Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME (RESUME PUTUSAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 19-05-2020

Sandhy Handika, Danang Yudha Prawira, Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU KIP dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP pada pokoknya mengatur mengenai hak tersangka untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan dan kewajiban penuntut umum berkaitan dengan pemberian atau penyerahan berkas turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya. Para Pemohon mengaitkan hak tersebut dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon, yaitu sebagai warga negara yang menurut para Pemohon berpotensi sewaktu-waktu dijadikan tersangka. Norma tersebut pada prinsipnya telah menegaskan bahwa tersangka memang memiliki hak atas salinan berkas berita acara pemeriksaan atas permintaan (Pasal 72 KUHAP) dan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan (Pasal 143 ayat (4) KUHAP). Berdasarkan norma a quo apabila dikaitkan dengan hak seorang tersangka, maka sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hak tersangka tersebut apabila penyerahan tersebut harus berdasarkan permintaan atau tidak berdasarkan permintaan, karena diartikan atas permintaan atau tidak atas permintaan sesungguhnya tidak mengurangi atau menghilangkan hak konstitusional tersangka terhadap salinan berkas sebagaimana dimaksud norma a quo. Dengan kata lain tidak ada kerugian konstitusional yang dapat ditimbulkan oleh norma a quo terhadap seorang tersangka, walaupun norma Pasal 72 menentukan adanya syarat permintaan dari tersangka dan Pasal 143 ayat (4) tidak menentukan syarat yang demikian. Dalam hal ini sifat kepastian hukum terhadap kewajiban untuk memenuhi hak tersangka tersebut telah terpenuhi melalui kedua norma ini. Selain itu menurut Mahkamah, argumentasi para Pemohon yang menempatkan diri sebagai warga negara yang sewaktu-waktu dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah argumentasi yang terlalu luas karena para Pemohon tidak secara spesifik mengaitkan dengan kerugian aktual yang telah atau pernah dialami para Pemohon ketika berhadapan dengan implementasi norma a quo, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Jikapun para Pemohon benar dapat dianggap potensial ditetapkan sebagai tersangka maka sebagaimana pendapat Mahkamah di atas, hak konstitusional para Pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dimaksud.

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan uraian yang menyatakan para Pemohon adalah pembayar pajak (tax payer) dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan undang-undang a quo, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang- undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum apabila para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) memang menunjukkan kerugian yang nyata. Alasan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma baik berupa pasal, ayat, dan bagian-bagian tertentu dari undang-undang, termasuk penjelasannya, tidak cukup dengan hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak (tax payer) tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional yang nyata atau potensial dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam perkembangannya melalui putusan-putusannya telah menegaskan pendiriannya bahwa terhadap pembayar pajak (tax payer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019, bertanggal 13 Maret 2019).
Selain itu, setelah dicermati secara saksama uraian terhadap kerugian konstitusional para Pemohon, terdapat kontradiksi dalam argumentasi tersebut di mana pada satu sisi para Pemohon menguraikan adanya kerugian sebagai warga negara pembayar pajak karena norma tersebut dianggap menimbulkan biaya besar dalam implementasinya. Di sisi lain para Pemohon juga menempatkan diri sebagai warga negara yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dan mengaitkan potensi kerugian dengan hak tersangka sebagaimana diatur dalam pasal yang diajukan, sehingga tidak jelas posisi mana yang digunakan para Pemohon untuk menguraikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan nyata terhadap berlakunya norma tersebut. Dengan demikian para Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya kerugian konstitusional terhadap berlakunya norma a quo.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksudkan oleh para Pemohon dengan berlakunya penjelasan pasal dalam undang-undang a quo yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan sedikit pun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 19-05-2020

Maha Bidik Indonesia yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, S.H.I, M.H. dan Muhamad Madroni (selanjutnya disebut Pemohon).

Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk menggugat keputusan tata usaha negara manakala frasa tersebut dimaknai sebagai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”. Dari aspek konstitusionalitas, Mahkamah tidak menemukan adanya tafsir dalam norma tersebut yang bermakna mempersempit objek dari Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Sebab argumentasi Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan PTUN Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG dan beberapa putusan lainnya (vide permohonan angka 11 halaman 7-8) yang mempersempit makna frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan”, sesungguhnya tidak serta merta mengubah tafsir konstitusionalitas Pasal 75 ayat (1) a quo menjadi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan kata lain, norma Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” adalah berkaitan dengan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah berkaitan dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”, di mana hal tersebut sudah berkaitan dengan objek yang dapat menjadi materi gugatan di peradilan. Adapun perihal tidak diterimanya kedudukan hukum Pemohon oleh peradilan tata usaha negara bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, setelah mencermati lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, terutama pada bagian posita permohonan dan petitum permohonan, Mahkamah menemukan permasalahan sebagai berikut. Permasalahan konstitusional yang diuraikan Pemohon dalam bagian posita adalah frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk menggugat keputusan tata usaha negara manakala frasa tersebut dimaknai sebagai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” (vide permohonan Pemohon halaman 17, 18, 20, 22, 25, dan halaman 31). Namun pada bagian petitum, Pemohon merumuskan hal yang bertolak belakang dengan uraian dalam posita maupun penjelasan dalam sidang pendahuluan. Pada bagian petitum Pemohon merumuskan, antara lain, “2. Menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa “warga masyarakat yang dirugikan” bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan “Kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”.”
Rumusan petitum demikian bermakna bahwa frasa “warga masyarakat yang dirugikan” akan bersesuaian dengan UUD 1945 ketika dimaknai bahwa “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”. Padahal dalam posita permohonan, Pemohon meminta/menerangkan hal yang sebaliknya, yaitu frasa “warga masyarakat yang dirugikan” akan bertentangan dengan UUD 1945 ketika dimaknai bahwa “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”.
Adanya pertentangan demikian, yaitu antara rumusan penjelasan di bagian posita permohonan dengan rumusan petitum permohonan, memunculkan ketidakjelasan bagi Mahkamah mengenai hal apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon. Ketidakjelasan isi permohonan mengarahkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 19-05-2020

Michael dan Kexia Goutama yang berstatus sebagai mahasiswa (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 176 UU 10/2016

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 176 UU 10/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.5]
[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah tidak dapat menemukan uraian mengenai kerugian hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 UU 10/2016. Dalam permohonan para Pemohon, tidak ada penjelasan mengenai kerugian konstitusional terutama yang dikaitkan dengan norma UUD 1945 yang dijelaskan para Pemohon. Dalam hal ini, para Pemohon menjelaskan hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, namun para Pemohon tidak menguraikan perlindungan seperti apa yang tidak diperoleh dengan tidak diisinya jabatan wakil gubernur. Demikian pula dalam hal para Pemohon merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, pada saat Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, meskipun para Pemohon telah ternyata adalah sebagai pemilih namun bukan sebagai calon gubernur/wakil gubernur yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun melalui jalur calon perseorangan. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya Pasal 176 UU 10/2016, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 19-05-2020

Hendra Otakan Indersyah selanjutnya disebut Pemohon.

Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada

Pasal 18 ayat (4) frasa “dipilih secara demokratis” UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap Pasal 176 (2) UU Pilkada dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada, yang selengkapnya menyatakan:
Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa Pemohon dalam pemohonannya menerangkan selaku perseorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk dicalonkan ataupun mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 20172022 menjadi dirugikan dengan berlakunya norma a quo dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada.
b. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajukan diri kepada partai politik pengusung untuk maju sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta namun dalam kenyataannya permohonan pencalonan diri Pemohon tersebut tidak diakomodir oleh partai politik pengusung. Sehingga menurut Pemohon, mekanisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada merugikan hak konstitusionalnya untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Wakil Gubernur khususnya Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk sisa masa Periode 2017-2022.
3. Bahwa Pemohon dalam permohonan khususnya pada bagian kedudukan hukum menerangkan memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada. Namun, dalam uraian permohonan yang berkaitan dengan kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Norma Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada berlaku bagi setiap orang yang ingin menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Artinya, hak seseorang untuk sama dalam pemerintahan, dalam hal ini menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari partai politik dan atau gabungan partai politik, mekanismenya diserahkan kepada partai politik dan atau gabungan partai politik pengusung. Pemohon dalam permohonannya menerangkan telah mengajukan diri sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada partai politik pengusung namun pengajuan itu tidak diakomodir. Dengan tidak diakomodirnya pengajuan Pemohon tersebut oleh Partai Politik pengusung bukan merupakan bentuk kerugian konstitusional karena hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tidak berkorelasi dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada yang merupakan ketentuan antisipatif jikalau terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada;
4. Bahwa selain itu, Pemohon pada bagian kedudukan hukum tidak menjelaskan hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada. Hubungan sebab akibat yang diuraikan oleh Pemohon lebih bersifat keluhan pribadi Pemohon yang tidak diakomodir oleh Partai Politik pengusung. Demikian pula dengan uraian spesifikasi kerugian, uraian Pemohon tidak menjelaskan dengan detail dan spesifik perihal apa sesungguhnya yang menjadi kerugian konstitusionalnya melainkan justru menguraikan kompetensi calon wakil gubernur yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam mengelola tata pemerintahan di DKI Jakarta. Andaipun terdapat kompetensi, sebagaimana dijelaskan Pemohon, kompetensi yang dimiliki calon hanya merupakan kompetensi umum. Uraian demikian, menurut Mahkamah bukan merupakan uraian untuk menjelaskan alasan kerugian hak konstitusional yang ditentukan dalam UU MK dan putusan-putusan Mahkamah perihal kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang;
5. Bahwa Pemohon juga menerangkan kerugian hak konstitusionalnya dengan UU Pilkada dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada. Dalam batas penalaran yang wajar, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerangkan kerugian hak konstitusional karena secara substansial mempertentangkan antar-pasal dalam UU Pilkada. Padahal, jamak dipahami, pertentangan norma yang dijadikan sebagai dasar dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional adalah norma undang-undang dengan UUD 1945.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada. Bahkan seandainya pun uraian Pemohon dalam permohonannya dianggap sebagai uraian terhadap kerugian konstitusional, Pemohon tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang spesifik dengan berlakunya norma a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, disebabkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dan/Atau Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 19-05-2020

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat (KPPAD Provinsi Kalimantan Barat), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor (KPAID Kota Bogor), Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung (KPAD Kota Bandung), Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau (KPPAD Provinsi Kepulauan Riau), Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang (KPAD Kabupaten Subang), Dr. M. Zahrin Piliang, M.Si., Meidy Hendrianus, A.Md.Par dan Elvi Hadriany, S.P., M.Psi yang diwakili kuasa hukumnya Muhammad Joni, S.H., M.H., dkk, para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum KPAI & KPAD (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 74 ayat (1) dan (2) dan Pasal 76 huruf a UU 35/2014

Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 74 ayat (1) dan (2) dan Pasal 76 huruf a UU 35/2014 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, pada pokoknya permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.7]. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (vide Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UU 23/2002). Sekalipun hak anak telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun untuk memperkuat jaminan pemenuhan hak anak tersebut maka dalam UU Perlindungan Anak ditentukan secara lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak-pihak demi terpenuhinya hak anak dimaksud. Oleh karena itu untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak perlu dibentuk KPAI, dengan tugas semula adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, serta memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak (vide Pasal 74 dan Pasal 76 UU 23/2002). Selanjutnya, dalam perubahan UU 23/2002 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tugas KPAI pun mengalami perubahan menjadi: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;

[3.10.2] Bahwa perubahan atas UU Perlindungan Anak dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi pengawasan oleh kelembagaan yang diberi tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga di daerah. Ketentuan yang semula mengatur mengenai kelembagaan pengawasan tersebut hanya terdapat di tingkat pusat (KPAI) sebagaimana dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen” (vide Pasal 74 UU 23/2002). Undang-Undang tersebut belum memberikan kejelasan bagaimana jangkauan upaya penyelenggaraan perlindungan anak hingga tingkat daerah dan bagaimana pula upaya pemerintah daerah mendukung penyelenggaraan perlindungan anak sehingga benar-benar bisa sejalan dengan maksud pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Oleh karena tuntutan kebutuhan tersebut, selanjutnya pembentuk undang-undang mengubah secara menyeluruh Bab XI tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam UU 23/2002. Perubahan-perubahan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan:
1. Dapat dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Daerah oleh pemerintah daerah guna mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah (Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak);
2. Perubahan struktur KPAI yang semula seorang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, dan seorang sekretaris serta 5 (lima) orang anggota, menjadi seorang ketua, seorang wakil ketua dan 7 orang anggota (Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak);
3. Perubahan masa jabatan KPAI yang semula 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun (Pasal 75 ayat (3) UU Perlindungan Anak); dan
4. Penataan tugas KPAI agar sejalan dengan tujuan perlindungan anak.
Sebelumnya, dalam UU 23/2002 tidak disebutkan sama sekali pembentukan kelembagaan KPAI di daerah (KPAID), karena hanya disinggung sekilas dalam penjelasan UU ketika hendak menjelaskan mengenai struktur organisasi KPAI yang menjelaskan, “kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah” (vide Penjelasan Pasal 75 ayat (5) UU 23/2002). Penjelasan tersebut kemudian ditingkatkan oleh pembentuk undang-undang menjadi bagian dari substansi UU Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa “Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah” (vide Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak).

[3.10.3] Bahwa selain diatur dalam UU Perlindungan Anak, ketentuan mengenai perlindungan hak anak juga diatur dalam UU 23/2014 dengan menggunakan nomenklatur urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 23/2014). Setidaknya terdapat 2 (dua) sub urusan mengenai hak anak yang ditegaskan dalam UU tersebut yaitu: Pertama, sub-urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di mana dalam perspektif pembagian urusan konkuren telah ditentukan bahwa: (a) pemerintah (pusat) menyelenggarakan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional; (b) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota serta daerah kabupaten/kota. Kedua, sub-urusan Perlindungan Khusus Anak (PKA), di mana dalam perspektif pembagian urusan konkuren telah ditentukan pula bahwa: (a) pemerintah pusat melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dalam lingkup nasional dan lintas daerah provinsi; penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas daerah provinsi. (b) pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota menyelenggarakan urusan berupa: 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota dan daerah kabupaten/kota; 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota; 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota serta daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan pertimbangan di atas penyelenggaraan urusan perlindungan anak dalam konteks otonomi daerah berdasarkan UU 23/2014 pada pokoknya menghendaki adanya pelembagaan PHA, penguatan kelembagaan penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Selain ditentukan lingkup penyelenggaraan urusan konkuren untuk perlindungan hak anak di daerah, UU 23/2014 juga telah menentukan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (vide Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 23/2014). Hal ini berbeda dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan, di mana pemerintah daerah memrioritaskan pelaksanaan urusan tersebut dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sementara itu, untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan pemetaan urusan guna menentukan intensitas urusan tersebut berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah. Pemetaan ini penting artinya karena menjadi basis daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut, termasuk pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat secara berjenjang.
Berkenaaan dengan penetapan kelembagaan yang akan menyelenggarakan urusan perlindungan anak, apakah akan dibentuk dalam wadah satu dinas tersendiri sebagai operating core atau diwadahi dalam bentuk perumpunan urusan dalam satu dinas. Hal tersebut tergantung pada kebutuhan daerah dengan memperhitungkan pembobotan variabel umum dan teknis guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja-kerja suatu lembaga yang dibentuk oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila berdasarkan pembobotan tidak mungkin dibentuk dinas tersendiri maka penyelenggaraan urusan tersebut akan dilakukan dalam bentuk perumpunan urusan dalam satu kelembagaan (dinas) dengan mempertimbangkan aspek berupa: (1) kedekatan karakteristik masing-masing urusan pemerintahan; dan/atau (2). keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Artinya, sekalipun perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah namun belum tentu pemerintah daerah secara otomatis dapat membentuk lembaga, organ atau perangkat dalam bentuk dinas yang khusus hanya menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Bertolak dari pertimbangan di atas, UU 23/2014 pada pokoknya menghendaki tidak boleh ada urusan yang telah diserahkan menjadi kewenangan daerah dan telah dilakukan pemetaan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian tidak diselenggarakan. Berkenaan dengan hal inilah, untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, apabila pembobotannya tidak mungkin dapat dibentuk dalam satu wadah dinas maka penyelenggaraannya dapat dilakukan dalam perumpunan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam konteks ini dapat dibentuk satu dinas dengan paling banyak menyelenggarakan tiga macam urusan yang berada dalam rumpun urusan yang telah ditentukan tersebut.

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dengan tidak adanya frasa “termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah” dalam norma Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak serta tidak adanya kata “wajib” bagi daerah untuk membentuk KPAID sebagai lembaga independen dalam norma Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak akan berdampak terhadap berkurangnya perlindungan anak di daerah karena KPAI tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau pengawasan penyelenggaraan hak anak di seluruh pelosok wilayah NKRI sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu secara utuh ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang menyatakan, “Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”.
Poin penting dari ketentuan tersebut adalah frasa “untuk mendukung pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah” apakah untuk melaksanakan dukungan tersebut akan dibentuk dalam kelembagaan tersendiri atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Karena UU Perlindungan Anak menyerahkan sepenuhnya pembentukan kelembagaan tersebut kepada pemerintah daerah maka dengan sendirinya terkait dengan pembentukan kelembagaan apapun di daerah harus merujuk pada seluruh regulasi yang terkait dengan pembentukan lembaga, organ atau perangkat di daerah agar tidak terjadi proliferasi kelembagaan sebagaimana pernah terjadi di era awal pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terlebih jika lembaga-lembaga tersebut kemudian saling bertumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka tujuan pembentukan lembaga tidak akan optimal yang pada akhirnya bermuara pada pemborosan keuangan negara.
Sementara itu terkait dengan salah satu core business KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak. Sementara itu pula, berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren, tidak disebutkan kewenangan daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak karena lingkup kewenangan daerah meliputi pelembagaan PHA, penguatan kelembagaan penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada sub-Paragraf [3.10.2]. Namun demikian, sekalipun tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak disebutkan secara spesifik sebagai tugas pemerintah daerah, bukan berarti daerah terlepas sama sekali dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang inheren dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, hal demikian senantiasa ditegaskan dalam setiap undangundang pemerintahan daerah sebagaimana hal tersebut termaktub pula dalam Pasal 7 ayat (1) UU 23/2014 yang menegaskan, “Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah”. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan menteri/pimpinan lembaga terkait dengan urusan pemerintahan tersebut. Lebih lanjut, dalam Pasal 91 UU 23/2014 ditambahkan pula, “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.
Oleh karena urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar maka secara berjenjang pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan tersebut. Dalam konteks inilah, KPAI seharusnya bersinergi dengan pemerintah daerah agar hak konstitusional anak dapat semakin terjamin dan terpenuhi. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang memohon agar Mahkamah menambahkan frasa “termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah” dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak terlebih lagi jika hal tersebut didalilkan para Pemohon agar wajib dibentuk oleh daerah (Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak) adalah dalil yang tidak mendasar. Namun demikian, sesuai dengan amanat Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak, daerah dapat membentuk kelembagaan dimaksud sepanjang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kompleksitas persoalan perlindungan anak di daerah. Kebutuhan demikian sekaligus menjawab amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, pembentukan KPAID berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak tidaklah dimaksudkan untuk menggerus kewenangan daerah atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagai urusan daerah, in casu urusan perlindungan anak.
Dengan demikian Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak inkonstitusional karena meniadakan tugas sosialisasi oleh KPAI. Berkenaan dengan dalil para Pemohon ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.12.1] Bahwa ketentuan Pasal 76 huruf a UU 23/2002 menyatakan,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:
a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Kemudian, dengan diubahnya UU Perlindungan Anak, Pasal 76 mengalami perubahan secara menyeluruh agar lebih mudah dipahami rincian tugas KPAI. Atas dasar perubahan tersebut Pasal 76 UU Perlindungan Anak selengkapnya menyatakan:
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;

[3.12.2] Bahwa ketentuan Pasal 76 UU Perlindungan Anak tidak lagi menyebutkan secara spesifik tugas KPAI untuk melakukan sosialisasi. Oleh karenanya, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menambahkan frasa “termasuk sosialisasi” pada tugas KPAI. Menurut Mahkamah, tugas sosialisasi dari KPAI tidaklah hilang hanya karena tidak tercantum secara spesifik dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, namun tugas tersebut telah ternyata oleh pembentuk undang-undang dialihkan menjadi bagian dari peran masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a UU Perlindungan Anak yang menyatakan,
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.
Masyarakat yang dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Artinya, dengan adanya perubahan ketentuan ini maka sosialisasi bukan lagi menjadi monopoli tugas dari KPAI sebagaimana semula ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) UU 23/2002. Sementara itu, untuk pengaturan peran masyarakat dalam ketentuan UU 23/2002 diatur secara sangat terbatas tanpa ada kejelasan ruang lingkup peran yang dapat dilakukannya, termasuk cara melakukannya (vide Pasal 73 UU 23/2002). Oleh karena itu, seiring dengan dilakukannya perubahan UU Perlindungan Anak, peran masyarakat perlu dikuatkan dalam rangka mewujudkan tujuan UU Perlindungan Anak. Konsekuensi penguatan tersebut, tugas sosialisasi pun diperluas yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk KPAI dan KPAID sebagai lembaga perlindungan anak. Bahwa dengan semakin luasnya keterlibatan pihak-pihak dalam melakukan sosialisasi maka dalam batas penalaran yang wajar akan semakin luas pula jangkauan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Perluasan pemahaman ini menjadi penting artinya tidak hanya untuk pemajuan (to promote) hak-hak anak, termasuk di dalamnya adalah menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemenuhan hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pentingnya pemenuhan hak tersebut sejalan dengan maksud pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child. Adanya kekhawatiran para Pemohon yang beranggapan tidak dapat lagi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan hak anak sampai ke pelosok wilayah NKRI karena tidak ada lagi tugas sosialisasi yang merupakan satu nafas dengan pengawasan, merupakan hal yang tidak mendasar karena pada prinsipnya Pasal 76 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa lembaga perlindungan anak termasuk lembaga yang diberi peran untuk melakukan sosialisasi. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KPAI sekaligus dapat disinergikan dengan fungsi sosialisasi. Apalagi, nomenklatur yang digunakan oleh UU a quo adalah lembaga perlindungan anak (dalam huruf kecil) sehingga tidak menutup ruang bagi KPAI (termasuk KPAID) untuk melakukan sosialisasi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak tidak beralasan menurut hukum;

← Sebelumnya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya →