Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Keterangan DPR Perkara No. 5/PUU-XV/2017 / 20-07-2017

No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal

Kerugian Konstitusional Pemohon :
Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya
ketentuan Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2,
Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) UU JPH yang pada intinya sebagai berikut:

a. Dengan diberlakukannya pasal a quo, Pemohon merasa kesulitan
mendapatkan produk tertentu yang menurut UU JPH ini ditetapkan harus
bersertifikat halal, misalnya minuman beralkohol dan makanan yang
diharamkan oleh syariat dan dalam praktek ibadah keagamaan pemohon
yang beragama Kaholik dan pemeluk agama Kristen lainnya terdapat
jamuan yang menggunakan roti dan anggur termasuk minuman
beralkohol yang berarti keharusan sertifikasi halal ini menjadikan
perayaan keagamaan tersebut terkendala sehingga kebebasan beribadah
sesuai agama dan kepercayaannya telah ditiadakan; (Vide permohonan
hal 4 dan 8)

b. Bahwa Pasal 4 UU JPH mengandung ketidakpastian mengenai
definisi “Produk”, serta tidak adanya definisi produk yang berupa obat,
kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan rekayasa genetik Selain itu,
Pasal 4 UU JPH ini mewajibkan produk untuk bersetifikat halal
(menetapkan apa yang menjadi Hak Prerogatif Allah) namun di Pasal 26
terdapat pengecualian terhadap produk yang mengakibatkan
ketidakpastian, sehingga Pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD Tahun 1945 dan bertentangan dengan Dasar Negara
sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun
1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
(Vide hal 5, 14, dan 19 poin 3.6.6)

Legal Standing Pemohon :
Bahwa dengan berlakunya undang-undang jaminan produk halal,
Pemohon dirugikan. Pe mohon adalah Warga Negara Indonesia yang
beragama Katolik. Pemohon tidak mendapatkan pembatasan-pembatasan
mengenai persoalan halal tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut
bahan maupun proses produksi halalnya. Bahwa tujuan UU Jaminan
Produk Halal ditujukan bagi setiap orang tanpa memperhatikan apa
agamanya. Persoalan apakah suatu produk halal atau tidak halal
sebagaimana diatur dalam UU yang dimohonkan pengujian merupakan
konsern bagi umat Islam. Dengan ditujukan kepada setiap pemeluk
agama dan masyarakat maka Pemohon harus mengikuti konsern bagi
Umat Islam. Bahwa dalam menjalankan ibadah setelah berlaku penuh,
dalam menjalankan ibadah syariat Islam akan mengatur juga. Pemohon
tidak mempunyai anggapan bahwa UU Jaminan Produk Halan sebagai
bentuk diskriminasi. Pemohon mengakui bahwa boleh-boleh saja Pembuat
UU menentukan adanya pembatasan hak. Persoalannya adalah apakah
pembatasan itu konstitusional atau tidak.

Pokok Perkara :
Bahwa terhadap pengujian Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a,
Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1,
Pasal 18 ayat (2) UU JPH, DPR RI berpandangan bahwa:

1) UUD Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan
menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan
pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan
digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya
dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum,
akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta
profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal
bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan
kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam
mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai
tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.
Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang
sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran
pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman,
kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat
sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan
baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan
memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan
percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun
tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan
kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang
membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang
pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman
tentang syariat. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk
yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.
Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki
keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan
kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu,
pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang
secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau
jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk
kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang
gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

3) Bahwa dengan adanya pertimbangan sebagaimana tertuang dalam
diktum menimbang huruf b UU JPH yang berbunyi:
"bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan
menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan
pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan
digunakan masyarakat"

dan Pasal 3 huruf a UU JPH yang berbunyi:
"memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian
ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan
menggunakan Produk"

Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa Undang-Undang
ini dibuat tidak dikhususkan bagi pemeluk agama Islam dan masyarakat
muslim saja, melainkan bagi setiap pemeluk agama sebagai upaya dari
pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan
mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan,
obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat, yang mana
berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan
bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta
produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi
pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu
pengetahuan yang mana untuk pengujiannya dibutuhkan ilmu dari
berbagai bidang seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia,
teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat guna
menjamin keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia
secara luas.

4) Bahwa dalam proses food technology, mekanisme pengolahan
makanan mengalami banyak perubahan sehingga rantai pasok pangan
(food supply chain) berbeda dengan rantai pasok produk yang lain.
Lambert & Cooper (1998) mendefinisikan rantai pasok sebagai integrasi
bisnis proses utama dari pengguna akhir melalui pemasok asli yang
menyediakan produk, layanan dan informasi yang menambah nilai bagi
pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Definisi ini juga dan
sekaligus digunakan oleh Global Supply Chain Forum (GSCF) pada tahun
2000. Dalam pemahaman yang secara sederhana, rantai pasok
merupakan rangkaian aliran barang/fisik, informasi dan proses yang
digunakan untuk mengirim produk atau jasa dari lokasi sumber
(pemasok) ke lokasi tujuan (pelanggan atau pembeli). Perbedaan yang
mendasar antara rantai pasok pangan dengan rantai pasok lainnya adalah
perubahan yang terus menerus dan signifikan terhadap kualitas produk
pangan di seluruh rantai pasok hingga pada titik akhir, produk tersebut
dikonsumsi.
Produk pangan baik makanan dan minuman adalah produk yang memiliki
kaitan langsung atau resiko terhadap kesehatan dari setiap konsumen
yang mengkonsumsi produk tersebut. Resiko yang melekat pada produk
pangan inilah yang membedakan rantai pasok produk pangan dengan
rantai pasok produk lain. Dalam rantai pasok pangan, seluruh pelaku
(stake holders) rantai pasok bertanggung jawab dan berupaya untuk
mencegah terjadinya kontaminasi (pencemaran) produk yang
mengakibatkan produk berbahaya bagi kesehatan konsumen baik pada
jangka pendek, maupun pada jangka panjang. Persyaratan akan produk
pangan yang aman dikonsumsi dikenal dengan istilah Keamanan Pangan
(Food Safety). Dalam perkembagan rantai pasok pangan, keamanan
produk tidak terbatas pada kontaminasi yang mempengaruhi kesehatan
konsumen, tetapi telah meluas menjadi jaminan akan kesesuaian produk
dengan spesifikasi dan kriteria produk yang ditawarkan kepada
konsumen. Pengolahan bahan pangan pun tidak lagi hanya menghasilkan
produk makanan dan minuman, kini bahan-bahan tersebut telah banyak
digunakan sebgai bahan obat-obatan dan kosmetik.
Penekanan tujuan UU JPH sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan
UU JPH pada bagian Umum adalah kenyamanan, keamanan, keselamatan
dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh produk yang
dikonsumsi sehari-hari menjadikan UU ini perlu ada mengingat banyaknya
bahaya yang dapat timbul dari produk-produk yang beredar di kalangan
masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat apalagi setelah dibukanya
pasar global, regional maupun internasional. Produk-produk berbahaya
tidak hanya berasal dari produk-produk import, bahkan produk-produk
domestik juga dapat mengancam keamanan dan keselamatan
masyarakat. Sebagai contoh adalah maraknya peredaran kosmetik
dengan kandungan pemutih tinggi, baik yang merupakan produk asing
maupun produk lokal yang membahayakan masyarakat apabila digunakan
dan lain sebagainya sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih efektif
terhadap produk-produk yang dikonsumsi masyarakat.

5) Lebih jauh mengenai kehalalan telah diketahui bahwa
kesempurnaan kehalalan antara lain didapat dengan menjaga ke-toyyib-
annya. Halalan-toyyiban secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai “halal
dan baik”. Artinya, dengan mengkonsumsi atau memakai hanya produk
yang baik-baik saja (jelas proses penanganan, produksi dan
bahan/komposisinya) diharapkan aspek halal mengikutinya. Aspek
halalan-toyyiban didapat dengan kehati-hatian termasuk menjaga jangan
sampai produk yang dikonsumsi/dipakai terkontaminasi dengan unsur,
produk maupun asesoris lain yang tidak jelas kehalalannya. Perlindungan
dari timbulnya kontaminasi antara lain dengan serangkaian pemisahan
(dari bahan baku, produk atau asesori yang tidak halal) baik dalam proses
penanganan, produksi, penyimpanan, pelabelan, pengangkutan,
penyerahan dan proses pekerjaan lain yang termasuk dalam proses
supply-chain sejak dari produsen awal (ultimate producers) sampai
kepada konsumen akhir (ultimate consumers). Meskipun pemerintah telah
sering memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan
waspada terhadap produk-produk yang dikonsumsi, namun pemerintah
juga perlu meningkatkan upayanya dalam melindungi masyarakat
Indonesia.

6) Bahwa adanya beragam peraturan hukum yang ada sebelum
adanya UU JPH, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dirasa masih belum cukup efektif, maka dengan
diundangkannya Undang-Undang ini diharap dapat lebih melindungi
masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan tidak hanya masyarakat
muslim saja. Apabila ketentuan menimbang diubah dan dikhususkan bagi
masyarakat muslim, maka pemerintah tidak dapat melaksanakan
kewajibannya untuk melindungi segenap rakyat Indonesia yang berada di
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam
pembukaan UUD Tahun 1945 dengan membiarkan adanya bahaya di
sekitar masyarakat Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia ini. Dalam UU JPH ini, sebagaimana dinyatakan oleh pemohon
dalam permohonan a quo, telah mengatur tentang produk non halal yang
dikecualikan dari ketentuan wajib berlabel halal. Sehingga tidak benar
apabila diyatakan bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 28E ayat
(1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945.

7) Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU JPH yang menyatakan
syariat Islam sebagai acuan dasar kehalalan suatu produk yang oleh
pemohon dinyatakan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28F
UUD Tahun 1945 yang dalam dalil pemohon disebutkan dalam hal
memperoleh informasi mengenai syariat Islam tersebut yang mana tidak
dilampirkan dalam UU JPH ini, DPR RI menyatakan bahwa hal tersebut
tidak benar. Informasi mengenai syariat Islam yang menjadi dasar
penetapan halal pada suatu produk dapat diakses secara luas oleh
masyarakat dengan berkembangnya sarana komunikasi yang dapat
diakses melalui berbagai jenis saluran yang tersedia. Apabila penjelasan
mengenai syariat Islam dilampirkan dalam UU ini, maka lampirannya akan
menjadi sangat tebal dan UU ini menjadi tidak efisien. Selain itu, MUI
sendiri terbuka dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi
mengenai syariat Islam khususnya yang mengatur tentang halal dan
haram yang berkaitan erat dengan UU JPH ini. Selain itu, Pasal 23 poin a
UU JPH menyatakan:
"Pelaku Usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi
mengenai sistem JPH....",

dari ketentuan tersebut, jelas terdapat keterbukaan informasi mengenai
JPH yang dapat diperoleh oleh masyarakat luas dan diakses oleh umum.

8) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU JPH ini menurut pemohon
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan dasar negara Indonesia
yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggunaan kata "selain" pada Pasal
tersebut dianggap adanya kemungkinan bahwa Menteri dan MUI bisa saja
mengeluarkan ketentuan yang diluar dari 4 hal yang disebutkan dalam
Pasal 18 ayat (1) tentang hewan yang diharamkan. Pernyataan pemohon
bahwa ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) bersumber dari QS Al An'am
ayat 145 adalah benar. Namun ketentuan mengenai hewan yang haram
tidak hanya termuat dalam ayat tersebut, sebagaimana yang telah
diketahui oleh pemohon, syariat Islam bersumber pada ketentuan Al
Qur'an dan hadist, yang mana tidak mungkin semuanya digali dan
dijelaskan dalam UU JPH ini.

9) Bahwa dalam hukum tata pemerintahan, pejabat tata usaha negara
merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan
hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan.
Sumber kewenangan tersebut berasal dari atribusi, delegasi dan mandat.
Menurut Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan
pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.
Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi,
dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian
kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan
delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan
(dalam hal ini Pemerintah kepada MUI) dengan melalui peraturan
perundang-undangan).
Berdasarkan penjelasan diatas, Pasal 18 ayat (1) UU JPH tidak
bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada
sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa karena penunjukkan Menteri dan
MUI adalah dalam rangka pendelegasian wewenang secara atributif.
Dalam praktek yang telah berjalan selama ini dalam penjaminan produk
halal di Indonesia telah dilakukan oleh MUI dan bahkan telah menjadi
salah satu rujukan dalam penjaminan produk halal di tingkat
internasional.

10) Bahwa selain itu, berdasarkan pada Pasal 5 huruf b Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa salah satu asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah:
"b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat";

yang dalam penjelasnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap
jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara
atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang
berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan
atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat
yang tidak berwenang.

11) Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 4 dalam kaitannya dengan Pasal
1 ayat (1) UU JPH bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H
ayat (1), Pasal 28G ayat (1), tujuan Negara untuk mewujudkan
kesejahteraan umum dan Dasar Negara Republik Indonesia pada poin
pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, maka DPR RI menyatakan hal
tersebut tidak benar.
Pasal 4 UU JPH menyatakan:
"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia
wajib bersertifikat halal."

dalam kaitannya dengan Pasal 1 angka 1 UU a quo yang menyatakan
definisi produk dalam UU a quo memiliki cakupan yang luas yang tidak
hanya meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik saja
melainkan "barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan,
minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk
rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh masyarakat."
Sebagaimana telah disampaikan pada poin kedua diatas, luasnya cakupan
tersebut disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini sebagai
bentuk dan upaya pemerintah dalam melindungi dan menjamin
tersedianya produk yang aman dan sehat bagi masyarakat. Sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 UU a quo, Proses Produk Halal adalah:
"rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup
penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk".

Proses inilah yang mengubah bahan, sebagaimana yang dinyatakan
dalam Pasal 1 angka 4 UU JPH, menjadi produk. Ketentuan dalam UU a
quo hanya menjabarkan ketentuan dalam syariah sehingga dapat
dipahami oleh masyarakat dengan lebih mudah dan baik dan tidak
menimbulkan penafsiran yang berbeda yang berpotensi mengurangi
efektifitas pelaksanaan UU JPH. Maka jelas hal tersebut berarti UU JPH
tidak bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya
pada poin Ketuhanan Yang Maha Esa;
Dalam hal pemohon tidak diharuskan mengenai pewajiban halal pada
produk gunaan maupun jasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari
menurut keyakinannya, tidak berarti pemerintah Indonesia melalui UU
JPH ini menghalangi pemohon dan pemeluk agama Kristen lainnya untuk
beribadah sesuai dengan keyakinannya, melainkan hal ini sebagai bentuk
jaminan atas produk yang dikonsumsi secara umum. Mengenai produk
yang dikonsumsi yang mana merupakan olahan dari bahan-bahan yang
dinyatakan haram oleh MUI, sebagaimana telah dinyatakan oleh pemohon
dalam permohonannya, UU JPH telah mengaturnya dalam Pasal 26 UU a
quo. Sehingga tidak benar bahwa ketentuan pada Pasal 4 telah
melanggar ketentuan pada pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

12) Mengenai jasa penjualan produk yang dikecualikan dari kewajiban
pelaksanaan jaminan produk halal yang menurut Pemohon apakah harus
disertifikasi halal, tentu saja tidak. hal ini dikembalikan lagi pada definisi
produk yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU a quo. Dalam
kaitannya dengan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945, tidak benar
bahwa ketentuan pasal 4 menghalangi pemohon untuk hidup sejahtera
lahir dan batin. Sebaliknya, ketentuan ini menjaga pemohon dari produk-
produk di pasaran yang berpotensi membahayakan nyawa pemohon dan
masyarakat Indonesia lainnya. Pemberlakuan sertifikasi halal ini pada
aspek-aspek yang terdapat dalam Pasal 4 UU a quo, baik produk
domestik maupun produk import, telah dipertimbangkan secara matang
oleh Pemerintah dan DPR RI. Munculnya akibat adanya sertifikasi halal ini
adalah kemungkinan naiknya harga jual produk di pasaran juga telah
dipertimbangkan. Namun kenaikan harga tersebut bukan dirasa untuk hal
yang tidak perlu bagi masyarakat, sebaliknya kenaikan harga tersebut
tentunya tidak akan secara signifikan menjadi mahal namun dari kenaikan
harga tersebut, masyarakat memperoleh jaminan lebih atas produk yang
dikonsumsi. Maka tidak benar bahwa pemberlakuan UU JPH ini,
khususnya dalam Pasal 4 UU a quo berpotensi bertentangan dengan
tujuan negara untuk menjamin kesejahteraan umum dan Pasal 28H ayat
(1) UUD Tahun 1945 untuk hidup sejahtera lahir dan batin;

13) Bahwa pelaksanaan UU JPH ini tentunya diharapkan dapat berjalan
dengan efektif. Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa
Pasal 4 UU a quo ini bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal
28G ayat (1) dengan tidak adanya ketentuan sanksi baik berupa sanksi
administratif maupun sanksi pidana. Atas hal tersebut, DPR RI
menyatakan hal tersebut tidak benar. Pasal 27, Pasal 41 dan Pasal 48 UU
a quo mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan
dalam UU JPH. Lebih lanjut, pasal-pasal tersebut mengamanatkan adanya
peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif. Pada Pasal 56 dan Pasal 57 UU a quo
diatur tentang sanksi pidana. Dalam konteks perundang-undangan,
terdapat teori Lex Imperfecta. Maria Farida Indrati Soeprapto dalam
bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik
Pembentukannya, mengatakan bahwa :
“ketentuan pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak ada dalam
peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan ketentuan pidana
tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundang-
undangan. Undang-undang yang tidak mengatur mengenai sanksi atau
ketentuan sanksi tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit oleh karena
sanksi itu telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya
yang masih terkait dengan undang-undang tersebut, seperti KUHP yang
mengatur sanksi pidana secara umum.“

Dengan demikian bahwa tidak adanya sanksi pidana di dalam suatu
Undang-Undang bukan berarti keberlakuan undang-undang tersebut
menjadi tidak sah atau tidak bisa dijalankan dengan baik.

14) Bahwa sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon mengenai
pelaksanaan jaminan halal yang merupakan isu sensitif bagi sebagian
golongan dalam masyarakat yang akhir-akhir ini marak terjadi dalam
masyarakat, pemerintah tentunya telah mengantisipasi dengan adanya
aparat penegak hukum dan MUI yang fatwanya menjadi dasar penentuan
kehalalan suatu produk tentu diharapkan dapat meredam sebagian
golongan masyarakat tersebut dan dapat menciptakan kondisi masyarakat
yang damai dan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Tentu saja negara menjamin hak masyarakat Indonesia
termasuk Pemohon atas perlindungan diri dari ancaman dan rasa aman
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945.
Sehingga tidak benar bahwa ketentuan pasal 4 UU a quo bertentangan
dengan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Selain itu, tindakan yang
mengancam orang lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang
telah diatur dalam KUHP akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.

5/PUU-XV/2017

Diktum menimbang huruf b
b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan
menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan
pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan
digunakan masyarakat;

Pasal 1 angka 2,
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan
syariat Islam.

Pasal 3huruf a
Penyelenggaraan JPH bertujuan:
a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian
ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan
menggunakan Produk; dan

Pasal 4,
Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia
wajib bersertifikat halal.

Pasal 18 ayat 2
(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.


Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 28E,
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.** )

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 29 ayat (2),
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.

Pasal 28D ayat (1),
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.**)

Pasal 28F,
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.** )

Pasal 28C,
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia.** )

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28G ayat (1),
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

Alenia keempat Pembukaan UUD Tahun 1945
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.