat menjadi acuan dalam proses pembentukan undang-undang selanjutnya oleh Presiden dan DPR RI. Hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah satunya berisi tindak lanjut atas putusan MK. Adapun tindak lanjut tersebut untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Hasil analisis dan evaluasi UU Kesehatan adalah perbaikan materi undang-undang Kesehatan terutama dengan memperbaiki conditionally unconstitutional terhadap kewenangan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik kefarmasian, penggunaan tanda gambar dan bentuk lainnya sebagai informasi bahaya merokok bagi konsumen, serta pemberian hak bagi perokok untuk merokok di tempat umum, tempat kerja dan tempat lainnya yang disediakan ruangan khusus merokok. Perbaikan materi tersebut hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan atau penggantian UU Kesehatan dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif terbuka maupun menjadi skala prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) / 01-05-2017

No. 5/2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung

UU Mahkamah Agung selama ini telah diajukan uji materiil beberapa kali ke Mahkamah Konstitusi, namun yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini tercatat ada 2 putusan yaitu Putusan Perkara Nomor 67 Tahun 2004 dan Putusan Perkara Nomor 27 Tahun 2013. Selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Putusan Perkara Nomor 34 Tahun 2013, dimana putusan tersebut ternyata berdampak terhadap substansi yang terdapat dalam UU Mahkamah Agung. Dalam Putusan Perkara Nomor 67 Tahun 2004 diputuskan bahwa Pasal 36 UU Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris” dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, dalam Putusan Perkara Nomor 27 Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya . Dimana Pasal yang diujikan yaitu Pasal 8 ayat (2), 8 ayat (3), dan 8 ayat (4) UU Mahkamah Agung serta Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial. Terakhir, dalam Putusan Perkara Nomor 34 Tahun 2013 dimana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berdampak pada ketentuan yang sama yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” Sedangkan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung tersebut tidak ikut diajukan dalam pengujian tersebut sehingga tidak ikut diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM.

Dalam Putusan Perkara Nomor 67 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap advokat (yang sebelum diundangkannya UU Advokat disebut “Penasehat Hukum”) yang sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawahnya sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalam ketentuan Pasal 12 UU Advokat yang ayat (1)nya menyatakan bahwa “Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat.” Putusan ini juga mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir konstitusi tetapi juga melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan ketidakpastian hukum. Dalam Putusan Perkara Nomor 27 Tahun 2013 pada dasarnya mekanisme check and balances merupakan hubungan antara lembaga yang berada dalam posisi setara. Putusan ini mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir konstitusi tetapi juga melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan ketidakpastian hukum khususnya ketidakharmonisan peraturan antara UUD Tahun 1945 dengan undang-undang yang berada di bawahnya. Pembentukan Komisi Yudisial yang independen adalah untuk mendukung kemerdekaan kekuasaan kehakiman melalui perbaikan pola perekrutan hakim agung yang dilakukan oleh badan khusus yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam Putusan Perkara Nomor 34 Tahun 2013 memiliki dampak terhadap UU Mahkamah Agung bahwa dengan adanya putusan tersebut maka diperlukan reformulasi ulang di dalam Pasal 66 UU Mahkamah Agung khususnya terhadap ketentuan tentang berapa kali upaya Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam hal perkara pidana dan perdata harus direformulasi secara berbeda sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi.

Terdapat ketidakcermatan perumusan dalam proses perubahan UU 14 Tahun 1985 menjadi UU 5 Tahun 2004 yang tidak mengubah Pasal 36 UU 14 Tahun 1985, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Bahwa Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945. Diperlukan reformulasi ulang di dalam Pasal 66 UU Mahkamah Agung. Ketentuan UU Mahkamah Agung harus mengikuti hasil Putusan Mahkamah Konstitudi Perkara Nomor 34 Tahun 2013.

Hasil analisis dan evaluasi UU Mahkamah Agung adalah perlunya beberapa ketentuan di dalam UU Mahkamah Agung yang diperlukan reformulasi ulang akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 67 Tahun 2004, Nomor 27 Tahun 2013, dan Nomor 34 Tahun 2013. Adapun keharusan pembentuk undang-undang untuk segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan / 01-05-2017

No. 41/1999 tentang Kehutanan

Penulisan kajian dan evaluasi ini didasarkan pada adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang dibawah Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dalam UUD 1945. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan telah diuji sebanyak tiga kali, yakni pada Perkara Nomor 34/PUU-IX/2011, yang menguji ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dengan batu uji ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan diputus pada tanggal 16 Juli 2012, Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 yang menguji ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Kehutanan dengan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 yang diputus pada 16 Mei 2012, dan Perkara Nomor 34/PUU-X/2012 yang menguji ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan batu uji ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang diputus pada 16 Mei 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 34/PUU-IX/2011 dan Perkara Nomor 34/PUU-X/2012 adalah mengabulkan sebagian sedangkan Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 diputus dengan putusan hakim yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon. Permasalahan yang dikaji dalam Analisis dan Evaluasi ini adalah bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi atas pembatalan Pasal dan/atau ayat dalam UU Kehutanan oleh Mahkamah Konstitusi, bagaimana akibat dari Pasal dan/atau ayat yang dinyatakan inskonstitusional maupun konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dan adakah disharmonisasi dengan adanya pembatalan Pasal dan/atau ayat UU Kehutanan terhadap ketentuan Pasal dan/atau ayat dalam UU tersebut yang tidak diujikan di Mahkamah Konstitusi. Kegunaan dari penulisan Analisis dan Evaluasi UU Kehutanan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai data pendukung penyusunan naskah akademik dan masukan terhadap DPR RI dalam penyusunan RUU dan bahan penetapan RUU dalam Prolegnas Kumulatif Terbuka. Analisis dan Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Kerangka teori yang digunakan dalam Analisis dan Evaluasi ini adalah Konstitusionalitas Undang-Undang, Putusan MK Final dan Mengikat, Akibat Hukum Putusan MK.

Hariyanto, S.H.

A. Analisis UU 1. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 34 /PUU- IX/2011. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), danPasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945, menurut Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2)huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak- hak masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak-hak lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak. Mahkamah tidak menemukan pertentangan antara norma Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945; Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 karenanya Pemohon memohon agar Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan seharusnya berbunyi: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang- Undang, hal tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hakyang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo; Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang- Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat; Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-VIII/2010, tertanggal 4 Juni 2012, kata “memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat (3)UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai“Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingannasional”; 2. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 45 /PUU- IX/2011. Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo hanya menyebutkan bahwa, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang a quo menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasanhutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d.penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang a quo dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo; Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak- hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut; 3. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama. Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan]. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenanghak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih (kejumbuhan) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secaratidak langsung terhadap hutan adat; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara hakmenguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadaphutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untukmengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusanserta hubungan- hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikankepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutanadat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalamhutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atausebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satukesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yangperagaannya didasarkan atas leluri (traditio) yang hidup dalam suasana rakyat (in de volksfeer) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawadalam seluruh lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat hukum adatmempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakantanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian,tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adattersebut ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupanpengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal18B ayat (2) UUD Tahun 1945. Setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan hak (baik berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang tercakup dalam hak ulayat),maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atausebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo, serta hutan ulayat dalam hutan negara, sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945. Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yangtertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara. Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan, hak “menguasai dari Negara” tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata- mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yakni wewenang hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam artikebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negarahukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur; Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “living law” yang sudahberlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu,menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakanpengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, kata“negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945.Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; B. Implikasi Putusan MK Status hutanberdasarkanPasal 5 ayat (1) UU Kehutanan terdiri dari hutan Negara dan hutan hak. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa Pasal 5 ayat (1) UUKehutanan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk hutan adat”,maka status hutan terdiridarihutannegara, hutan hak, dan hutan adat. C. Evaluasi UU Berdasarkan uraian diatas maka UU Kehutanan perlu diganti mengingat beberapa ketentuan UU Kehutanan beberapa pasalnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

1. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional."; 2. Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 UU kehutanan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 UU kehutanan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 1 angka 6 tersebut menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". 4. Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat". 5. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU kehutanan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Pasal 5 ayat (2) UU kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 7. Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 5 ayat (3) tersebut menjadi "Pemerintah menetapkan UU Kehutanan dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya".

Beberapa Pasal dan ayat UU Kehutanan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga ketentuan dalam UU Kehutanan tidak utuh lagi dan perlu ditindaklanjuti dengan mengganti UU Kehutanan.

Analisa dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang / 01-05-2017

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) dapat dikatakan sebagai tonggak awal perubahan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 24 Ayat (2) UUD Tahun 1945 menegaskan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sebagai cabang kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap pelaksnaan konstitusi dan aspek kehidupan kenegaraan, peranan Mahkamah Konstitusi (MK) menempati posisi yang cukup signifikan dalam sistem peradilan Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945 diatur mengenai kewenangan dari MK yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), memutus sengketa kewenagan lembaga negara yang kewenangnnya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Sebagai langkah penguatan kelembagaan MK kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Perlindungan hukum oleh negara terhadap rakyatnya salah satunya dengan dibukanya jalan untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD. Pemohon yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dapat melakukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Terkait dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) terdapat upaya dari pemohon untuk melakukan pengujian. Tercatat ada 2 (dua) putusan MK terkait UU Kepailitan yaitu; (1) Perkara No. 071/PUU-II/2004; dan (2) Perkara No. 001- 002/PUU- III/2005. Adapun dalam 2 (dua) perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bermaksud menguji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, dan Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan. Pasal- pasal itu berhubungan dengan hak panitera untuk menolak mencatatkan permohonan pailit yang tidak sesuai aturan. Aturan dimaksud antara lain menyangkut keharusan adanya izin Menteri Keuangan jika hendak mempailitkan perusahaan asuransi dan izin Gubernur Bank Indonesia untuk mempailitkan bank. Putusan MK menyatakan mengabulkan sebagian dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan beserta penjelasan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1),(2), (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan untuk sebagian lagi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari pemohon tersebut. Adapun permasalahan dalam evaluasi atas pengujian UU Kepailitan terhadap UUD Tahun 1945 yaitu: 1. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari dari dikabulkannya sebagian permohonan pengujian sebagian pasal UU Kepailitan terhadap UUD Tahun 1945 ? 2. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi? Kegiatan ini memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 1. Sebagai data pendukung penyusunan Naskah Akademis dan memberi masukan bagi DPR dalam penyusunan Rancangan Undang- Undang (RUU). 2. Sebagai bahan untuk menetapkan suatu RUU dalam prolegnas kumulatif terbuka. Evaluasi ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Selanjutnya permasalahan dan analisa dalam tulisan ini disajikan secara deskriptif analitis yakni memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan UU Kepailitan pasca putusan MK.

Muhammad Yusuf, S.H.

Meskipun terdapat dua nomor registrasi perkara yang berbeda, pada praktiknya perkara nomor 071/PUU-II/2004 dan perkara nomor 001- 002/PUU-III/2005 oleh MK dipandang sebagai satu permohonan yang bersifat a quo, oleh karena substansi pasal-pasal yang dimohonkan memiliki muatan makna yang sama dan saling berkaitan, dan di sisi lain terdapat persamaan pihak yang menerima kuasa untuk mewakili Pemohon dalam mengajukan gugatan pengujian UU Kepailitan terhadap UUD Tahun 1945 kepada MK. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan berlaku bukan saja untuk Para Pemohon tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena itu, semua warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi ketentuan hukum yang tertuang dalam pasal tersebut. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) UU a quo tidak menghilangkan hak Para Pemohon yang dijamin dalam hukum perdata materiil. Kalau benar secara hukum terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hak perdata berupa tagihan kepada perusahaan asuransi, maka hak tersebut secara hukum tetap diakui, dijamin, dilindungi, secara pasti dan adil, sesuai dengan makna dari Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Adapun perihal hak yang dibatasi adalah hak Para Pemohon di bidang hukum formal (hukum acara), yaitu jika Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, maka permohonan itu tidak dapat diajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Niaga, tetapi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan hak semacam itu dapat dilakukan oleh undang-undang, dengan syarat bahwa pembatasan itu, meskipun tampak seolah-olah tidak seimbang, namun di lain hal memenuhi keseimbangan yang rasional. Keseimbangan dimaksud ada jika pembatasan itu dimaksudkan demi melindungi kepentingan yang lebih besar. Selain itu, bagi pihak yang terkena pembatasan itu terdapat alternatif upaya hukum lain, sehingga memungkinkan pihak tersebut memperjuangkan haknya. Dalam kasus ini, pembatasan yang dikenakan kepada para konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan asuransi merupakan suatu perusahaan yang bersifat khas, yang karakteristiknya menyangkut berbagai kepentingan yang harus dilindungi, khususnya kepentingan konsumen (pemegang polis asuransi) yang biasanya berjumlah sangat besar yang dapat mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan orang, dan kepentingan perusahaan asuransi untuk mempertahankan perusahaannya. Semua kepentingan yang berkaitan dengan perasuransian harus diakui, dijamin, dan dilindungi secara seimbang, baik itu kepentingan konsumen asuransi maupun kepentingan masyarakat yang bukan konsumen asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan prudensial, yang menyerap, mengelola, dan menguasai dana masyarakat, bahkan sebagian besar kekayaannya merupakan akumulasi dana masyarakat, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan modal perusahaan. Akumulasi modal masyarakat yang jumlahnya cukup besar itu, sebagian digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, dapat menggoncangkan kehidupan ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi akan menimbulkan citra buruk perusahaan asuransi pada umumnya di mata masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan berkurang atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Padahal perusahaan asuransi yang terpercaya dan mampu mengakumulasi modal masyarakat untuk membantu membiayai pembangunan ekonomi nasional sangat dibutuhkan. Bahwa pembatasan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU a quo semakin terasa arti pentingnya jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU a quo yang berbunyi, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Persyaratan untuk memohonkan pailit yang termuat dalam pasal a quo sangat longgar, sehingga seorang kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pailit hanya didasarkan pada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. MK berpendapat bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan kelalaian pembuat UU dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) tersebut karena Jika dibandingkan misalnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Faillissement - Verordening (Stb. 05-217 jo. 06- 348) yang berbunyi, “De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeischers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard”, maka Frasa “hij heeft opgehouden te betalen” (keadaan tidak mampu membayar) ternyata tidak terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU a quo. Dengan tiadanya persyaratan “tidak mampu membayar”, maka kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sebuah perusahaan asuransi tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan asuransi itu dalam keadaan tidak mampu membayar. Sebagai perbandingan lain, dalam Titel II United States Bancruptcy Code 1994 yang diperbaharui Tahun 1998 persyaratan “dalam keadaan tidak mampu membayar” yang dikenal dengan istilah “insolvent” merupakan salah satu syarat dari permohonan pernyataan pailit. Dalam Bancruptcy Code tersebut insolvent diartikan antara lain sebagai, “…. financial condition that the sum of such entity’s debts is greater than all of such entity’s property”; ”unable to pay its debts as they become due.” Bahwa dengan adanya persyaratan itu, maka pernyataan pailit harus didahului oleh pengujian apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvency test), justru hal tersebut tidak tercantum dalam rumusan Pasal 1 UU a quo. Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan UU Kepailitan di masa yang akan datang, hal tersebut seharusnya mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Bahwa kelalaian pembuat UU yang tidak mencantumkan frasa “tidak mampu membayar”, yang memberikan keleluasaan kepada kreditor dan dapat dimanfaatkan oleh kreditor yang beritikad tidak baik untuk menekan perusahaan asuransi, diimbangi dengan adanya Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Persyaratan yang longgar demikian tidak akan menjadi masalah jika debitor adalah perorangan atau perusahaan yang tidak menyangkut kepentingan umum yang sangat besar. Jika hak kreditor perorangan tidak dibatasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan prudential yang melibatkan kepentingan umum yang sangat besar dan dapat menggoncangkan perekonomian nasional, hal ini berarti kepentingan umum yang jauh lebih besar dikorbankan demi kepentingan individual segelintir orang. Pembatasan terhadap suatu hak, sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dapat dilakukan dengan syarat bahwa pihak yang terkena pembatasan diberikan kesempatan yang seimbang untuk memperjuangkan haknya. Pembatasan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan memang sama sekali tidak menghilangkan hak kreditor yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata melalui peradilan umum. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 224 ayat (6) dimaksud berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)”. Bahwa dengan rumusan Pasal 224 ayat (6) tersebut berarti bahwa apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan dilakukan oleh pihak sebagaimana yang ditunjuk oleh Pasal 6 ayat (3) UU a quo berarti Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan dimaksud sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3). Sementara itu, MK telah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) UU a quo bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga pertimbangan MK terhadap Pasal 6 ayat (3) sebagaimana telah diuraikan di atas mutatis mutandis berlaku juga bagi Pasal 224 ayat (6) UU a quo. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU a quo terbukti bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 224 ayat (6) UU a quo seharusnya berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)”. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sepanjang mengenai hal tersebut. Berdasarkan pertimbangan dan anlisa hukum yang telah diuraikan di atas, MK menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK turut pula berpandangan untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya. Terhadap putusan MK tersebut di atas, Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH., mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut: Kebebasan Berkontrak (‘vrijheidscontract’, ‘freedom of contract’) meliputi hak kreditor guna secara bebas menggugat debitor yang dipandang bercedera janji di depan hakim. Tatkala Pembuat UU Kepailitan menentukan bahwa suatu subyektum kreditor yang memohon pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan ke Pengadilan Niaga (vide Pasal 2 ayat (5)), pada hakikatnya membatasi kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian asuransi dan/atau perjanjian reasuransi yang substansi perjanjian daripadanya dipandang berkekuatan undang-undang (‘…. hebben aangegaan tot wet’) bagi mereka, sebagaimana dimaksud Pasal 1338 BW. Selain persyaratan prosedural tersebut tidak diperjanjikan maka hal dimaksud melemahkan atau cenderung menghalangi pembebanan kewajiban salah satu pihak guna memenuhi janjinya, menurut Pasal 1338 BW, juga ketentuan semacamnya secara tegas dilarang dalam Konstitusi Amerika Serikat, article one, section ten, clause I sehubungan dengan’ ….law impairing the obligation of contracts’. Hal dimaksud tidak dibenarkan pula, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, manakala suatu subyektum debitor yang memohon penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (vide Pasal 223). Secara konstitusional, persyaratan prosedural yang ditentukan de wetgever tersebut mengandung perlakuan diskriminasi tatkala kreditor dan/atau debitor dari perjanjian lainnya tidak dikenakan ketentuan semacamnya, sebagaimana dilarang konstitusi atas dasar Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Dalam pada itu, manakala keterlibatan Menteri Keuangan dipandang sebagai upaya perlindungan tata usaha negara dalam kaitan penyelenggaraan tipe negara kesejahteraan modern (‘the modern welfare state’) maka bestuurszorg yang diemban pejabat publik dimaksud telah melampaui misi publieke bevoegheden daripadanya bak bendul lonceng yang berayun terlalu jauh (‘the pendulum of the clock has gone too far’) karena jika intervensi Menteri Keuangan dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksud adalah ‘… untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan startegis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian’ (Penjelasan Pasal 2 ayat (5)) maka upaya perlindungan badan atau pejabat tata usaha negara seyogianya diadakan pada tahapan upaya preventif dengan cara membuat aturan-aturan administratif (‘besluit van algemene strekking’) dan pelbagai Keputusan Tata Usaha Negara, bukan melibatkan diri dalam tahapan penyelesaian represif yang memasuki domain beracara di pengadilan. Seyogianya MK mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon. Keberadaan utang merupakan suatu keniscayaan bagi pelaku dunia usaha baik perseorangan maupun yang berbentuk badan hukum. Eksistensi utang bukanlah suatu hal yang buruk pada suatu perusahaan sepanjang perusahaan tersebut dalam kondisi mampu bayar (solven), lain hal bila perusahaan berada dalam kondisi tidak mampu bayar (insolven). Keadaan tidak mampu bayar merupakan awal mula persoalan dari adanya mekanisme hukum kepailitan. Perusahaan yang menjadi debitur yang terancam dalam kondisi tidak mampu bayar inilah yang menjadi persoalan serius bagi para kreditor baik kreditor yang bersifat konkuren maupun yang bersifat separatis. Persoalan tersebut terletak pada besaran jumlah utang dan bunga serta besaran kesanggupan harta dari debitur yang dapat dipergunakan sebagai satu satuan uang, barang, maupun jasa yang dapat dijadikan pelunasan terhadap utang-utang debitur yang telah diputus pailit oleh pengadilan niaga yang ditunjuk. Peliknya persoalan kepailitan dalam sektor dunia usaha ini menuntut adanya suatu produk legislasi yang tepat. Dalam hal ini keberadaan ilmu hukum menjadi sesuatu yang penting dalam mengatur kesinambungan dan stabilitas dunia usaha. Penyelesaian persoalan kepailitan haruslah menggunakan langkah-langkah yang tepat dan efektif yang dapat menjamin rasa keadilan baik pada diri kreditor maupun debitur. Upaya perbaikan terhadap peraturan kepailitan di Indonesia tidak lain dikarenakan adanya tekanan dari lembaga moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang mendesak Indonesia untuk memperbaharui peraturan kolonial yang sebelumnya ada dan masih dipakai yang dirasakan tidak menjamin pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban dari debitur terhadap kreditor

Adapun simpulan dari evaluasi putusan MK dengan perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU- III/2005 adalah sebagai berikut: 1. MK menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Putusan MK yang mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian mengakibatkan untuk debitor berupa Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Penjaminan gugatan kepailitannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditegaskan dalam UU Kepailitan terutama syarat atas kewenangan lembaga mana yang diperbolehkan mengajukan gugatan pailit melalui panitera Pengadilan Niaga. 3. Syarat pengajuan gugatan kepailitan dalam UU Kepailitan masih dinilai terlalu longgar, salah satu indikasinya tidak ada instrumen uji pailit (insolvency test) apabila hendak mengajukan gugatan pailit. Syarat yang dicantumkan undang-undang terbatas hanya pada adanya utangyang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 2 kreditor atau lebih, dan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan pailit apabila debitor adalah perusahaan financial yang menyangkut kepentingan publik.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi ini berupa perbaikan substansi UU Kepailitan terutama dengan memperbaiki syarat pengajuan pailit yang dinilai masih terlalu longgar dan tidak bersifat fixed dan perlunya instrument instrument uji pailit (insolvency test) sebagaimana yang dianut oleh beberapa negara seperi USA, Jepang, dan Inggris. Perbaikan ini hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan atau penggantian UU Kepailitan dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif terbuka maupun menjadi skala prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial / 01-05-2017

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Kaidah ini mengandung makna, bahwa hukum di negara Indonesia ditempatkan pada posisi yang startegis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Berpijak pada sistem negara hukum, maka menurut Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu negara hukum harus berdasarkan atau bersumberkan pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan itu pula maka ciri khas di dalam negara hukum demokrasi pancasila mengandung makna: 1. Pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. 2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu atau kekuatan lain dan tidak memihak. 3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Mewujudkan negara hukum, tidak saja diperlukan norma- norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen tersebut, baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum tersebut dikatakan sebagai sususan sistem hukum. Suatu konsekuensi logis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum adalah terjaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan UUD Tahun 1945. Salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (independent and impartial). Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan the principle of independence and impartiality of the judiciary haruslah benar-benar dijamin disetiap negara demokrasi konstitusional. Pembentukan KY merupakan salah satu wujud nyata dan perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga- lembaga negara. Pembentukan KY merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi yang telah dijamin konstitusi. Selain itu pembentukan KY dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian problem yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Dalam konteks dunia, keberadaan KY merupakan salah satu hasil perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Pengaturan mengenai KY diatur secara khuus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). UU KY muncul sebagai pelaksanaan amanah konstitusi yakni Pasal 24B UUD Tahun 1945 pasca amandemen yang mengatur mengenai Komisi Yudisial. Namun, dalam perkembangannya ada beberapa pengaturan pasal di dalam UU KY yang dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 24B UUD Tahun 1945, khususnya terkait dengan independensi atau kemerdekaan KY dalam proses rekrutmen calon hakim agung dan calon anggota KY. Terhadap beberapa pasal tersebut akhirnya dilakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun beberapa pasal di dalam UU KY yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945 tersebut diajukan oleh para Pemohon yang merupakan para calon hakim agung dan calon anggota KY yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dalam proses rekrutmen calon hakim agung dan calon anggota KY. Beberapa Pasal yang di uji materiil kan antara lain Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY. Pasal 18 ayat (4) UU KY yang merupakan pengaturan terkait proses rekrutmen calon hakim agung, diajukan permohonan uji materiilnya pada tahun 2013 dengan nomor perkara 27/PUU-XI/2013. Sedangkan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang merupakan pengaturan mengenai proses rekrutmen calon anggota KY, diajukan permohonan uji materiilnya pada tahun 2014 dengan nomor perkara 16/PUU-XII/2014. Yang dikaji dalam tulisan ini adalah : 1. Apa akibat hukum yang timbul terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang dinyatakan MK sebagai inkonstitusional bersyarat dengan rumusan norma baru? 2. Bagaimana mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat putusan MK yang menyatakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY tidak memiliki kekuatan hukum mengikat? Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pengujian terhadap UU KY yang dikabulkan oleh MK dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder terutama peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, jurnal, teori dan pendapat para ahli.

Agus Priyono, S.H.

Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, UUD Tahun 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon hakim agung kepada suatu organ konstitusional yang independen yaitu KY yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Latar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon hakim agung kepada KY, tidak terlepas dari pengalaman pengangkatan hakim agung sebelum perubahan UUD Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) yang menentukan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yaitu diusulkan masing-masing dua calon untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua- duanya adalah lembaga politik. Perubahan UUD Tahun 1945 dimaksudkan, antara lain, memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula, sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-benar independen. Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 005/PUU- IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain: “... di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, bank sentral, komisi pemilihan umum, dewan pertimbangan presiden, dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga- lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara sebagai lembaga utama (main organs). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai ‘auxiliary state organs’ atau ‘auxiliary agencies’ yang menurut istilah yang dipakai oleh Soetjipno sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP MPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi Yudisial merupakan ‘supporting element’ dalam sistem kekuasaan kehakiman (vide Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2006). Namun, oleh karena persoalan pengangkatan hakim agung dan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu dianggap sangat penting, maka ketentuan mengenai hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam UUD 1945. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan pula dalam UUD 1945 sebagai komisi negara yang bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga dengan demikian komisi negara ini tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun dikendalikan oleh cabangcabang kekuasaan lainnya”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kedudukan KY yang mandiri sebagai suatu komisi negara yang tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun tidak dikendalikan oleh cabang kekuasaan negara lainnya menjadi sangat penting untuk menentukan calon hakim agung Bahwa dalam UU KY, pada konsiderans Menimbang, huruf b menyatakan, “Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim”; Peranan penting KY dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti yang tercantum dalam UU KY tersebut di atas, mempunyai wewenang dan tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU KY. Mahkamah juga berpandangan bahwa dalam hal menjaring calon hakim agung, KY melakukan serangkaian seleksi administrasi dan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 UU KY yang juga ikut melibatkan masyarakat. Dari ketentuan tersebut di atas, sangat jelas KY mempunyai tugas yang berat dalam menjaring calon hakim agung yang berkualitas yang diyakini mempunyai integritas yang tinggi terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Bahwa penjaringan calon hakim agung melalui seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh KY dalam mencari hakim agung yang berintegritas dan berkualitas, menurut Mahkamah telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 24A ayat (2) yang menyatakan, “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Bahwa pengusulan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”, merupakan pengusulan calon hakim agung yang sudah melalui proses penyeleksian yang sangat ketat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun hal tersebut tidak sinkron ketika pengaturan lebih lanjut dari Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) UU MA yang menyatakan, “Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”, karena DPR sebagai lembaga politik bukan lagi memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, namun DPR memilih nama calon hakim agung yang diusulkan KY tersebut, yang kemudian melakukan fit and proper test seperti yang sudah dilakukan oleh KY, ditambah lagi dengan wawancara yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim agung untuk menguji penguasaan ilmu hukumnya Dalam risalah pembahasan perubahan UUD Tahun 1945, khususnya mengenai pembentukan KY dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan pembentukan KY yang mandiri adalah dalam rangka melakukan rekrutmen terhadap hakim agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Agun Gunanjar Sudarsa (anggota PAH 1 BP MPR) dalam Rapat Pleno ke-38 PAH I BP MPR, tanggal 10 Oktober 2001, antara lain menyatakan, “... dalam Pasal 24B ini, kami menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Nah, sehingga dengan kata-kata ‘dengan persetujuan DPR’, DPR itu tidak lagi melakukan fit and proper test, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak sejumlah calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Kembali kami menekankan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik”. Catatan risalah perubahan UUD Tahun 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dengan demikian, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam Undang- Undang a quo. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasan negara lainnya; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua Undang-Undang a quo, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Agar ketentuan kedua Undang-Undang a quo, tidak menyimpang dari norma UUD Tahun 1945, menurut Mahkamah kata “dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1 (satu) nama calon”, sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR; Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas mengenai ketentuan yang terdapat pada frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) dan frasa “sebanyak 3 (tiga) kal dari” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa secara umum pasal-pasal tersebut mengatur tentang rekrutmen untuk pengisian anggota KY yang untuk itu UU KY sebagai pelaksanaan amanat konstitusi menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi dalam rangka pemilihan anggota KY dengan prosedur dan jangka waktu yang telah ditentukan. Frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dan frasa “ sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY diartikan bahwa Pansel dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota KY yang berjumlah 7 (tujuh) orang harus menghasilkan 21 calon dan demikian pula untuk mengisi kekosongan 1 (satu) anggota, Pansl harus menghasilkan 3 (tiga calon. Jumlah tersebut adalah 3 (tiga) kali dari komposisi anggota KY atau 3 (tiga) kali dari kekosongan anggota yang akan diisi. Selanjutnya hasil tersebut oeh Presiden diajukan kepada DPR. Kaitannya dengan ketentuan pada kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) UU KY, DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) dari 21 (dua puluh satu) calon atau 1 (satu) dari 3 (tiga) calon yang diajukan oleh Presiden. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 atau secara khusus bertentangan dengan pasal- pasal yang menjadi dasar permohonan para Pemohon. Terhadap mekanisme rekrutmen untuk pengisisan keanggotaan KY, menurut Mahkamah, memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU MA dan UU KY, sebagai berikut: Dalam risalah pembahasan perubahan UUD Tahun 1945, khususnya mengenai pembentukan KY dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan pembentukan KY yang mandiri adalah dalam rangka melakukan rekrutmen terhadap hakim agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Hal tersebut, sebagiamana diungkapkan oleh Agun Gunanjar Sudarsa (anggota PAH I BP MPR) dalam Rapat Pleno ke-38 PAH I BP MPR, tanggal 10 Oktober 2001, antara lain menyatakan, “…dalam Pasal 24B ini, kami menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Nah, sehingga dengan kata-kata ‘dengan persetujuan DPR’, DPR itu tidak lagi melakukan fit and proper test, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak sejumlah calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Kembali kami menekankan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik.” Catatan risalah perubahan UUD Tahun 1945 tersebut menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “ hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dengan demikian posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas member persetujuan atau tidak member persetujuan atas calon hakim agung yang disulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo. Hal itu dimaksudkan agar ada jamnan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua undang-undang a quo yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon ahkim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Menurut Mahkamah kata “dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1 (satu) calon”, sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR. Demikian pula mengenai Komisi Yudisial, Pasal 24B ayat (3) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa antara proses pengisian hakim agung dan anggota Komisi Yudisial adalah sama yaitu harus dengan persetujuan DPR. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam permohonan pengujian konstitusionalitas pasal a quo adalah sama dengan substansi pertimbangan dalam putusan diatas, maka substansi pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan putusan dalam permohonan a quo. Bahwa khusus mengenai kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) undang- undang a quo manakala kata dimaksud secara konstitusional dimaknai dengan “menyetujui”, sedangkan sebelumnya terdapat frasa “DPR wajib menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga pulu) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden”. Pemaknaan tersebut akan menimbulkan implikasi hukum bahwa DPR dengan kewenangan yang ada padanya menjadi tidak bisa lain kecuali wajib menyetujui dan menetapkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan istilah lain, DPR hanya menjadi tukan stempel saja. Hal tersebut secara konstitusional tidak boleh terjadi. Terlebih lagi, manakala dikaitkan dengan semangat reformasi yang menjadi jiwa perubahan UUD 1945, DPR dengan kewenangan yang ada harus kuat, supaya prinsip checks and balances terselenggara sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemaknaannya harus meliputi kata “wajib” yang terdapat sebelumnya, kata “menetapkan” yang terdapat sesudahnya dan pemaknaan kata “memilih” harus pula tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa “dan menetapkan” harus dimaknai “untuk menetapkan”. Dengan demikian, dengan pemaknaan dimaksud pasal tersebut menjadi “DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul Presiden”. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum. Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh suatu peradilan pada dasarnya akan berakhir dalam suatu putusan yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD. Jika satu amar putusan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau ayat bagian undang- undang bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi putusan demikian mengandung arti bahwa ketentuan norma yang termuat dalam satu undang-undang dinyatakan batal (null and void) dan tidak berlaku lagi. Putusan yang demikian sudah barang tentu memiliki implikasi hukum yang luas. Selain memberi kemanfaatan pada para pencari keadilan, seringkali putusan tersebut dinilai berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (legal vacuum), kekacauan hukum (legal disorder), bahkan politik beli waktu (buying time) pembentuk undang-undang. Karena itu menurut Maruarar Siahaan, dibutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut dari pembatalan pemberlakukan suatu ketentuan tersebut. Persoalan yang selalu dikaitkan dengan sulitnya implementasi eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi adalah sifat putusannya yang final, dengan kata mengikat (binding). Karena, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang- undang yang telah diputus harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian, mengingat norma dalam undang-undang adalah satu kesatuan sistem, ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan- tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. Dalam hal ini, ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu. Tatkala suatu putusan akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan implementasi perubahan undang-undang yang diuji, maka putusan ini dapat dikatakan berlaku secara self-executing. Dalam artian, putusan itu terlaksana dengan sendirinya. Ini terjadi karena norma yang dinegasikan tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu yang sedemikian rupa dapat diperlakukan secara otomatis tanpa perubahan atau perubahan undang- undang yang memuat norma yang diuji dan dinegasikan tersebut, ataupun tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk perubanan undang-undang yang diuji tersebut. Secara umum putusan- putusan yang bersifat self-executing/implementing dapat ditelusuri dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi baik amarnya menyatakan batal (null and void) dan tidak berlaku lagi ataupun amarnya terdapat perumusan norma. Implementasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari model putusannya. Implementasi model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku dan model putusan yang merumuskan norma baru bersifat langsung dapat dieksekusi (self executing/self implementing), sedangkan baik model putusan konstitusional bersyarat maupun model putusan inkonstitusional bersyarat tidak dapat secara langsung dieksekusi (non-self executing/implementing). Putusan MK dalam perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 memiliki kesamaan terkait model putusan yakni sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka kedua putusan MK tersebut dapat di kategorikan ke dalam model jenis putusan yang merumuskan norma atau bersifat self executing/implementing. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan MK atas pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY. Pasal 18 ayat (4) UU KY pada dasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yang tidak menganggu sistem norma yang ada sehingga tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut karena sudah ditentukan rumusan baru oleh mahkamah dalam putusannya. Dalam artian, bahwa meski materi muatan pasal, ayat, atau bagian undang- undang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, namun hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga umumnya putusan self executing tidak perlu ditindaklanjuti lembaga lain, dalam hal ini langsung berlaku. Namun demikian, meskipun kedua putusan MK tersebut bersifat self-executing atau tidak menimbulkan kekosongan hukum karena dirumuskannya norma baru, tetaplah bahwa aspek kepastian hukum atas berlakunya undang-undang menjadi hal yang utama. Karena ranah kewenangan membentuk undang-undang ada pada pembentuk undang- undang maka untuk lebih memberikan kepastian hukum atas berlakunya kedua putusan tersebut perlu dilakukan legislative review oleh DPR. Selain itu, Putusan MK dalam perkara Nomor 27/PUU- XI/2013 dan Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 juga telah menimbulkan keadaan hukum baru. Keadaan hukum baru yang tercipta pada intinya terkait dengan proses seleksi hakim agung dan anggota KY, dimana dalam hal ini DPR yang semula dalam UU KY diberikan kewenangan “memilih” terhadap calon anggota KY, maka dalam putusannya mahkamah mengubah norma frasa “memilih” menjadi “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui” hal ini agar sesuai dengan konstitusi yang mengatur bahwa dalam pengangkatan hakim agung maupun anggota KY, DPR hanya memberikan persetujuan dan bukan melakukan pemilihan atau fit and proper test. Kemudian, keadaan hukum baru yang tercipta adalah terkait jumlah calon untuk setiap lowongan dalam proses seleksi hakim agung dan anggota KY, baik untuk calon hakim agung maupun calon anggota KY yang semula berjumlah 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan, diubah normanya oleh MK menjadi 1 (satu) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan. Timbulnya keadaan hukum baru tersebut juga menjadi alasan perlunya dilakukan legislative review oleh pembentuk undang-undang.

Pengujian Pasal 18 ayat (4), dalam perkara Nomor 27/PUU- XI/2013 dan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dalam Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 terhadap UUD Tahun 1945 telah menciptakan keadaan hukum baru. Bahwa dalam putusannya, terhadap pengujian pasal-pasal a quo MK memutuskan inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru. Keadaan hukum baru yang tercipta pada intinya terkait dengan proses seleksi hakim agung dan anggota KY, dimana dalam hal ini DPR yang semula dalam UU KY diberikan kewenangan “memilih” terhadap calon anggota KY, maka dalam putusannya mahkamah mengubah norma frasa “memilih” menjadi “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui” hal ini agar sesuai dengan konstitusi yang mengatur bahwa dalam pengangkatan hakim agung maupun anggota KY, DPR hanya memberikan persetujuan dan bukan melakukan pemilihan atau fit and proper test. Kemudian, keadaan hukum baru yang tercipta adalah terkait jumlah calon untuk setiap lowongan dalam proses seleksi hakim agung dan anggota KY, baik untuk calon hakim agung maupun calon anggota KY yang semula berjumlah 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan, diubah normanya oleh MK menjadi 1 (satu) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan.

Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 ayat (4) 28D Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dengan menyesuaikan rumusan norma baru yang telah diputuskan oleh MK dalam pengujian pasal-pasal a quo. Perubahan tersebut hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan UU KY baik sebagai daftar kumulatif terbuka maupun dalam prolegnas prioritas tahunan.

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →