Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

Khaeruddin, S.H., S.Sy. dkk,

Pasal 70 ayat (1) KUHAP

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

DPR-RI

1. Bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas
Pasal 70 ayat (1) KUHAP, khususnya frasa “setiap waktu”
yang menurut Para Pemohon menimbulkan ketidakpastian
hukum dan bersifat multitafsir serta tidak memberikan
jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan
menghilangkan hak-hak para Pemohon, menurut
Mahkamah, frasa “setiap waktu” tidak dapat dimaknai
menghilangkan hak-hak para Pemohon sebagai Penasihat
Hukum, namun haruslah diartikan lebih pada upaya
menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam hal
kunjungan terhadap para tahanan. Frasa “setiap waktu”
seyogianya difahami bahwa pendampingan
tersangka/terdakwa yang dilakukan oleh Penasihat Hukum
di rumah tahanan negara seharusnya menyesuaikan
dengan waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing
rumah tahanan negara (RUTAN) demi menghormati hak-
hak para petugas dan tahanan lainnya, tanpa mengurangi
hak-hak penasihat hukum untuk dapat memberikan
konsultasi kepada tersangka/terdakwa sepanjang hari kerja
dan jam kerja. Hal ini karena masing-masing RUTAN
memiliki standard operating procedure (SOP) dalam hal
kunjungan oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta
untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan
bagi para tahanan. Persoalan yang dialami oleh para
Pemohon hakikatnya bukan bersumber dari
inkonstitusionalitas norma a quo, justru dengan norma a
quo telah memberikan peluang bagi Penasihat Hukum
untuk menemui dan mendampingi kliennya, namun harus
mempertimbangkan SOP yang berlaku di masing-masing
instansi yang berwenang. Dengan adanya norma a quo
dibuatlah peraturan internal yang memberikan kesempatan
bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengunjungi
para tahanan. Jika Pasal a quo dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 maka tidak ada lagi regulasi yang
mengatur pertemuan antara Penasihat Hukum dengan
kliennya yang ditahan dan instansi yang berwenang akan
kehilangan pijakan yang berakibat pada tidak teraturnya
waktu pertemuan antara Penasihat Hukum dengan
kliennya yang ditahan di RUTAN.
2. Bahwa selain itu frasa “setiap waktu” pada
hakikatnya haruslah dimaknai “at any reasonable time”,
sebagai contoh di Irlandia. Dalam Prison Rule Tahun 2007
yang diterbitkan oleh Minister of Justice, Equality and Law
Reform Irlandia perihal jadwal kunjungan penasihat hukum
yang dikaitkan dengan keperluan pembelaan perkara
termasuk persidangan dinyatakan, “A prisoner shall be
entitled to receive a visit from his or her legal adviser at
any reasonable time for the purposes of consulting in
relation to any matter of a legal nature in respect of which
the prisoner has a direct interest, and any such visit shall
take place within the view of, but out of the hearing of, a
prison officer” yaitu waktu yang masuk akal atau logis atau
waktu yang layak menurut penalaran yang wajar.
Reasonable time bermakna bahwa kuasa hukum tetap
dapat mendampingi tersangka/terdakwa sepanjang sesuai
dengan batas-batas waktu yang menurut akal sehat
beralasan dan dalam batas-batas kewajaran serta telah
ditentukan oleh peraturan yang berlaku, yaitu SOP instansi
yang bersangkutan. Sejatinya kepentingan pembelaan
yang dimaksudkan adalah tidak harus dimaknai Penasihat
Hukum dapat berkonsultasi dengan tersangka/terdakwa
dalam rentang waktu 24 jam setiap harinya, akan tetap
lebih kepada kebijakan RUTAN dalam membagi waktu
konsultasi yang lebih dan dibedakan dengan kunjungan
dari pihak selain Penasihat Hukum. Apabila frasa “setiap
waktu” dimaknai sebagai kapan saja tanpa ada batasan
waktu maka hal tersebut justru akan menimbulkan
ketidaktertiban hukum dan pertimbangan keamanan dalam
pengaturan kunjungan ke RUTAN. Jika kunjungan ke
RUTAN tanpa pembatasan atau pengaturan waktu
kunjungan maka dalam waktu dua puluh empat jam atau
hari-hari libur Penasihat Hukum dapat menemui
tersangka/terdakwa tentu akan berakibat terlanggarnya
hak-hak konstitusional warga negara, yaitu penghuni
lainnya terutama petugas RUTAN, dalam hal memastikan
keamanan RUTAN dengan kunjungan yang tanpa batas
waktu tersebut. Menurut Mahkamah, dengan
dicantumkannya frasa “setiap waktu” telah memberikan
keleluasaan waktu bagi Penasihat Hukum sebagaimana
yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang.
Dengan demikian kewenangan diberikan kepada instansi
berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, dan RUTAN) untuk
mengatur waktu kunjungan di RUTAN berdasarkan
peraturan internal RUTAN tanpa mengurangi hak-hak
konstitusional bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi
Penasihat hukum dapat menemui kliennya di luar batas
waktu yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan
apabila diperlukan demi kepentingan hukum
tersangka/terdakwa sesuai dengan ketentuan undang-
undang, misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hukum
yang mengharuskan Penasihat Hukum bertemu langsung
dengan kliennya di luar pengaturan waktu yang telah
ditentukan oleh RUTAN untuk pengunjung lainnya.
3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang
menyatakan, hak untuk berkunjung, hak untuk
menghubungi, serta hak untuk bertemu dan berbicara
dengan tersangka/terdakwa merupakan hak Penasihat
Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1)
KUHAP, tidak memberikan jaminan pertimbangan dan
kepastian hukum apabila frasa “setiap waktu” tidak
dimaknai “kapanpun yang tidak memiliki batas waktu
termasuk hari libur asalkan guna kepentingan ata
pembelaan perkaranya”, menurut Mahkamah, tidak
mengandung ketidakpastian hukum dan tidak
menimbulkan multitafsir sebagaimana didalilkan oleh para
Pemohon karena pada dasarnya tidak dapat dimaknai
hanya sebatas peristiwa konkret semata yang dialami oleh
Para Pemohon. Ketidakpastian hukum ditimbulkan dari
kondisi pertentangan antara norma undang-undang
terhadap norma Konstitusi, sedangkan multitafsir adalah
kondisi dimana sebuah norma berpotensi memiliki makna
beragam. Sejalan dengan pertimbangan di atas,
frasa “setiap waktu” telah menunjuk pada waktu tertentu
sebagaimana ditentukan oleh instansi yang bersangkutan
sebagai pengelola RUTAN, melalui peraturan pelaksana
dari norma a quo.
4. Bahwa permohonan para Pemohon sejatinya bertolak
dari peristiwa konkret berkenaan dengan pelaksanaan
norma a quo di mana setiap instansi yang melakukan
penahanan memiliki peraturan atau tata tertib jadwal
kunjungan terhadap warga tahanan. Hal inilah yang
kemudian menurut Para Pemohon dianggap sebagai
sebuah kerugian di mana para Pemohon tidak dapat secara
bebas melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap
tersangka. Menurut Mahkamah, norma a quo telah
memberikan kepastian kepada penasihat hukum untuk
menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan
pada semua tingka pemeriksaan menurut tata cara yang
ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Para Pemohon
tentunya telah mendapatkan hak-haknya untuk membela
kliennya sesuai dengan waktu kunjungan yang telah
ditentukan. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan di
atas, demi kepentingan pembelaan klien yang
mengharuskannya bertemu langsung, Penasihat Hukum
dapat menemui kliennya di luar batas waktu kunjungan
yang ditentukan untuk pengunjung lainnya. Dengan
demikian, norma dalam Pasal a quo telah sejalan dengan
jaminan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada warga
negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.