Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Keterangan DPR Perkara No. 3/PUU-XV/2017 / 06-01-2017

No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kerugian Konstitusional Pemohon:
Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Lampiran
UU 23 Tahun 2014 Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan alasan
yang pada intinya sebagai berikut:

1) Pemohon tidak dapat lagi menerima atau memberikan pelayanan
pengaduan keliling dan pelaksanaan sidang ditempat untuk memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan dihubungkan dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang
merupakan wilayah terluas di pulau Jawa dan Bali sehingga hak
masyarakat akan keadilan dan kebenaran hukum yang wajib dipenuhi
oleh Negara sebagai konsekuensi dari Negara hukum menjadi sulit
didapatkan; (Vide perbaikan permohonan halaman 10)
2) Pemohon tidak dapat lagi memperjuangkan keadilan dan kebenaran
hukum untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi mengingat anggaran
pelaksanaan tugas BPSK tidak dibiayai lagi oleh Pemerintah Kabupaten
Sukabumi, sementara kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi akan
hukum sangat tinggi; sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan akses
kepada keadilan (access to justice) menjadi terabaikan.
3) Pemohon yang mengemban amanah di lembaga BPSK sebagai
Pengadilan Konsumen dan merupakan harapan masyarakat yang
mendambakan penyelesaian sengketa dengan efisien, cepat, murah, dan
profesional tidak dapat lagi memberikan jaminan dan kepastian hukum
sesuai dengan amanah Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Legal Standing Pemohon:
Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, DPR RI memberikan
penjelasan sebagai berikut:

(a) Bahwa terhadap hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD
Tahun 1945 yang didasarkan Pemohon pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C
ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan menyatakan:
Pemohon sebagai badan hukum publik memiliki hak-hak konstitusional
yang diatur dalam UUD Tahun 1945… (vide Perbaikan Permohonan,
hlm.5, nomor 13.a)
DPR RI memberikan pandangan bahwa setiap warga Negara mempunyai
hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945. Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J
ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

(b) Bahwa terhadap hak konstitusional yang dianggap dirugikan oleh
berlakunya suatu undang-undang yang diuji.
… hak konstitusional “untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan
yang adil sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Indonesia
adalah negara hukum dan hak “atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum” yang kaidah konstitusionalnya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 28 D ayat (1) akan terwujud jika Lampiran Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi I,
huruf DD, Nomor 5. Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan tidak memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau bersifat
multitafsir dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan lainnya yang setara. (Vide Perbaikan Permohonan, hlm.8,
nomor 17)
Bahwa terkait dengan dalil Permohonan tersebut, DPR RI berpandangan
bahwa norma yang ada dalam ketentuan lampiran a quo sudah jelas,
karena undang-undang sifatnya abstrak umum, dan dari segi gramatikal
juga sudah jelas yang diatur adalah terkait dengan perlindungan
konsumen dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan terkait
dengan pangganggaran sudah diatur dalam Keppres sebagai peraturan
teknis untuk melaksanakan perlindungan konsumen.

(c) Bahwa terhadap kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik
dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya Lampiran UU No. 23 Tahun
2014, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang disebutkan Pelaksanaan
perlindungan konsumen menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Provinsi, telah merugikan Pemohon. DPR RI berpandangan bahwa dalil
Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi dan tafsir Pemohon
sendiri, karena sudah jelas norma pasal a quo tidak menimbulkan
multitafsir. Bahwa pengujian Lampiran Pasal a quo oleh Pemohon tidak
relevan untuk dipersoalkan karena pada dasarnya hal ini adalah persoalan
tentang penerapan undang-undang.

(d) Bahwa terhadap syarat ada hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian dikaitkan dengan pernyataan Pemohon yang
menyatakan:
Sebagaimana dijelaskan dalam Perbaikan Permohonan, hlm.6, nomor 13.c
DPR RI berpandangan bahwa lampiran a quo yang dimohonkan oleh
Pemohon tidak terdapat hubungan sebab akibat dengan Pemohon. Dalam
hal ini Pemohon tidak dapat secara lengkap menjelaskan keadaan seperti
bagaimana apabila hal tersebut dapat merugikan hak konstitusional yang
ditimbulkan oleh permasalahan a quo. Jadi dalam hal ini tidak terdapat
relevansi antara kerugian serta hak konstitusional Pemohon.

(e) Bahwa terhadap syarat ada kemungkinan bahwa dengan
dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hal ini dikarenakan Pemohon
menganggap bahwa dampak dari keberlakuan lampiran tersebut sehingga
pendanaan BPSK di Kabupaten/Kota dapat dianggarkan dalam APBD
Pemerintah Provinsi dalam bentuk belanja hibah. Adapun hal ini tidak
relevan untuk dipersolakan dengan pasal-pasal di konstitusi tersebut
karena pada dasarnya hal ini adalah persoalan tentang penerapan
undang-undang saja.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak
memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang
tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan
kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo tidak
menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan
yang dimohonkan untuk diuji terutama dalam mengkonstruksikan adanya
kerugian hal dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas
berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Pokok Perkara :
Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR RI
berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan sebagai
berikut:

a. Bahwa pembentukan undang-undang a quo sudah sejalan dengan
amanat UUD Tahun 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya
disebut UU No.12 Tahun 2011) dengan argumentasi sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang
menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum
(rechstaat) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar
kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam
segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Hal ini berarti
dapat dinyatakan bahwa di dalam negara hukum, segala sesuatu harus
dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku (everything must be done
according to the law).
2) Bahwa negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk
pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.
Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang menggunakan
system hukum civil law, yang dinamakan sebagai rechstaat, dan negara
hukum menurut konsep Anglo Saxon yang menggunakan system hukum
common law disebut sebagai rule of law. Menurut Julius Stahl, unsur-
unsur negara hukum (rechstaat) adalah Perlindungan hak-hak asasi
manusia; Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak
itu; Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
Peradilan administrasi dalam perselisihan. Sementara itu menurut A.V
Dicey, unsur-unsur rule of law adalah supremasi aturan-aturan hukum
(supremacy of law), kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum
(equality before the law), dan terjaminnya hak asasi manusia. Indonesia
juga menganut konsep negara hukum, sehingga demokrasi di Indonesia
dibatasi oleh hukum (nomokrasi), sebagaimana dinyatakan dalam UUD
Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara
Hukum.”

3) Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”. Bahwa hal yang paling mendasar dari hukum (undang-undang)
adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap orang untuk
menjalankan hak dan kewajibannya sehingga diharapkan dapat tercipta
keadilan dan kemanfaatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia
(HAM) didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kepastian
hukum tidak dapat diberikan oleh hukum (undang-undang), maka
sesungguhnya hukum atau undang-undang itu tidak mempunyai nilai
atau manfaat. Pembentukan UU 23 Tahun 2014 merupakan jaminan
kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik
pusat, daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaturan ini ditujukan
dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum
bagi setiap penyelenggara pemerintah baik di pusat maupun daerah.

4) Bahwa mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dalam
menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, sesuai dengan amanat Pasal
18 UUD Tahun 1945 bermakna bahwa UUD Tahun 1945 telah
memberikan kewenangan yang bersifat open legal policy (pilihan hukum)
kepada DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang dalam
mengatur dan menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kepada
pemerintah daerah, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Bahwa
pemerintah dan DPR dalam hal ini berwenang untuk mengatur berbagai
kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota. DPR dan Pemerintah membentuk UU 23
Tahun 2004 sebagai ketentuan yang mengatur pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah
kabupaten/kota, bahwa dengan dibentuknya undang-undang a quo maka
sudah sejalan dengan prinsip negara hukum yaitu menjamin adanya
kepastian hukum sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945.

5) Bahwa undang-undang a quo dibentuk berdasarkan amanat Pasal
18 ayat (7) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam
system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena Pasal 18 UUD
Tahun 1945 terutama pada ayat (7) mendelegasikan kepada pembentuk
undang-undang, maka sejatinya pilihan kebijakan mengenai pembagian
uraian pemerintahan termasuk sebagaimana yang dipersolakan dalam
lampiran ini oleh Para Pemohon adalah konstitusional. Hal lainnya yang
juga menguatkan alasan bahwa MK tidak pernah membatalkan Undang-
Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi
kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh
pembentuk Undang-Undang terdapat dalam Pendapat Mahkamah pada
point [3.17] Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan
sebagai berikut:
“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal
konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau
sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan
terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk
Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai
buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan
jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat
membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti
inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas
melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.
Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang
menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang
melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan
penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan
dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat
dibatalkan oleh Mahkamah”.
Oleh karena itu selama norma yang diatur oleh pembentuk undang-
undang adalah norma yang berupaya mewujudkan amanat dari konstitusi
itu sendiri dan demi terlaksananya otonomi daerah sebagaimana amanat
Pasal 18, maka sejatinya pengaturan dalam lampiran tersebut adalah
benar adanya dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Oleh
karena itu dalam hal ini dapat diketahui bahwa Pemohon kurang
memahami hal yang dimohonkannya sendiri.

6) Bahwa pada dasarnya Undang-undang a quo memberikan
pengaturan penting antara lain mengenai pembagian urusan
pemerintahan. Sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945,
terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan
absolute dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan
konkuren terdiri atas pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan yang dibagi antara pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan
daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan
pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Bahwa untuk
urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional
masyarakat. Bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan
pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang
lingkup urusan pemerintahan tersebut.

7) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
yang mempunyai urusan pemerintahan yang otonom, tetap dalam bingkai
NKRI bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pemerintah pusat
dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi
dan kabupaten dan kota diatur undang-undang dengan meperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah. Bahwa pengaturan demikian juga
sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang
menyatakan “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarprovinsi dan
kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah”, selanjutnya Pasal 18 A ayat (2) UUD
Tahun 1945, “Hubungan wewenang tersebut diatur dan dilaksanakan
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.” Dengan demikian
jelas merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk
mengatur hal dimaksud, tentunya dengan meperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah, serta sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun
1945 yang menyatakan, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

8) Bahwa Lampiran undang-undang merupakan suatu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan undang-undang a quo telah mengatur
pembagian urusan pemerintahan konkuren, pada Lampiran UU 23 Tahun
2014 Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Perdagangan yaitu sub bab pelaksanaan
perlindungan konsumen dicantumkan sebagai urusan daerah provinsi.
Bahwa pembagian urusan ini mengacu kepada prinsip pembagian urusan
pemerintahan konkuren yaitu prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional (vide Pasal 13 ayat (1)
UU a quo). Bahwa yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam
Undang-undang a quo adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu
urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas,
besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan
suatu urusan pemerintahan. Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi”
dalam undang-undang a quo adalah penyelenggara suatu urusan
pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna
yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Adapun yang dimaksud dengan
“prinsip eksternalitas” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan
ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang
timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

9) Bahwa DPR RI dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang
telah mengatur dalam undang-undang a quo bahwa manajemen
perlindungan konsumen untuk pelaksanaan perlindungan konsumen
menjadi urusan daerah provinsi berdasarkan prinsip-prinsip diatas dimana
provinsi mempunyai kewenangan dengan skala provinsi atau lintas
kabupaten/kota. Hal ini juga didasari untuk memberikan keseimbangan
beban dan tanggungjawab sehingga urusan pemerintahan dapat
terselenggara dengan baik.

10) Bahwa objek permohonan a quo sama sekali bukanlah ketentuan
yang menghalangi BPSK dalam menjalankan amanahnya sesuai dengan
UUPK untuk memberikan penanganan dan penyelesaian sengketa
konsumen kepada masyarakat. Bahwa ketentuan dalam Lampiran UU 23
Tahun 2004 pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yaitu sub bab
pelaksanaan perlindungan konsumen pada intinya mengandung makna
bahwa pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk memberikan
jaminan pelaksanaan perlindungan konsumen bagi seluruh wilayah
provinsi.


11) Bahwa terkait dengan permohonan pengujian Undang-undang a
quo dipandang perlu juga merujuk Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
yang pada intinya mengamanatkan bahwa sumber daya alam dikuasai
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Sehingga monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan
hubungan hukumnya berada pada negara. Hal ini dapat dimaknai bahwa
tujuan utama dari penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah
bukan atas pembagian wewenang penyelenggaraan perlindungan
konsumen, akan tetapi lebih pada kewajiban pemerintah untuk
menciptakan pembangunan perekonomian nasional. Adapun upaya
tersebut diatur dalam suatu undang-undang dengan menentukan
kewenangan antara pemerintah pusat, kewenangan pemerintah daerah
provinsi, dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

12) Bahwa salah satu alasan mendasar perlu diubah pengaturan
mengenai pembagian urusan pemerintahan yang diatur dengan UU 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni bahwa efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan dan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global
dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa dengan
beralihnya pelaksanaan perlindungan konsumen dari pemerintah daerah
kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi tidaklah
menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan penanganan
hukum terkait dengan perlindungan konsumen, dan pengalihan urusan
tersebut tidak menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan perlindungan
konsumen. Bahwa dengan demikian Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5.
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan a quo
sudah memberikan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan
UUD Tahun 1945.

b. Bahwa terhadap Lampiran UU 23 Tahun 2014, pada Angka Romawi
I, huruf DD, Nomor 5. Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan, yang disebutkan Pelaksanaan perlindungan konsumen
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, DPR RI berpandangan:

1) Bahwa Pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan
sudah sangat jelas dan tegas memberikan pengaturan mengenai
kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen, yaitu berada pada
pemerintahan daerah provinsi. Sehingga tidak ada makna maupun tafsir
lain, sehingga daripada yang secara jelas dan tegas telah diatur dalam
lampiran dimaksud, yakni kewenangan pelaksanaan perlindungan
konsumen berada pada pemerintahan daerah provinsi.

2) Bahwa Lampiran undang-undang a quo mengatur mengenai
kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen. Sedangkan Pasal 14
ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai
Pembentukan BPSK di Daerah Tingkat II. Jadi, tidak ada pertentangan
sama sekali. Dan dengan tidak dibubarkannya BPSK di daerah tingkat II
atau kabupaten/kota menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan
pelaksanaan perlindungan konsumen pada pemerintah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam lampiran undang-undang a quo bukan
dimaksudkan untuk menghentikan kegiatan BPSK di kabupaten/kota,
namun hanya mengatur kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang
berdampak pada beralihnya penganggaran BPSK dari semula melekat
APBD kabupaten menjadi melekat pada APBD provinsi.

3) Bahwa dalam Pasal 408 UU 23 Tahun 2014 telah diatur pula bahwa
pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan daerah
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak
bertentangan dengan undang-undang ini. Dengan demikian, segala
peraturan perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan
kewenangan kabupaten/kota termasuk kewenangan pelaksanaan
perlindungan konsumen adalah tunduk pada Undang-Undang Pemerintah
Daerah, kecuali ditentukan lain atau tidak diatur dalam undang-undang
pemerintahan daerah itu sendiri. Sehingga adalah keliru jika Pemohon
mempersoalkan pemberlakukan Lampiran UU 23 Tahun 2014, pada
Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Perdagangan ini. Hal ini dikarenakan bahwa
berhentinya anggaran untuk pelaksanaan tugas BPSK oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dipersoalkan oleh Pemohon adalah
pada tataran implementasi undang-undang dan hal ini bukanlah terkait
dengan permasalahan penormaan dalam UU 23 Tahun 2014.

4) Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK yang mengatur bahwa
perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, maka sudah jelas
bahwa penyelesaian sengketa konsumen termasuk ruang lingkup
perlindungan konsumen. Dengan demikian, pada saat kewenangan
pelaksanaan perlindungan konsumen berada berdasarkan Undang-
Undang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan pemerintah
daerah provinsi. Sehingga penganggaran yang berkenaan dengan
pelaksanaan perlindungan konsumen termasuk di dalamnya penyelesaian
sengketa merupakan anggaran pemerintah provinsi.

5) Bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma
selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat
membawa kemanfaatan. Apalah artinya norma yang ada dilestarikan
namun memunculkan kekisruhan/keresahan. Hal ini juga tidak sejalan
dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai
dasar yakni nilai keadilan (gerechtigkeit), nilai kemanfaatan
(zweckmassigkeit) dan nilai kepastian (rechtssicherheit). Radbruch
menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas.
Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai
dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung
dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya
merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah
tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup
manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat
untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus
memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai
justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan
di dalam masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam
hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan dalam pembagian
urusan pemerintahan sebagaiamana salah satunya terlampir dalam
Lampiran UU 23 Tahun 2014, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5.
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang
disebutkan Pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi ini. Ketimbang melestarikan norma yang lama
terkait pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 (UU 32 Tahun 2004)yang masih membutuhkan sejumlah
Peraturan Pemerintah (PP) untuk melengkapinya, seperti misalnya
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang didalamnya diatur
mengenai urusan pemerintahan di tingkat pusat dan di tingkat provinsi,
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang juga mencoba
melakukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat,
pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota,
ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 belum mengatur
tentang fungsi pelayanan publik yang dapat dilimpahkan kepada
kecamatan, dan Peraturan-Peratuan Pemerintah lainnya yang merupakan
turunan dari UU 32 tahun 2004. Sehingga pada akhirnya pembentuk
undang-undang menyempurnakan UU 23 Tahun 2014 ini dengan
lampiran yang lengkap sebagai bagian yang tak terpisahkan. Oleh karena
itu dalam hal ini dapat diketahui bahwa Pemohon kurang memahami hal
yang dimohonkannya sendiri.

c. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis,
sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar
belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-
undang a quo sebagai berikut :

1) Bahwa RUU tentang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) ini
merestrukturisasi pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan
sebagai dalam penyempurnaan dari UU 32 Tahun 2004. Pembentukan
undang-undang yang mengatur khusus mengenai pemerintahan daerah
adalah amanat dari keputusan rapat dengar pendapat antara komisi II
dengan pemerintah pada tanggal 3 Juni 2009 disepakati bahwa Undang-
Undang Pemerintah Daerah dipecah menjadi 3 (tiga) undang-undang,
yakni undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah,
undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan desa, dan
Undang-Undang Pilkada. Pemecahan UU Pemda ini menjadi 3 (tiga)
undang-undang ini diperlukan karena lingkup pengaturan dari UU Pemda
saat itu dianggap terlampau luas.

2) Bahwa sejak awal dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemda
bertempat di Gedung Nusantara II DPR RI tanggal 11 September 2014
telah mengemuka keinginan untukmemasukkan lampiran dalam UU
Pemda ini nantinya. Lampiran ini kegunaannya untuk memperjelas
pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan susuan yang lebih sederhana dan
lebih mudah dipahami. Disamping itu juga lampiran ini pula diperlukan
untuk menjamin kesatuan pemikiran dalam undang-undang dimana
pembagian urusan yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah
diintegrasikan dalam UU Pemda ini nantinya.

3) Pembentuk undang-undang dalam RUU Pemda ini membentuk
lampiran yang melekat pada RUU ini sebagai bentuk penjabaran dari
pembagian urusan pemerintahan yang merupakan hasil pembahasan
yang dilakukan secara mendalam antara Pansus dengan masing-masing
kementerian/lembaga pemerintah. Dengan proses dan pengaturan yang
secara langsung dituangkan dalam Rancangan Undang-undang ini, maka
diharapkan setiap kementerian/lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat secara langsung
melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya tanpa menunggu
pengaturan dalam peraturan pemerintah.
4) Bahwa sebagaimana terlampir dalam Naskah Akademis RUU Pemda
ini terdapat 31 urusan pemerintahan yang di desentralisasikan ke daerah
provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan tersebut yaitu yaitu:

1) Sosial
2) Lingkungan Hidup
3) Perdagangan
4) Kelautan dan Perikanan
5) Kehutanan
6) Pendidikan dan Kebudayaan
7) Kesehatan
8) Usaha Kecil dan Menengah
9) Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10) Pertanian dan Perkebunan
11) Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
12) Perhubungan
13) Penanaman Modal
14) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15) Kependudukan
16) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
18) Perindustrian
19) Pekerjaan Umum
20) Penataan Ruang
21) Pemuda dan Olah Raga
22) Komunikasi dan Informasi
23) Perumahan
24) Arsip
25) Pertanahan
26) Kesatuan Bangsa dan Politik
27) Statistik
28) Pemerintahan Umum
29) Pemberdayaan Masyarakat Desa
30) Kepegawaian
31) Perpustakaan

5) Bahwa ke-31 urusan pemerintahan yang di desentralisasikan ke
daerah provinsi dan kabupaten/kota (termasuk satunya perdagangan)
sesuai Rapat Pansus RUU Pemda pada tanggal 18 September 2013
bertempat di Ruang Pansus B Nusantara II Lt. 3 DPR RI telah disepakati
dalam pansus. Pembagian kewenangan 31 urusan ini antara pusat,
provinsi, kabupaten/kota, ini merupakan bagian dari lampiran, yang tak
terpisahkan dari Undang-undang ini. Karena diharapkan tidak harus lagi
perlu diatur terlebih dahulu dengan (Peraturan Pemerintah) PP karena
kuatirnya jika dimuat dalam PP , maka dapat dihilangkan oleh Undang-
undang yang muncul lagi nantinya. Sehingga pada akhirnya Pemerintah
dan DPR sepakat masuk sebagai lampiran daripada Undang-undang ini.

6) Restrukturisasi terkait dengan pembagian urusan pemerintahan ini
dilakukan dengan menata kembali arsitektur pembagian urusan
pemerintahan antar tingkat pemerintahan. Pertama, konsep yang
digunakan untuk membagi urusan pemerintahan menjadi urusan ekslusif
atau absolut dan urusan konkuren (dapat didesentralisasikan). Urusan
ekslusif atau absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan konkuren adalah
urusan yang dapat diatur oleh pemerintah dan atau daerah, yang
penentuannya dilakukan dengan kriteria tertentu. Kedua, memperjelas
cara penyelenggaraan urusan pusat dengan menentukan urusan yang
sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Pusat sendiri secara langsung,
dengan menggunakan dekosentrasi, dan tugas pembantuan.
Dekonsentrasi perlu dibatasi hanya pada urusan ekslusif dan urusan
concurrent yang karena kriteria tertentu dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dengan memperjelas cara
penyelenggaraan urusan pemerintahan, hubungan antar tingkatan dan
susunan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
akan dapat ditata dengan lebih baik.

3/PUU-XV/2017

Lampiran I, Huruf DD, Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD Tahun 1945