Pasal/Ayat dalam UU yang dibatalkan oleh Putusan MK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3 Perubahan Kedua) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan legislatif di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU MD3 Perubahan Kedua telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU MD3 Perubahan Kedua yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) melalui Putusan MK No.
16/PUU-XVI/2018;
2. Pasal 122 huruf l melalui Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018;
3. Pasal 245 ayat (1) melalui Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018