Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU- XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG / 09-05-2018

E. Fernando M. Manullang

Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8

Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal
28D, dan Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945

DPR-RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pemohon

1. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 1 Lampiran UU
9/2017 bertentangan dengan aturan umum perpajakan
yang merupakan turunan dari Pasal 23 UUD 1945 (sic!)
yang menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-
undang” dan mencampuradukkan yurisdiksi hukum antar
tata hukum dan hukum internasional yang tidak
menggambarkan maksud perjanjian internasional,
sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.7] huruf a
angka 1) dan angka 2, Mahkamah berpendapat:

 Pertama, terhadap argumentasi Pemohon bahwa
Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 bertentangan dengan
ketentuan KUP yang menurut Pemohon merupakan
turunan langsung dari Pasal 23 UUD 1945 dan karena itu
dianggap pula bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945,
dalam permohonannya Pemohon merujuk kepada Pasal 1
angka 29 UU KUP yang memberikan pengertian atau
definisi hukum Pembukuan menurut UU KUP. Pasal 29 UU
KUP menyatakan, “Pembukuan adalah suatu proses
pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.”
Terminologi “informasi keuangan” dalam ketentuan ini
kemudian dihubungkan oleh Pemohon dengan Pasal 2 ayat
(3) Lampiran UU 9/2017 yang menyatakan, “Laporan yang
berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit memuat:
(1) identitas pemegang rekening keuangan;
(2) nomor rekening keuangan;
(3) identitas lembaga jasa keuangan;
(4) saldo atau nilai rekening keuangan; dan
(5) penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.”

 Dengan memperbandingkan kedua ketentuan
tersebut Pemohon lalu berkesimpulan bahwa Pasal 1
Lampiran UU 9/2017 tidak konsisten dan menyimpang
karena, menurut Pemohon, objek informasi keuangan
dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP berbeda dengan objek
informasi keuangan dalam Pasal 1 Lampiran UU 9/2017.

 Dalam kaitan ini, perlu ditegaskan terlebih dahulu
bahwa yang diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP adalah
pengertian tentang Pembukuan yang di dalamnya memuat
ketentuan tentang “data dan informasi keuangan.”
Kalaupun jalan pikiran Pemohon dianggap dapat diterima
bahwa kedua norma yang diperbandingkan tersebut
mengatur tentang informasi keuangan, quod non, secara
ekspisit kedua ketentuan di atas bukan mengatur tentang
objek informasi keuangan melainkan ruang lingkup
informasi keuangan. Maka, pertanyaan konstitusional yang
timbul, apakah perbedaan ruang lingkup pengertian
informasi keuangan dalam konteks pemberlakuan undang-
undang di bidang perpajakan dengan pengertian informasi
keuangan dalam konteks pertukaran informasi keuangan
dalam rangka pemenuhan kewajiban hukum internasional
menjadikan salah satu dari ketentuan dimaksud
bertentangan dengan UUD 1945? Pertanyaan ini berkenaan
dengan metode penafsiran kontekstual terhadap suatu
istilah atau terminologi yang digunakan dalam perumusan
suatu kaidah hukum.

 Sesuai dengan asas Noscitur a Sociis, asas Ejusdem
Generis, dan asas Expressio Unius Exclusio Alterius yang
berlaku dalam penafsiran kontekstual,
pengertian “informasi keuangan” yang digunakan dalam
konteks tertentu tidaklah serta-merta sama jika digunakan
untuk konteks yang lain. Sama halnya dengan
pengertian “perbuatan melawan hukum” dalam hukum
perdata tidak serta-merta sama dengan
pengertian “perbuatan melawan hukum” dalam hukum
pidana dan hukum adminstrasi negara. Inkonsistensi baru
dapat dikatakan ada atau terjadi manakala suatu
pengertian yang berada dalam konteks yang sama
diberlakukan atau diterapkan secara berbeda-beda.

 Dalam hubungannya dengan kasus a quo, kebutuhan
akan kejelasan pengertian perihal informasi keuangan
dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP adalah ditujukan dalam
rangka menegakkan UU KUP yang sudah pasti berbeda
dengan pengertian kebutuhan perihal informasi keuangan
yang dimaksud dalam UU 9/2017 karena adanya tuntutan
pemenuhan kewajiban internasional yang lahir dari
perjanjian (international contractual obligation) yang dalam
hal ini tidak membutuhkan ruang lingkup atau cakupan
informasi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1
angka 29 UU KUP melainkan cukup sebatas cakupan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU 9/2017.

 Lagi pula, sebagaimana telah dinyatakan di atas,
yang diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP sesungguhnya
bukanlah pengertian tentang informasi keuangan
melainkan pengertian tentang Pembukuan yang memuat
perihal “data dan informasi keuangan” sehingga sudah
pasti berbeda ruang lingkupnya dengan
pengertian “informasi keuangan”. Oleh sebab itu, keduanya
sesungguhnya tidak relevan untuk dipersamakan, apalagi
digunakan sebagai landasan argumentasi untuk menilai
konstitusionalitas salah satu dari kedua norma tersebut.

 Selain itu, Pemohon telah keliru merujuk ketentuan
UUD 1945 yang mengatur tentang pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara. Sebab
Pasal 23 UUD 1945 tidak mengatur hal sebagaimana yang
dimaksud oleh Pemohon melainkan Pasal 23A UUD 1945.
Namun, kalau yang dimaksud oleh Pemohon adalah Pasal
23A UUD 1945, dalil Pemohon yang menyatakan seolah-
olah hanya UU KUP yang merupakan turunan dari Pasal
23A UUD 1945 tidak juga tepat. Sebab Pasal 23A UUD
1945 hanyalah menegaskan bahwa pajak dan pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang. Artinya, bukan hanya UU KUP
tetapi setiap undang-undang yang mengatur tentang pajak
dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara adalah diturunkan dari Pasal 23A UUD 1945.

 Kedua, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan
bahwa Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 mencampuradukkan
yurisdiksi hukum antar tata hukum nasional dan hukum
internasional yang tidak menggambarkan maksud
perjanjian internasional, Mahkamah berpendapat,
Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksudkannya
dengan “hukum antar tata hukum nasional” dalam dalil
Pemohon dimaksud. Sepanjang yang dapat dipahami
berdasarkan uraian dalam permohonan Pemohon,
tampaknya Pemohon bermaksud menyatakan bahwa Pasal
1 Lampiran UU 9/2017 mencampuradukkan yurisdiksi
hukum nasional dengan yurisdiksi hukum internasional.
Sebab, menurut Pemohon, landasan hukum MCAA adalah
Pasal 6 Konvensi di mana pasal ini merupakan dasar
pertimbangan dan Penjelasan UU 9/2017 sehingga
Pemohon berkesimpulan bahwa setiap kesepakatan
kerangka kerja harus dilaksanakan dengan merujuk pada
seluruh dan setiap ketentuan Konvensi. Sementara itu,
menurut Pemohon, Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 tidak
merumuskan dengan pasti bahwa hanya informasi
keuangan yang terindikasi masalah penghindaran dan
penggelapan pajak sebagaimana diatur dalam AEOI yang
dapat diberikan kepada otoritas asing. UU 9/2017, menurut
Pemohon, tidak sekalipun menyebutkan kriteria
penghindaran dan penggelapan pajak sebagaimana
diamanatkan Konvensi. Karena itu Pemohon
berkesimpulan, informasi keuangan Pemohon, bahkan
informasi keuangan milik seluruh orang dan badan yang
berada di Indonesia menjadi objek yang dapat diserahkan
kepada pihak asing, tanpa mempedulikan apakah
terindikasi masalah penghindaran dan penggelapan pajak
atau tidak.

 Jika benar demikian yang dimaksud Pemohon,
Mahkamah berpendapat hal itu di samping tidak logis juga
tidak pula tampak apa yang oleh Pemohon disebut
mencampuradukkan yurisdiksi antara hukum nasional dan
hukum internasional. Dikatakan tidak logis sebab
diundangkannya UU 9/2017 adalah dalam rangka
melaksanakan AEOI di mana AEOI itu merupakan tindak
lanjut dari Pasal 6 Konvensi, sementara maksud dan tujuan
Konvensi adalah dalam rangka memberantas penghindaran
dan pengelakan pajak. Dengan demikian, jika dikaitkan
dengan dalil Pemohon, pertanyaan logis yang muncul: apa
relevansi, kepentingan dan keuntungannya jika Indonesia
menyerahkan informasi keuangan seseorang atau suatu
badan yang berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia
kepada pihak asing yang tidak ada sangkut-pautnya
dengan penghindaran atau pengelakan pajak? Sebab tidak
ada sangkut-pautnya dengan tujuan yang hendak dicapai
oleh Konvensi. Bahkan, pihak asing itu pun akan bertanya-
tanya untuk apa ia diberikan informasi yang tidak ada
relevansinya dengan kebutuhan akan pelaksanaan atau
penerapan yurisdiksinya. Pihak asing baru memiliki
kepentingan terhadap informasi keuangan seseorang atau
suatu badan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia
apabila terdapat indikasi penghindaran atau pengelakan
pajak yang ada sangkut-pautnya dengan pelaksanaan
yurisdiksi pihak (negara) asing itu.

 Sementara itu, dikatakan tidak ada
pencampuradukan yurisdiksi hukum nasional (Indonesia)
dengan yurisdiksi hukum internasional, in casu Konvensi,
sebab diundangkannya UU 9/2017 adalah justru sebagai
wujud pentaatan terhadap kewajiban internasional yang
lahir dari Konvensi sebagai konsekuensi keikutsertaan
Indonesia sebagai negara pihak (state party) dalam
Konvensi. Sebagai akibat keikutsertaan Indonesia dalam
suatu perjanjian internasional, lebih-lebih yang berbentuk
konvensi (convention), khususnya jika bertolak dari
pendapat bahwa Indonesia menganut ajaran dualisme
dalam konteks isu hubungan antara hukum nasional dan
hukum internasional, maka keikutsertaan dalam perjanjian
internasional itu memerlukan tindakan national
implementing legislation, yaitu dengan menjadikan hukum
internasional itu (in casu Konvensi) sebagai bagian dari
hukum nasional melalui pengundangan ke dalam hukum
nasional agar mengikat seluruh warga negara. Dengan
demikian, pengundangan UU 9/2017 adalah wujud national
implementing legislation dari keikutsertaan Indonesia
dalam Konvensi, apalagi manakala Konvensi nyata-nyata
mengharuskan dilakukannya tindakan demikian sehingga
national implementing legislation itu merupakan bagian
dari kewajiban hukum internasional yang harus
dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan prinsip
pacta sunt servanda. Ketika suatu hukum internasional (in
casu Konvensi) telah diadopsi ke dalam hukum nasional
melalui national implementing legislation itu (in casu UU
9/2017) maka hukum internasional tersebut telah menjadi
bagian dari hukum nasional. Dengan demikian, bagaimana
mungkin dikatakan terjadi pencampuradukan antara
hukum nasional dan hukum internasional. Bahkan proses
demikian justru memperkuat kedudukan hukum nasional.

 Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah
berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan
inkonstitusionalitas Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 adalah
tidak beralasan menurut hukum.

2. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 2 Lampiran UU
9/2017 merupakan penyerahan mandat kewenangan yang
bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945 dengan
argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7]
huruf b angka 1) dan angka 2) di atas, Mahkamah
berpendapat, apabila diringkas, Pemohon bermaksud
menyatakan bahwa, menurut UU Perbankan dan UU OJK,
yang berwenang untuk meminta membuka rekening bank
jika diduga terjadi pelanggaran hukum di bidang
perpajakan adalah Menteri Keuangan. Sehingga, menurut
Pemohon, Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 yang memberi
kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk mendapatkan
akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
adalah bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945. Alasan
Pemohon adalah karena mandat konstitusional untuk
penyelenggaraan pemerintahan diberikan kepada Presiden
dengan dibantu Menteri, bukan Direktur Jenderal.

 Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah berpendapat,
kewenangan Dirjen Pajak untuk mendapatkan akses
informasi keuangan yang diatur dalam Pasal 2 Lampiran
UU 9/2017 adalah dikaitkan dengan Pasal 1 Lampiran UU
9/2017 yang berbunyi, “Akses informasi keuangan untuk
kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima
dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian
internasional di bidang perpajakan.” Pasal 2 Lampiran UU
9/2017 adalah berkait langsung dengan atau sebagai
konsekuensi logis dari Pasal 1 Lampiran UU 9/2017.
Konstruksi logika yang diperoleh setelah membaca secara
saksama terhadap keseluruhan ketentuan dalam Pasal 2
dikaitkan dengan Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 adalah
sebagai berikut:

 Pertama, dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan dan
pelaksanaan perjanjian internasional, Pemerintah (melalui
Dirjen Pajak) berhak mendapatkan akses informasi
keuangan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan
kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian,
lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas yang
dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai dengan
standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan
perjanjian internasional dibidang perpajakan [Pasal 1
juncto Pasal 2 ayat (1) Lampiran UU 9/2017];

 Kedua, untuk mencapai maksud sebagaimana
diuraikan pada poin Pertama di atas maka kepada lembaga
jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor
perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa
keuangan lainnya, dan/atau entitas yang dikategorikan
sebagai lembaga keuangan tersebut diwajibkan untuk
menyampaikan laporan informasi keuangan yang berada di
bawah pengelolaannya kepada Dirjen Pajak yang isinya
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat
(3) Lampiran UU 9/2017;

 Ketiga, dalam rangka penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada poin Kedua di atas, lembaga
jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor
perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa
keuangan lainnya, dan/atau entitas yang dikategorikan
sebagai lembaga keuangan tersebut, oleh Pasal 2 ayat (4)
Lampiran UU 9/2017, diwajibkan melakukan prosedur
indentifikasi rekening keuangan sesuai dengan standar
pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian
internasional di bidang perpajakan yang paling sedikit
meliputi kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
(5) Lampiran UU 9/2017;

 Keempat, untuk mencapai keseluruhan maksud di
atas, kepada lembaga jasa keuangan yang melaksanakan
kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian,
lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas yang
dikategorikan sebagai lembaga keuangan dilarang untuk
melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
(6) Lampiran UU 9/2017;

 Kelima, apabila lembaga jasa keuangan yang
melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal,
perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau
entitas yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan
tersebut memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi
dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia maka, jika
diminta oleh Dirjen Pajak, harus memberikan terjemahan
dokumentasi dimaksud ke dalam Bahasa Indonesia; dan

 Keenam, lembaga jasa keuangan yang melaksanakan
kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian,
lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas yang
dikategorikan sebagai lembaga keuangan tersebut terikat
oleh kewajiban merahasiakan maka kewajiban tersebut
tidak diberlakukan oleh Undang-Undang a quo.

 Berdasarkan uraian di atas, secara kontekstual, tidak
terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam perumusan
norma Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 sebab konteksnya
masih dalam rangka pemenuhan kewajiban internasional,
khususnya dalam hal ini yang lahir dari Konvensi, di mana
Indonesia menjadi salah satu negara pihak di dalamnya.
Namun, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah
pemberian kewenangan kepada Dirjen Pajak yang diatur
dalam Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 tersebut bertentangan
dengan Pasal 17 UUD 1945. Argumentasi Pemohon dalam
hal ini bahwa karena yang merupakan pembantu Presiden
adalah menteri, sementara Presiden adalah penanggung
jawab Pemerintahan, maka seharusnya kewenangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran UU 9/2017
tersebut ada di tangan menteri, in casu Menteri Keuangan,
bukan Dirjen Pajak.

 Terhadap pertanyaan dan argumentasi Pemohon
tersebut, pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab
adalah apakah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal
2 Lampiran UU 9/2017 tersebut merupakan “penyerahan
mandat”, sebagaimana diasumsikan oleh Pemohon,
ataukah bagian dari pelaksanaan kewenangan Dirjen Pajak
sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan? Apabila ternyata bahwa
hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan
sesuai dengan tugas dan fungsi Dirjen Pajak maka dalil
Pemohon menjadi tidak relevan sebab persoalannya bukan
persoalan “penyerahan mandat” sebagaimana didalilkan
Pemohon.

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan, tugas Direktorat Jenderal
Pajak adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam
rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal
Pajak menyelenggarakan sejumlah fungsi, yaitu:
a) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang perpajakan;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perpajakan;
e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perpajakan;
f) Pelaksanaan administrasi Direktoral Jenderal Pajak;
dan
g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
Keuangan.

 Dengan demikian, ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 telah ternyata
bersesuaian dengan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam
penyelenggaraan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan di
bidang perpajakan sehingga masih berada dalam batas-
batas kewenangannya. Lebih-lebih, dalam hubungan ini,
pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan tersebut
berkait langsung dengan pemenuhan kewajiban
internasional negara yang lahir dari perjanjian
internasional. Oleh karena itu, apabila Pemohon berasumsi
terdapat persoalan pelampauan kewenangan Dirjen Pajak
dalam norma Undang-Undang a quo maka persoalannya
adalah terletak pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

 Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon
sepanjang berkenaan dengan inskonstitusionalitas Pasal 2
Lampiran UU 9/2017 adalah tidak beralasan menurut
hukum.

3. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 8 Lampiran UU
9/2017 bertentangan dengan hak privasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, dengan argumentasi
sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] huruf c angka
1) sampai dengan angka 3) di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa pertama, hak privasi tidak termasuk ke
dalam kelompok non-derogable rights sehingga tunduk
pada pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J
ayat (2) UUD 1945; kedua, bahkan terhadap hak yang
tergolong non-derogable rights-pun dalam batas-batas
tertentu tetap dapat diberlakukan pembatasan
terhadapnya, misalnya jika hal itu bersangkut-paut dengan
pelanggaran berat hak asasi manusia [vide antara lain
Putusan Mahkamah Nomor 065/PUU- II/2004]. Dengan
demikian, pertanyaan konstitusional sehubungan dengan
dalil Pemohon a quo adalah, apakah pembatasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Lampiran UU 9/2017
memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 28J
UUD 1945?

 Terhadap pertanyaan ini Mahkamah berpendapat,
sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak
asasi manusia dapat dibatasi sepanjang: pertama,
pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-undang
dan kedua, pembatasan itu dilakukan semata-mata dengan
maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
suatu masyarakat demokratis.

 Dalam konteks dalil Pemohon a quo, syarat pertama
jelas telah terpenuhi sebab pembatasan dilakukan dengan
undang-undang, in casu UU 9/2017. Sementara itu, dalam
kaitannya dengan syarat kedua pertama-tama perlu
ditegaskan bahwa yang dimaksud hak privasi oleh
Pemohon, sebagaimana tertuang dalam permohonannya,
adalah berkenaan dengan:
(i) kerahasiaan data dan informasi berkait dengan
perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2)
dan Pasal 35A UU KUP; keterangan mengenai Nasabah dan
simpanannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan
Pasal 41 UU Perbankan;
(ii) kerahasiaan mengenai rekening Efek nasabah,
sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Pasar Modal; dan
(iii) informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha
Anggota Bursa Berjangka, informasi posisi keuangan serta
kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka, data dan
informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra
Dana Berjangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal
27, dan Pasal 55 Undang-Undang tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi.

 Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa Pasal 8 UU 9/2017 yang menyatakan
tidak berlakunya kerahasiaan yang diatur dalam ketentuan
sebagaimana diterangkan pada angka (i) sampai dengan
angka (iii) di atas tidak bertentangan dengan syarat kedua
dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena:

 pertama, hal itu hanya diberlakukan dalam terjadi
dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) dan
pengelakan pajak (tax evasion). Sementara itu,
penghindaran maupun pengelakan pajak adalah tindak
pidana atau kriminal sehingga bahkan jika tidak ada
ketentuan Pasal 8 Lampiran UU 9/2017 itu pun rahasia
demikian dapat dibuka untuk kepentingan penegakan
hukum. Hal demikian telah menjadi prinsip yang berlaku
universal. Jaminan Konstitusi terhadap hak asasi setiap
orang tidak dimaksudkan sebagai tameng atau dalih bagi
seseorang untuk melakukan perbuatan pidana atau
kriminal;

 kedua, pajak adalah sumber pendapatan negara
paling penting yang akan digunakan sebagai sumber
pembiayaan pembangunan yang tujuan akhirnya adalah
untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan, terlepas dari soal bahwa hal itu belum
sepenuhnya dapat dicapai. Dengan demikian, pembukaan
data dan informasi milik seseorang atau suatu badan yang
bersangkut-paut dengan dugaan terjadinya penghindaran
dan pengelakan pajak adalah langsung berkait dengan
upaya pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak-
hak yang termasuk ke dalam kelompok hak- hak ekonomi,
sosial, dan budaya yang pemenuhannya mengharuskan
campur tangan pemerintah/negara, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yaitu
dalam hal ini melalui pelaksanaan pembangunan di mana
pajak adalah salah satu sumber utama pembiayaannya;

 ketiga, pengeculian kerahasiaan data dan informasi
yang berkait dengan adanya dugaan penghindaran dan
pengelakan pajak jelas tidak bertentangan dengan prinsip
pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan maupun
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

 keempat, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 8
Lampiran UU 9/2017 adalah sebagai bagian dari langkah
pentaatan terhadap kewajiban internasional yang lahir dari
perjanjian internasional yang mengharuskan
dilaksanakannya isi perjanjian dengan itikad baik sesuai
dengan prinsip pacta sunt servanda, in casu Konvensi yang
mewajibkan dilakukannya implementasi ketentuan
Konvensi di tingkat nasional untuk memungkinkan
tercapainya maksud dan tujuan Konvensi, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Konvensi. Selain itu,
ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal yang
dimohonkan Pemohon a quo juga merupakan kebutuhan
negara untuk penyelenggaraan pembangunan demi
pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam
Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945;

 Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang
berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 8 Lampiran
UU 9/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. Terhadap dalil Pemohon bahwa pertimbangan
dibentuknya UU 9/2017 adalah tidak benar karena
melahirkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D UUD 1945, dengan argumentasi
sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.7] huruf d
angka 1) dan angka
2) di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sesungguhnya
dalil Pemohon a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan
sebab pertimbangan dibentuknya UU 9/2017 tidak turut
dimohonkan kepada Mahkamah untuk dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, guna
mencegah timbulnya keragu-raguan dalam pelaksanaan
Undang-Undang a quo, Mahkamah memandang penting
untuk menyatakan pendiriannya berkenaan dengan isu ini.

 Inti dari dalil Pemohon dalam kaitan ini adalah
bahwa, menurut Pemohon, Konvensi sesungguhnya telah
disahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 159
Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual
Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang
Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan)
sehingga, menurut Pemohon, tidak perlu lagi ada UU
9/2017 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa
dibentuknya Undang-Undang a quo adalah untuk
melaksanakan ketentuan Konvensi. Sebab, menurut
Pemohon, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum
dengan alasan setiap pihak, termasuk Pemohon, di
samping akan terkena ketentuan dalam UU 9/2017 juga
akan terkena ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor
159 Tahun 2014 tersebut.

 Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa
Pemohon telah keliru memahami duduk persoalan
eksistensi dan keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 159
Tahun 2014 di satu pihak dan keberlakuan UU 9/2017 di
pihak lain. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014
adalah kelanjutan dari pernyataan persetujuan untuk
terikat (consent to be bound) dalam suatu perjanjian
internasional, in casu Konvensi, sebagaimana diatur dalam
Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian
Internasional.

 Pasal 11 Konvensi Wina 1969 menyatakan, “The
consent to be bound by a treaty may be expressed by
signature, exchange of instruments constituting a treaty,
ratification, acceptance, approval or accession, or by any
other means if so agreed.” Dengan demikian, menurut
Pasal 11 Konvensi Wina 1969, tindakan atau bentuk
persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian
internasional ada bermacam-macam, yaitu:
penandatanganan (signature), pertukaran dokumen yang
melahirkan perjanjian (exchange of instruments
constituting a treaty), pengesahan atau ratifikasi
(ratification), penerimaan atau akseptasi (acceptance),
persetujuan (approval) atau aksesi/pernyataan turut serta
(accession), atau cara-cara lain yang disepakati (any other
means if so agreed). Hal itu tergantung pada kesepakatan
pihak-pihak peserta perjanjian internasional yang
bersangkutan, yang lazimnya dinyatakan secara tegas
dalam perjanjian itu. Jadi, ratifikasi atau pengesahan
adalah salah satu di antara bentuk persetujuan untuk
terikat tersebut. Berkenaan dengan ratifikasi/pengesahan,
Konvensi Wina 1969 tidak mengatur perihal bagaimana
ratifikasi atau pengesahan tersebut harus dilaksanakan
sebab hal itu tergantung pada sistem hukum nasional
masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, ratifikasi
perjanjian internasional diatur dalam Undang- Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(UU 24/2000). Pasal 3 UU 24/2000 mengatur ketentuan
yang persis sama dengan Pasal 11 Konvensi Wina 1969.
Selanjutnya, dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU 24/2000
diatur tentang bentuk hukum pengesahan perjanjian
internasional, yaitu dengan Undang-Undang untuk
perjanjian internasional yang termasuk dalam kategori
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 24/2000 dan
dengan Keputusan Presiden untuk perjanjian internasional
yang tidak termasuk atau di luar kategori Pasal 10 UU
24/2000. Kemudian, sejalan dengan terjadinya perubahan
dalam hierarki peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, pengesahan perjanjian internasional yang tidak
termasuk dalam kategori Pasal 10 UU 24/2000 tidak lagi
dilakukan dengan Keputusan Presiden melainkan dengan
Peraturan Presiden. Dengan demikian telah menjadi terang
bahwa Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 adalah
bagian pelaksanaan dari UU 24/2000 sebagai konsekuensi
keturutsertaan Indonesia dalam Convention on Mutual
Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi) yang
mengharuskan persetujuan untuk terikat (consent to be
bound)-nya dilakukan melalui ratification, acceptance, atau
approval [vide Pasal 28 Konvensi].

 Sementara itu, suatu perjanjian internasional acapkali
juga memuat kewajiban kepada negara-negara pihak
(state parties) dalam perjanjian tersebut untuk melakukan
tindakan tertentu yang perlu dituangkan ke dalam hukum
nasional negara-negara pihak dimaksud. Hal inilah yang
terjadi dalam kaitannya dengan Konvensi, sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Konvensi dengan
penekanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2)
Konvensi yang menyatakan, “Each Party shall take such
measures and implement such procedures as are necessary
to ensure that information described in paragraph 1 will be
made available for transmition to another Party.” UU
9/2017 adalah wujud implementasi dari ketentuan ini. Oleh
karena itu jika pertimbangan dibentuknya Undang-Undang
a quo merujuk pada Konvensi, hal itu bukan hanya benar
tetapi memang seharusnya demikian.