Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK

No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan kelembagaan penjamin simpanan telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU LPS telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU LPS yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf c melalui Putusan MK Nomor 1/PUU-XVI/2018

Update Terakhir: 25-06-2020 20:22

No. 2/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3 Perubahan Kedua) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan legislatif di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU MD3 Perubahan Kedua telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU MD3 Perubahan Kedua yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) melalui Putusan MK No.
16/PUU-XVI/2018;
2. Pasal 122 huruf l melalui Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018;
3. Pasal 245 ayat (1) melalui Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018

Update Terakhir: 25-06-2020 20:42

No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) merupakan salah satu undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020 sejak berlaku pada 21 November 2011. Selain itu terdapat frasa dalam pasal di UU OJK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, dan beberapa pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang lain.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU OJK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang lain, dan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan. Dokumen tersebut kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, peraturan pelaksana dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah:
1. Pasal 1 angka 1 melalui Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014

Update Terakhir: 24-06-2020 13:15

No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Pemda telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Pemda yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, informasi pasal-pasal perubahan, informasi peraturan pelaksana yang diamanatkan, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 158 Ayat (1) huruf c melalui Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015
2. Pasal 251 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (7), Ayat (8) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015

Update Terakhir: 24-06-2020 13:07

No. 36/2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Kesehatan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Kesehatan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 108 melalui Putusan MK Nomor 12/PUU-VIII/2010
2. Pasal 199 ayat (1) melalui Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010
3. Penjelasan Pasal 108 ayat (1) melalui Putusan MK Nomor 12/PUU-VIII/2010
4. Penjelasan Pasal 114 melalui Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010
5. Penjelasan Pasal 115 ayat (1) melalui Putusan MK Nomor 57/PUU-X/2011



Update Terakhir: 25-06-2020 23:17

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →