Keterangan DPR Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Keterangan DPR Perkara No. 5/PUU-XV/2017 / 20-07-2017

No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal

Bahwa tujuan UU Jaminan Produk Halal dan tujuan Penyelenggaraan
Produk Halal dalam diktum menimbang huruf b dan Pasal 3 huruf a,
memaksakan kepada masyarakat yang tidak beragama islam. Frasa
"syariat islam" pada Pasal 1 angka 2 dan frasa "selain" pada Pasal 18
ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum. kewajiban bersertifikat halal
dalam Pasal 4 bertentangan dengan syariat islam karena menetapkan apa
yang menjadi hak prerogatif Allah SWT

5/PUU-XV/2017

Diktum menimbang huruf b
b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan
menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan
pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan
digunakan masyarakat;

Pasal 1 angka 2,
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan
syariat Islam.

Pasal 3huruf a
Penyelenggaraan JPH bertujuan:
a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian
ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan
menggunakan Produk; dan

Pasal 4,
Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia
wajib bersertifikat halal.

Pasal 18 ayat 2
(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.


Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 28E,
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.** )

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 29 ayat (2),
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.

Pasal 28D ayat (1),
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.**)

Pasal 28F,
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.** )

Pasal 28C,
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia.** )

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28G ayat (1),
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

Alenia keempat Pembukaan UUD Tahun 1945
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.