Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU- XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG- UNDANG / 09-05-2018

E. Fernando M. Manullang

Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 UU 9/2017

Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal
28D, dan Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945

DPR-RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pemohon

1. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 1 Lampiran UU 9/2017
bertentangan dengan aturan umum perpajakan yang merupakan
turunan
dari Pasal 23 UUD 1945 (sic!) yang menyatakan, “Pajak dan
pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
undang-undang” dan mencampuradukkan yurisdiksi hukum antar tata
hukum dan hukum internasional yang tidak menggambarkan maksud
perjanjian internasional, sebagaimana telah diuraikan pada
paragraf [3.7]
huruf a angka 1) dan angka 2, Mahkamah berpendapat:

 Pertama, terhadap argumentasi Pemohon bahwa Pasal 1 Lampiran
UU 9/2017 bertentangan dengan ketentuan KUP yang menurut
Pemohon
merupakan turunan langsung dari Pasal 23 UUD 1945 dan karena
itu
dianggap pula bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945, dalam
permohonannya Pemohon merujuk kepada Pasal 1 angka 29 UU KUP
yang memberikan pengertian atau definisi hukum Pembukuan
menurut
UU KUP. Pasal 29 UU KUP menyatakan, “Pembukuan adalah suatu
proses
pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca
dan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.” Terminologi
“informasi keuangan” dalam ketentuan ini kemudian
dihubungkan oleh
Pemohon dengan Pasal 2 ayat (3) Lampiran UU 9/2017 yang
menyatakan, “Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
(1) identitas pemegang rekening keuangan;
(2) nomor rekening keuangan;
(3) identitas lembaga jasa keuangan;
(4) saldo atau nilai rekening keuangan; dan
(5) penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.”

 Dengan memperbandingkan kedua ketentuan tersebut Pemohon
lalu berkesimpulan bahwa Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 tidak
konsisten
dan menyimpang karena, menurut Pemohon, objek informasi
keuangan
dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP berbeda dengan objek informasi
keuangan dalam Pasal 1 Lampiran UU 9/2017.

 Dalam kaitan ini, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa yang
diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP adalah pengertian tentang
Pembukuan yang di dalamnya memuat ketentuan tentang “data dan
informasi keuangan.” Kalaupun jalan pikiran Pemohon dianggap
dapat
diterima bahwa kedua norma yang diperbandingkan tersebut
mengatur
tentang informasi keuangan, quod non, secara ekspisit kedua
ketentuan
di atas bukan mengatur tentang objek informasi keuangan
melainkan
ruang lingkup informasi keuangan. Maka, pertanyaan
konstitusional yang
timbul, apakah perbedaan ruang lingkup pengertian informasi
keuangan
dalam konteks pemberlakuan undang-undang di bidang perpajakan
dengan pengertian informasi keuangan dalam konteks pertukaran
informasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban hukum
internasional menjadikan salah satu dari ketentuan dimaksud
bertentangan dengan UUD 1945? Pertanyaan ini berkenaan dengan
metode penafsiran kontekstual terhadap suatu istilah atau
terminologi
yang digunakan dalam perumusan suatu kaidah hukum.

 Sesuai dengan asas Noscitur a Sociis, asas Ejusdem
Generis, dan
asas Expressio Unius Exclusio Alterius yang berlaku dalam
penafsiran
kontekstual, pengertian “informasi keuangan” yang digunakan
dalam
konteks tertentu tidaklah serta-merta sama jika digunakan
untuk konteks
yang lain. Sama halnya dengan pengertian “perbuatan melawan
hukum”
dalam hukum perdata tidak serta-merta sama dengan pengertian
“perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana dan hukum
adminstrasi negara. Inkonsistensi baru dapat dikatakan ada
atau terjadi
manakala suatu pengertian yang berada dalam konteks yang sama
diberlakukan atau diterapkan secara berbeda-beda.

 Dalam hubungannya dengan kasus a quo, kebutuhan akan
kejelasan pengertian perihal informasi keuangan dalam Pasal
1 angka 29
UU KUP adalah ditujukan dalam rangka menegakkan UU KUP yang
sudah
pasti berbeda dengan pengertian kebutuhan perihal informasi
keuangan
yang dimaksud dalam UU 9/2017 karena adanya tuntutan pemenuhan
kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian
(international
contractual obligation) yang dalam hal ini tidak membutuhkan
ruang
lingkup atau cakupan informasi keuangan sebagaimana diatur
dalam
Pasal 1 angka 29 UU KUP melainkan cukup sebatas cakupan
sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU 9/2017.

 Lagi pula, sebagaimana telah dinyatakan di atas, yang
diatur dalam
Pasal 1 angka 29 UU KUP sesungguhnya bukanlah pengertian
tentang
informasi keuangan melainkan pengertian tentang Pembukuan yang
memuat perihal “data dan informasi keuangan” sehingga sudah
pasti
berbeda ruang lingkupnya dengan pengertian “informasi
keuangan”. Oleh
sebab itu, keduanya sesungguhnya tidak relevan untuk
dipersamakan,
apalagi digunakan sebagai landasan argumentasi untuk menilai
konstitusionalitas salah satu dari kedua norma tersebut.

 Selain itu, Pemohon telah keliru merujuk ketentuan UUD
1945 yang
mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk
kepentingan negara. Sebab Pasal 23 UUD 1945 tidak mengatur hal
sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon melainkan Pasal 23A UUD
1945. Namun, kalau yang dimaksud oleh Pemohon adalah Pasal
23A UUD
1945, dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah hanya UU KUP
yang
merupakan turunan dari Pasal 23A UUD 1945 tidak juga tepat.
Sebab
Pasal 23A UUD 1945 hanyalah menegaskan bahwa pajak dan pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
undang-undang. Artinya, bukan hanya UU KUP tetapi setiap undang-
undang yang mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang
bersifat
memaksa untuk keperluan negara adalah diturunkan dari Pasal
23A UUD
1945.

 Kedua, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1
Lampiran UU 9/2017 mencampuradukkan yurisdiksi hukum antar tata
hukum nasional dan hukum internasional yang tidak menggambarkan
maksud perjanjian internasional, Mahkamah berpendapat,
Pemohon tidak
menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan “hukum antar tata
hukum
nasional” dalam dalil Pemohon dimaksud. Sepanjang yang dapat
dipahami berdasarkan uraian dalam permohonan Pemohon, tampaknya
Pemohon bermaksud menyatakan bahwa Pasal 1 Lampiran UU 9/2017
mencampuradukkan yurisdiksi hukum nasional dengan yurisdiksi
hukum
internasional. Sebab, menurut Pemohon, landasan hukum MCAA
adalah
Pasal 6 Konvensi di mana pasal ini merupakan dasar
pertimbangan dan
Penjelasan UU 9/2017 sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa
setiap
kesepakatan kerangka kerja harus dilaksanakan dengan merujuk
pada
seluruh dan setiap ketentuan Konvensi. Sementara itu, menurut
Pemohon, Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 tidak merumuskan dengan
pasti
bahwa hanya informasi keuangan yang terindikasi masalah
penghindaran
dan penggelapan pajak sebagaimana diatur dalam AEOI yang dapat
diberikan kepada otoritas asing. UU 9/2017, menurut Pemohon,
tidak
sekalipun menyebutkan kriteria penghindaran dan penggelapan
pajak
sebagaimana diamanatkan Konvensi. Karena itu Pemohon
berkesimpulan,
informasi keuangan Pemohon, bahkan informasi keuangan milik
seluruh
orang dan badan yang berada di Indonesia menjadi objek yang
dapat
diserahkan kepada pihak asing, tanpa mempedulikan apakah
terindikasi
masalah penghindaran dan penggelapan pajak atau tidak.

 Jika benar demikian yang dimaksud Pemohon, Mahkamah
berpendapat hal itu di samping tidak logis juga tidak pula
tampak apa
yang oleh Pemohon disebut mencampuradukkan yurisdiksi antara
hukum
nasional dan hukum internasional. Dikatakan tidak logis sebab
diundangkannya UU 9/2017 adalah dalam rangka melaksanakan
AEOI di
mana AEOI itu merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 Konvensi,
sementara
maksud dan tujuan Konvensi adalah dalam rangka memberantas
penghindaran dan pengelakan pajak. Dengan demikian, jika
dikaitkan
dengan dalil Pemohon, pertanyaan logis yang muncul: apa
relevansi,
kepentingan dan keuntungannya jika Indonesia menyerahkan
informasi
keuangan seseorang atau suatu badan yang berada di bawah
yurisdiksi
hukum Indonesia kepada pihak asing yang tidak ada
sangkut-pautnya
dengan penghindaran atau pengelakan pajak? Sebab tidak ada
sangkut-
pautnya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Konvensi.
Bahkan,
pihak asing itu pun akan bertanya-tanya untuk apa ia
diberikan informasi
yang tidak ada relevansinya dengan kebutuhan akan
pelaksanaan atau
penerapan yurisdiksinya. Pihak asing baru memiliki
kepentingan terhadap
informasi keuangan seseorang atau suatu badan yang berada di
bawah
yurisdiksi Indonesia apabila terdapat indikasi penghindaran
atau
pengelakan pajak yang ada sangkut-pautnya dengan pelaksanaan
yurisdiksi pihak (negara) asing itu.

 Sementara itu, dikatakan tidak ada pencampuradukan yurisdiksi
hukum nasional (Indonesia) dengan yurisdiksi hukum
internasional, in
casu Konvensi, sebab diundangkannya UU 9/2017 adalah justru
sebagai
wujud pentaatan terhadap kewajiban internasional yang lahir
dari
Konvensi sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai
negara
pihak (state party) dalam Konvensi. Sebagai akibat
keikutsertaan
Indonesia dalam suatu perjanjian internasional, lebih-lebih
yang
berbentuk konvensi (convention), khususnya jika bertolak
dari pendapat
bahwa Indonesia menganut ajaran dualisme dalam konteks isu
hubungan
antara hukum nasional dan hukum internasional, maka
keikutsertaan
dalam perjanjian internasional itu memerlukan tindakan national
implementing legislation, yaitu dengan menjadikan hukum
internasional
itu (in casu Konvensi) sebagai bagian dari hukum nasional
melalui
pengundangan ke dalam hukum nasional agar mengikat seluruh
warga
negara. Dengan demikian, pengundangan UU 9/2017 adalah wujud
national implementing legislation dari keikutsertaan
Indonesia dalam
Konvensi, apalagi manakala Konvensi nyata-nyata mengharuskan
dilakukannya tindakan demikian sehingga national implementing
legislation itu merupakan bagian dari kewajiban hukum
internasional yang
harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan prinsip
pacta sunt
servanda. Ketika suatu hukum internasional (in casu
Konvensi) telah
diadopsi ke dalam hukum nasional melalui national implementing
legislation itu (in casu UU 9/2017) maka hukum internasional
tersebut
telah menjadi bagian dari hukum nasional. Dengan demikian,
bagaimana
mungkin dikatakan terjadi pencampuradukan antara hukum
nasional dan
hukum internasional. Bahkan proses demikian justru memperkuat
kedudukan hukum nasional.

 Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil
Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 1
Lampiran UU 9/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 2 Lampiran UU 9/2017
merupakan penyerahan mandat kewenangan yang bertentangan dengan
Pasal 17 UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada
paragraf [3.7] huruf b angka 1) dan angka 2) di atas, Mahkamah
berpendapat, apabila diringkas, Pemohon bermaksud menyatakan
bahwa,
menurut UU Perbankan dan UU OJK, yang berwenang untuk meminta
membuka rekening bank jika diduga terjadi pelanggaran hukum
di bidang
perpajakan adalah Menteri Keuangan. Sehingga, menurut
Pemohon, Pasal
2 Lampiran UU 9/2017 yang memberi kewenangan kepada Dirjen
Pajak
untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan
perpajakan adalah bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945. Alasan
Pemohon adalah karena mandat konstitusional untuk
penyelenggaraan
pemerintahan diberikan kepada Presiden dengan dibantu
Menteri, bukan
Direktur Jenderal.

 Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah berpendapat, kewenangan
Dirjen Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan yang
diatur
dalam Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 adalah dikaitkan dengan
Pasal 1
Lampiran UU 9/2017 yang berbunyi, “Akses informasi keuangan
untuk
kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan
memperoleh
informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan
perjanjian
internasional di bidang perpajakan.” Pasal 2 Lampiran UU
9/2017 adalah
berkait langsung dengan atau sebagai konsekuensi logis dari
Pasal 1
Lampiran UU 9/2017. Konstruksi logika yang diperoleh setelah
membaca
secara saksama terhadap keseluruhan ketentuan dalam Pasal 2
dikaitkan
dengan Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 adalah sebagai berikut:

 Pertama, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang- undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan
perjanjian
internasional, Pemerintah (melalui Dirjen Pajak) berhak
mendapatkan
akses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan yang
melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal,
perasuransian,
lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas yang
dikategorikan
sebagai lembaga keuangan sesuai dengan standar pertukaran
informasi
keuangan berdasarkan perjanjian internasional dibidang
perpajakan
[Pasal 1 juncto Pasal 2 ayat (1) Lampiran UU 9/2017];

 Kedua, untuk mencapai maksud sebagaimana diuraikan pada poin
Pertama di atas maka kepada lembaga jasa keuangan yang
melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal,
perasuransian,
lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas yang
dikategorikan
sebagai lembaga keuangan tersebut diwajibkan untuk menyampaikan
laporan informasi keuangan yang berada di bawah pengelolaannya
kepada Dirjen Pajak yang isinya sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 2
ayat (2) dan ayat (3) Lampiran UU 9/2017;

 Ketiga, dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada poin Kedua di atas, lembaga jasa keuangan yang
melaksanakan
kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian,
lembaga jasa
keuangan lainnya, dan/atau entitas yang dikategorikan
sebagai lembaga
keuangan tersebut, oleh Pasal 2 ayat (4) Lampiran UU 9/2017,
diwajibkan
melakukan prosedur indentifikasi rekening keuangan sesuai
dengan
standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian
internasional di bidang perpajakan yang paling sedikit
meliputi kegiatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Lampiran UU 9/2017;

 Keempat, untuk mencapai keseluruhan maksud di atas, kepada
lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor
perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan
lainnya,
dan/atau entitas yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan
dilarang
untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2
ayat (6)
Lampiran UU 9/2017;

 Kelima, apabila lembaga jasa keuangan yang melaksanakan
kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian,
lembaga jasa
keuangan lainnya, dan/atau entitas yang dikategorikan
sebagai lembaga
keuangan tersebut memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi
dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia maka, jika diminta
oleh Dirjen
Pajak, harus memberikan terjemahan dokumentasi dimaksud ke
dalam
Bahasa Indonesia; dan

 Keenam, lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa
keuangan
lainnya, dan/atau entitas yang dikategorikan sebagai lembaga
keuangan
tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan maka kewajiban
tersebut
tidak diberlakukan oleh Undang-Undang a quo.

 Berdasarkan uraian di atas, secara kontekstual, tidak
terdapat
persoalan inkonstitusionalitas dalam perumusan norma Pasal 2
Lampiran
UU 9/2017 sebab konteksnya masih dalam rangka pemenuhan
kewajiban
internasional, khususnya dalam hal ini yang lahir dari
Konvensi, di mana
Indonesia menjadi salah satu negara pihak di dalamnya.
Namun, yang
menjadi pertanyaan kemudian, apakah pemberian kewenangan kepada
Dirjen Pajak yang diatur dalam Pasal 2 Lampiran UU 9/2017
tersebut
bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945. Argumentasi Pemohon
dalam
hal ini bahwa karena yang merupakan pembantu Presiden adalah
menteri, sementara Presiden adalah penanggung jawab
Pemerintahan,
maka seharusnya kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Lampiran UU 9/2017 tersebut ada di tangan menteri, in casu
Menteri
Keuangan, bukan Dirjen Pajak.

 Terhadap pertanyaan dan argumentasi Pemohon tersebut,
pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah apakah
ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 tersebut
merupakan “penyerahan mandat”, sebagaimana diasumsikan oleh
Pemohon, ataukah bagian dari pelaksanaan kewenangan Dirjen
Pajak
sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditentukan oleh
peraturan
perundang-undangan? Apabila ternyata bahwa hal itu merupakan
bagian
dari pelaksanaan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi
Dirjen
Pajak maka dalil Pemohon menjadi tidak relevan sebab
persoalannya
bukan persoalan “penyerahan mandat” sebagaimana didalilkan
Pemohon.

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
212/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian
Keuangan, tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah merumuskan dan
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
perpajakan.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat
Jenderal Pajak
menyelenggarakan sejumlah fungsi, yaitu:
a) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perpajakan;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perpajakan;
e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang perpajakan;
f) Pelaksanaan administrasi Direktoral Jenderal Pajak; dan
g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

 Dengan demikian, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Lampiran UU 9/2017 telah ternyata bersesuaian dengan tugas
Direktorat
Jenderal Pajak dalam penyelenggaraan fungsinya sebagai
pelaksana
kebijakan di bidang perpajakan sehingga masih berada dalam
batas-batas
kewenangannya. Lebih-lebih, dalam hubungan ini, pelaksanaan
kebijakan
di bidang perpajakan tersebut berkait langsung dengan pemenuhan
kewajiban internasional negara yang lahir dari perjanjian
internasional.
Oleh karena itu, apabila Pemohon berasumsi terdapat persoalan
pelampauan kewenangan Dirjen Pajak dalam norma Undang-Undang a
quo maka persoalannya adalah terletak pada Peraturan Menteri
Keuangan
tersebut.

 Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang
berkenaan dengan inskonstitusionalitas Pasal 2 Lampiran UU
9/2017
adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 8 Lampiran UU 9/2017
bertentangan dengan hak privasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 28G
UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada
paragraf
[3.7] huruf c angka 1) sampai dengan angka 3) di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa pertama, hak privasi tidak termasuk ke dalam
kelompok non-derogable rights sehingga tunduk pada pembatasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; kedua,
bahkan
terhadap hak yang tergolong non-derogable rights-pun dalam
batas-batas
tertentu tetap dapat diberlakukan pembatasan terhadapnya,
misalnya jika
hal itu bersangkut-paut dengan pelanggaran berat hak asasi
manusia
[vide antara lain Putusan Mahkamah Nomor 065/PUU- II/2004].
Dengan
demikian, pertanyaan konstitusional sehubungan dengan dalil
Pemohon a
quo adalah, apakah pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Lampiran UU 9/2017 memenuhi kriteria sebagaimana diatur
dalam Pasal
28J UUD 1945?

 Terhadap pertanyaan ini Mahkamah berpendapat, sesuai dengan
ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak asasi manusia
dapat dibatasi
sepanjang: pertama, pembatasan tersebut ditetapkan dengan
undang-
undang dan kedua, pembatasan itu dilakukan semata-mata dengan
maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis.

 Dalam konteks dalil Pemohon a quo, syarat pertama jelas telah
terpenuhi sebab pembatasan dilakukan dengan undang-undang,
in casu
UU 9/2017. Sementara itu, dalam kaitannya dengan syarat kedua
pertama-tama perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud hak
privasi oleh
Pemohon, sebagaimana tertuang dalam permohonannya, adalah
berkenaan dengan:
(i) kerahasiaan data dan informasi berkait dengan perpajakan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU
KUP;
keterangan mengenai Nasabah dan simpanannya, sebagaimana diatur
dalam Pasal 40 dan Pasal 41 UU Perbankan;
(ii) kerahasiaan mengenai rekening Efek nasabah, sebagaimana
diatur
dalam Pasal 47 UU Pasar Modal; dan
(iii) informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota
Bursa
Berjangka, informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha
Anggota
Kliring Berjangka, data dan informasi mengenai Nasabah,
klien, atau
peserta Sentra Dana Berjangka, sebagaimana diatur dalam
Pasal 17,
Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang tentang Perdagangan
Berjangka
Komoditi.

 Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa
Pasal 8 UU 9/2017 yang menyatakan tidak berlakunya
kerahasiaan yang
diatur dalam ketentuan sebagaimana diterangkan pada angka
(i) sampai
dengan angka (iii) di atas tidak bertentangan dengan syarat
kedua dalam
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena:

 pertama, hal itu hanya diberlakukan dalam terjadi dugaan
penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax
evasion).
Sementara itu, penghindaran maupun pengelakan pajak adalah
tindak
pidana atau kriminal sehingga bahkan jika tidak ada
ketentuan Pasal 8
Lampiran UU 9/2017 itu pun rahasia demikian dapat dibuka untuk
kepentingan penegakan hukum. Hal demikian telah menjadi
prinsip yang
berlaku universal. Jaminan Konstitusi terhadap hak asasi
setiap orang
tidak dimaksudkan sebagai tameng atau dalih bagi seseorang
untuk
melakukan perbuatan pidana atau kriminal;

 kedua, pajak adalah sumber pendapatan negara paling penting
yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang
tujuan akhirnya adalah untuk menghadirkan kesejahteraan
masyarakat
secara keseluruhan, terlepas dari soal bahwa hal itu belum
sepenuhnya
dapat dicapai. Dengan demikian, pembukaan data dan informasi
milik
seseorang atau suatu badan yang bersangkut-paut dengan dugaan
terjadinya penghindaran dan pengelakan pajak adalah langsung
berkait
dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini
hak-hak yang
termasuk ke dalam kelompok hak- hak ekonomi, sosial, dan
budaya yang
pemenuhannya mengharuskan campur tangan pemerintah/negara,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945,
yaitu dalam
hal ini melalui pelaksanaan pembangunan di mana pajak adalah
salah
satu sumber utama pembiayaannya;

 ketiga, pengeculian kerahasiaan data dan informasi yang
berkait
dengan adanya dugaan penghindaran dan pengelakan pajak jelas
tidak
bertentangan dengan prinsip pemenuhan tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan maupun
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

 keempat, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 8 Lampiran UU
9/2017 adalah sebagai bagian dari langkah pentaatan terhadap
kewajiban
internasional yang lahir dari perjanjian internasional yang
mengharuskan
dilaksanakannya isi perjanjian dengan itikad baik sesuai
dengan prinsip
pacta sunt servanda, in casu Konvensi yang mewajibkan
dilakukannya
implementasi ketentuan Konvensi di tingkat nasional untuk
memungkinkan tercapainya maksud dan tujuan Konvensi,
sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Konvensi. Selain itu,
ketentuan
sebagaimana diatur dalam pasal yang dimohonkan Pemohon a quo
juga
merupakan kebutuhan negara untuk penyelenggaraan pembangunan
demi pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam
Alinea
Keempat Pembukaan UUD 1945;

 Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan
inkonstitusionalitas Pasal 8 Lampiran UU 9/2017 adalah tidak
beralasan
menurut hukum.

4. Terhadap dalil Pemohon bahwa pertimbangan dibentuknya UU
9/2017 adalah tidak benar karena melahirkan ketidakpastian
hukum yang
adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945, dengan
argumentasi
sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.7] huruf d
angka 1) dan
angka
2) di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sesungguhnya dalil
Pemohon a
quo tidak relevan untuk dipertimbangkan sebab pertimbangan
dibentuknya UU 9/2017 tidak turut dimohonkan kepada Mahkamah
untuk
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, guna mencegah
timbulnya
keragu-raguan dalam pelaksanaan Undang-Undang a quo, Mahkamah
memandang penting untuk menyatakan pendiriannya berkenaan
dengan
isu ini.

 Inti dari dalil Pemohon dalam kaitan ini adalah bahwa,
menurut
Pemohon, Konvensi sesungguhnya telah disahkan berdasarkan
Peraturan
Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on
Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi
tentang
Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan)
sehingga, menurut
Pemohon, tidak perlu lagi ada UU 9/2017 yang dalam
pertimbangannya
menyatakan bahwa dibentuknya Undang-Undang a quo adalah untuk
melaksanakan ketentuan Konvensi. Sebab, menurut Pemohon, hal
itu
menimbulkan ketidakpastian hukum dengan alasan setiap pihak,
termasuk Pemohon, di samping akan terkena ketentuan dalam UU
9/2017
juga akan terkena ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor
159 Tahun
2014 tersebut.

 Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah keliru
memahami duduk persoalan eksistensi dan keberlakuan Peraturan
Presiden Nomor 159 Tahun 2014 di satu pihak dan keberlakuan UU
9/2017 di pihak lain. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun
2014 adalah
kelanjutan dari pernyataan persetujuan untuk terikat
(consent to be
bound) dalam suatu perjanjian internasional, in casu Konvensi,
sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum
Perjanjian
Internasional.

 Pasal 11 Konvensi Wina 1969 menyatakan, “The consent to be
bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of
instruments constituting a treaty, ratification, acceptance,
approval or
accession, or by any other means if so agreed.” Dengan
demikian,
menurut Pasal 11 Konvensi Wina 1969, tindakan atau bentuk
persetujuan
untuk terikat pada suatu perjanjian internasional ada
bermacam-macam,
yaitu: penandatanganan (signature), pertukaran dokumen yang
melahirkan perjanjian (exchange of instruments constituting
a treaty),
pengesahan atau ratifikasi (ratification), penerimaan atau
akseptasi
(acceptance), persetujuan (approval) atau aksesi/pernyataan
turut serta
(accession), atau cara-cara lain yang disepakati (any other
means if so
agreed). Hal itu tergantung pada kesepakatan pihak-pihak
peserta
perjanjian internasional yang bersangkutan, yang lazimnya
dinyatakan
secara tegas dalam perjanjian itu. Jadi, ratifikasi atau
pengesahan adalah
salah satu di antara bentuk persetujuan untuk terikat
tersebut. Berkenaan
dengan ratifikasi/pengesahan, Konvensi Wina 1969 tidak mengatur
perihal bagaimana ratifikasi atau pengesahan tersebut harus
dilaksanakan
sebab hal itu tergantung pada sistem hukum nasional
masing-masing
negara. Dalam konteks Indonesia, ratifikasi perjanjian
internasional diatur
dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (UU 24/2000). Pasal 3 UU 24/2000 mengatur
ketentuan
yang persis sama dengan Pasal 11 Konvensi Wina 1969.
Selanjutnya,
dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU 24/2000 diatur tentang bentuk
hukum
pengesahan perjanjian internasional, yaitu dengan
Undang-Undang untuk
perjanjian internasional yang termasuk dalam kategori
sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 UU 24/2000 dan dengan Keputusan
Presiden untuk
perjanjian internasional yang tidak termasuk atau di luar
kategori Pasal 10
UU 24/2000. Kemudian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam
hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, pengesahan perjanjian internasional yang
tidak
termasuk dalam kategori Pasal 10 UU 24/2000 tidak lagi
dilakukan
dengan Keputusan Presiden melainkan dengan Peraturan Presiden.
Dengan demikian telah menjadi terang bahwa Peraturan
Presiden Nomor
159 Tahun 2014 adalah bagian pelaksanaan dari UU 24/2000
sebagai
konsekuensi keturutsertaan Indonesia dalam Convention on Mutual
Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi) yang
mengharuskan
persetujuan untuk terikat (consent to be bound)-nya
dilakukan melalui
ratification, acceptance, atau approval [vide Pasal 28
Konvensi].

 Sementara itu, suatu perjanjian internasional acapkali
juga memuat
kewajiban kepada negara-negara pihak (state parties) dalam
perjanjian
tersebut untuk melakukan tindakan tertentu yang perlu
dituangkan ke
dalam hukum nasional negara-negara pihak dimaksud. Hal
inilah yang
terjadi dalam kaitannya dengan Konvensi, sebagaimana diatur
dalam
Pasal 6 dan Pasal 7 Konvensi dengan penekanan sebagaimana
tertuang
dalam Pasal 7 ayat (2) Konvensi yang menyatakan, “Each Party
shall take
such measures and implement such procedures as are necessary to
ensure that information described in paragraph 1 will be
made available
for transmition to another Party.” UU 9/2017 adalah wujud
implementasi
dari ketentuan ini. Oleh karena itu jika pertimbangan
dibentuknya
Undang-Undang a quo merujuk pada Konvensi, hal itu bukan
hanya benar
tetapi memang seharusnya demikian.