Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) / 01-05-2017

Terdapat 3 (tiga) permohonan pengujian UU Kesehatan
terhadap UUD Tahun 1945 yang menurut Pemohon secara
umum
telah merugikan/melanggar hak konstitusional untuk
mendapat
perlindungan, kepastian hukum yang adil, jaminan hak
asasi,
hak untuk hidup sejahtera, dan hak untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan.Pengujian UU Kesehatan yang tercatat
dalam registrasi MK dengan Nomor Perkara sebagai
berikut :
1. Perkara No 12/PUU-VIII/2010
2. Perkara No 34/PUU-VIII/2010
3. Perkara No 57/PUU-IX/2011
Dalam Perkara No 12/PUU-VIII/2010 para Pemohon
mengajukan pengujian Pasal 108 ayat (1) beserta
Penjelasannya dan Pasal 190 ayat (1) UU Kesehatan
terhadap
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28J ayat
(1) UUD Tahun 1945. Menurut para Pemohon dalam
kondisi tidak
tersedianya tenaga kefarmasian, maka para Pemohon dapat
melakukan praktik kefarmasian secara terbatas
sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148
Tahun
2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat,
ditegaskan bahwa perawat boleh memberikan obat bebas
dan
obat bebas terbatas.Namun pembatasan kewenangan ini
sangat
kontradiktif dengan kewajiban Para Pemohon untuk
memberikan
pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan
darurat. Selanjutnya dalam kondisi darurat, biasanya
diperlukan obat-obatan berbahaya yang termasuk dalam
obat
daftar G (Gevaarlijk), misalnya antibiotika. Jika para
Pemohon tidak melakukannya pelayanan diancam dengan
pidana
penjara atau denda sebagaimana dimaksud Pasal 190 ayat
(1)
Undang-Undang Kesehatan.
Dalam Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010 para Pemohon
mengajukan pengujian ketentuan sepanjang frasa
”....tembakau, produk yang mengandung tembakau,....”
dalam
ketentuan Pasal 113 ayat (2),Pasal 114 beserta
Penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1) UU
Kesehatan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD
1945. Para Pemohon beranggapan ketentuan sepanjang
frasa
”....tembakau, produk yang mengandung tembakau,....”
dalam
ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta
Penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1) UU
Kesehatan merugikan hak-hak konstitusional para
Pemohon karena ketentuan tersebut tidak memberikan
kepastian
hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di
hadapan hukum. Menurut para Pemohon hanya jenis
tembakau yang
disebut secara tegas yang mengandung zat adiktif dalam
ketentuan tersebut padahal selain tembakau masih terdapat
bahan lain yang mengandung zat adiktif dari yang legal
misalnya kopi, anggur hingga yang ilegal misalnya ganja.
Mengapa hanya rokok yang diatur secara eksplisit dalam
Pasal
144 dan Pasal 199 ayat (1), sehingga menurut para
Pemohon
tidak memberikan jaminan penghidupan yang layak, dan
tidak
memberikan kepastian hukum yang adil, dan cenderung
diskriminatif. Selain itu pula mendapatkan stigma negatif
dibandingan dengan kelompok orang yang terlibat dalam
produksi kopi, teh, anggur dan lain sebagainya.
Dalam Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011 para Pemohon
mengajukan pengujian ketentuan Penjelasan Pasal 115
ayat (1)
sepanjang kata ‘dapat’ UU Kesehatan terhadap
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat
(3) UUD 1945. Para Pemohon beranggapan ketentuan
Penjelasan
Pasal 115 ayat (1) sepanjang kata ‘dapat’ UU
Kesehatan merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon
karena ketentuan tersebut membuat para Pemohon
potensial
tidak dapat menggunakan hak-nya untuk merokok pada
tempat
umum, tempat kerja, dan tempat lainnya.
Penyusunan analisis dan evaluasi UU Kesehatan
dilakukan
dengan metode pendekatan hukum normatif dan data
dikumpulkan
dengan menggunakan teknik kepustakaan. Terkait dengan
konstitusionalitas UU, Mahfud MD menyebutkan bahwa
judicial
review dapat dilakukan oleh MK untuk menjamin
konsistensi UU
terhadap UUD serta menjamin ketepatan prosedur sesuai
dengan
program legislasi nasional. Sehubungan dengan pengujian
UU
Kesehatan sebagai produk pembentuk UU, MK sebagai
pelaku
kekuasaan kehakiman yang merdeka menyelenggarakan
peradilan
dan selaras pula dengan prinsip checks and balances MK
dapat
mengoreksi kinerja antar lembaga negara guna
menghasilkan
produk hukum yang adil. Selanjutnya putusan MK bersifat
final dan mengikat berakibat tidak adanya upaya hukum
lain
yang dapat ditempuh terhadap putusan dimaksud sehingga
tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya
hukum.



-

-

-

Pada prinsipnya kesehatan merupakan hak asasi
manusia
yang diatur penyelenggaraannya oleh negara. Sehubungan
dengan hal tersebut pemerintah melakukan pembangunan
kesehatan melalui upaya meningkatkan derajat kesehatan
yang
setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya
penyembuhan
penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang
ke
arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh
masyarakat
dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang
mencakup
upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang
bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.
Secara hierarki UU melaksanakan amanah
konstitusi dan ketentuannya tidak boleh bertentangan
dengan
konstitusi. Begitu pula dengan ditetapkannya UU
Kesehatan sebagai amanah Pasal 28H UUD 1945 yang
menjadi
landasan konstitusional kesehatan. Ketentuan ini
memperkuat
landasan pemikiran kesehatan sebagai bagian dari hak asasi
manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan
yang
harus diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut
konstitusi
memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh
pelayanan kesehatan.
Untuk Perkara Nomor 12/PUU-VIII/2010, MK
memutuskan
conditionally unconstitutional (bahwa suatu norma dalam
undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi
bila
tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Mahkamah
Konstitusi)
sepanjang kalimat, “... harus dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.” dalam Pasal 108
ayat
(1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai
bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga
kefarmasian,
dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga
kesehatan
tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara
terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan,
dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan
darurat
yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan
tindakan
medis segera untuk menyelamatkan pasien. Adapun Pasal
108
ayat (1) berbunyi “Praktik kefarmasiaan yang meliputi
pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,
pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan
pendistribusian obat,
pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat
serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional
harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.” Sedangkan penjelasan Pasal 108
ayat (1)
UU Kesehatan yang berbunyi “Yang dimaksud dengan
“tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga
kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
Dalam
hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan
tertentu
dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas,
misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan
perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”, diputuskan bertentangan dengan
UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan
MK
tersebut sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
yang menegaskan bahwa penjelasan tidak boleh membuat
norma,
tidak boleh menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan
norma, tidak boleh mengatur norma tersendiri, tidak boleh
membuat sesuatu yang berbeda atau menyimpang dari
apayang
dirumuskan dalam norma dalam pasal-pasal. Jadi
penjelasan
hanya berfungsi untuk menjelaskan saja, misalnya,
penjelasan
kata-kata, istilah-istilah asing, atau istilah-istilah
teknis, yang tidak dipahami oleh orang awam yang dirasa
perlu untuk dijelaskan supaya orang mengerti dalam
membaca
norma pasal tersebut.
Selain itu, MK memutuskan pembatalan ketentuan
UU karena dinilai bertentangan dengan konstitusi
dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat dalam
pengujian UU Kesehatan untuk Perkara Nomor
34/PUU-VIII/2010 yaitu kata “dapat” dalam Penjelasan
Pasal
114 dan frasa “berbentuk gambar” dalam Pasal 199 ayat
(1).
Adapun terkait dengan eksistensi penjelasan pasal maka
telah
ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa
Penjelasan tidak boleh membuat norma, tidak boleh
menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan norma,
tidak
boleh mengatur norma tersendiri, tidak boleh membuat
sesuatu
yang berbeda atau menyimpang dari apa yang dirumuskan
dalam
norma dalam pasal-pasal. Dalam hal ini terjadi
ketidakkonsistenan/disharmoni pembuat UU dalam
membuat norma. Ketentuan Pasal 114 berbunyi “Setiap
orang
yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah
Indonesia
wajib mencantumkan peringatan kesehatan”, selajutnya
kata
peringatan kesehatan diuraikandalam penjelasan Pasal 114
berbunyi “Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan”
dalam
ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca
dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya”.Terhadap
penjelasan mengenai kata gambar atau bentuk
lainnyamengandung ketidakpastian hukum jika
dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) yang berbunyi “Setiap
orang yang dengan sengaja memproduksi atau
memasukkan rokok
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan
tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk
gambar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara
paling
lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.Dari ketentuan
tersebut terdapat ketidakpastian hukum norma Undang-
Undang
padahal landasan hukum peringatan kesehatan sangat
penting
sebagai informasi bagi konsumen untuk memperoleh
informasi
bahaya rokok.Selanjutnya untuk Perkara Nomor
34/PUU-VIII/2010, dalam amar putusan, MK
mencantumkan
normatif ketentuan yang dibunyikan secara lengkap
terhadap
ketentuan pasal dan penjelasan yang diujikan, menjadikan
masyarakat jelas dalam memperoleh kepastian hukum
terhadap
norma peringatan kesehatan terhadap produk rokok.
Kemudian untuk Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011 MK
memutuskan mengabulkan untuk seluruhnya terhadap
permohonan
pengujian UU Kesehatan yaitu terkait dengan
pembatalan kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat
(1)
yang berhubungan dengan penyediaan tempat untuk
merokok pada
tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya. Adapun
Pasal
115 ayat (1) berbunyi “Kawasan tanpa rokok antara lain:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan”.
Sedangkan penjelasan Pasal 115 ayat (1) berbunyi “Khusus
bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat
menyediakan tempat khusus untuk merokok.” Kata dapat
menurut
Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti boleh dan jika
ditinjau dari pandangan hukum tidak mengandung
kepastian
hukum. Terdapat disharmoni antara ketentuan Pasal 115
ayat
(1) yang berbunyi ‘kawasan tanpa rokok’ dengan
kata ‘dapat’
terkait dengan tempat khusus untuk merokok dalam
penjelasan
Pasal 115 ayat (1). Dikaitkan dengan hak warga negara
maka
terdapat dua sisi yaitu warga negara yang harus dilindungi
dari bahaya rokok dan warga negara perokok yang
mempunyai
hak merokok, karena rokok adalah produk legal.
Dengan adanya materi UUKesehatan yang
diputus secara bersyarat dan dibatalkan oleh MK
sebagaimana
tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan untuk
dilakukan
penyempurnaan UU Kesehatan oleh pembentuk
UU dalam rangka menghindari kekosongan hukum.


-

Terkait dengan pemeriksaan dan penilaian terhadap 3
(tiga) perkara pengujian UU Kesehatan yaitu
Perkara Nomor 12/PUU-VIII/2010 mengenai kewenangan
tenaga
kesehatan dalam melakukan praktik kefarmasian, Perkara
Nomor
34/PUU-VIII/2010 mengenai peringatan kesehatan pada
rokok,
dan Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011 mengenai penyediaan
tempat
untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan
tempat
lainnya, MK memberikan pendapat hukum. Kemudian MK
menetapkan putusan yang dalam amar putusannya MK
menetapkan
beberapa keputusan yaitu mengabulkan permohonan
Pemohon
untuk sebagian terhadap pengujian UU Kesehahatan
dalam Perkara Nomor 12/PUU-VIII/2010 dan Perkara
Nomor
34/PUU-VIII/2010, selain itu MK dalam amar putusan
mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk
seluruhnya dalam
Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011.
Sehubungan dengan putusan MK, DPR RI sebagai
pembentuk
undang-undang bersama-sama Presiden memiliki
kewenangan
untuk menindaklanjuti putusan yang telah ditetapkan oleh
MK.
Putusan MK bersifat final dan mengikat menjadi acuan
dalam
proses pembentukan undang-undang selanjutnya oleh
Presiden
dan DPR RI. Hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal
10
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa
materi
muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah
satunya
berisi tindak lanjut atas putusan MK.
Adapun tindak lanjut tersebut untuk mencegah terjadinya
kekosongan hukum.

Hasil analisis dan evaluasi UU Kesehatan
adalah perbaikan materi undang-undang Kesehatan
terutama
dengan memperbaiki conditionally unconstitutional terhadap
kewenangan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik
kefarmasian, penggunaan tanda gambar dan bentuk lainnya
sebagai informasi bahaya merokok bagi konsumen, serta
pemberian hak bagi perokok untuk merokok di tempat
umum,
tempat kerja dan tempat lainnya yang disediakan ruangan
khusus merokok.
Perbaikan materi tersebut hendaknya dituangkan dalam
rencana perubahan atau penggantian UU Kesehatan
dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif terbuka
maupun menjadi skala prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) / 01-05-2017

UU Mahkamah Agung selama ini telah diajukan uji materiil
beberapa kali ke Mahkamah Konstitusi, namun yang
dikabulkan
oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini tercatat
ada
2 putusan yaitu Putusan Perkara Nomor 67 Tahun 2004 dan
Putusan Perkara Nomor 27 Tahun 2013. Selain itu terdapat
juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-
Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yaitu
Putusan Perkara Nomor 34 Tahun 2013, dimana putusan
tersebut
ternyata berdampak terhadap substansi yang terdapat
dalam UU
Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Perkara Nomor 67 Tahun 2004 diputuskan
bahwa
Pasal 36 UU Mahkamah Agung yang menyatakan
bahwa “Mahkamah
Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas
Penasehat
Hukum dan Notaris” dinyatakan bertentangan dengan UUD
Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, dalam Putusan Perkara Nomor 27 Tahun 2013,
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para
Pemohon
untuk seluruhnya . Dimana Pasal yang diujikan yaitu Pasal 8
ayat (2), 8 ayat (3), dan 8 ayat (4) UU Mahkamah Agung
serta
Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial.

Terakhir, dalam Putusan Perkara Nomor 34 Tahun 2013
dimana
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 268 ayat
(3)
KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berdampak pada
ketentuan yang sama yang terdapat dalam Pasal 66 ayat
(1) UU
Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Permohonan
Peninjauan
Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” Sedangkan
Pasal
66 ayat (1) UU Mahkamah Agung tersebut tidak ikut
diajukan
dalam pengujian tersebut sehingga tidak ikut diputus oleh
Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Perkara Nomor 67 Tahun 2004 dapat dilihat
bahwa pengawasan terhadap advokat (yang sebelum
diundangkannya UU Advokat disebut “Penasehat Hukum”)
yang
sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
yang
berada di bawahnya sudah tidak berlaku lagi dan yang
berlaku
adalam ketentuan Pasal 12 UU Advokat yang ayat (1)nya
menyatakan bahwa “Pengawasan terhadap Advokat
dilakukan oleh
organisasi Advokat.” Putusan ini juga mencerminkan bahwa
Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir
konstitusi
tetapi juga melakukan harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang dikaitkan dengan
ketidakpastian hukum.

Dalam Putusan Perkara Nomor 27 Tahun 2013 pada
dasarnya
mekanisme check and balances merupakan hubungan
antara
lembaga yang berada dalam posisi setara. Putusan ini
mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya
sebagai
penafsir konstitusi tetapi juga melakukan harmonisasi
peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan
ketidakpastian hukum khususnya ketidakharmonisan
peraturan
antara UUD Tahun 1945 dengan undang-undang yang
berada di
bawahnya. Pembentukan Komisi Yudisial yang independen
adalah
untuk mendukung kemerdekaan kekuasaan kehakiman
melalui
perbaikan pola perekrutan hakim agung yang dilakukan
oleh
badan khusus yang diangkat oleh Presiden dengan
persetujuan DPR.

Dalam Putusan Perkara Nomor 34 Tahun 2013 memiliki
dampak
terhadap UU Mahkamah Agung bahwa dengan adanya
putusan
tersebut maka diperlukan reformulasi ulang di dalam Pasal
66
UU Mahkamah Agung khususnya terhadap ketentuan
tentang
berapa kali upaya Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam
hal perkara pidana dan perdata harus direformulasi secara
berbeda sesuai dengan amanat putusan Mahkamah
Konstitusi.

Terdapat ketidakcermatan perumusan dalam proses
perubahan UU
14 Tahun 1985 menjadi UU 5 Tahun 2004 yang tidak
mengubah
Pasal 36 UU 14 Tahun 1985, telah menimbulkan
ketidakpastian
hukum dalam pelaksanaannya.

Bahwa Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU
Mahkamah
Agung, serta Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial, telah
menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A
ayat (3)
UUD Tahun 1945.

Diperlukan reformulasi ulang di dalam Pasal 66 UU
Mahkamah
Agung. Ketentuan UU Mahkamah Agung harus mengikuti
hasil
Putusan Mahkamah Konstitudi Perkara Nomor 34 Tahun
2013.

Hasil analisis dan evaluasi UU Mahkamah Agung adalah
perlunya beberapa ketentuan di dalam UU Mahkamah
Agung yang
diperlukan reformulasi ulang akibat adanya Putusan
Mahkamah
Konstitusi dalam Perkara Nomor 67 Tahun 2004, Nomor 27
Tahun 2013, dan Nomor 34 Tahun 2013.

Adapun keharusan pembentuk undang-undang untuk
segera
menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi sesuai
dengan amanat dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan / 01-05-2017

Penulisan kajian dan evaluasi ini didasarkan pada adanya
kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang
dibawah Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 dalam UUD 1945. Undang-
Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang kehutanan telah diuji sebanyak tiga
kali, yakni pada
Perkara Nomor 34/PUU-IX/2011, yang menguji ketentuan
Pasal 4 ayat (2)
huruf b dan ayat (3) dengan batu uji ketentuan Pasal 28A,
Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
dan diputus
pada tanggal 16 Juli 2012, Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011
yang menguji
ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Kehutanan dengan batu uji
Pasal 1 ayat
(3), Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 18A ayat
(2), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat
(4) UUD 1945
yang diputus pada 16 Mei 2012, dan Perkara Nomor
34/PUU-X/2012 yang
menguji ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal
5 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 67 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3)
dengan batu uji ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat
(1), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 yang diputus
pada 16 Mei 2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor
34/PUU-IX/2011
dan Perkara Nomor 34/PUU-X/2012 adalah mengabulkan
sebagian
sedangkan Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 diputus dengan
putusan
hakim yang menyatakan mengabulkan permohonan
Pemohon.
Permasalahan yang dikaji dalam Analisis dan Evaluasi ini
adalah
bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi
atas pembatalan
Pasal dan/atau ayat dalam UU Kehutanan oleh Mahkamah
Konstitusi,
bagaimana akibat dari Pasal dan/atau ayat yang
dinyatakan
inskonstitusional maupun konstitusional bersyarat oleh
Mahkamah
Konstitusi dan adakah disharmonisasi dengan adanya
pembatalan Pasal
dan/atau ayat UU Kehutanan terhadap ketentuan Pasal
dan/atau ayat
dalam UU tersebut yang tidak diujikan di Mahkamah
Konstitusi. Kegunaan
dari penulisan Analisis dan Evaluasi UU Kehutanan
berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi adalah sebagai data pendukung
penyusunan naskah
akademik dan masukan terhadap DPR RI dalam
penyusunan RUU dan
bahan penetapan RUU dalam Prolegnas Kumulatif Terbuka.
Analisis dan
Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan metode
yuridis normatif
dengan metode analisis deskriptif.
Kerangka teori yang digunakan dalam Analisis dan Evaluasi
ini adalah
Konstitusionalitas Undang-Undang, Putusan MK Final dan
Mengikat,
Akibat Hukum Putusan MK.

A. Analisis UU

1. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 34 /PUU-
IX/2011.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pasal 4 ayat (2) huruf b
UU Kehutanan
bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1),
danPasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945, menurut
Mahkamah,
kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah
tertentu
sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan
kawasan
hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2)huruf b
tersebut adalah
salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air
yang
dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan
penetapan
kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum
yang berlaku
dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih
dahulu ada di
wilayah tersebut.
Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-
hak
masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak
milik, atau hak-hak
lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan
penyelesaian
terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak.
Mahkamah tidak
menemukan pertentangan antara norma Pasal 4 ayat (2)
huruf b UU
Kehutanan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1), dan
Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945;
Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
UU Kehutanan
hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat,
padahal seharusnya
juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh
masyarakat,
sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28G
ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945
karenanya Pemohon
memohon agar Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan seharusnya
berbunyi:
“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak
masyarakat
hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan
diakui
keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak
berdasarkan
undang-undang, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional”.
Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya
pengakuan hak atas
tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-
Undang, hal
tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang
dihadapi oleh
Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya,
Mahkamah
dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon
tersebut.
Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja
terdapat hak yang
telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna
bangunan, hak
guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang
demikian
harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan
Pasal 28G ayat
(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.Oleh karena
itu, penguasaan
hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hakyang
demikian
selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat
dalam norma a
quo;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah,
Pasal 4 ayat
(3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma
tentang hak atas
tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan, sehingga pasal tersebut
bertentangan dengan UUD
Tahun 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah
yang diberikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Walaupun
Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat
dalam Undang-
Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh
pembentuk
Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian
Mahkamah
dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional
bersyarat;
Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor
32/PUU-VIII/2010, tertanggal 4 Juni 2012,
kata “memperhatikan” dalam
Pasal 4 ayat (3)UU Kehutanan haruslah pula dimaknai
secara imperatif
berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan
wilayah kawasan
hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat
terlebih dahulu
sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk
memastikan
dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk
hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup
yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak
milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapa pun [vide
Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena
itu, Pasal 4 ayat
(3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD Tahun 1945
sepanjang
tidak dimaknai“Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib
melindungi,
menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat,
sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak
masyarakat
yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
serta tidak bertentangan dengan kepentingannasional”;

2. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 45 /PUU-
IX/2011.

Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1
angka 3 dan
ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan.
Pengertian dalam
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo hanya
menyebutkan bahwa,
“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan
atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai
hutan tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang a quo
menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam
proses pengukuhan
suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a
quo
menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a.
penunjukan
kawasanhutan; b. penataan batas kawasan hutan; c.
pemetaan kawasan
hutan; dan d.penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan
ketentuan Pasal
15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan
hutan adalah
salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan
hutan, sementara
itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang a quo
dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan
yang tidak
memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 15 ayat
(1) Undang-Undang a quo;
Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan
suatu
kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15
ayat (1) UU
Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang
antara lain
bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat
kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang
menentukan, “Pengukuhan
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut
Mahkamah
ketentuan tersebut antara lain memperhatikan
kemungkinan adanya hak-
hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada
kawasan hutan yang
akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga
jika terjadi
keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan
batas kawasan
hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya
tidak
menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya
masyarakat yang
berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan
sebagai kawasan
hutan tersebut;

3. Pendapat Hukum MK Perkara Nomor 35/PUU-X/2012.

Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak
ulayat. Dalam
wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang
bukan hutan yang
dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang
berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang
dimiliki secara
perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan
perseorangan.
Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak,
sewaktu-waktu
haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis
dan lenyap
akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama.
Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat
bersifat lentur.
Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat
hukum adat,
namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum
adat yang
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan
adat jatuh
kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan].
Wewenang hak
ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenanghak
perseorangan,
sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan
wewenang hak
ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih
(kejumbuhan)
antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat
hukum adat
yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai
wewenang
secaratidak langsung terhadap hutan adat;
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan
antara
hakmenguasai negara dengan hutan negara, dan hak
menguasai negara
terhadaphutan adat. Terhadap hutan negara, negara
mempunyai
wewenang penuh untukmengatur dan memutuskan
persediaan,
peruntukan, pemanfaatan, pengurusanserta hubungan-
hubungan hukum
yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan
pengelolaan oleh
negara di bidang kehutanan seharusnya diberikankepada
kementerian
yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap
hutanadat,
wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang
yang tercakup
dalamhutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan
marga, hutan
pertuanan, atausebutan lainnya) berada dalam cakupan
hak ulayat
karena berada dalam satukesatuan wilayah (ketunggalan
wilayah)
masyarakat hukum adat, yangperagaannya didasarkan atas
leluri
(traditio) yang hidup dalam suasana rakyat (in de
volksfeer) dan
mempunyai suatu badan perurusan pusat yang
berwibawadalam seluruh
lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat
hukum
adatmempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk
dikuasai dan
diusahakantanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi
dan
keluarganya. Dengan demikian,tidak dimungkinkan hak
yang dipunyai
oleh warga masyarakat hukum adattersebut ditiadakan
atau dibekukan
sepanjang memenuhi syarat dalam cakupanpengertian
kesatuan
masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal18B ayat (2)
UUD Tahun 1945.
Setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan
hak (baik
berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang
tercakup dalam hak
ulayat),maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam
wilayah hutan
negara, atausebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan
hak
sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan
Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang a quo, serta hutan ulayat dalam hutan
negara, sehingga
menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam
kaitannya dengan
pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat
yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945.
Dengan demikian,
hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu
hutan negara
dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan
adat dan
hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan
tersebut pada
tingkatan yangtertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.
Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan,
hak “menguasai dari
Negara” tidak memberi kewenangan untuk menguasai
tanah secara fisik
dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena
sifatnya semata-
mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Undang-
Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok
Agraria (UUPA), yakni wewenang hak menguasai dari
negara digunakan
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam
artikebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan
negarahukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil,
dan makmur;
Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945
merupakan
pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat
dalam kesatuan
dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat.
Hal demikian
merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat
sebagai “living
law” yang sudahberlangsung sejak lama, dan diteruskan
sampai
sekarang. Oleh karena itu,menempatkan hutan adat
sebagai bagian dari
hutan negara merupakanpengabaian terhadap hak-hak
masyarakat
hukum adat;
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut
Mahkamah,
kata“negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan
bertentangan dengan
UUD 1945.Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan
menurut
hukum;


B. Implikasi Putusan MK

Status hutanberdasarkanPasal 5 ayat (1) UU Kehutanan
terdiri dari hutan
Negara dan hutan hak. Namun dengan adanya Putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memutuskan
bahwa Pasal 5 ayat
(1) UUKehutanan bertentangan dengan UUD Tahun 1945
dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai ”Hutan
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
termasuk
hutan adat”,maka status hutan terdiridarihutannegara,
hutan hak, dan
hutan adat.


C. Evaluasi UU

Berdasarkan uraian diatas maka UU Kehutanan perlu
diganti mengingat
beberapa ketentuan UU Kehutanan beberapa pasalnya
tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pemerintah dan DPR
untuk
menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut.

1. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan
UUD 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai
"Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi,
menghormati
dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang
kenyataannya
masih ada dan diakui, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan
Nasional.";
2. Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 UU
kehutanan
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan
hukum mengikat.
3. Kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 UU kehutanan
dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal
1 angka 6
tersebut menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada
dalam wilayah
masyarakat hukum adat".
4. Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan tidak mempunyai
kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan
adat".
5. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU kehutanan tidak memiliki
kekuatan
hukum mengikat.
6. Pasal 5 ayat (2) UU kehutanan bertentangan dengan
UUD 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) tidak
mempunyai kekuatan
hukum mengikat sehingga Pasal 5 ayat (3) tersebut
menjadi "Pemerintah
menetapkan UU Kehutanan dimaksud pada ayat (1); dan
hutan adat
ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat
hukum adat
yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya".

Beberapa Pasal dan ayat UU Kehutanan dinyatakan
bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sehingga ketentuan
dalam UU Kehutanan tidak utuh lagi dan perlu
ditindaklanjuti dengan
mengganti UU Kehutanan.

Analisa dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang / 01-05-2017

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) dapat dikatakan sebagai
tonggak awal
perubahan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 24
Ayat (2) UUD
Tahun 1945 menegaskan “Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sebagai cabang kekuasaan
kehakiman
yang melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap
pelaksnaan
konstitusi dan aspek kehidupan kenegaraan, peranan
Mahkamah
Konstitusi (MK) menempati posisi yang cukup signifikan
dalam sistem
peradilan Indonesia.
Selanjutnya dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945 diatur
mengenai
kewenangan dari MK yaitu mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang (UU)
terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), memutus sengketa
kewenagan
lembaga negara yang kewenangnnya diberikan oleh UUD,
memutus
pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan
umum serta memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan
Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau
Wakil Presiden menurut UUD. Sebagai langkah penguatan
kelembagaan
MK kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Jo
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU
MK).
Perlindungan hukum oleh negara terhadap rakyatnya salah
satunya
dengan dibukanya jalan untuk mengajukan permohonan
pengujian UU
terhadap UUD. Pemohon yang merasa dirugikan hak-hak
konstitusionalnya dapat melakukan permohonan pengujian
kepada
Mahkamah Konstitusi, hal ini sejalan dengan apa yang
diatur dalam Pasal
51 ayat (1) UU MK. Terkait dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran
Utang (UU Kepailitan) terdapat upaya dari pemohon untuk
melakukan
pengujian. Tercatat ada 2 (dua) putusan MK terkait UU
Kepailitan yaitu;
(1) Perkara No. 071/PUU-II/2004; dan (2) Perkara No. 001-
002/PUU-
III/2005.
Adapun dalam 2 (dua) perkara yang dimohonkan oleh
Pemohon tersebut
bermaksud menguji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (5),
Pasal 6 ayat (3),
Pasal 223, dan Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan. Pasal-
pasal itu
berhubungan dengan hak panitera untuk menolak
mencatatkan
permohonan pailit yang tidak sesuai aturan. Aturan
dimaksud antara lain
menyangkut keharusan adanya izin Menteri Keuangan jika
hendak
mempailitkan perusahaan asuransi dan izin Gubernur Bank
Indonesia
untuk mempailitkan bank. Putusan MK menyatakan
mengabulkan
sebagian dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai
ketentuan
Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan
beserta penjelasan
pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1),(2),
(3), Pasal 24C
ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun
1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat, dan untuk sebagian
lagi Mahkamah
Konstitusi menolak permohonan dari pemohon tersebut.
Adapun permasalahan dalam evaluasi atas pengujian UU
Kepailitan
terhadap UUD Tahun 1945 yaitu:
1. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari dari
dikabulkannya
sebagian permohonan pengujian sebagian pasal UU
Kepailitan terhadap
UUD Tahun 1945 ?
2. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai
implikasi terhadap
pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat
oleh Mahkamah Konstitusi?
Kegiatan ini memiliki manfaat dan kegunaan sebagai
berikut:
1. Sebagai data pendukung penyusunan Naskah
Akademis dan
memberi masukan bagi DPR dalam penyusunan Rancangan
Undang-
Undang (RUU).
2. Sebagai bahan untuk menetapkan suatu RUU dalam
prolegnas
kumulatif terbuka.
Evaluasi ini disusun dengan menggunakan pendekatan
penelitian yuridis
normatif. Selanjutnya permasalahan dan analisa dalam
tulisan ini
disajikan secara deskriptif analitis yakni memberikan
gambaran yang lebih
jelas mengenai keberadaan UU Kepailitan pasca putusan
MK.

Meskipun terdapat dua nomor registrasi perkara yang
berbeda, pada
praktiknya perkara nomor 071/PUU-II/2004 dan perkara
nomor 001-
002/PUU-III/2005 oleh MK dipandang sebagai satu
permohonan yang
bersifat a quo, oleh karena substansi pasal-pasal yang
dimohonkan
memiliki muatan makna yang sama dan saling berkaitan,
dan di sisi lain
terdapat persamaan pihak yang menerima kuasa untuk
mewakili
Pemohon dalam mengajukan gugatan pengujian UU
Kepailitan terhadap
UUD Tahun 1945 kepada MK.
Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) UU
Kepailitan berlaku
bukan saja untuk Para Pemohon tetapi untuk seluruh
warga negara
Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena itu, semua warga
negara memiliki
kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi ketentuan
hukum yang
tertuang dalam pasal tersebut. Bahwa ketentuan yang
terdapat dalam
Pasal 2 ayat (5) UU a quo tidak menghilangkan hak Para
Pemohon yang
dijamin dalam hukum perdata materiil. Kalau benar secara
hukum
terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hak perdata berupa
tagihan
kepada perusahaan asuransi, maka hak tersebut secara
hukum tetap
diakui, dijamin, dilindungi, secara pasti dan adil, sesuai
dengan makna
dari Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
Adapun perihal hak yang dibatasi adalah hak Para
Pemohon di bidang
hukum formal (hukum acara), yaitu jika Para Pemohon
berkehendak
mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap
perusahaan
asuransi, maka permohonan itu tidak dapat diajukan oleh
Para Pemohon
kepada Pengadilan Niaga, tetapi hanya dapat diajukan oleh
Menteri
Keuangan. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan
hak semacam itu
dapat dilakukan oleh undang-undang, dengan syarat
bahwa pembatasan
itu, meskipun tampak seolah-olah tidak seimbang, namun
di lain hal
memenuhi keseimbangan yang rasional. Keseimbangan
dimaksud ada jika
pembatasan itu dimaksudkan demi melindungi kepentingan
yang lebih
besar. Selain itu, bagi pihak yang terkena pembatasan itu
terdapat
alternatif upaya hukum lain, sehingga memungkinkan
pihak tersebut
memperjuangkan haknya.
Dalam kasus ini, pembatasan yang dikenakan kepada para
konsumen
asuransi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit
perusahaan
asuransi didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan
asuransi
merupakan suatu perusahaan yang bersifat khas, yang
karakteristiknya
menyangkut berbagai kepentingan yang harus dilindungi,
khususnya
kepentingan konsumen (pemegang polis asuransi) yang
biasanya
berjumlah sangat besar yang dapat mencapai ratusan ribu
atau bahkan
jutaan orang, dan kepentingan perusahaan asuransi untuk
mempertahankan perusahaannya. Semua kepentingan
yang berkaitan
dengan perasuransian harus diakui, dijamin, dan dilindungi
secara
seimbang, baik itu kepentingan konsumen asuransi
maupun kepentingan
masyarakat yang bukan konsumen asuransi.
Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan
prudensial, yang
menyerap, mengelola, dan menguasai dana masyarakat,
bahkan sebagian
besar kekayaannya merupakan akumulasi dana
masyarakat, dan hanya
sebagian kecil saja yang merupakan modal perusahaan.
Akumulasi modal
masyarakat yang jumlahnya cukup besar itu, sebagian
digunakan untuk
membiayai pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena
itu, pernyataan
pailit terhadap perusahaan asuransi, dapat
menggoncangkan kehidupan
ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi, pernyataan pailit
terhadap
perusahaan asuransi akan menimbulkan citra buruk
perusahaan asuransi
pada umumnya di mata masyarakat, yang pada gilirannya
akan
menyebabkan berkurang atau bahkan hilangnya
kepercayaan masyarakat
terhadap perusahaan asuransi. Padahal perusahaan
asuransi yang
terpercaya dan mampu mengakumulasi modal masyarakat
untuk
membantu membiayai pembangunan ekonomi nasional
sangat
dibutuhkan.
Bahwa pembatasan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU a
quo semakin
terasa arti pentingnya jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat
(1) UU a quo
yang berbunyi, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih
kreditor dan
tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah
jatuh waktu dan
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan, baik atas
permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu
atau lebih
kreditornya”. Persyaratan untuk memohonkan pailit yang
termuat dalam
pasal a quo sangat longgar, sehingga seorang kreditor
dapat dengan
mudah mengajukan permohonan pailit hanya didasarkan
pada utang
yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
MK berpendapat bahwa persyaratan yang sangat longgar
untuk
mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan
kelalaian pembuat
UU dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) tersebut karena
Jika
dibandingkan misalnya dengan ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 1
ayat (1) Faillissement - Verordening (Stb. 05-217 jo. 06-
348) yang
berbunyi, “De schuldenaar, die in den toestand verkeert
dat hij heeft
opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte,
hetzij op verzoek
van een of meer zijner schuldeischers, bij rechterlijk vonnis
in staat van
faillissement verklaard”, maka Frasa “hij heeft opgehouden
te betalen”
(keadaan tidak mampu membayar) ternyata tidak terdapat
dalam
rumusan Pasal 2 ayat (1) UU a quo. Dengan tiadanya
persyaratan “tidak
mampu membayar”, maka kreditor dapat dengan mudah
mengajukan
permohonan pernyataan pailit terhadap sebuah
perusahaan asuransi
tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan asuransi itu
dalam keadaan
tidak mampu membayar.
Sebagai perbandingan lain, dalam Titel II United States
Bancruptcy Code
1994 yang diperbaharui Tahun 1998 persyaratan “dalam
keadaan tidak
mampu membayar” yang dikenal dengan istilah “insolvent”
merupakan
salah satu syarat dari permohonan pernyataan pailit.
Dalam Bancruptcy
Code tersebut insolvent diartikan antara lain sebagai, “….
financial
condition that the sum of such entity’s debts is greater
than all of such
entity’s property”; ”unable to pay its debts as they become
due.”
Bahwa dengan adanya persyaratan itu, maka pernyataan
pailit harus
didahului oleh pengujian apakah benar seorang debitor
telah dalam
keadaan tidak mampu membayar (insolvency test), justru
hal tersebut
tidak tercantum dalam rumusan Pasal 1 UU a quo. Oleh
karena itu, dalam
rangka penyempurnaan UU Kepailitan di masa yang akan
datang, hal
tersebut seharusnya mendapat perhatian sebagaimana
mestinya.
Bahwa kelalaian pembuat UU yang tidak mencantumkan
frasa “tidak
mampu membayar”, yang memberikan keleluasaan kepada
kreditor dan
dapat dimanfaatkan oleh kreditor yang beritikad tidak baik
untuk
menekan perusahaan asuransi, diimbangi dengan adanya
Pasal 2 ayat (5)
yang menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah
perusahaan asuransi,
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh
Menteri
Keuangan.
Persyaratan yang longgar demikian tidak akan menjadi
masalah jika
debitor adalah perorangan atau perusahaan yang tidak
menyangkut
kepentingan umum yang sangat besar. Jika hak kreditor
perorangan tidak
dibatasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit
suatu
perusahaan prudential yang melibatkan kepentingan umum
yang sangat
besar dan dapat menggoncangkan perekonomian nasional,
hal ini berarti
kepentingan umum yang jauh lebih besar dikorbankan
demi kepentingan
individual segelintir orang.
Pembatasan terhadap suatu hak, sesuai dengan pendapat
ahli Prof. Dr.
Philipus M. Hadjon, S.H., dapat dilakukan dengan syarat
bahwa pihak
yang terkena pembatasan diberikan kesempatan yang
seimbang untuk
memperjuangkan haknya. Pembatasan yang terdapat
dalam Pasal 2 ayat
(5) UU Kepailitan memang sama sekali tidak
menghilangkan hak kreditor
yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata
melalui
peradilan umum.
Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 224 ayat (6) UU
Kepailitan
bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), serta
Pasal 24 ayat
(1), (2), dan (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945,
Pasal 224
ayat (6) dimaksud berbunyi, “Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5),
berlaku mutatis
mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan
penundaan kewajiban
pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)”.
Bahwa dengan
rumusan Pasal 224 ayat (6) tersebut berarti bahwa apabila
permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang bukan dilakukan
oleh pihak
sebagaimana yang ditunjuk oleh Pasal 6 ayat (3) UU a quo
berarti
Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan dimaksud
sesuai
dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3). Sementara itu, MK
telah menyatakan
bahwa Pasal 6 ayat (3) UU a quo bertentangan dengan
UUD Tahun 1945,
sehingga pertimbangan MK terhadap Pasal 6 ayat (3)
sebagaimana telah
diuraikan di atas mutatis mutandis berlaku juga bagi Pasal
224 ayat (6)
UU a quo. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa Pasal
224 ayat (6)
sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU a quo terbukti
bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 dan karenanya harus dinyatakan
tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 224
ayat (6) UU a
quo seharusnya berbunyi “Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis
mutandis
sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan
kewajiban
pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)”.
Dengan demikian,
permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sepanjang
mengenai hal
tersebut.
Berdasarkan pertimbangan dan anlisa hukum yang telah
diuraikan di atas,
MK menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya
dan Pasal 224
ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU
Kepailitan
bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Menyatakan Pasal
6 ayat (3)
beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang
menyangkut
kata “ayat (3)” UU Kepailitan tidak mempunyai kekuatan
hukum
mengikat. MK turut pula berpandangan untuk menolak
permohonan Para
Pemohon untuk selebihnya.
Terhadap putusan MK tersebut di atas, Hakim Konstitusi
Prof. Dr. H.M.
Laica Marzuki, SH., mempunyai pendapat berbeda sebagai
berikut:
Kebebasan Berkontrak (‘vrijheidscontract’, ‘freedom of
contract’) meliputi
hak kreditor guna secara bebas menggugat debitor yang
dipandang
bercedera janji di depan hakim. Tatkala Pembuat UU
Kepailitan
menentukan bahwa suatu subyektum kreditor yang
memohon pernyataan
pailit terhadap suatu perusahaan asuransi dan/atau
perusahaan
reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan ke
Pengadilan
Niaga (vide Pasal 2 ayat (5)), pada hakikatnya membatasi
kebebasan
berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada
perjanjian
asuransi dan/atau perjanjian reasuransi yang substansi
perjanjian
daripadanya dipandang berkekuatan undang-undang (‘….
hebben
aangegaan tot wet’) bagi mereka, sebagaimana dimaksud
Pasal 1338 BW.
Selain persyaratan prosedural tersebut tidak diperjanjikan
maka hal
dimaksud melemahkan atau cenderung menghalangi
pembebanan
kewajiban salah satu pihak guna memenuhi janjinya,
menurut Pasal 1338
BW, juga ketentuan semacamnya secara tegas dilarang
dalam Konstitusi
Amerika Serikat, article one, section ten, clause I
sehubungan dengan’
….law impairing the obligation of contracts’.
Hal dimaksud tidak dibenarkan pula, berdasarkan asas
kebebasan
berkontrak, manakala suatu subyektum debitor yang
memohon
penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat
diajukan oleh
Menteri Keuangan (vide Pasal 223). Secara konstitusional,
persyaratan
prosedural yang ditentukan de wetgever tersebut
mengandung perlakuan
diskriminasi tatkala kreditor dan/atau debitor dari
perjanjian lainnya tidak
dikenakan ketentuan semacamnya, sebagaimana dilarang
konstitusi atas
dasar Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Dalam pada
itu, manakala
keterlibatan Menteri Keuangan dipandang sebagai upaya
perlindungan
tata usaha negara dalam kaitan penyelenggaraan tipe
negara
kesejahteraan modern (‘the modern welfare state’) maka
bestuurszorg
yang diemban pejabat publik dimaksud telah melampaui
misi publieke
bevoegheden daripadanya bak bendul lonceng yang
berayun terlalu jauh
(‘the pendulum of the clock has gone too far’) karena jika
intervensi
Menteri Keuangan dalam hal pengajuan permohonan
pernyataan pailit
dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
dimaksud
adalah ‘… untuk membangun tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai
lembaga
pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola
dana
masyarakat yang memiliki kedudukan startegis dalam
pembangunan dan
kehidupan perekonomian’ (Penjelasan Pasal 2 ayat (5))
maka upaya
perlindungan badan atau pejabat tata usaha negara
seyogianya diadakan
pada tahapan upaya preventif dengan cara membuat
aturan-aturan
administratif (‘besluit van algemene strekking’) dan
pelbagai Keputusan
Tata Usaha Negara, bukan melibatkan diri dalam tahapan
penyelesaian
represif yang memasuki domain beracara di pengadilan.
Seyogianya MK
mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon.
Keberadaan utang merupakan suatu keniscayaan bagi
pelaku dunia usaha
baik perseorangan maupun yang berbentuk badan hukum.
Eksistensi
utang bukanlah suatu hal yang buruk pada suatu
perusahaan sepanjang
perusahaan tersebut dalam kondisi mampu bayar (solven),
lain hal bila
perusahaan berada dalam kondisi tidak mampu bayar
(insolven). Keadaan
tidak mampu bayar merupakan awal mula persoalan dari
adanya
mekanisme hukum kepailitan. Perusahaan yang menjadi
debitur yang
terancam dalam kondisi tidak mampu bayar inilah yang
menjadi persoalan
serius bagi para kreditor baik kreditor yang bersifat
konkuren maupun
yang bersifat separatis. Persoalan tersebut terletak pada
besaran jumlah
utang dan bunga serta besaran kesanggupan harta dari
debitur yang
dapat dipergunakan sebagai satu satuan uang, barang,
maupun jasa yang
dapat dijadikan pelunasan terhadap utang-utang debitur
yang telah
diputus pailit oleh pengadilan niaga yang ditunjuk.
Peliknya persoalan kepailitan dalam sektor dunia usaha ini
menuntut
adanya suatu produk legislasi yang tepat. Dalam hal ini
keberadaan ilmu
hukum menjadi sesuatu yang penting dalam mengatur
kesinambungan
dan stabilitas dunia usaha. Penyelesaian persoalan
kepailitan haruslah
menggunakan langkah-langkah yang tepat dan efektif yang
dapat
menjamin rasa keadilan baik pada diri kreditor maupun
debitur. Upaya
perbaikan terhadap peraturan kepailitan di Indonesia tidak
lain
dikarenakan adanya tekanan dari lembaga moneter
internasional atau
International Monetary Fund (IMF) yang mendesak
Indonesia untuk
memperbaharui peraturan kolonial yang sebelumnya ada
dan masih
dipakai yang dirasakan tidak menjamin pemenuhan
tanggung jawab dan
kewajiban dari debitur terhadap kreditor

Adapun simpulan dari evaluasi putusan MK dengan perkara
Nomor
071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU-
III/2005 adalah
sebagai berikut:
1. MK menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta
Penjelasannya dan Pasal
224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU
Kepailitan
bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Menyatakan Pasal
6 ayat (3)
beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang
menyangkut
kata “ayat (3)” UU Kepailitan tidak mempunyai kekuatan
hukum
mengikat.
2. Putusan MK yang mengabulkan gugatan Pemohon
untuk sebagian
mengakibatkan untuk debitor berupa Bank, Perusahaan
Asuransi,
Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Efek,
Bursa Efek dan
Lembaga Penjaminan gugatan kepailitannya harus
memenuhi persyaratan
yang telah ditegaskan dalam UU Kepailitan terutama syarat
atas
kewenangan lembaga mana yang diperbolehkan
mengajukan gugatan
pailit melalui panitera Pengadilan Niaga.
3. Syarat pengajuan gugatan kepailitan dalam UU
Kepailitan masih
dinilai terlalu longgar, salah satu indikasinya tidak ada
instrumen uji pailit
(insolvency test) apabila hendak mengajukan gugatan
pailit. Syarat yang
dicantumkan undang-undang terbatas hanya pada adanya
utangyang
telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 2 kreditor atau lebih,
dan lembaga
yang diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan pailit
apabila debitor
adalah perusahaan financial yang menyangkut kepentingan
publik.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi ini
berupa
perbaikan substansi UU Kepailitan terutama dengan
memperbaiki syarat
pengajuan pailit yang dinilai masih terlalu longgar dan
tidak bersifat fixed
dan perlunya instrument instrument uji pailit (insolvency
test)
sebagaimana yang dianut oleh beberapa negara seperi
USA, Jepang, dan
Inggris. Perbaikan ini hendaknya dituangkan dalam
rencana perubahan
atau penggantian UU Kepailitan dalam Program Legislasi
Nasional untuk
kumulatif terbuka maupun menjadi skala prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial / 01-05-2017

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD Tahun
1945) menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah
negara hukum. Kaidah ini mengandung makna, bahwa
hukum di negara
Indonesia ditempatkan pada posisi yang startegis di dalam
konstelasi
ketatanegaraan. Berpijak pada sistem negara hukum, maka
menurut
Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa peraturan
ataupun
ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu negara
hukum harus
berdasarkan atau bersumberkan pada peraturan-peraturan
yang lebih
tinggi. Hal ini berarti bahwa peraturan yang lebih rendah
tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Berkaitan dengan itu pula maka ciri khas di dalam negara
hukum
demokrasi pancasila mengandung makna:
1. Pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung
persamaan
dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan
kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu atau
kekuatan lain dan
tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
Mewujudkan negara hukum, tidak saja diperlukan norma-
norma hukum
atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi
hukum, tetapi
juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya
sebagai struktur
hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh
komponen
masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen
tersebut, baik
substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum
tersebut
dikatakan sebagai sususan sistem hukum.
Suatu konsekuensi logis bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia
sebagai negara hukum adalah terjaminnya kekuasaan
kehakiman yang
merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan
hukum dan
keadilan berdasarkan UUD Tahun 1945. Salah satu ciri
yang dianggap
penting dalam setiap negara hukum yang demokratis
(democratische
rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas
hukum
(constitutional democracy) adalah adanya kekuasaan
kehakiman yang
independen dan tidak berpihak (independent and
impartial). Apapun
sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang
dianut,
pelaksanaan the principle of independence and impartiality
of the
judiciary haruslah benar-benar dijamin disetiap negara
demokrasi
konstitusional. Pembentukan KY merupakan salah satu
wujud nyata dan
perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-
lembaga negara.
Pembentukan KY merupakan penegasan terhadap prinsip
negara hukum
dan perlunya perlindungan hak asasi yang telah dijamin
konstitusi. Selain
itu pembentukan KY dimaksudkan sebagai sarana
penyelesaian problem
yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang
sebelumnya tidak
ditentukan. Dalam konteks dunia, keberadaan KY
merupakan salah satu
hasil perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan
modern yang
muncul pada abad ke-20.
Pengaturan mengenai KY diatur secara khuus melalui
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). UU KY
muncul sebagai
pelaksanaan amanah konstitusi yakni Pasal 24B UUD
Tahun 1945 pasca
amandemen yang mengatur mengenai Komisi Yudisial.
Namun, dalam
perkembangannya ada beberapa pengaturan pasal di
dalam UU KY yang
dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 24B UUD
Tahun 1945,
khususnya terkait dengan independensi atau kemerdekaan
KY dalam
proses rekrutmen calon hakim agung dan calon anggota
KY. Terhadap
beberapa pasal tersebut akhirnya dilakukan uji materiil
kepada Mahkamah
Konstitusi (MK).
Adapun beberapa pasal di dalam UU KY yang dianggap
bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 tersebut diajukan oleh para
Pemohon yang
merupakan para calon hakim agung dan calon anggota KY
yang merasa
hak konstitusionalnya dirugikan dalam proses rekrutmen
calon hakim
agung dan calon anggota KY. Beberapa Pasal yang di uji
materiil kan
antara lain Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28
ayat (3) huruf c,
dan Pasal 37 ayat (1) UU KY. Pasal 18 ayat (4) UU KY yang
merupakan
pengaturan terkait proses rekrutmen calon hakim agung,
diajukan
permohonan uji materiilnya pada tahun 2013 dengan
nomor perkara
27/PUU-XI/2013. Sedangkan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28
ayat (3) huruf c,
dan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang merupakan pengaturan
mengenai
proses rekrutmen calon anggota KY, diajukan permohonan
uji materiilnya
pada tahun 2014 dengan nomor perkara 16/PUU-XII/2014.
Yang dikaji dalam tulisan ini adalah :
1. Apa akibat hukum yang timbul terhadap Pasal 18
ayat (4), Pasal 28
ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1)
UU KY yang
dinyatakan MK sebagai inkonstitusional bersyarat dengan
rumusan
norma baru?
2. Bagaimana mengisi kekosongan hukum yang timbul
akibat putusan
MK yang menyatakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6),
Pasal 28 ayat
(3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY tidak memiliki
kekuatan hukum
mengikat?
Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pengujian terhadap UU
KY yang
dikabulkan oleh MK dilakukan dengan metode yuridis
normatif yang
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data
sekunder terutama
peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah
konstitusi, jurnal,
teori dan pendapat para ahli.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Kaidah ini mengandung makna, bahwa hukum di negara Indonesia ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Berpijak pada sistem negara hukum, maka menurut Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu negara hukum harus berdasarkan atau bersumberkan pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
Suatu konsekuensi logis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum adalah terjaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan UUD Tahun 1945. Berdasarkan perubahan tersebut konstruksi kekuasaan kehakiman tidak lagi menjadi otoritas Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan badan peradilan dibawahnya, tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Disamping perubahan yang bersifat krusial tersebut, amandemen UUD Tahun 1945 juga mengintroduksi pula suatu lembaga negara baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang disebut Komisi Yudisial (KY). Pembentukan KY sebagai salah satu wujud nyata perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara dan penegasan terhadap prinsip negara hukum serta perlindungan HAM.
UU KY muncul sebagai pelaksanaan amanah konstitusi yakni Pasal 24B UUD Tahun 1945. Pengaturan mengenai KY diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Dalam perkembangannya ada beberapa pengaturan pasal di dalam UU KY yang dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 24B UUD Tahun 1945, khususnya terkait dengan independensi atau kemerdekaan KY dalam proses rekrutmen calon hakim agung dan calon anggota KY. Beberapa Pasal yang di uji materiil kan antara lain Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY.

1. Apa akibat hukum yang timbul terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai inkonstitusional bersyarat dengan rumusan norma baru?
2. Bagaimana mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat putusan MK yang menyatakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY tidak memiliki kekuatan hukum mengikat?

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal, yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945.
Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.
Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU MK. Menurut Maruarar Siahaan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka umum mempunyai 3 kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutoarial.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013
Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan terkait pengujian Pasal 18 ayat (4) UU KY yang pada intinya mengatur ketentuan yang mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap lowongan hakim agung, di mana pasal a quo dianggap para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 24A Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kewenangan DPR dalam proses pemilihan hakim agung hanya menyetujui atau menolak calon yang diajukan oleh KY atau DPR juga melakukan pemilihan atas beberapa calon hakim agung dari beberapa calon yang diajukan oleh KY sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang a quo. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Norma konstitusi tersebut menegaskan dan memberi jaminan konstitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Adapun wewenang dan tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU KY sebagai berikut:
Pasal 13
Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
Mahkamah juga berpandangan bahwa dalam hal menjaring calon hakim agung, KY melakukan serangkaian seleksi administrasi dan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 UU KY yang juga ikut melibatkan masyarakat. Bahwa penjaringan calon hakim agung melalui seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh KY dalam mencari hakim agung yang berintegritas dan berkualitas, menurut Mahkamah telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 24A ayat (2).
Bahwa pengusulan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”, merupakan pengusulan calon hakim agung yang sudah melalui proses penyeleksian yang sangat ketat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun hal tersebut tidak sinkron ketika pengaturan lebih lanjut dari Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) UU MA yang menyatakan, “Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”, karena DPR sebagai lembaga politik bukan lagi memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, namun DPR memilih nama calon hakim agung yang diusulkan KY tersebut, yang kemudian melakukan fit and proper test seperti yang sudah dilakukan oleh KY, ditambah lagi dengan wawancara yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim agung untuk menguji penguasaan ilmu hukumnya.
Catatan risalah perubahan UUD Tahun 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3), posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY. Adapun putusan mahkamah menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “disetujui”;
1.2 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “disetujui”;
1.3 Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
1.4 Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
1.5 Frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”;
1.6 Frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”;
1.7 Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) selengkapnya menjadi:
2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan.
(4) Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Frasa “3 (tiga) calon” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”;
3. Frasa “3 (tiga) calon” Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”;
4. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi,
“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014.
Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang pada intinya mengatur kewenangan DPR untuk memilih anggota KY, dan kewenangan KY untuk mengajukan sebanyak 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KY untuk setiap 1 (satu) lowongan kepada DPR serta kewenangan Presiden untuk mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR yang dianggap para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 24B Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945.
Terhadap mekanisme rekrutmen untuk pengisisan keanggotaan KY, menurut Mahkamah, memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU MA dan UU KY. Pasal 24B ayat (3) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa antara proses pengisian hakim agung dan anggota Komisi Yudisial adalah sama yaitu harus dengan persetujuan DPR. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam permohonan pengujian konstitusionalitas pasal a quo adalah sama dengan substansi pertimbangan dalam putusan diatas, maka substansi pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan putusan dalam permohonan a quo. Bahwa khusus mengenai kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) undang-undang a quo, menurut Mahkamah, pemaknaannya harus meliputi kata “wajib” yang terdapat sebelumnya, kata “menetapkan” yang terdapat sesudahnya dan pemaknaan kata “memilih” harus pula tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa “dan menetapkan” harus dimaknai “untuk menetapkan”. Dengan demikian, dengan pemaknaan dimaksud pasal tersebut menjadi “DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul Presiden”. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.
Adapun putusan mahkamah menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
1.1 Frasa “sebanyak” 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”.
1.2 Frasa “sebanyak” 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”;
1.3 Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) slengkapnya menjadi, “Panitia seleksi mempunyai tugas… c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 7 (tujuh) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.”;
1.4 Frasa “wajib memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui”;
1.5 Frasa “wajib memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaik kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui”;
1.6 Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.”;
1.7 Frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebanyak sama dengan”;
1.8 Frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaik kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sepanjang tidak dimaknai “sebanyak sama dengan”;
1.9 Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.”;
Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY terhadap UUD Tahun 1945 membawa implikasi dan akibat hukum terkait proses rekrutmen hakim agung dan anggota KY.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat declaratoir constitutief, yang artinya putusan tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum.
Terhadap permohonan uji materiil perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 adalah menguji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (4) UU KY terhadap Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945, MK memberikan putusan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menafsirkan secara inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru. Akibat hukum atas penafsiran MK diatas, maka untuk kedepannya dalam proses rekrutmen hakim agung, KY hanya menetapkan dan mengajukan hanya 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan, hal ini untuk menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam proses rekrutmen hakim agung adalah hanya memberikan persetujuan dan tidak lagi melakukan pemilihan atau fit and proper test sehingga independensi kekuasaan kehakiman dapat terjaga.
Sementara itu, Permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 adalah menguji konstitusionalitas Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY terhadap Pasal 24B Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Terhadap permohonan uji materiil tersebut MK memberikan putusan mengabulkan permohonan para pemohon sebagian dan menafsirkan secara inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru, bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY bertentangan dengan UUD Tahun sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
Penafsiran yang dilakukan mahkamah dengan mengubah ketentuan frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” menjadi “7 (tujuh) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, kata “memilih” menjadi “berwenang menyetujui dan tidak menyetujui” dalam Pasal 28 ayat (6) dan frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” menjadi “sebanyak sama dengan” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY.

Terhadap putusan yang dijatuhkan menimbulkan akibat hukum bahwa DPR dalam proses seleksi anggota KY kedepannya hanya berwenang menyetujui dan tidak menyetujui 7 (tujuh) calon anggota yang merupakan hasil seleksi oleh panitia seleksi, dan DPR tidak memiliki kewenangan melakukan pemilihan atau fit and proper test calon anggota KY. Dan dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.

Dapat dikatakan bahwa putusan MK atas pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY pada dasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yang tidak menganggu sistem norma yang ada sehingga tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut karena sudah ditentukan rumusan baru oleh mahkamah dalam putusannya. Dalam artian, bahwa meski materi muatan pasal, ayat, atau bagian undang- undang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, namun hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga umumnya putusan self executing tidak perlu ditindaklanjuti lembaga lain, dalam hal ini langsung berlaku. Selain itu, Putusan MK dalam perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 juga telah menimbulkan keadaan hukum baru.
Meskipun kedua putusan MK tersebut bersifat self-executing atau tidak menimbulkan kekosongan hukum karena dirumuskannya norma baru, namun aspek kepastian hukum atas berlakunya undang-undang menjadi hal yang utama. DPR sebagai pembentuk undang-undang diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum atas berlakunya kedua putusan tersebut perlu dilakukan legislative review oleh DPR.

Pengujian Pasal 18 ayat (4), dalam perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 dan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dalam Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 terhadap UUD Tahun 1945 telah menciptakan keadaan hukum baru. Bahwa dalam putusannya, terhadap pengujian pasal-pasal a quo, MK memutuskan inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru. Keadaan hukum baru yang tercipta pada intinya terkait dengan proses seleksi hakim agung dan anggota KY, dimana dalam hal ini DPR yang semula dalam UU KY diberikan kewenangan “memilih” terhadap calon anggota KY, maka dalam putusannya mahkamah mengubah norma frasa “memilih” menjadi “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui” hal ini agar sesuai dengan konstitusi yang mengatur bahwa dalam pengangkatan hakim agung maupun anggota KY, DPR hanya memberikan persetujuan dan bukan melakukan pemilihan atau fit and proper test. Kemudian, keadaan hukum baru yang tercipta adalah terkait jumlah calon untuk setiap lowongan dalam proses seleksi hakim agung dan anggota KY, baik untuk calon hakim agung maupun calon anggota KY yang semula berjumlah 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan, diubah normanya oleh MK menjadi 1 (satu) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan.

Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 ayat (4) 28D Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dengan menyesuaikan rumusan norma baru yang telah diputuskan oleh MK dalam pengujian pasal-pasal a quo. Perubahan tersebut hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan UU KY, baik sebagai daftar kumulatif terbuka maupun dalam prolegnas prioritas tahunan.

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →