Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU- XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM / 23-05-2018

Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.

Pasal 227 dan Pasal 229 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat
(2), Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: 1. Martinus Butarbutar 2. Risof Marino ;
Pemerintah; DPR-RI

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 227 dan Pasal 229
UU Pemilu, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai
berikut:

1) Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon dalam
kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara telah
dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu
tanda penduduk (KTP) atas nama Martinus P.H. Butar
Butar dan Risof Mario. Terhadap dalil para Pemohon yang
menyatakan bahwa norma dalam kedua pasal a quo
merugikan hak konstitusional para Pemohon, Mahkamah
menilai terlebih dahulu para Pemohon harus dapat
menerangkan dan membuktikan “adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945” dan “hak dan/atau kewenangan konstitusional
tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian” ke
Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, para Pemohon
tidaklah merupakan pihak yang dirugikan dengan
berlakunya Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu karena
norma Pasal 227 UU Pemilu adalah merupakan persyaratan
yang harus dipenuhi bakal pasangan calon, yaitu bakal
pasangan presiden dan wakil presiden. Sementara itu,
Pasal 229 UU Pemilu terkait dengan kelengkapan
administrasi yang harus diserahkan oleh partai politik
dan/atau gabungan partai politik yang akan mendaftarkan
bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU.
Melihat substansi norma dalam kedua pasal a quo, menjadi
terang bahwa para Pemohon tidak mampu
membuktikan “adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD
1945” dan “hak dan/atau kewenangan konstitusional
tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh
berlakunya norma dalam Pasal 227 dan Pasal 229 UU
Pemilu yang dimohonkan pengujian”
sebagaimana dipersyaratkan dalam menjelaskan
kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan.
Dengan demikian, tidak ada keraguan sama sekali bagi
Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberlakuan norma
dalam kedua pasal tersebut sama sekali tidak merugikan
hak konstitusional para Pemohon.

2) Menimbang bahwa untuk maksud agar pasangan
calon presiden dan wakil presiden mampu menjaga jati
diri Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
para Pemohon menghendaki agar ketentuan Pasal 227 dan
Pasal 229 UU Pemilu dimaknai agar masing-masing
pasangan calon telah mendapatkan restu dari 50% + 1
anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
menurut Mahkamah, pemaknaan demikian kian
menguatkan bukti bahwa para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.
Selain sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945
bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki wewenang
apapun dalam proses pengajuan bakal pasangan calon
presiden dan wakil presiden, para Pemohon dalam perkara
a quo bukan anggota DPD, melainkan perseorangan warga
negara, yang karenanya bukan subjek hukum
pemilik/pemegang hak konstitusional yang diatur oleh
Pasal 22D UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut
Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo.

3) Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo, tetapi dikarenakan para
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah
tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

F. AMAR PUTUSAN
Menyatakan “Menyatakan permohonan para Pemohon
tidak dapat diterima”