Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan Penarikan Kembali Oleh Pemohon Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 22-07-2020

Ki Gendeng Pamungkas yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., dkk yang tergabung pada Andita’s Law Firm yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 1 angka 28, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 225 ayat (1), Pasal 226 ayat (1), Pasal 230 ayat (2), Pasal 231 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 234 ayat (1), Pasal 237 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 238 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 427 ayat (4) UU Pemilu

Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 28, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 225 ayat (1), Pasal 226 ayat (1), Pasal 230 ayat (2), Pasal 231 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 234 ayat (1), Pasal 237 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 238 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 427 ayat (4) UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Mei 2020 dari Ki Gendeng Pamungkas, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 8 Mei 2020 memberi kuasa kepada: Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., H. Elvan Games, S.H., Ananta Rangkugo, S.H., Hendri Badiri Siahaan, S.H., Julianta Sembiring, S.H., Nikson Aron Siahaan, S.H. dan Suta Widhya, S.H., yang tergabung pada Andita’s Law Firm, beralamat di 88@Kasablanka Tower A, Lantai 18, Jalan Kasablanka Kav-88, Jakarta Selatan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 19 Mei 2020, perihal Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 28, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 225 ayat (1), Pasal 226 ayat (1), Pasal 230 ayat (2), Pasal 231 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 234, Pasal 237 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 238 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 427 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 35/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 91/TAP.MK/2020 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 35/PUU-XVIII/2020, bertanggal 19 Mei 2020;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 95/TAP.MK/2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 35/PUU-XVIII/2020, bertanggal 19 Mei 2020;
c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 16 Juni 2020. Sebelum memberikan nasihat terhadap permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UU MK, Panel Hakim terlebih dahulu meminta penjelasan dan kepastian perihal berita terkait dengan meninggalnya seorang warga negara bernama Ki Gendeng Pamungkas. Berkenaan dengan hal tersebut, Panel Hakim meminta penjelasan dan kepastian kepada kuasa hukum Pemohon, apakah Ki Gendeng Pamungkas yang diberitakan tersebut adalah orang yang sama dengan Pemohon Prinsipal yang diwakili oleh kuasa hukum. Namun kuasa hukum menjelaskan bahwa yang meninggal dunia adalah Iman Santoso bukan Ki Gendeng Pamungkas, Pemohon Prinsipal. Panel Hakim meminta kepada kuasa Pemohon untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan disampaikan kepada Panel Hakim pada Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon. Kemudian Panel Hakim memberikan nasihat berkenaan dengan permohonan Pemohon;
d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 6 Juli 2020. Pada Sidang Panel tersebut, Panel Hakim meminta kembali kebenaran informasi tentang berita meninggalnya Ki Gendeng Pamungkas, namun kuasa hukum tidak dapat memberikan informasi kepastian tentang berita dimaksud tetapi kuasa Pemohon menyerahkan Surat Kematian Nomor 474.3/69- TGL, atas nama Iman Santoso, kepada Panel Hakim. Panel Hakim meragukan surat keterangan yang diserahkan kuasa Pemohon. Oleh karena itu, untuk meyakinkan kebenaran informasi dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada tanggal 6 Juli 2020 memerintahkan Panel Hakim untuk menyelenggarakan Persidangan Pendahuluan Tambahan pada tanggal 13 Juli 2020 dengan agenda menghadirkan Pemohon Prinsipal, Ki Gendeng Pamungkas;
e. bahwa sebelum penyelenggaraan Persidangan Pendahuluan Tambahan sebagaimana dimaksud huruf d di atas, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Kuasa Pemohon bertanggal 8 Juli 2020 Nomor 10/ALF-KGP/PUU/0720 perihal Permohonan Pencabutan PUU Nomor 35/PUU-XVIII/2020, yang diterima pada tanggal 9 Juli 2020, dengan alasan Kuasa Hukum Pemohon telah mendapatkan kepastian mengenai meninggalnya Pemohon Prinsipal, Ki Gendeng Pamungkas (vide Surat Permohonan Pencabutan);
f. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Persidangan Pendahuluan Tambahan dengan agenda untuk mendengarkan keterangan dari Pemohon Prinsipal, Ki Gendeng Pamungkas, pada tanggal 13 Juli 2020, dan Kuasa Hukum Pemohon membenarkan bahwa Ki Gendeng Pamungkas telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2020, sehingga Kuasa Hukum Pemohon tetap mencabut permohonannya;
g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;
h. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Juli 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 35/PUU-XVIII/2020 beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan Penarikan Kembali Oleh Pemohon Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 44/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 22-07-2020

Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) dalam hal ini diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani selaku Ketua dan Almas Tsaqibbirru RE A selaku Sekretaris yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kartika Law Firm, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.


Bahwa terhadap pengujian Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perpu 2/2020 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 Juni 2020 dari Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani dan Almas Tsaqibbirru RE A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 4 Juni 2020 memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H., Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H., Utomo Kurniawan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., dan Broma Manunggal Bilhaq, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat “Kartika Law Firm” yang beralamat di Jalan Solo – Baki Nomor 50, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juni 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 44/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 17 Juni 2020, perihal permohonan pengujian Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 44/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 111/TAP.MK/2020 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 44/PUU-XVIII/2020, bertanggal 17 Juni 2020;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 113/TAP.MK/2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 44/PUU-XVIII/2020, bertanggal 17 Juni 2020;

c. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 24 Juni 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

d. Bahwa setelah Panel Hakim memberikan nasihat pada sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon di dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2020 menyatakan menarik permohonan bertanggal 8 Juni 2020 perihal permohonan pengujian Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang, dengan alasan antara lain “bahwa Komisi II DPR Republik Indonesia telah menyetujui terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 44/PUU-XVIII/2020 menjadi kehilangan objek yang diuji” (vide Surat Kuasa Pemohon bertanggal 02 Juli 2020 perihal Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang Dalam Perkara Nomor 44/PUU-XVIII/2020);

e. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Juli 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 44/PUU-XVIII/2020 beralasan menurut hukum dan permohonan tidak dapat diajukan kembali serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 22-07-2020

Nelly Rosa Yulhiana, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ir. Tonin Tachta Singarimbun S.H., dkk, advokat yang berkantor di kantor Andita’s Law Firm, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946

Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan Pemohon setelah dilakukan perbaikan dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dianggap merugikan Pemohon sebagai warga negara yang berpotensi akan mengalami kriminalisasi. Mahkamah tidak meyakini bahwa Pemohon secara aktual maupun potensial mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya pasal tersebut karena yang dijadikan bukti oleh Pemohon hanya KTP yang menunjukan bahwa Pemohon adalah berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga atau mengurus rumah tangga [vide bukti P-1 KTP Pemohon]. Mahkamah tidak menemukan bukti lain yang menunjukan bahwa Pemohon adalah aktivis yang secara aktif melakukan berbagai kegiatan, sedangkan bukti lain yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-2 s.d. P-11] sama sekali tidak dapat membuktikan aktivitas Pemohon sebagai aktivis sebagaimana yang dijelaskan Pemohon dalam persidangan.
Terlebih lagi, permohonan Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai adanya kausalitas (causal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma. Akan tetapi Pemohon dalam permohonannya justru lebih banyak menguraikan argumentasi terkait dengan berita bohong dan aktivis yang sebenarnya hal tersebut merupakan bagian dari kasus konkret yang dialami oleh suami Pemohon yang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam argumentasi Pemohon baik dalam uraian kedudukan hukum ataupun posita.
Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 9 Juni 2020 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum serta memperjelas argumentasi dalam pokok permohonan terkait dengan mengapa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Juni 2020], akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas.

Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat memahami alasan permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal- pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan “secara bersyarat” dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah juga menjadi sulit untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan yang demikian adalah kabur;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 22-07-2020

Aristides Verissimo de Sousa Mota, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 1 angka 10, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 19 UU TNI.

Pasal 10 UUD NRI 1945.

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU TNI dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami baik aktual maupun potensial berkaitan dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon hanya menjelaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia dirinya berhak untuk memberikan pendapat atas hal-hal yang dinilai Pemohon tidak sejalan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, meskipun setiap warga negara bebas menyatakan pendapat sebagaimana didalilkan Pemohon, namun dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah, sehingga dalam permohonannya Pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusionalnya dan kerugian dimaksud harus terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian. Dalam permohonannya Pemohon lebih banyak menguraikan ketentuan dalam UU a quo yang terkait dengan peran, fungsi dan tugas TNI tanpa menjelaskan pertentangannya dengan norma UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Terlebih lagi Mahkamah mengalami kesulitan dalam memahami anggapan kerugian konstitusional Pemohon ketika dikaitkan dengan potensi kerugian dalam pemilu selanjutnya [vide permohonan halaman 5 poin c].Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 18 Mei 2020 Majelis Panel telah memberi nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki uraian kedudukan hukum sehingga Mahkamah dapat meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Namun dalam perbaikan permohonan, Pemohon masih belum dapat menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat khusus atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya UU a quo; Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] di atas, maka Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 22-07-2020

Tiuridah Silitonga, S.T., M.M., Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H., Nurhidayat, S. Sos., dan Mohammad Fadli, S.H.,

Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:
1. …;
6. Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Permohonan a quo, hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, in casu UU Pilkada. Dengan berlakunya Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5) dan Pasal 134 ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang apabila kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo merupakan “hari kalender” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 UU Pilkada. Hari kalender memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan hari kerja, yang mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional. Hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional termasuk bagian yang dihitung. Maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
7. Bahwa selain itu, berkenaan dengan jangka waktu tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran berdasarkan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan, menentukan “paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”. Sementara berdasarkan Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu, waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu, menentukan “paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”. Perbedaan jangka waktu tindak lanjut penanganan pelanggaran antara UU Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terlihat sangat signifikan dan berpotensi mengurangi kualitas dalam tataran pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan. Maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, waktu keterangan tambahan mengenai tindak lanjut laporan pelanggaran pemilihan, menentukan “paling lama 2 (dua) hari”. Sementara berdasarkan Pasal 454 ayat (8) UU Pemilu, waktu keterangan tambahan mengenai tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu, menentukan “paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”. Perbedaan pengaturan jangka waktu di atas terlihat signifikan dan berpotensi mengurangi kualitas dalam tataran pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan, maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma, khususnya Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik dan adanya hubungan kausalitas bahwa berlakunya ketentuan Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada telah merugikan atau potensial merugikan para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian atau setidak-tidaknya kerugian potensial yang dialami atau yang akan dialami para Pemohon dengan berlakunya Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya. Sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon.

Dalam Provisi
[3.7] Menimbang bahwa permohonan Provisi para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan perkara a quo sebagai prioritas agar dapat diputuskan sebelum dilaksanakannya tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dan/atau setidak-tidaknya sebelum tahapan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat desa/kelurahan. Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah diubah sebagai konsekuensi perubahan jadwal pemungutan suara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka alasan permohonan Provisi dimaksud tidak relavan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan
[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 134 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, waktu proses penanganan pelanggaran dalam UU Pilkada, dapat menggangu performa Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penegakan hukum pemilihan yang optimal. Keadaan inilah yang mendorong para Pemohon mengambil inisiatif untuk mengusulkan pengujian materiil terhadap ketentuan kata “hari” dalam Pasal 134 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada. Berkenaan dengan ketentuan kata “hari”, UU Pilkada masih mendefinisikannya sebagai “hari kalender” sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 28. Bagi para Pemohon, definisi kata “hari” akan menimbulkan permasalahan terutama dalam upaya penanganan pelanggaraan dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan yang menjadi tidak berkualitas karena tidak dapat dilakukan secara lebih komperhensif dan lebih optimal;
2. Bahwa menurut para Pemohon, waktu “hari kalender” dihitung secara hari normal, yaitu termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional, di mana penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal karena institusi pihak terkait memiliki hari kerja sebagai patokan sehingga akan berakibat turunnya kualitas proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu kata “hari” di dalam ketentuan Pasal 134 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada dinilai bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
3. Bahwa para Pemohon juga mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap jangka waktu tindak lanjut laporan pelanggaran yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Berdasarkan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, tindak lanjut terhadap laporan ditentukan “paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”. Sementara itu, Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu menentukan “paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”. Ditambah lagi, jangka waktu bagi pengawas pemilu untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor, Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada menentukan “paling lama 2 (dua) hari”. Sementara Pasal 454 ayat (8) UU Pemilu justru menentukan paling lama “14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”;
4. Menurut para Pemohon, perbedaan limitatif waktu tindak lanjut penanganan pelanggaran tersebut akan menimbulkan permasalahan terutama dalam upaya penanganan pelanggaraan pemilihan. Oleh karena itu, frasa “paling lama 3 (tiga) hari” dalam ketentuan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada dan frasa “paling lama 2 (dua) hari” dalam ketentuan Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada dinilai bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon yang pada pokoknya agar Mahkamah:
Pertama, menyatakan Pasal 134 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Pilkada, perihal kata “hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”;
Kedua, menyatakan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada, perihal kata “hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”;
Ketiga, menyatakan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, perihal frasa “paling lama 3 (tiga) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “paling lama 7 (tujuh) hari kerja”;
Keempat, menyatakan Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, perihal frasa “paling lama 2 (dua) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”.

[3.9] …;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusional dalam Permohonan a quo adalah berkenaan Pasal 134 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon pada esensinya mempersoalkan dua hal pokok, yaitu:
Pertama, bahwa kata “hari” sebagaimana dimaksud dalam norma-norma a quo adalah “hari kalender” sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 UU Pilkada, menurut para Pemohon, memaknai hari sebagai hari kalender dalam konteks penanganan laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan;
Kedua, bahwa singkatnya tenggat waktu untuk penanganan laporan pelanggaran pemilihan dan pemeriksaan sengketa pemilihan kepala daerah menyebabkan proses penegakan hukum pemilihan tidak dapat berjalan secara optimal seperti praktik dalam Pemilihan Umum 2019, terutama pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sehingga asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari penanganan pelanggaran pemilihan tidak akan terpenuhi;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan para Pemohon, pertanyaan konstitusional yang harus dijawab adalah apakah makna “hari” sebagai “hari kalender” dan tenggat waktu penanganan pelanggaran dan sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimuat dalam Pasal 134 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 143 ayat (2) dalam UU Pilkada tidak memberikan jaminan perlindungan hak dan ketidakpastian hukum yang adil sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

[3.14] Menimbang bahwa sebelum menguraikan pokok permohonan sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, bahwa mekanisme penegakan hukum pemilu merupakan bagian dari sarana untuk mewujudkan keadilan pemilu, termasuk dalam hal ini penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme penegakan hukum pemilu dalam konteks penyelenggaraan pilkada diatur dalam UU Pilkada, yaitu mencakup penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pilkada, dan penyelesaian sengketa hasil pilkada. Pengaturan mekanisme penegakan hukum pemilu, termasuk penegakan hukum pilkada, setidak-tidaknya harus mempertimbangkan aspek ketersediaan ruang dan waktu yang cukup bagi sebuah proses penyelesaian masalah hukum pemilu yang dijalankan secara pasti dan adil, serta aspek ketaatan pada jadwal penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan. Dalam arti, penentuan mekanisme dan waktu penyelesaian masalah hukum pemilu di samping harus dapat memberikan kepastian dan jaminan keadilan bagi hak pilih yang terlanggar, juga harus memerhatikan kepastian hukum pelaksanaan pemilu sesuai tahapan yang telah ditentukan ketentuan perundang-undangan. Perihal ini, keseimbangan atau proporsionalitas keduanya dalam pengaturan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilihan kepala daerah akan turut menentukan terpenuhi-tidaknya asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Kedua, bahwa jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinormakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dimaknai segala tindakan negara dan penyelenggara negara didasarkan atas hukum. Pada saat yang sama, kepastian hukum juga dimaknai hukum yang diterapkan memiliki kejelasan, baik aspek pengaturan maupun implementasinya. Dalam hal ini, bila dikaitkan dengan kepastian hukum, proses/mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pilkada, maka dapat dimaknai sebagai kejelasan pengaturan mekanisme pananganan pelanggaran dan sengketa pilkada. Dalam arti, norma yang mengatur masalah tersebut dirumuskan secara jelas, tegas dan tidak multitafsir, terutama perihal mekanisme yang mencakup pengaturan proses dan tahap penanganan, pengaturan jangka waktu yang jelas sesuai dengan kerangka tahapan pemilihan dan dalam pelaksanaannya tidak dimaknai dan diimplementasikan secara berbeda-beda.
Ketiga, bahwa penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pilkada merupakan bagian dari proses penyelesaian masalah hukum secara cepat (speedy trial), sehingga tenggang waktu penyelesaiannya tunduk pada pembatasan waktu yang ketat. Pembatasan tenggat waktu dimaksud juga berhubungan erat dengan ketatnya waktu pelaksanaan setiap tahapan pemilihan kepala daerah. Ketepatan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam waktu yang sangat terbatas merupakan bagian dari bagaimana mekanisme hukum pemilihan berperan melindungi hak pilih dan mewujudkan keadilan pemilihan, in casu pemilihan kepala daerah.
Keempat, bahwa terkait dengan bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran serta berapa lama waktu penanganan yang disediakan, merupakan yurisdiksi atau kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam pengaturan mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaiannya harus mempertimbangkan secara proporsional antara aspek ketersediaan waktu dalam penanganan pelanggaran dengan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang amat ketat dan terbatas, serta proses/mekanisme penanganan yang jelas sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
Pertama, bahwa makna “hari” sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada sebagai hari kalender merupakan makna yang sama bagi seluruh maksud kata “hari” dalam UU Pilkada. Semua tenggang waktu pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada diukur menggunakan “hari” kalender, kecuali untuk beberapa hal khusus yang secara tegas menggunakan kata “hari kerja”. Perihal kata “hari” dalam ketentuan norma a quo ditentukan sebagai hari kerja sebagaimana didalilkan para Pemohon, sementara norma lain terkait tenggang waktu pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tetap menggunakan ukuran “hari kalender” maka akan sangat mungkin terjadi kesenjangan dan ketidaksinkronan ukuran tenggang waktu pelaksanaan tahapan yang pada gilirannya potensial menimbulkan/berdampak pada ketidakpastian perihal penyelesaian tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena hal tersebut potensial menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dengan sendirinya memaknai kata “hari” dalam pasal-pasal a quo dapat merusak desain tahapan pemilihan kepala daerah yang secara ketat telah diperhitungkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pasal- pasal yang dimohonkan para Pemohon.
Bahwa pengaturan mekanisme dan batas waktu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam norma-norma a quo sama sekali tidak dapat dikualifikasikan telah menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum. Sebab, dalam pasal-pasal dimaksud sama sekali tidak ditemukan adanya ketidakjelasan, ketidaklengkapan ataupun pengaturan yang multitafsir. Mekanisme penanganan laporan dan penyelesaian sengketa telah diatur secara jelas dengan batas waktu yang juga pasti, sehingga proses penanganan pelanggaran pun sesungguhnya sudah memenuhi standar kepastian hukum. Bahkan dengan ketentuan a quo, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota dapat dikatakan telah memiliki panduan hukum yang jelas dalam melakukan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pilkada.
Bahwa hal ihwal optimal atau tidaknya pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah oleh Bawaslu sebagaimana yang juga didalilkan oleh para Pemohon, bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan masalah implementasi norma. Dalam arti, hal tersebut terkait bagaimana Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota mengatur atau membuat desain serta strategi pengawasan dan penegakan hukum pemilihan kepala daerah yang lebih efektif, sehingga tenggat waktu berdasarkan ukuran hari kalender yang disediakan undang-undang dapat dipenuhi secara baik dan optimal. Oleh karena norma-norma a quo tidak mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan para Pemohon, maka dalil para Pemohon sepanjang makna hari sebagai hari kalender telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum tidak beralasan menurut hukum.
Kedua, bahwa terkait lama waktu tindak lanjut terhadap laporan yang telah dikaji dan terbukti kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) dan jangka waktu untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, hal ini juga berkaitan atau tidak dapat dipisahkan dengan beban kerja dan lingkup kerja penanganan pelanggaran dan sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Bahwa dengan membandingkan beban kerja penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan beban kerja penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan tahun 2019, beban kerja pemilihan umum jauh lebih berat dalam berbagai aspek dibandingkan beban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Beban tersebut termasuk beban kerja penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang tentunya tidaklah seberat penanganan pelanggaran dan sengketa pemilihan umum terutama pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan aspek beban kerja dimaksud, membandingkan batas waktu yang disediakan dalam penyelesaian pelanggaran Pilkada dengan tenggang waktu penyelesaian pelanggaran pemilu merupakan sesuatu yang tidak tepat.
Bahwa dari aspek kepesertaan, misalnya, pemilihan kepala daerah hanya diikuti oleh satu jenis peserta pemilihan, yaitu pasangan calon. Jumlah pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah juga terbatas. Terbatasnya jumlah peserta berdampak terhadap fokusnya proses pengawasan pemilihan dan berpotensi untuk lebih kecilnya jumlah pelanggaran dibandingkan yang terjadi dalam pemilu. Lebih jauh, hal demikian juga linear dengan kasus pelanggaran yang akan ditangani. Dengan beban kerja yang tidak seberat pemilihan umum anggota legislatif, jumlah peserta yang lebih sederhana serta potensi jumlah kasus yang tidak akan sebanyak kasus pemilu, maka lebih pendeknya waktu penanganan pelanggaran Pilkada dibandingkan Pemilu merupakan kebijakan hukum yang dapat diterima. Justru, menyamakan standar waktu penanganan antara penyelenggaraan pemilihan umum dengan beban kerja yang jauh lebih tinggi dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang lebih rendah dapat dinilai sebagai kebijakan yang kurang proporsional. Oleh karena itu, dalil para Pemohon perihal telah terjadi ketidakpastian akibat berbedanya pengaturan tenggang waktu dalam UU Pilkada dengan UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo, kebijakan hukum pembentuk undang-undang dalam menentukan tenggang waktu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pilkada sebagaimana dituangkan dalam norma-norma a quo masih dalam kerangka prinsip proporsionalitas dan kejelasan pengaturan terkait mekanisme dan tenggang waktu penanganan pelanggaran Pilkada. Sekalipun tenggang waktu penanganan pelanggaran Pilkada berbeda dengan tenggang waktu penanganan pelanggaran Pemilu, namun kebijakan hukum dimaksud masih proporsional ditinjau dari aspek perbedaan beban kerja penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Bahwa selanjutnya, pengaturan mekanisme dan tenggang waktu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pilkada dapat saja berubah sesuai kebutuhan hukum. Apakah mekanisme dan tenggang waktu dimaksud akan disamakan atau tetap dibedakan, hal tersebut sepenuhnya tergantung pada pertimbangan pembentuk undang-undang. Hanya saja, pilihan kebijakan pengaturan mekanisme dan tenggang waktu dimaksud harus tetap memerhatikan aspek kepastian hukum penanganan pelanggaran dan kesesuaian waktu penanganan dengan waktu pelaksanaan tahapan Pilkada. Terlebih, sebagaimana dikemukakan pada poin ketiga Paragraf [3.14] di atas, proses penanganan pelanggaran maupun tindak pidana dalam perselisihan hasil pemilihan harus ditangani secara terintegrasi dan cepat, oleh lembaga yang diberikan kewenangan masing-masing, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan badan peradilan diperlukan proses yang bersifat “speedy trial”;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →