Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Keterangan DPR Perkara No. 6/PUU-XV/2017 / 17-01-2017

No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Kerugian Konstitusional Pemohon :
Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 9
ayat (1a) dan Pasal 54 (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 39 ayat (3)
UU No. 14 Tahun 2005 yang pada intinya adalah:

1. Akibat yang ditimbulkan dari ketentuan pasal multitafsir Pasal 9 ayat
(1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 telah terjadi
kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru.
2. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 belum
memberikan perlindungan secara penuh kepada guru karena banyak guru
yang dikriminalisasikan karena proses belajar dan pembelajaran di
sekolah, akibat adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1)
UU No. 35 Tahun 2014.

Legal Standing Pemohon :
Bahwa Para Pemohon yang mendalilkan adanya kerugian konstitusional
sebagai akibat berlakunya pasal-pasal a quo dan UU a quo adalah tidak
benar, atau tidak berdasar karena kerugian yang didalilkan Para Pemohon
tidak ada hubungan sebab akibat dengan pasal-pasal a quo. Bahwa Pasal
39 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 secara eksplisit sudah tegas bahwa
guru dan dosen mendapatkan perlindungan hukum sehingga hal ini bukan
merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan
penerapan hukum oleh aparat hukum.


Pokok Perkara :
a. Bahwa pembentukan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 14 Tahun
2005 sudah sejalan dengan amanat UUD Tahun 1945 dan telah
memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam UU No. 12
Tahun 2011 dengan argumentasi sebagai berikut:

1) Bahwa dalam pembukaan alinea ke-4 (keempat) UUD Tahun 1945
menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik
Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Pembukaan alinea ke-4 (keempat) UUD Tahun 1945 juga
menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia
harus berdasarkan Pancasila yang merupakan falsafah Bangsa Indonesia,
dimana 2 (dua) sila di antaranya menjelaskan mengenai ‘adil’ dan
‘keadilan’. Sila ke-2 (kedua) Pancasila menyatakan, “Kemanusiaan yang
adil dan beradab.” Sementara itu, sila ke-5 (kelima) Pancasila
menyatakan, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2) Bahwa ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa ‘’setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi”, mengandung makna adanya jaminan dari Pemerintah
terhadap kelangsungan hidup anak untuk tumbuh dan berkembang dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara juga wajib
melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk di lingkungan
satuan pendidikan.

3) Bahwa berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Pendidikan adalah salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang melekat
pada semua orang. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan
pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadian dan bakat. Hak
pendidikan merupakan hak yang paling penting bagi seorang anak untuk
mengembangkan semua potensi kemampuan yang dimilikinya. Mengingat
bahwa anak-anak secara umur dan fisik lebih muda dan lebih lebih lemah
daripada orang dewasa, mereka berhak atas perlindungan dari adanya
ancaman, kekerasan dan diskriminasi.

4) Pasal 28C ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun
1945, bahwa salah satu unsur bidang pendidikan adalah adanya tenaga
pendidik. Tenaga pendidik mempunyai peran sentral dan strategis dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan
bahwa pendidik adalah tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen
sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang perlu diatur lebih
lanjut dalam suatu undang-undang khusus mengenai guru dan dosen
dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat profesionalisme,
kesejahteraan, perlindungan, perlakuan adil terhadap profesi guru dan
dosen.

5) Bahwa dibentuknya UU No. 35 Tahun 2014 berdasarkan
pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya
merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya
dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua,
keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan
memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan
oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan
anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas
dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan
perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini
menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.
Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna
menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental,
spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan
kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa
yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak
mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan
persatuan bangsa dan negara.

6) Bahwa Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di
dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan
perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam UUD Tahun 1945 dan
beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat
nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan
melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu
pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk
memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak
sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak
yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk
mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan
kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam
melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah
harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan,
pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

7) Bahwa dibentuknya UU No. 14 Tahun 2005 merupakan pelaksanaan
amanat Pasal 31 UUD Tahun 1945. UU No. 14 Tahun 2005 mempunyai
tujuan sebagai pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga
profesional guna mengangkat martabat guru dan dosen, manjamin hak
dan kewajiban guru dan dosen, meningkatkan kompetensi guru dan
dosen, memajukan profesi serta karier guru dan dosen, meningkatkan
mutu pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan mutu nasional,
mengurangi julah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi,
mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah dan
meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

8) Bahwa dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara, wajib
dibatasi oleh hukum (negara hukum) agar tidak keos. Negara hukum
merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang
merupakan terjemahan dari rechsstaat ataupun rule of law. Kedua istilah
tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang
absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (Hukum Indonesia-
Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya: Azhari: hlm.30).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan
sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.
Negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang
menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan
penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan
di bawah kekuasaan hukum (Teori Perundang-Undangan Indonesia: A.
Hammid S.Attamimi: hlm.8). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus
dilakukan menurut hukum (everything must be done according to the
law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada
hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah
(Administrative Law: H.W.R.Wade: hlm.6). Negara hukum menurut
konsep Eropa Kontinental yang menggunakan sistem hukum civil law
dinamakan rechtstaat dan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon
yang menggunakan sistem hukum common law disebut rule of law
(Negara Hukum: Tahir Azhary: hlm.24). Indonesia juga menganut konsep
negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1
ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

9) Dalam rangka pembatasan kekuasaan Negara, konstitusi lahir
sebagai aturan main yang diwujudkan melalui seperangkat kaidah hukum
dalam kehidupan bernegara yang di dalamnya mengandung prinsip-
prinsip Negara hukum, demokrasi, pembagian kekuasaan dan pengakuan
hak asasi manusia. (Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 17). Konstitusi mempunyai
fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan dari hukum yang
tertinggi yang memiliki daya ikat bukan saja bagi rakyat/warga Negara,
tetapi harus ditaati juga oleh pemerintah maupun penguasa sekalipun.
(Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, hlm. 101)

b. Bahwa terhadap pokok pengujian Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54
ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU No. 14 Tahun
2005, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang beranggapan ketentuan
Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, ketentuan
yang multitafsir sehinggga telah terjadi kriminalisasi dan tindak kekerasan
terhadap guru adalah tidak tepat atau tidak berdasar, terhadap dalil Para
Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa UU No. 35 Tahun 2014
dibentuk adalah untuk Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan
Pancasila dan berlandaskan UUD Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar
Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :
a) Non diskriminasi;
b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c) Hak untuk hidup;
d) Penghargaan terhadap anak.

2) Bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera.

3) Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU No. 35
Tahun 2014, tidak berarti menimbulkan ketidakpastian hukum dan
diskriminatif terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, oleh karena
guru sebagai pendidik tetap mendapatkan perlindungan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005.
Dengan demikian Pasal 39 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 telah
memberikan perlindungan hukum bagi guru yang mencakup perlindungan
hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,
intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua
peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Lebih lanjut
perlindungan bagi guru juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

4) Bahwa agar peserta didik mematuhi tata tertib sekolah, tidak berarti
dengan diberlakukannya pasal-pasal a quo, guru bersikap merasa dilema
untuk mengatasi perilaku anak (peserta didik) karena takut salah
bertindak. Tidak demikian halnya, sebab tidak harus dengan cara represif
disiplin sekolah di jalankan tetapi ada cara yang lebih elegan yaitu dengan
cara persuasif. Peserta didik dihimbau dan diajak untuk selalu mematuhi
tata tertib sekolah, dengan suatu syarat guru harus menunjukkan perilaku
yang patut untuk diteladani dan terus menerus memberikan perhatian
kepada peserta didik untuk mengawasi perilaku siswa tanpa diskriminatif.
Hal ini senada dengan himbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

“Bahwa guru perlu menggunakan teknik baru yang jauh dari kekerasan,
dalam mendidik para siswa di sekolah. Hal ini perlu untuk menghindari
potensi kriminalisasi terhadap guru. Mencubit atau memukul merupakan
teknik lama dalam mendisiplinkan anak, dan hal itu tak relevan lagi
diterapkan. Masih banyak cara yang lebih efektif selai hukuman fisik
untuk membuat murid jera. Hukuman fisik, hanya menjadi luapan
penyaluran emosi orang tua dan tenaga pendidik dalam menghadapi
kenakalan anak. Teknik (hukuman fisik) itu tercampur antara usaha
mendisiplinkan dengan menyalurkan emosi. Anak-anak sering menguji
kesabaran kita. Di situ guru dan orang tua perlu memutar otak
bagaimana mendisiplinkan yang efektif tanpa menyakiti anak”
(http://portalsatu.com/read/news/cegah-kriminalisasi-guru-didik-murid-
mesti-pakai-teknik-baru-13099)

5) Bahwa dalam petitumnya Para Pemohon meminta agar kekerasan
yang dilakukan oleh pendidik tidak mencakup tindakan guru dan tenaga
kependidikan yang sungguh sungguh memberikan sanksi dan atau
hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan
mendisiplinkan. Justru permohonan Pemohon tersebut secara a contrario
menerima adanya kekerasan sepanjang dilakukan untuk pendidikan. Hal
ini menyalahi semangat UU No. 35 Tahun 2014 yang melarang kekerasan.

6) Terry E Lawson mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak
menjadi 4 bentuk, yaitu: emotional abuse (kekerasan emosional), verbal
abuse (kekerasaan melalui kata-kata), physical abuse (kekerasan secara
fisik), dan sexual abuse (kekerasan seksual). Menurut Suharto (Abu
Huraerah: Kekerasan terhadap Anak:47) kekerasan terhadap anak dapat
dikelompokkan menjadi:

a) physical abuse (kekerasan fisik);
yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak,
dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang
menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
b) psychological abuse (kekerasan secara psikis);
yaitu penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor,
memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
c) sexual abuse (kekerasan secara seksual);
yaitu perlakuan pra-kontak seksual antara anak dan orang yang lebih
besar, melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism, maupun
perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang
dewasa (incest, perkosaan, dan eksploitasi seksual); dan
d) social abuse (kekerasan secara sosial);
yaitu mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran
anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan
perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya:
anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan
dan perawatan kesehatan yang layak. Sedangkan eksploitasi anak
menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang
terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat

7) Bahwa segala bentuk kekerasan baik yang ditunjukkan bagi anak-
anak atau orang dewasa merupakan pengabaian terhadap sense of
justice. Kekerasan dengan segala bentuk manifestasinya tersebut
merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia, sekalipun dalam
lembaga pendidikan. Hal ini karena tindak kekerasan tidak seharusnya
terjadi di satuan pendidikan. Mengingat bahwa satuan pendidikan
seharusnya dapat menyelesaikan masalah secara edukatif tanpa
menggunakan tindak kekerasan. Karena fungsi utama satuan pendidikan
adalah sebagai tempat untuk mendidik dan memberikan ajaran yang baik
oleh guru terhadap siswanya. Sebagaimana tujuan pendidikan nasional
yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Nasional bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

8) Bahwa mengenai perlindungan anak dalam satuan lingkungan
pendidikan telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014
yang mengamanatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

a) Melindungi anak di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan
kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta
pihak lain dalam lingkungan sekolah
b) Memberikan sanksi yang berat terhadap pendidik dan tenaga
kependidikan yang lalai melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan
terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak.

9) Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoretis, dan yuridis,
sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar
belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-
undang a quo sebagai berikut:

Berdasarkan rapat panitia kerja antara pemerintah dan DPR RI tanggal 25
April 2005, Drs. Balkan Kaplale dari Fraksi Partai Demokrat
menyampaikan bahwa :
“Hakikat Undang-Undang Guru itu ada dua yang menonjol, yaitu pertama,
dia minta perlindungan. Seperti saya punya undang-undang mengenai
Guru dilindungi benar-benar. Kemudian yang kedua adalah profesionalnya
.... Jadi, yang dituntut berdasarkan sekarang itu bagaimana
melindunginya. Makanya kalau kita baca sebagian besar daripada
Undang-Undang Guru ini, hampir 60% itu mengarah ke Komisi
Perlindungan, baru diangkat menjadi profesional.”

6/PUU-XV/2017

Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak serta Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen.

Pasal 1 ayat 3, Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945