Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang / 01-05-2017

Kekuasaan Kehakiman telah diatur secara tegas didalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang pada pokoknya menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peranan yang cukup signifikan dalam peradilan Indonesia sebagai cabang kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap pelaksanaan konstitusi dan aspek kehidupan kenegaraan. MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD Tahun 1945 yang diperkuat didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengujian suatu UU terhadap UUD tahun 1945 secara teoritis didasari pada norma hukum yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang berada diatasnya oleh karena norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi norma hukum yang berada dibawahnya. Pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 merupakan perlindungan hukum oleh negara terhadap rakyat yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Hal ini sejalan dengan yang diatur didalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) terdapat upaya dari pemohon untuk melakukan pengujian. Tercatat ada 2 (dua) putusan MK terkait UU Kepailitan yaitu; (1) Perkara No. 071/PUU-II/2004; dan (2) Perkara No. 001-002/PUU-III/2005 yang menguji pasal-pasal diantaranya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, dan Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut mengatur mengenai hak panitera untuk menolak mencatat permohonan pailit yang menyangkut keharusan adanya izin Menteri Keuangan jika hendak mempailitkan perusahaan asuransi dan izin Gubernur Bank Indonesia untuk mempailitkan bank, yang mana dalam Putusanya MK mengabulkan sebagian dan untuk sebagian lagi menolak permohonan dari Pemohon tersebut.

1. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari dari dikabulkannya sebagian permohonan pengujian sebagian pasal UU Kepailitan terhadap UUD Tahun 1945?
2. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?

-

Terdapat dua nomor registrasi perkara yang berbeda, yang pada praktiknya perkara nomor 071/PUU-II/2004 dan perkara nomor 001-002/PUU-III/2005 oleh MK dipandang sebagai satu permohonan yang bersifat a quo, oleh karena substansi pasal-pasal yang dimohonkan memiliki muatan makna yang sama dan saling berkaitan, dan di sisi lain terdapat persamaan pihak yang menerima kuasa untuk mewakili Pemohon dalam mengajukan gugatan pengujian UU Kepailitan terhadap UUD Tahun 1945 kepada MK. Adapun pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon adalah sebagai berikut:
1. Pasal 2 Ayat (5) dan Pasal 223 UU Kepailitan.
• Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”

Adapun perihal hak yang dibatasi adalah hak Para Pemohon di bidang hukum formal (hukum acara), yaitu jika Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, maka permohonan itu tidak dapat diajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Niaga, tetapi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dalam kasus ini pembatasan yang dikenakan para konsumen bahwa perusahaan asuransi merupakan Lembaga keuangan perusahaan yang karakteristiknya menyangkut kepentingan konsumen yang besar yang mengelolah dan menguasai dana masyarakat dengan skala besar yang dapat berimplikasi pada menggoncangnya kehidupan ekonomi masyarakay dan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Pembatasan yan diatur didalam Pasal 2 ayat (5) UU a quo terasa penting jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU a quo yang berbunyi, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Persyaratan tersebut dianggap terlalu longgar bagi seorang kreditor yang ingin mengajukan pailit.
MK berpendapat longgarnya persyaratan tersebut disebabkan karena kelalaian pembuat UU dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) UU a quo. Bahwa pernyataan pailit harus didahului oleh pengujian apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvency test) yang mana hal ini tidak diatur dialam UU a quo.
Bahwa persyaratan longgar demikian tidak akan menjadi masalah bila debitor adalah pihak peseorangan atau perusahaan yang tidak menyangkut kepentingan umum yang sangat besar. Untuk itu dalam rangka penyempurnaan UU Kepailitan dimasa yang akan dating perlu mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.
Dengan alasan bahwa terdapat kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi dan tetap tersedianya jalan lain yang seimbang bagi pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (5) a quo, MK berpendapat bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Disamping itu, pembatasan dengan alasan demikian dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Kewajiban untuk menjamin pengakuan serta penghormata atas hak-hak dan kebebasan orang lain dapat dipahami untuk dijadikan pertimbangan yang rasional oleh pembuat UU dalam merumuskan pembatasan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (5) tersebut.
Berkaitan terhadap dalil Para Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 ayat (5) UU a quo, yang mejadikan Menteri Keuangan sebagai Lembaga Yudikatif MK berpendapat bahwa kewenangan tersebut hanya menyangkut kedudukan hukum (legal standing) Menteri Keuangan sebagi Pemohon dalam perkara pailit. Sehingga kewenangan tersebut bukan pada lingkungan Yustisial (mengadili) dan tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD Tahun 1945 serta Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945.
• Pasal 223 UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan Ayat (5).”
Menimbang Para Pemohon mendalilkan pula bahwa Pasal 223 UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945. MK berpandangan bahwa ketentuan pasal 223 mutatis mutandis sama dengan bunyi pasal 2 ayat (5), sehingga pertimbangan Mahkamah mutatis mutandis berlaku juga terhadap Pasal 223 UU a quo. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa Pasal 223 tidak terbukti bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga permohonan Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 223 UU a quo harus ditolak.

2. Pasal 6 Ayat (3) dan Pasa; 224 ayat (6) UU Kepailitan
• Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.”

Para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan telah mencabut dan menghilangkan Hak Konstitusional yang itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 serta Pasal 16 ayat (3) Undang-Undagn Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Para Pemohon beranggapan bahwa Panitera sekalipun merupakan jabatan di pengadilan seharusnya hanya bertugas dalam hal teknis administrasi yustisial. Hal ini sebagaimanayang diatur dialam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum), ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah “menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan” dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan (rechtsprekende functie), yang merupakan kewenangan hakim yang dalam hal ini termasuk menolak pendaftaran suatu permohonan.
Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6 ayat (3) secara sistematik harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya [ayat (1) dan ayat (2). Pasal 6 ayat (1) selengkapnya berbunyi, “Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan”. Pasal 6 ayat (2) selengkapnya berbunyi, “Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran”. Sedangkan Pasal 6 ayat (3) berbunyi, “Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat tersebut”
Dalam hal ini MK menimbang apabilaPanitera diberikan wewenang untuk menolak perndaftaran permohonan pailit hal tersebut bertentangan dengan prinsip “due process of law” dan “access to courts” yang merupakan pilar utama bagi tegaknya “rule of law” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sama, yaitu tidak dapat diterimanya (niet ontvankelijkheid) permohonan yang bersangkutan, karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) undang-undang a quo, yang menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, keputusan demikian harus dituangkan dalam putusan yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Menimbang bahwa karena penjelasan Pasal 6 ayat (3) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal yang dijelaskan, maka dengan sendirinya Penjelasan pasal tersebut diperlakukan sama dengan pasal yang dijelaskannya, dan oleh karena itu Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan mengenai hal ini cukup beralasan untuk dikabulkan.
• Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 224 ayat (6) dimaksud berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)”. Bahwa dengan rumusan Pasal 224 ayat (6) tersebut berarti bahwa apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan dilakukan oleh pihak sebagaimana yang ditunjuk oleh Pasal 6 ayat (3) UU a quo berarti Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan dimaksud sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3).
Sementara MK telah memutuskan Pasal 6 aya(3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 mutatis mutandis berlaku juga terhadap Pasal 224 ayat (6) UU a quo. Sehingga MK menyatakan sepanjang menyangkut kata ayat (3) UU a quo terbukti bertentangan dengan UUD Tahun 1945 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dengan demikian permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sepanjang mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka MK menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK turut pula berpandangan untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya.

Terhadap putusan MK tersebut terdapat (Dissenting Opinion) pendapat berbeda yang pada pokoknya adalah bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1338 BW meliputi hak kreditor untuk menggugat debitor yang dipandang melakukan cidera janji dihadapan hakim. Jika UU Kepailitan menentukan pihak yang berkewenangan memohon pailit terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi hanyalah Menteri Keuangan ke Pengadilan Niaga hal ini membatasi kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian dan cenderung menghalangi pembebanan kewajiban salah satu pihak guna memenuhi janjinya. Hal ini juga berlaku sebaliknya disaat debitor yang ingin mengajukan penundaan kewajiban pembayran utang hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan Secara konstitusional, persyaratan prosedural yang ditentukan de wetgever tersebut mengandung perlakuan diskriminasi tatkala kreditor dan/atau debitor dari perjanjian lainnya tidak dikenakan ketentuan semacamnya, sebagaimana dilarang konstitusi atas dasar Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Untuk itu jika intervensi Mmenteri Keuangan dalam hal pengajuan permohonan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksud adalah untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan startegis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian maka upaya perlindungan badan atau pejabat tata usaha negara seyogianya diadakan pada tahapan upaya preventif dengan cara membuat aturan-aturan administratif (‘besluit van algemene strekking’) dan pelbagai Keputusan Tata Usaha Negara, bukan melibatkan diri dalam tahapan penyelesaian represif yang memasuki domain beracara di pengadilan. Seyogianya MK mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon.

Putusan MK yang menyangkut mengenai syarat permohonan pengajuan gugatan pailit, apabila debitor adalah Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perushaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Penjaminan yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan atau Bank Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang tidak menyangkut langsung dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, namun dalam pertimbangannnya Hakim MK jelas memberikan pendapat mengenai bentuk persyaratan pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, yang menyatakan bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan itu.
Adanya Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) merupakan suatu implikasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang tidak mengakomodasi syarat pengajuan pailit yang bersifat tetap (fixed) mununjukkan penerapan hukum kepailitan di Indonesia belumlah efektif. Wewenang yang diberikan kepada Lembaga Negara atau Pejabat Negara sebagai salah satu bentuk dari judicial economic merupakan suatu bentuk antisipasi ketakutan dari dipailitkannya perusahaann financial yang masih solven yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi dan hajat hidup orang banyak. Mungkin saja pembuat undang-undang menyadari akan hal tersebut, dan menyiasatinya dengan membuat ketentuan seperti Pasal 2 ayat (3), (4), (5) UU UU Kepailitan, namun di sisi lain, tanpa disadari hal ini justru memberikan kesempatan untuk dikabulkannya permohonan pailit atas debitor (perusahaan) yang solven namun tidak berhubungan dengan hajat hidup orang banyak atau perusahaan financial yang besar (yang mana hal ini tentu merugikan bagi debitor yang demikian).
Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) yang telah dibatalkan oleh MK sendiri menyebabkan secara mutatis mutandis ketentuan yang menjadi norma rujukan yaitu Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan secara mutatis mutandis tidak berlaku lagi sebagai syarat prosedural yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan pailit melalui panitera pengadilan. Hal ini menyebabkan Panitera diwajibkan untuk menerima permohonan pailit sepanjang syarat yang dimohonkan dalam gugatan pailit tidak bertentangan atau sesuai dengan substansi Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5). Putusan MK yang bersifat bersyarat tersebut menyebabkan untuk debitor berupa Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Penjaminan gugatan kepailitannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditegaskan dalam undang-undang kepailitan terutama syarat atas kewenangan lembaga mana yang diperbolehkan mengajukan gugatan pailit melalui panitera Pengadilan Niaga.

-

Adapun simpulan dari evaluasi putusan MK dengan perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU-III/2005 adalah sebagai berikut:
1. MK menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan MK yang mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian mengakibatkan untuk debitor berupa Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Penjaminan gugatan kepailitannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditegaskan dalam UU Kepailitan terutama syarat atas kewenangan lembaga mana yang diperbolehkan mengajukan gugatan pailit melalui panitera Pengadilan Niaga.
3. Syarat pengajuan gugatan kepailitan dalam UU Kepailitan masih dinilai terlalu longgar, salah satu indikasinya tidak ada instrumen uji pailit (insolvency test) apabila hendak mengajukan gugatan pailit. Syarat yang dicantumkan undang-undang terbatas hanya pada adanya utangyang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 2 kreditor atau lebih, dan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan pailit apabila debitor adalah perusahaan financial yang menyangkut kepentingan publik.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi ini berupa perbaikan substansi UU Kepailitan terutama dengan memperbaiki syarat pengajuan pailit yang dinilai masih terlalu longgar dan tidak bersifat fixed dan perlunya instrument instrument uji pailit (insolvency test) sebagaimana yang dianut oleh beberapa negara seperi USA, Jepang, dan Inggris. Perbaikan ini hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan atau penggantian UU Kepailitan dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif terbuka maupun menjadi skala prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial / 01-05-2017

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Kaidah ini mengandung makna, bahwa hukum di negara Indonesia ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Berpijak pada sistem negara hukum, maka menurut Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu negara hukum harus berdasarkan atau bersumberkan pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
Suatu konsekuensi logis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum adalah terjaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan UUD Tahun 1945. Berdasarkan perubahan tersebut konstruksi kekuasaan kehakiman tidak lagi menjadi otoritas Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan badan peradilan dibawahnya, tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Disamping perubahan yang bersifat krusial tersebut, amandemen UUD Tahun 1945 juga mengintroduksi pula suatu lembaga negara baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang disebut Komisi Yudisial (KY). Pembentukan KY sebagai salah satu wujud nyata perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara dan penegasan terhadap prinsip negara hukum serta perlindungan HAM.
UU KY muncul sebagai pelaksanaan amanah konstitusi yakni Pasal 24B UUD Tahun 1945. Pengaturan mengenai KY diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Dalam perkembangannya ada beberapa pengaturan pasal di dalam UU KY yang dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 24B UUD Tahun 1945, khususnya terkait dengan independensi atau kemerdekaan KY dalam proses rekrutmen calon hakim agung dan calon anggota KY. Beberapa Pasal yang di uji materiil kan antara lain Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY.

1. Apa akibat hukum yang timbul terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai inkonstitusional bersyarat dengan rumusan norma baru?
2. Bagaimana mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat putusan MK yang menyatakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY tidak memiliki kekuatan hukum mengikat?

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal, yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945.
Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.
Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU MK. Menurut Maruarar Siahaan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka umum mempunyai 3 kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutoarial.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013
Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan terkait pengujian Pasal 18 ayat (4) UU KY yang pada intinya mengatur ketentuan yang mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap lowongan hakim agung, di mana pasal a quo dianggap para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 24A Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kewenangan DPR dalam proses pemilihan hakim agung hanya menyetujui atau menolak calon yang diajukan oleh KY atau DPR juga melakukan pemilihan atas beberapa calon hakim agung dari beberapa calon yang diajukan oleh KY sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang a quo. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Norma konstitusi tersebut menegaskan dan memberi jaminan konstitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Adapun wewenang dan tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU KY sebagai berikut:
Pasal 13
Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
Mahkamah juga berpandangan bahwa dalam hal menjaring calon hakim agung, KY melakukan serangkaian seleksi administrasi dan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 UU KY yang juga ikut melibatkan masyarakat. Bahwa penjaringan calon hakim agung melalui seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh KY dalam mencari hakim agung yang berintegritas dan berkualitas, menurut Mahkamah telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 24A ayat (2).
Bahwa pengusulan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”, merupakan pengusulan calon hakim agung yang sudah melalui proses penyeleksian yang sangat ketat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun hal tersebut tidak sinkron ketika pengaturan lebih lanjut dari Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) UU MA yang menyatakan, “Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”, karena DPR sebagai lembaga politik bukan lagi memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, namun DPR memilih nama calon hakim agung yang diusulkan KY tersebut, yang kemudian melakukan fit and proper test seperti yang sudah dilakukan oleh KY, ditambah lagi dengan wawancara yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim agung untuk menguji penguasaan ilmu hukumnya.
Catatan risalah perubahan UUD Tahun 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3), posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY. Adapun putusan mahkamah menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “disetujui”;
1.2 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “disetujui”;
1.3 Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
1.4 Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
1.5 Frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”;
1.6 Frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”;
1.7 Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) selengkapnya menjadi:
2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan.
(4) Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Frasa “3 (tiga) calon” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”;
3. Frasa “3 (tiga) calon” Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”;
4. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi,
“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014.
Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang pada intinya mengatur kewenangan DPR untuk memilih anggota KY, dan kewenangan KY untuk mengajukan sebanyak 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KY untuk setiap 1 (satu) lowongan kepada DPR serta kewenangan Presiden untuk mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR yang dianggap para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 24B Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945.
Terhadap mekanisme rekrutmen untuk pengisisan keanggotaan KY, menurut Mahkamah, memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU MA dan UU KY. Pasal 24B ayat (3) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa antara proses pengisian hakim agung dan anggota Komisi Yudisial adalah sama yaitu harus dengan persetujuan DPR. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam permohonan pengujian konstitusionalitas pasal a quo adalah sama dengan substansi pertimbangan dalam putusan diatas, maka substansi pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan putusan dalam permohonan a quo. Bahwa khusus mengenai kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) undang-undang a quo, menurut Mahkamah, pemaknaannya harus meliputi kata “wajib” yang terdapat sebelumnya, kata “menetapkan” yang terdapat sesudahnya dan pemaknaan kata “memilih” harus pula tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa “dan menetapkan” harus dimaknai “untuk menetapkan”. Dengan demikian, dengan pemaknaan dimaksud pasal tersebut menjadi “DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul Presiden”. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.
Adapun putusan mahkamah menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
1.1 Frasa “sebanyak” 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”.
1.2 Frasa “sebanyak” 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”;
1.3 Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) slengkapnya menjadi, “Panitia seleksi mempunyai tugas… c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 7 (tujuh) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.”;
1.4 Frasa “wajib memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui”;
1.5 Frasa “wajib memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaik kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui”;
1.6 Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.”;
1.7 Frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebanyak sama dengan”;
1.8 Frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyaik kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sepanjang tidak dimaknai “sebanyak sama dengan”;
1.9 Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.”;
Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY terhadap UUD Tahun 1945 membawa implikasi dan akibat hukum terkait proses rekrutmen hakim agung dan anggota KY.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat declaratoir constitutief, yang artinya putusan tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum.
Terhadap permohonan uji materiil perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 adalah menguji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (4) UU KY terhadap Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945, MK memberikan putusan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menafsirkan secara inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru. Akibat hukum atas penafsiran MK diatas, maka untuk kedepannya dalam proses rekrutmen hakim agung, KY hanya menetapkan dan mengajukan hanya 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan, hal ini untuk menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam proses rekrutmen hakim agung adalah hanya memberikan persetujuan dan tidak lagi melakukan pemilihan atau fit and proper test sehingga independensi kekuasaan kehakiman dapat terjaga.
Sementara itu, Permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 adalah menguji konstitusionalitas Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY terhadap Pasal 24B Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Terhadap permohonan uji materiil tersebut MK memberikan putusan mengabulkan permohonan para pemohon sebagian dan menafsirkan secara inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru, bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY bertentangan dengan UUD Tahun sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
Penafsiran yang dilakukan mahkamah dengan mengubah ketentuan frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” menjadi “7 (tujuh) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, kata “memilih” menjadi “berwenang menyetujui dan tidak menyetujui” dalam Pasal 28 ayat (6) dan frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” menjadi “sebanyak sama dengan” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY.

Terhadap putusan yang dijatuhkan menimbulkan akibat hukum bahwa DPR dalam proses seleksi anggota KY kedepannya hanya berwenang menyetujui dan tidak menyetujui 7 (tujuh) calon anggota yang merupakan hasil seleksi oleh panitia seleksi, dan DPR tidak memiliki kewenangan melakukan pemilihan atau fit and proper test calon anggota KY. Dan dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.

Dapat dikatakan bahwa putusan MK atas pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY pada dasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yang tidak menganggu sistem norma yang ada sehingga tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut karena sudah ditentukan rumusan baru oleh mahkamah dalam putusannya. Dalam artian, bahwa meski materi muatan pasal, ayat, atau bagian undang- undang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, namun hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga umumnya putusan self executing tidak perlu ditindaklanjuti lembaga lain, dalam hal ini langsung berlaku. Selain itu, Putusan MK dalam perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 juga telah menimbulkan keadaan hukum baru.
Meskipun kedua putusan MK tersebut bersifat self-executing atau tidak menimbulkan kekosongan hukum karena dirumuskannya norma baru, namun aspek kepastian hukum atas berlakunya undang-undang menjadi hal yang utama. DPR sebagai pembentuk undang-undang diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum atas berlakunya kedua putusan tersebut perlu dilakukan legislative review oleh DPR.

Pengujian Pasal 18 ayat (4), dalam perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 dan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dalam Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 terhadap UUD Tahun 1945 telah menciptakan keadaan hukum baru. Bahwa dalam putusannya, terhadap pengujian pasal-pasal a quo, MK memutuskan inkonstitusional bersyarat dengan perumusan norma baru. Keadaan hukum baru yang tercipta pada intinya terkait dengan proses seleksi hakim agung dan anggota KY, dimana dalam hal ini DPR yang semula dalam UU KY diberikan kewenangan “memilih” terhadap calon anggota KY, maka dalam putusannya mahkamah mengubah norma frasa “memilih” menjadi “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui” hal ini agar sesuai dengan konstitusi yang mengatur bahwa dalam pengangkatan hakim agung maupun anggota KY, DPR hanya memberikan persetujuan dan bukan melakukan pemilihan atau fit and proper test. Kemudian, keadaan hukum baru yang tercipta adalah terkait jumlah calon untuk setiap lowongan dalam proses seleksi hakim agung dan anggota KY, baik untuk calon hakim agung maupun calon anggota KY yang semula berjumlah 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan, diubah normanya oleh MK menjadi 1 (satu) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan.

Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 ayat (4) 28D Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dengan menyesuaikan rumusan norma baru yang telah diputuskan oleh MK dalam pengujian pasal-pasal a quo. Perubahan tersebut hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan UU KY, baik sebagai daftar kumulatif terbuka maupun dalam prolegnas prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / 01-05-2017

Dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia, aspek hukum implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 194 (UUD Tahun 1945). Ketentuan tersebut relatif tegas mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji UU terhadap UUD Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik (Parpol) dan memutus sengketa hasil Pemilu.
Implementasi kaidah-kaidah utama UUD Tahun 1945 bukan semata-mata tugas Mahkamah Konstitusi, tetapi kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara lain seperti MPR, DPR, DPD dan Presiden maupun aktor negara lainnya. Di samping itu semua harus pula ada partisipasi aktif dari aktor-aktor non-negara sehingga implementasi putusan final Mahkamah Konstitusi memerlukan tindakan kolaboratif dan kesadaran kolektif yang melibatkan seluruh lembaga negara, aktor negara dan aktor non-negara. Ini harus ditopang oleh keyakinan kuat untuk melahirkan negara demokrasi konstitusional di bawah UUD Tahun 1945.
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 (judicial review) merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan menilai apakah materi suatu undang-undang tersebut bertentangan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu, atau bahkan apakah peraturan perundang-undangan tersebut terdapat cacat formal dalam pembentukannya.

Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pengujian yang cukup banyak diajukan di antara berbagai pengajuan permohonan pengujian Undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 9 (sembilan) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menguji KUHAP. Sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan (kecuali permohonan pengujian atas Pasal 1 angka 2 KUHAP), dengan variasi amar putusan berupa: 3 (tiga) Putusan menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan bertentangan dengan UUD TAHUN 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 6 (enam) menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), dan tidak ditemukan putusan yang menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional).

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal dan ayat suatu UU yang dinyatakan MK sebagai konstitusionalitas/inkonstitusionalitas bersyarat?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu UU jika suatu pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang tidak diujikan?

-

Dari 9 (sembilan) putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji KUHAP, terdapat potensi kekosongan hukum, atau setidaknya ketidakjelasan pengaturan akibat perumusan norma baru yang oleh Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “putusan bersyarat” baik conditionally constitutional maupun conditionally unconstitutional. Hal tersebut diantaranya adalah:
• Perubahan Pengertian Saksi
Akibat Putusan MK Pkr.No.65/PUU-VIII/2010 maka pengertian “saksi”dalam:
1. Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa ”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
2. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa ”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”;
3. Pasal 65 KUHAP menyebutkan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”;
4. Pasal 116 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara’:
5. Pasal 116 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut;
6. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi”. harus dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Pemaknaan ini tidak bisa dilakukan dengan mudah jika tidak dirumuskan dalam sebuah norma yang lebih pasti. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan pengertian “saksi” sebagaimana dirumuskan MK No.65/PUU-VIII/2010.
• Pra Peradilan sebagai Obyek Banding
Akibat Putusan MK No.65/PUU-IX/2011, maka Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi: (1) "Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding"; (2) "Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan" TIDAK menjadi bagian dari KUHAP. Dengan demikian maka perlu ada perubahan KUHAP yang menghapuskan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dari KUHAP sebagaimana Putusan MK No.65/PUU-IX/2011.
• Perubahan Pengertian Pihak Ketiga
Akibat Putusan MK No.98/PUU-X/2012, maka pengertian “Pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP berbunyi: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya”, harus dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”. Dengan demikian maka perlu ada perubahan Pasal 80 KUHAP yang merumuskan pengertian “Pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana dirumuskan MK No.98/PUU-X/2012.
• Memperbolehkan Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.
Akibat Putusan MK No. 114/PUU-X/2012, maka Pasal 244 KUHAPyang pada awalnya berbunyi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” menjadi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung”. Oleh karena itu, perlu ada Perubahan KUHP yang merumuskan kembali Pasal 244 KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No. 114/PUU-X/2012.
• Menghapuskan “perlakuan atau perbuatan tak menyenangkan” sebagai delik.
Akibat Putusan MK No. 114/PUU-X/2012, maka terjadi perubahan Pasal 335 ayat (1) KUHP yang pada awalnya berbunyi:”Barangsiapa secara hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” menjadi: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Oleh karena itu, perlu ada Perubahan KUHP yang merumuskan kembali Pasal 244 KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No. 114/PUU-X/2012 yang menghapuskan “perlakuan atau perbuatan tak menyenangkan” sebagai delik.

• Menambahkan frase tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dalam menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan
Akibat Putusan MK No.3/PUU-XI/2013, maka terjadi perubahan Pasal 18 KUHAP yang pada awalnya berbunyi: “(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat; (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”, menjadi “(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat; (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah penangkapan dilakukan”. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan kembali Pasal 18 ayat (3) KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No.3/PUU-XI/2013.

• Diperbolehkannya Permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali.
Akibat Putusan MK No.34/PUU-XI/2013, maka Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa“Permintaan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, TIDAK menjadi bagian dari KUHAP. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang menghapuskan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dari KUHAP sebagaimana Putusan MK. Selain itu, mengingat bahwa norma hukum pengaturan upaya hukum PK tidak hanya diatur dalam Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tetapi juga diatur dalam:
a. Pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;
b. Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.”
c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.
Maka perlu juga ada perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009, agar rumusannya sesuai dengan Putusan MK No.34/PUU-XI/2013. Di samping itu, perlu didorong agar Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 agar tidak menimbulkan kebingungan dalam praktek hukum.

• Mengubah pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”
Akibat Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, maka pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam:
a. Pasal 1 angka 14,
b. Pasal 17, dan
c. Pasal 21 ayat (1) KUHAP
harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.
Oleh karena itu, perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan kembali Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No.21/PUU-XII/2014.
Selain itu,perlu perubahan rumusan Pasal 77 KUHAP yang pada awalnya menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”, menjadi “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Oleh karena itu maka perlu ada Perubahan KUHAP yang merumuskan kembali Pasal 77 KUHAP sebagaimana dirumuskan MK No.21/PUU-XII/2014.
• Menghilangkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung
Akibat Putusan MK No.33/PUU-XIV/2016, maka perlu penambahan norma dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”, agar tidak dimaknai lain selain apa yang tercantum dalam Pasal ini, mengingat dalam praktik MA juga menerima permohonan PK dari Jaksa/Penuntut Umum, padahal permohonan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Oleh karena itu perlu Perubahan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan penambahan rumusan bahwa: “Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung” sebagaimana dirumuskan MK No.33/PUU-XIV/2016.

-

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa norma KUHAP dengan menyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu putusan dalam perkara nomor 65/PUU-IX/2011, 114/PUU-X/2012, dan perkara nomor 34/PUU-XI/2013. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap materi KUHAP yaitu putusan dalam perkara nomor 65/PUU-VIII/2010, perkara nomor 98/PUU-X/2012, perkara nomor 1/PUU-XI/2013, perkara nomor 3/PUU-XI/2013, perkara nomor 21/PUU-XII/2014, dan perkara nomor 33/PUU-XIV/2016.
Implementasi dari putusan yang bersifat conditionally pada tataran pelaksanaannya masih ada yang sulit dilaksanakan karena masih terdapat perbedaan pandangan dalam memaknai putusan tersebut dan ada pula materi undang-undang yang telah dibatalkan tetapi masih tetap digunakan sebagai kaidah hukum.
Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap KUHAP perlu dilakukan agar materi dan substansinya sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta dapat memberikan pemahaman yang utuh. Pembentuk undang-undang (DPR RI atau Presiden) perlu segera berinisiatif melakukan legislative review untuk menindaklanjuti substansi atau norma undang-undang yang telah dibatalkan tersebut. Selain itu, pendapat hukum yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perlu dicermati dan menjadi dasar dalam perubahan KUHAP agar tidak terjadi kekosongan hukum dan penafsiran yang berbeda dalam implementasinya. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KUHAP juga ada yang berimplikasi terhadap norma pasal dalam undang-undang lain, sehingga terjadi berpotensi mengalami disharmoni pengaturan jika tidak sekaligus dilakukan

Memperhatikan beberapa simpulan di atas maka terdapat beberapa hal yang direkomendasikan, yaitu: Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang perlu segera berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi KUHAP, baik melalui revisi atau penggantian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai putusan Mahkamah Kontitusi dan juga agar substansi KUHAP sesuai dengan jiwa UUD Tahun 1945. Selain itu, banyaknya materi KUHAP yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga telah menyulitkan warga negara untuk memahami KUHAP secara utuh.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / 01-05-2017

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Merujuk dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 dilakukan oleh Pemohon yang merupakan pihak yang dirugikan atas berlakunya suatu undang-undang. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juga menyatakan bahwa pada intinya terhadap pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, maka kepadanya diberikan hak untuk mengajukan pengujian undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
Dimulai dari sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) hingga saat ini, telah banyak dilakukan pengujian terhadap materinya di Mahkamah Konstitusi, baik pengujian formil maupun materiil. Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan oleh Penulis, sampai dengan saat ini telah terdapat 10 (sepuluh) perkara yang dikabulkan permohonan pengujiannya oleh Mahkamah Konstitusi.

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas/ inkonstitusional bersyarat?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu undang-undang jika suatu pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap norma pasal atau ayat lain yang tidak diujikan?

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ada 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu:
1. pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum lainnya;
2. keterikatan pembuat undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; dan
3. adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan tindakan hukum pemerintah.
Dengan demikian, esensi dari produk putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 ditempatkan dalam bingkai mekanisme check and balances antara lembaga negara. Pengujian terhadap substansi UU Ketenagakerjaan melalui pengujian materiil maupun proses pembentukannya melalui pengujian formil telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk menjamin bahwa UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dan sesuai dengan jiwa UUD Tahun 1945.
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum dan putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum sejak diucapkan di persidangan dan tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan satu permohonan pengujian undang-undang akan menyatakan satu pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Sebagai konsekuensinya maka undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Beberapa norma UU Ketenagakerjaan yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dengan sendirinya telah batal dan tidak berlaku lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebagai solusi sementara terhadap beberapa materi UU Ketenagakerjaan yang telah diputuskan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sampai pembentuk undang-undang melakukan perubahan atau penggantian terhadap UU Ketenagakerjaan.
Putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam pengujian undang-undang kebanyakan jenisnya adalah bersifat declaratoir constitutief. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negative legislature. Hal lain yang perlu dicermati lebih lanjut adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan pemaknaan dan keharusan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut. Dengan demikian, terdapat penafsiran sendiri dari Mahkamah Konstitusi agar suatu norma undang-undang tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ketenagakerjaan telah mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu: mengikat untuk semua orang (erga omnes), dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif, dan telah berlaku sebagai undang-undang meskipun belum dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Pada perkara pengujian udang-undang dengan nomor perkara 012/PUU-I/2003, ketentuan UU Ketenagakerjaan khususnya dalam Pasal 158, Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “.… kecuali Pasal 158 ayat (1), …”, dan Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat (1) …” dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) a quo. Adapun Pasal 158 UU Ketenagakerjaan berbunyi:
(1) “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alas an pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :
a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).
(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”
Ketentuan pasal a quo dinilai telah melanggar prinsip-prinsip pembuktian terutama asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD Tahun 1945. Seharusnya, bersalah tidaknya seseorang diputuskan lewat pengadilan dengan hukum pembuktian yang sudah ditentukan sesuai dengan KUHAP.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor 012/PUU-I/2003 menafsirkan bahwa Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui putusan pengadilan yang independen dan imparsial. Di lain pihak, Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana tetapi bukan atas pengaduan pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 158 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pasal 159 juga menimbulkan kerancuan berpikir dengan mencampuradukkan proses perkara pidana dengan proses perkara perdata secara tidak pada tempatnya.
Akibat dari ketentuan Pasal 158 dan 159 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka hal ini juga berimbas kepada beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang berhubungan langsung dengan Pasal a quo, yakni Pasal 160 ayat (1). Selanjutnya, ketentuan yang juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 186 UU Ketenagakerjaan sepanjang mengenai anak kalimat “… Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) …”. Mahkamah berpendapat bahwa sanksi dalam Pasal 186 tersebut tidak proporsional karena mereduksi hak mogok yang merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945 (kebebasan menyatakan sikap dan mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja).
b. Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi
Terdapat dissenting opinion dari 2 (dua) Hakim Mahkamah Konstitusi.
1) kebijakan “outsourcing” yang tercantum dalam Pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan kerja bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu dapat terancam pemutusan hubungan kerja dan men-downgrading-kan mereka sekadar sebagai sebuah komoditas sehingga berwatak kurang protektif terhadap buruh/pekerja.
2) kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan merupakan kebijakan terselubung guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya dan mereduksi hakikat kebebasan berserikat/berorganisasi.
3) kebijakan prosedural administratif mengenai mogok kerja yang cenderung mereduksi makna mogok kerja sebagai hak dasar buruh/pekerja seperti yang tercantum dalam Pasal 137 sampai Pasal 140 UU Ketenagakerjaan.
Pembentukan UU Ketenagakerjaan dinilai harus sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945 melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada pada waktu itu serta harus memperhatikan asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, seharusnya yang dikabulkan dari permohonan tersebut lebih banyak dari pada sekadar yang disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi a quo.
c. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan sehingga dalam melakukan pemutusan hubungan kerja tidak mengenal adanya pemutusan hubungan kerja karena alasan kesalahan berat. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 7 Januari 2005 menyikapi dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 115/PUU-VII/2009
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 115/PUU-VII/2009 merupakan perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut”. Pasal 120 ayat (2) UU Ketenagakerjaan juga menentukan bahwa “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.”
Menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut dapat menimbulkan 3 (tiga) persoalan konstitusional yang terkait langsung dengan hak-hak konstitusional seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu:
1) menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan haknya secara kolektif mewakili pekerja/buruh yang menjadi anggotanya dan tidak tergabung dalam serikat pekerja mayoritas;
2) menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam arti tidak proporsional antara serikat pekerja/serikat buruh yang diakui eksistensinya menurut peraturan perundang-undangan; dan
3) menghilangkan hak pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh mayoritas untuk mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dalam satu perusahaan.
Menurut Mahkamah Pasal 120 ayat (1) UU Ketenagakerjaan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk mewakili pekerja/buruh dalam menyampaikan aspirasinya melalui perjanjian kerja bersama. Konsekuensi dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 120 ayat (2) sama dengan konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1). Adapun ketentuan Pasal 120 ayat (3) justru dinilai sesuai dengan prinsip keadilan proporsional. Namun, karena ketentuan Pasal 120 ayat (3) merupakan rangkaian dari pasal sebelumnya maka untuk menghindari kekacauan makna. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU Ketenagakerjaan adalah tidak bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang frasa “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2)” dihapus karena tidak relevan lagi.
Dengan dinyatakan tidak berlakunya Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), maka Pasal 120 ayat (3) UU Ketenagakerjaan harus dimaknai bahwa apabila dalam 1 (satu) perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka para serikat pekerja/serikat buruh terwakili secara proporsional dalam melakukan perundingan dengan pengusaha.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah tidak berlakunya ketentuan atau persyaratan ambang batas 50% (lima puluh perseratus) jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. Ketentuan yang menarik dari putusan tersebut adalah adanya amar yang menyatakan konstitusionalitas bersyarat terhadap Pasal 120 ayat (3) UU Ketenagakerjaan guna menghindari kekosongan hukum yang terjadi apabila pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perlu dilakukan legislative review.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 19/PUU-IX/2011
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 19/PUU-IX/2011 merupakan perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945. Adanya ketentuan yang menyatakan perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup untuk melakukan efisiensi sebagaimana diatur Pasal a quo dinilai tidak jelas dan dapat menimbulkan multitafsir, dikarenakan frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal a quo bisa saja ditafsirkan tutup secara permanen atau hanya tutup sementara. Untuk menghilangkan ketidakpastian hukum tersebut guna menegakkan keadilan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tetap konstitutional sepanjang dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Frasa “perusahaan tutup” tersebut adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan a quo telah memberikan tafsiran yang jelas terhadap Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sehingga perusahaan hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila perusahaan tutup secara permanen.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 27/PUU-IX/2011 ini pada intinya adalah permohonan terhadap ketentuan Pasal 59 serta Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945. Norma dalam Pasal 59 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, sedangkan norma dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 mengatur mengenai ketentuan suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau melalui penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis dengan syarat-syarat tertentu.
Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang diuji tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 karena perjanjian kerja waktu tertentu ditujukan untuk jenis perjanjian kerja yang dirancang hanya untuk waktu tertentu saja. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan bertentangan secara bersyarat dengan UUD Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
Mahkamah Konstitusi menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh melalui 2 (dua) model perlindungan.
1) mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak tertentu”; dan
2) menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.

Perusahaan pemberi kerja harus mengatur agar pekerja outsourcing tersebut menerima fair benefits and welfare tanpa didiskriminasikan dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (4) juncto Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 27/PUU-IX/2011 mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon yang terkait dengan pelindungan terhadap hak-hak konstitusional pekerja outsourcing.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 37/PUU-IX/2011
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 37/PUU-IX/2011 merupakan pengujian terhadap frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, ”Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.” Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 37/PUU-IX/2011, Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.
Apabila frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak. Menurut Mahkamah Konstitusi, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” tersebut agar terdapat kepastian hukum yang adil bagi para pihak.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan a quo telah memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha untuk menjalankan hak dan kewajibannya selama menyelesaikan proses perselisihan hubungan industrial.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Menurut Mahkamah, dengan lewatnya waktu tiga bulan berturut-turut pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu kepada pekerja, sudah cukup alasan menurut hukum bagi pekerja untuk meminta pemutusan hubungan kerja. Merujuk kasus ketenagakerjaan yang dialami Pemohon dan praktik dalam hukum ketenagakerjaan, pembayaran upah tepat waktu merupakan hal yang sangat penting. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
“Pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”; maka hak pekerja untuk mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak terhalang lagi oleh adanya tindakan pengusaha yang kembali membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah adanya permohonan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja ke Pengadilan, dengan ketentuan bahwa pekerja telah melakukan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan haknya agar upah dibayarkan secara tepat waktu namun tidak diindahkan oleh pengusaha. Di sisi lain, maka dengan berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi ini, majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak diperkenankan untuk menolak gugatan PHK oleh Pekerja dengan dasar tidak dibayarkan upahnya selama 3 (tiga) bulan, walau pengusaha telah kembali membayarkan upah pekerja tersebut.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 100/PUU-X/2012
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Pemohon pada pokoknya menganggap Pasal 96 UU Ketenagakerjaan telah menghalang-halangi hak konstitusionalnya untuk melakukan tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja karena adanya ketentuan kadaluwarsa yaitu penuntutan tersebut tidak dapat dilakukan setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. Menurut Mahkamah, Pasal 96 UU Ketenagakerjaan terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.
Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Oleh karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai prestatie harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai tegen prestatie. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dihapuskannya kadaluwarsa gugatan hak konstitusional untuk melakukan tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja dapat dilakukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Pasal yang diujikan adalah Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. hak konstitusional yang dirugikan menurut Pemohon adalah ketentuan pasal yang dimaksud mengakibatkan adanya ketidakadilan terhadap pekerja. Ketidakadilan ini terjadi apabila perusahaan dinyatakan pailit maka pembayaran hak-hak pekerja tidak menjadi prioritas utama, karena adanya kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran terhadap (1) utang negara dan biaya kurator, (2) kreditor separatis pemegang jaminan gadai, fidusia, dan/atau hak tanggungan, (3) kreditor preferen, dan (4) kreditor konkuren.
Pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan para Pemohon tersebut memiliki kesamaan substansi dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008, tanggal 23 Oktober 2008. Berdasarkan tujuan pembentukan negara dan ketentuan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu mengenai apa yang menjadi dasar hukum bagi adanya hak tagih masing-masing kreditor dan apa yang menjadi dasar hukum bagi adanya peringkat pembayaran, yang berdasarkan pertimbangan mengenai dua hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008 tersebut menolak permohonan yang substansinya sama dengan permohonan a quo dan hak tagih atas upah pekerja/buruh tetap sebagaimana peringkat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan peringkat kreditor dalam memperoleh pembayaran hak tagihnya dan praktiknya dalam ranah empirik ternyata terdapat permasalahan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai kedudukan para kreditor. dasar hukum bagi adanya peringkat atau prioritas pembayaran sebagaimana pertimbangan Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008 tersebut di atas, adalah karena adanya perbedaan kedudukan yang disebabkan oleh isi perjanjian masing-masing berhubung adanya faktor-faktor tertentu. Meskipun antara kreditor separatis dan pekerja/buruhdasar hukumnya adalah sama, yaitu perjanjian, namun manakala dilihat dari aspek lain, yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek, dan resiko, antara keduanya terdapat perbedaan yang secara konstitusional signifikan.
Dalam kasus ini manakah yang seharusnya menjadi prioritas, kepentingan manusia terhadap properti atau kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya. Dalam perspektif tujuan negara dan ketentuan mengenai hak konstitusional, menurut Mahkamah kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas, harus menduduki peringkat terdahulu sebelum kreditor separatis.
Upah pekerja/buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”; maka kewajiban perusahaan untuk pembayaran upah terhadap pekerja menjadi prioritas yang harus didahulukan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan, pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat mengeluarkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis yang memiliki perbedaan signifikan. Ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perubahan status, yaitu dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu; hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan; dan hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.
Menurut Mahkamah, pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan termasuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan karenanya berwenang pula mengeluarkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis terkait hal tersebut.
Menurut Mahkamah, untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat. frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1.Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2.Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan. Pekerja juga dapat memintakan pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial setempat, dengan pertimbangan bahwa telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan/salah satu pihak menolak untuk berunding, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Menurut Mahkamah, terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dengan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja/buruh. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang menyebabkan buruh terancam haknya untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga ketentuan a quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945. untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi pengusaha dan pekerja/buruh, Mahkamah harus menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan UUD 1945.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka penangguhan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan tersebut.

Penyempurnaan terhadap UU Ketenagakerjaan perlu dilakukan agar materi dan substansinya sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta dapat memberikan pemahaman yang utuh. Pembentuk undang-undang (DPR RI atau Presiden) perlu segera berinisiatif melakukan legislative review untuk menindaklanjuti substansi atau norma undang-undang yang telah dibatalkan tersebut. Selain itu, pendapat hukum yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perlu dicermati dan menjadi dasar dalam perubahan UU Ketenagakerjaan. Untuk mengisi kekosongan hukum serta untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, Pemerintah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran, yaitu terhadap putusan Makamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Selain itu, tindak lanjut lain yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengadopsi isi putusan dalam materi peraturan menteri, yaitu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009.

Pada konteks UU Ketenagakerjaan, sampai saat ini, terdapat 10 (sepuluh) putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang dengan menyatakan materi atau substansi UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan suatu norma bersifat conditionally, baik conditionally constitutional maupun conditionally unconstitutional. Implementasi dari putusan yang bersifat conditionally. Idealnya putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang, tidak sekedar dengan tindak lanjut surat edaran, adopsi pada peraturan menteri, dan sebagainya.

Memperhatikan beberapa simpulan di atas maka terdapat beberapa hal yang direkomendasikan, yaitu:
1. Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang perlu segera berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi UU Ketenagakerjaan, baik melalui revisi sebagian atau penggantian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai putusan Mahkamah Kontitusi dan juga agar substansi UU Ketenagakerjaan sesuai dengan jiwa UUD Tahun 1945. Selain itu, banyaknya materi UU Ketenagakerjaan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga telah menyulitkan warga negara untuk memahami secara utuh UU Ketenagakerjaan.
2. Pembentuk undang-undang dalam melakukan legislative review perlu mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Beberapa pertimbangan dan penafsiran yang substansial justru banyak dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pendapat hukumnya daripada yang tergambar dalam amar putusan. Dengan demikian, materi muatan undang-undang yang akan dilakukan perubahan dapat sejalan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara / 01-05-2017

MK merujuk Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15
Desember 2004 yang mempertimbangkan pengertian “dikuasai oleh
negara” dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945, yaitu mengandung pengertian
yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi
hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi
hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang
dianut dalam UUD Tahun 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik)
maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat
itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus
pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai
dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam
pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian
kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.
Jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai
pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan
mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan
“sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti
amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan
UUD Tahun 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi
kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu
konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga
pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-
sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak
dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal
dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara
tanpa harus disebut secara khusus dalam UUD Tahun 1945. Sekiranyapun
Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD Tahun 1945, sebagaimana lazim di
banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak
mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah
dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan.
Oleh karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi
pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk
mengatur perekonomian. Maka, baik pandangan yang mengartikan
perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam
konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian
penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh
negara, kedua-duanya ditolak oleh MK.
Berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan
demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup
makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan
berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber
kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik
oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat
secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD Tahun 1945 memberikan
mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad)
untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh
pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut
fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).
Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui
kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi
oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan
melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui
keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui
Pemerintah pendayagunaan penguasaannya atas sumber-sumber
kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara
(toezichthoudensdaad) dilakukan Pemerintah dalam rangka mengawasi
dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas
cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup
orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran seluruh rakyat.
Berdasarkan Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang pengujian
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
bertanggal 25 Maret 2008, telah dinyatakan, “… dalam Pasal 33 UUD
Tahun 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara
sebagai kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan
atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD Tahun 1945
adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif negara
untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect),
perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi
dan sosial warga Negara. Konsiderans huruf a UU Minerba menyatakan,
“bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum
pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting
dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya
harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi
perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.
Berdasarkan rujukan pertimbangan hukum MK di atas dan konsiderans
UU Minerba telah nyata bahwa minerba termasuk dalam sumber
kekayaan alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat
hidup orang banyak yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara
sebagai wujud keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan
tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan
(protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial
warga Negara. Berdasarkan Putusan MK Nomor 001-021-022/PUUI/2003
bertanggal 15 Desember 2004 a quo dan Putusan MK Nomor 21-22/PUU-
V/2007 bertanggal 25 Maret 2008 a quo, MK pada pokoknya telah
menyatakan bahwa negara melaui Pemerintah menguasai dan
mempergunakan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat
Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan
pertambangan rakyat, menurut MK ketentuan Pasal 24 UU Minerba telah
cukup untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus menjamin
diperolehnya penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan
pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara,
khususnya bagi para pelaku kegiatan pertambangan rakyat, baik yang
sudah memenuhi waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 15 tahun dan
yang belum memenuhi waktu pengerjaan 15 tahun, sehingga tidak
diperlukan adanya pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22
huruf f UU Minerba yang justru berpotensi merugikan hak-hak
konstitusional warga Negara. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
MK berpendapat bahwa Pasal 22 huruf f UU Minerba beralasan menurut
hukum dan sekaligus frasa “dan/atau” yang tercantum dalam Pasal 22
huruf e UU Minerba menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan.
MK sependapat dengan Ahli dari Pemerintah, Prof. Daud Silalahi, yang
pada pokoknya menyatakan bahwa WP ditetapkan dengan mendasarkan
pada tata ruang yang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkan
pada upaya pelestarian lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1
angka 29 UU Minerba yang menyatakan “Wilayah Pertambangan, yang
selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral
dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.” Oleh
karenanya, menurut MK, Pemerintah dalam menetapkan WP selain harus
menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada
pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian
ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut
tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi
pemerintahan yang sama maupun antar wilayah administrasi
pemerintahan yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah
harus membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana
yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang di dalam
WPN tersebut nantinya juga harus diperinci lebih lanjut mengenai WUPK.
Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk menghindari munculnya
tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan
suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga untuk memastikan
dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara khususnya pemerintah
dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara
dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas
dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut
sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 dan Konvensi PBB
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya konflik antar
pelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, konflik antara para
pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam
WP maupun yang terkena dampak, dan konflik antara para pelaku
kegiatan pertambangan dan/atau masyarakat yang berada di dalam WP
maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah.
a. Pendapat hukum MK terhadap perkara Nomor 30/PUU-VIII/2010
MK mencermati permohonan para pemohon, mengenai pengujian Pasal
22 huruf f dan frasa “...dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu)
hektare dan...” dalam Pasal 52 ayat (1) UU Minerba telah diputus oleh MK
dengan putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012. Oleh
sebab itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyatakan,
“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-
Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”,
maka permohonan pengujian mengenai konstitusionalitas Pasal 22 huruf f
dan frasa “dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan” dalam
Pasal 52 ayat (1) UU Minerba adalah ne bis in idem sehingga tidak
dipertimbangkan.
Terhadap Pasal 22 huruf a dan huruf c, MK telah memberikan
pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor
25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, sebagai berikut: Pemerintah
dalam keterangannya, telah menyatakan bahwa ketentuan tentang WPR
dalam UU Minerba dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta
memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan minerba.
Adanya frasa “dan/atau” pada Pasal 22 huruf e UU Minerba, menurut
Pemerintah diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat
bersifat “kumulatif” ataupun “alternatif”. Bupati/walikota dapat
menentukan kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 secara seluruhnya
atau sebagian saja, sesuai dengan kondisi daerahnya, yang akan
ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah. Menurut MK,
ketentuan tentang WPR di dalam UU Minerba adalah sebagai wujud
pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara
untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka
penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan
(fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya,
terhadap penjelasan Pemerintah tersebut, menurut MK, sepanjang
menyangkut kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 huruf a sampai
dengan huruf e, tidaklah mengandung pertentangan norma karena antara
satu kriteria dengan kriteria lainnya dapat diberlakukan berdasarkan
kondisi masing-masing wilayah yang berbeda-beda satu sama lain,
sehingga kriteria yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf e
dapat diberlakukan secara alternatif maupun kumulatif. Proses untuk
menentukan kriteria mana saja dari huruf a sampai dengan huruf e yang
akan diterapkan di suatu daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh
bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota dengan mendasarkan pada perencanaan dan
sinkronisasi data serta informasi melalui sistem informasi WP.
Bupati/walikota juga wajib melakukan pengumuman mengenai rencana
WPR kepada masyarakat secara terbuka yang dilakukan di kantor
desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi
yang menggambarkan lokasi, luas, batas, daftar koordinat dan daftar
pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut MK, ketentuan Pasal
22 huruf a sampai dengan huruf e UU Minerba dapat diberlakukan secara
kumulatif atau alternatif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing
yang penetapannya mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Pasal
21 dan Pasal 23 UU Minerba beserta penjelasannya.
Terhadap frasa “dengan cara lelang” yang tercantum dalam Pasal 51,
Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU Minerba, menurut MK WIUP dan
WIUPK pada dasarnya diperuntukkan bagi eksplorasi dan operasi produksi
yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan
dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang
memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal,
karena industri pertambangan minerba memang merupakan industri yang
padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat
risik (high risk). Mengacu pada Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang
menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum” dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 yang
menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Maka UU
Minerba, secara normatif telah memberi kepastian hukum dan peluang
berusaha yang sama baik kepada badan usaha, koperasi, dan
perseorangan yang di dalamnya juga terdapat perusahaan firma atau CV
untuk dapat mengikuti lelang WIUP dan WIUPK. Namun, UU Minerba
tidak membedakan peserta lelang antara badan usaha, koperasi, maupun
perseorangan tersebut yang tentunya memiliki kemampuan
administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda-
beda yang dapat dimasukkan dalam kategori usaha pertambangan kecil,
usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar. Hal
demikian mengakibatkan peserta lelang dari pengusaha kecil/menengah
tidak dapat bersaing untuk memenangkan lelang guna memperoleh suatu
WIUP dan/atau WIUPK. Pemerintah dalam penjelasannya, menyatakan
bahwa pada sistem lelang yang diatur dalam UU Minerba, harga lelang
didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan
informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah
yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi
tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap
WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan.
Menurut MK, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan (regelendaad)
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Pemerintah selain harus
menentukan kumpulan data dan informasi yang memiliki nilai ekonomis,
harus pula menentukan lebih lanjut klasifikasi WIUP dan WIUPK
berdasarkan kumpulan data dan informasi wilayah yang akan dilelang,
yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan
operasi produksi. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk membedakan
kemampuan eksplorasi dan operasi produksi yang dapat dipenuhi oleh
badan usaha, koperasi dan perseorangan yang termasuk dalam usaha
pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha
pertambangan besar. Sehingga Pemerintah tidak akan menghadapkan
antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut dalam satu
kompetisi lelang yang sama. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di
bidang pertambangan. Menurut MK, frasa “dengan cara lelang” dalam
Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan
menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal
kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial
yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang.
Terhadap Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) UU Minerba, MK telah
memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam
Putusan Nomor 25/PUUVIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012. Berdasarkan
pertimbangan hukumnya, menurut MK, Pasal 55 ayat (1) frasa “dengan
luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan” serta Pasal 61 sepanjang
frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” UU
Minerba bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Terhadap Pasal 172 UU Minerba telah dimohonkan pengujian dan telah
diputus MK dalam Putusan Nomor 121/PUU-VII/2009 bertanggal 9 Maret
2011. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 121/PUU-VII/2009 tersebut
pada pokoknya mempersoalkan perihal kepastian hukum terhadap
permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah atau sedang dalam proses
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang pada bagian Petitumnya
memohon agar MK menyatakan frasa “kepada Menteri paling lambat 1
(satu) tahun” dan frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan
prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan” yang terdapat dalam
Pasal 172 UU Minerba dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)
juncto Pasal 22A juncto Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. MK dalam
putusan tersebut menyatakan menolak permohonan para pemohon.
Meskipun permohonan menguji konstitusionalitas pasal yang sama
dengan permohonan Nomor 121/PUUVII/2009, namun substansi
permohonannya berbeda. Oleh karena itu, MK tetap mempertimbangkan
permohonan.
Menurut MK, Pasal 172 UU Minerba hanya mengatur tentang peralihan
mengenai KK dan PKP2B dan tidak mengatur peralihan mengenai Kuasa
Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat.

Pendapat hukum MK terhadap perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010
Terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10
huruf b UU Minerba, persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh MK
adalah apakah penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui kewenangan Pemerintah untuk
menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan
berkonsultasi dengan DPR RI bertentangan dengan hak-hak
konstitusional warga negara untuk mendapat jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum untuk bertempat tinggal, memiliki harta benda, dan
mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk memberikan
pertimbangan, MK merujuk Putusan MK Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003
bertanggal 15 Desember 2004 dan Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007
tentang pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, bertanggal 25 Maret 2008 yang telah menjadi
pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010.
MK dalam Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012,
menyatakan bahwa Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus
menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada
pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian
ketiga bentuk wilayah pertambangan (WPR, WPN, dan WUP) tersebut
tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi
pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi
pemerintahan yang berbeda, serta memprioritaskan pembagian WP
dengan terlebih dahulu menentukan dan menetapkan WPR, setelah itu
WPN, kemudian WUP.
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa rakyat
secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat
kepada negara melalui Pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid),
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad)
untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, UUD
Tahun 1945 juga mengkonstruksikan supaya Pemerintah terlibat atau
berperan aktif untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan
(respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-
hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, dalam rangka
menjalankan amanah UUD Tahun 1945 tersebut, dalam menetapkan WP,
Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga harus
terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan
berkonsultasi dengan DPR RI, serta memperhatikan pendapat dari
masyarakat.
Oleh karena itu, untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat
terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian hukum
yang adil baik bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat yang
secara khusus berada dalam WP dan masyarakat yang terkena dampak,
termasuk para pelaku usaha pertambangan, serta demi tercapainya
amanah UUD Tahun 1945. Menurut MK, fungsi kontrol tersebut tidak
cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun
juga harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh
masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya
akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena
dampak.

Pendapat Hukum MK terhadap Perkara Nomor 10/PUU-X/2012
Terhadap Pasal 1 angka 29 UU Minerba sepanjang frasa “tidak terikat
dengan batasan administrasi pemerintahan” dalam mempertimbangkan
apakah dalam menetapkan WP dan WUP, harus mengikuti atau tidak
mengikuti batas administrasi pemerintahan, MK telah memiliki
pertimbangan hukum berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010,
bertanggal 4 Juni 2012. Berdasarkan pertimbangan MK dalam putusan
tersebut, penetapan WP dan WUP di samping harus memperhatikan tata
ruang nasional yang tentunya tidak selalu dapat dibatasi oleh batasan
administratif pemerintahan daerah otonom, juga harus memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup, menghindari tumpang tindih kawasan atau
wilayah pertambangan serta menghindari konflik antar wilayah. Peran
sinkronisasi dan keterpaduan yang demikian akan sangat efektif dilakukan
oleh Pemerintah, sehingga batasan administrasi pemerintahan daerah
otonomi dalam penetapan WP dan WUP tidak bisa dipertahankan. Selain
itu, menurut MK wilayah pertambangan yang keberadaannya memiliki
sifat-sifat yang tersebar, tidak merata, keberadaannya tidak kasat mata,
terbentuk dalam kurun jutaan tahun yang lalu, alamiah, dan tidak bisa
dipindah-pindahkan, tidak dapat dibatasi oleh batas-batas administrasi
pemerintahan dan tidak terbarukan. Pada dasarnya wilayah
pertambangan secara potensial ada di dalam bumi, air, dan tidak terbatas
pada wilayah administratif namun tetap harus dikuasai oleh negara.
Untuk itu potensi bahan tambang yang ada di seluruh wilayah NKRI
adalah wilayah hukum pertambangan Indonesia.
Terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 17 UU Minerba, sebelum mempertimbangkan persoalan
konstitusionalnya, MK merujuk Putusan MK Nomor 3/SKLN-IX/2011,
bertanggal 17 Januari 2012 yang juga diajukan oleh Pemohon yang sama,
yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan
kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah yang diatur pada Pasal
18 ayat (5) UUD Tahun 1945 hanya memberikan arahan dan penegasan
kepada pembentuk undang-undang agar otonomi yang dijalankan oleh
pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun
kabupaten/kota, adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Minerba sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan
kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar
kesejahteraan rakyat. Jika dikaitkan dengan pembagian urusan atau
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka
berdasar Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945 kewenangan pemerintah
pusat dalam menangani urusan minerba sudah ditentukan secara jelas di
dalam UU Minerba, artinya sudah diberikan kepada Pemerintah Pusat
berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, menurut MK, tidak ada
kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana
dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b
UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006.
Berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor
30/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 32/PUU-VIII/2010, dan Putusan
MK Nomor 10/PUU-X/2012, terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9
ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Minerba perlu mengganti
frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” menjadi “setelah
ditentukan oleh pemerintah daerah”. Hal itu mendorong agar dibentuk
pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara penentuan oleh
pemerintah daerah tersebut, agar tidak terjadi kekosongan hukum untuk
pengaturan mengenai penetapan WP, WUP, dan WIUP.
Selanjutnya, evaluasi terhadap Pasal 52 ayat (1), 55 ayat (1), dan Pasal
61 ayat (1) yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 berdasarkan
Putusan MK. Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai
besaran luasannya. Sehingga perlu direformulasi kembali besaran luasan
agar pelaku usaha pertambangan mendapatkan kepastian hukum dalam
melakukan pengusahaan pertambangan minerba.
Untuk Pasal 10 huruf b UU Minerba frasa dengan memperhatikan aspirasi
masyarakat oleh MK diputuskan bertentangan secara bersyarat terhadap
UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “wajib melindungi,
menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah
maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah
pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak”. Hal ini
mengandung dua pengertian terhadap norma Pasal 10 huruf b karena
dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Sehingga perlu penegasan
dalam penjelasan norma apa yang dimaksud dengan memeperhatikan
aspirasi masyarakat. Begitu juga untuk frasa “dengan cara lelang” dalam
Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan secara
bersyarat dengan UUD Tahun 1945 sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan
dengan menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal
kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial
yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”. Hal itu juga
mengandung dua pengertian terhadap norma Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75
ayat (4) UU Minerba karena dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh
MK. Sehingga perlu penegasan dalam penjelasan norma apa yang
dimaksud dengan cara lelang.
Tentunya dengan Putusan MK dan implikasinya tersebut perlu dilakukan
reformulasi materi muatan atas beberapa hal yang telah diputus MK agar
penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan minerba sesuai dengan
amanah UUD Tahun 1945.

Penyelenggaraan pertambangan minerba selain harus mengandung
prinsip “dikuasai negara” dan prinsip “sebesar-besar kemakmuran rakyat”,
juga harus dapat terjamin kepastian hukum melalui peraturan perundang-
undangan yakni UU Minerba. Dalam dinamika perkembangan hukum dan
penerapannya, UU Minerba secara empiris telah 7 (tujuh) kali diajukan
pengujian materiil di MK dan hanya 4 (empat) yang diterima
permohonannya dengan putusan mengabulkan seluruhnya dan
mengabulkan sebagian, yakni Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010,
Putusan MK Nomor 30/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 32/PUU-
VIII/2010, dan Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012.
Berdasarkan Putusan MK tersebut, terjadi kekosongan hukum atas
ketentuan yang inkonstitusional, keosongan hukum terhadap pengaturan
mengenai penetapan WP, WUP, dan WIUP karena frasa “berkoordinasi
menjadi frasa “ditentukan” oleh pemerintah daerah, menimbulkan
ketidakpastian hukum mengenai besaran luasan WIUP, perlu penegasan
terhadap putusan inkonstitusional bersyarat seperti apa yang dimaksud
memperhatikan aspirasi masyarakat serta pengaturan mengenai
pengertian mekanisme cara lelang.


1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (UU P3) bahwa materi muatan yang harus diatur
dengan UU berisi materi muatan mengenai tindak lanjut Putusan MK.
Oleh karena itu, perlu direformulasi kembali materi muatan atas beberapa
hal yang telah diputus MK dalam UU Minerba dengan status
perubahan/penggantian.
2. Berdasarkan Putusan MK dan penggantian UU 32 Tahun 2004
menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka DPR RI
bersama Pemerintah harus menetapkan perubahan/penggantian UU
Minerba ini ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan
menjadikan prioritas tahunan untuk dibahas bersama-sama agar tidak
terjadi kekosongan hukum, terjamin kepastian hukum, dan
penyelenggaraan pertambangan minerba yang tidak bertentangan
dengan UUD Tahun 1945.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →