Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU- XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN / 23-05-2018

Drs. Sukardja, Ir Abas Ts, H.J. Sutiarjo, Ir. S. Bratahalim, Surya Sofian, J. Hanifah Tiono, Nelam PS, Surya Wardhani, Ir, Imam Jusuf, Dahlia.

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: 1. Sukardja 2. Abas Tasimin ; Pemerintah; DPR-RI

1) Bahwa oleh karena perihal dalil yang didasarkan
pada alasan kekurangmampuan atau ketidakmampuan
membayar PBB telah dipertimbangkan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, maka
pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan
dimaksud berlaku pula terhadap permohonan a quo. Oleh
karena itu, dalil Pemohon selanjutnya yang harus
dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah pengenaan PBB
yang didasarkan atas nilai jual objek pajak sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB
bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan hak-
hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28A,
Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

2) Bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan
sebelumnya, filosofi pengenaan pajak terhadap bumi dan
bangunan adalah karena adanya manfaat atau kenikmatan
yang dinikmati oleh mereka yang menguasai bumi
dan/atau bangunan tersebut. Sementara itu, menurut
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Dengan demikian, mereka yang memperoleh
manfaat atau kenikmatan dari sesuatu yang berada di
bawah penguasaan negara adalah wajar jika menyerahkan
sebagian dari manfaat atau kenikmatan itu kepada negara
yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada rakyat
melalui pelaksanaan pembangunan yaitu untuk mencapai
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang menjadi
pertanyaan kemudian, bagaimana cara menentukan atau
menghitung pengenaan pajak terhadap bumi dan
bangunan itu secara objektif dan sekaligus proporsional.
Sebab, manfaat atau kenikmatan itu adalah sesuatu yang
bersifat kualitatif. Dalam konteks demikian maka
argumentasi yang paling rasional untuk digunakan sebagai
dasar perhitungan adalah dengan cara menghitung secara
kuantitatif nilai manfaat atau kenikmatan itu yaitu dengan
mempertimbangkan nilai jual dari objek yang memberi
manfaat atau kenikmatan kepada pemilik atau pihak yang
menikmatinya, yaitu nilai jualnya yang pengertiannya
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU PBB.
Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa
penghitungan pengenaan PBB yang didasarkan pada nilai
jual objek pajak sebagai khayalan adalah tidak benar
karena nilai jual objek pajak itu tetap ada setiap waktu di
daerah yang bersangkutan. Adapun hal-hal teknis yang
berkait dengan cara penghitungan tidak mungkin dinilai
konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Sebab, di samping
sangat bergantung pada ruang dan waktu juga bergantung
pada kemampuan dan kondisi daerah masing-masing,
khususnya menyangkut PBB-P2 yang telah diserahkan
kepada daerah. Mahkamah hanya mungkin menyatakan
bahwa pembebanan berupa pungutan yang bersifat
memaksa, lebih-lebih pajak, sebagai sesuatu yang
bertentangan dengan UUD 1945 jika hal itu dilakukan
tanpa penghitungan yang jelas dan tanpa didasarkan atas
Undang- Undang.

3) Bahwa negara memang berkewajiban menjamin hak-
hak konstitusional warga negara, baik hak-hak
konstitusional yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil
dan politik maupun hak-hak konstitusional yang termasuk
ke dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Khusus terhadap hak-hak konstitusional yang tergolong ke
dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana
juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, bertanggal 9 Mei 2018,
pemenuhannya dilakukan melalui campur tangan
pemerintah melalui pelaksanaan pembangunan, di mana
hal itu sangat bergantung pada kemampuan negara.
Dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan adalah
bagian dari upaya negara untuk memenuhi hak-hak
konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pengenaan
pajak, termasuk PBB, tidaklah dapat dipertentangkan
dengan hak- hak konstitusional warga negara sepanjang
hal itu didasarkan atas undang- undang dan tidak
dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, jika
dasar penghitungan pengenaan suatu pajak telah jelas,
maka hal itu pun tidak dapat dipertentangkan dengan hak-
hak konstitusional warga negara. Dalam hal PBB, dasar
penghitungan itu adalah nilai jual objek pajak. Ada pun
perihal besaran atau persentasenya, termasuk
perubahannya yang didasarkan atas perkembangan
keadaan, hal itu adalah persoalan teknis dan sekaligus
praktik atau penerapan undang-undang yang tidak
mungkin ditetapkan secara baku karena akan tunduk pada
perubahan dari waktu ke waktu.

4) Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan
sebelumnya, apabila terhadap pengenaan PBB tersebut
Pemohon keberatan, hal itu telah disediakan
mekanismenya melalui Pasal 107 ayat (2) UU PDRD.
Namun, dimungkinkannya diajukan keberatan demikian
bukanlah berarti bahwa norma yang termuat dalam Pasal 6
ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD
1945 melainkan semata-mata sebagai jalan hukum (legal
remedy) yang diberikan oleh undang- undang, in casu UU
PDRD. Apabila Pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam
Permohonannya, telah mengajukan keberatan dimaksud
dan ternyata hal itu tidak mendapatkan tanggapan
pemerintah, in casu Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Mahkamah tidak berwenang untuk menilai hal
demikian sebab sudah berada di wilayah kebijakan
pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan dan
kondisi daerah. Artinya, apabila di suatu daerah keberatan
demikian dikabulkan, hal itu bukanlah sebagai bukti bahwa
norma Undang-Undang a quo inkonstitusional melainkan
semata-mata kebijakan pemerintah daerah yang
bersangkutan yang diambil setelah mempertimbangkan
kemampuan atau kondisi pemerintah daerah yang
bersangkutan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mungkin
mengabulkan Permohonan Pemohon yang meminta
Mahkamah untuk menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 sembari
mengusulkan kepada Pemerintah untuk menjadikan nilai
jual objek pajak tahun 2013 sebagai dasar pengenaan PBB,
sebab: pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan di
atas, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB tidak terbukti
bertentangan dengan UUD 1945; dan kedua, usul
sebagaimana dimohonkan Pemohon substansinya sudah
berada di wilayah kebijakan pemerintah sehingga tidak
mungkin dituangkan dalam amar putusan Mahkamah.
Dalam kaitan ini, Mahkamah hanya dapat mendorong agar
pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk
memperhatikan keberatan Pemohon dalam hubungannya
dengan pengenaan PBB, in casu yang tergolong ke dalam
PBB-P2 karena hal itu sepenuhnya bergantung pada
kebijakan masing- masing daerah.

5) Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di
atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa dalil Pemohon
yang menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB
bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan
menurut hukum.


F. AMAR PUTUSAN
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana
diuraikan diatas, MK dalam Amar Putusannya
menyatakan “Menolak permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya.”