Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK

No. 18/2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan profesi Advokat di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Advokat telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Advokat yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 2 ayat (1) melalui Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016.
2. Pasal 4 ayat (1) telah diuji dan diputus dua kali dalam Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 dan gabungan Putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015.
3. Pasal 16 melalui Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013

Update Terakhir: 24-06-2020 14:58

No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pembuatan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal/ayat dalam UU Perjanjian Internasional telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perjanjian Internasional yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, serta informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 10 melalui Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018

Update Terakhir: 25-06-2020 20:53

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →