Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Keterangan DPR Perkara No. 1/PUU-XV/2017 / 06-01-2017

No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kerugian Konstitusional Pemohon:
Bahwa Pemohon selaku perorangan WNI beranggapan dengan
berlakunya pasal a quo UU Kekuasaan Kehakiman, hak konstitusional
Pemohon dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak
konstitusionalnya. Ketentuan pasal a quo yang pada pokoknya membatasi
pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari 1 kali, telah menghalangi
Pemohon untuk menggugat kekeliruan Putusan peninjauan kembali
Mahkamah Agung No. 550 PK/PDT/2009 tanggal 7 Juni 2010;
(Vide permohonan halaman 3 dan 7)

Legal Standing Pemohon:
1) Bahwa adanya kerugian akibat dari Putusan Peninjauan Kembali MA
No. 550 PK/Pdt/2009 tanggal 7 Juni 2010 Mahkamah Agung yang
dianggapnya terdapat kekeliruan Hakim, tidak dapat dijadikan dasar
untuk mendalilkan bahwa adanya larangan pengajuan peninjauan kembali
untuk kedua kalinya bertentangan dengan prinsip keadilan, sebagaimana
yang didalilkan Pemohon, karena sama sekali tidak ada relevansinya
antara kerugian akibat putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung
dengan ketentuan Pasal a quo yang dimohonkan pengujian. Oleh karena
itu, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan
secara logis hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal a quo yang dimohonkan
pengujian.

Pokok Perkara Ketrangan DPR RI :
j. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal a quo tidak
memberikan kesempatan kepada Pemohon yang mana hak tersebut
bersifat khusus dan aktual atau setidak-tidaknnya potensial menurut
penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi sebagaimana dalam
kasus konkritnya. DPR RI berpandangan bahwa kesempatan kepada
Pemohon sudah diberikan melalui upaya hukum banding, kasasi (Putusan
Kasasi No. 1164/K/Pdt/2009), dan peninjauan kembali (Putusan
Peninjauan Kembali No. 550 PK/PDT/2009) yang mana sudah diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak relevan
apabila Pemohon mendalilkan tidak adanya kesempatan yang diberikan
kepada Pemohon;

k. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 28H ayat (2)
mengandung prinsip keadilan tidak dapat dibatasi oleh ketentuan apapun.
DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 28H ayat (2) bukan
bermakna keadilan tidak dapat dibatasi oleh ketentuan apapun,
melainkan bermakna kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan bagi setiap orang di Indonesia.
Kemudian kesempatan dan manfaat tersebut telah diatur oleh peraturan
perundang-undangan;

l. Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya (Vide hal 8)
merujuk Putusan MK 34/2013 yang membolehkan Peninjauan Kembali
lebih dari 1 kali. Terhadap hal ini DPR RI memberikan pandangan bahwa
Pemohon telah salah dalam membangun logika hukum yang
mempersamakan antara permohonan a quo dengan Putusan MK 34/2013
karena keduanya pada dasarnya menguji hal yang berbeda meskipun
rumusan norma yang diujikan secara tersurat sama. Dalam Putusan MK
34/2013 yang diuji adalah pengaturan mengenai Peninjauan Kembali
yang khusus terkait dengan perkara pidana, karena itu yang diuji adalah
Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Sedangkan dalam permohonan a quo yang
dimintakan pengujiannya adalah Peninjauan Kembali yang diatur dalam
UU Kekuasaan Kehakiman yang ditujukan untuk secara umum baik dalam
perkara pidana maupun perdata.

m. Bahwa asumsi Pemohon yang mengujikan Pasal 24 ayat (2) UU
kekuasaan Kehakiman disamakan untuk seluruh perkara tidak hanya
dapat melakukan pengujian permohonan Peninjauan Kembali dalam
perkara pidana tetapi juga perkara perdata maupun perkara lainnya tidak
berdasarkan konstruksi hukum yang rasional. Sebab secara teoritis sifat
hukum pidana dan hukum perdata berbeda. Dalam buku R. Soeroso
(Pengantar Ilmu Hukum, 2013) dijelaskan hukum perdata adalah hukum
yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam
hubungan antara orang yang satu dengan lainnya yang keduanya sebagai
anggota masyarakat dan menjamin adanya kepastian dalam hubungan
antara seseorang dengan pemerintah. Berbeda dengan hukum pidana
yang merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tiap-tiap
hubungan diantara negara atau alat-alat negara sebagai pendukung
kekuasaan penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya
di lain pihak, sehingga hukum pidana berisikan keseluruhan peraturan
hukum yang menerangkan perbuatan mana yang merupakan kejahatan
atau pelanggaran yang akan diberikan ganjaran hukuman oleh negara
atas pribadi yang melakukannya sehingga nilai-nilai keadilan harus
menjadi prioritas. Dalam perspektif ini perlakuan Pengajuan Peninjauan
Kembali perkara pidana dan perkara perdata tidak dapat disamakan.

n. Bahwa penekanan tentang kepastian hukum kepada setiap orang
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
inilah yang menjadi dasar filosofis pengaturan pasal-pasal yang diujikan
dalam perkara a quo yang tidak memberikan kesempatan pengajuan
permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Peninjauan kembali.
Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang tidak dibatasi, justru
dapat menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan dalam proses
pencarian keadilan karena apabila dibuka peluang untuk pengajuan
peninjauan kembali lebih dari satu kali juga mengakibatkan penyelesaian
perkara menjadi panjang yang tidak berakhir yang justru dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Hal ini
tidak sesuai dengan asas litis finiri oportet yakni bahwa setiap perkara
harus ada akhirnya.

o. Bahwa konstitusi telah menjamin untuk memberikan perlindungan
terhadap warga negaranya dari perampasan atau kesewenang-wenangan
terhadap hak milik pribadinya. Oleh sebab itu dalam rangka melindungi
hak milik pribadi setiap warga negara diberikan hak untuk mencari
kebenaran formil dan keadilan hukum melalui pengadilan sampai keempat
tahap yaitu pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga
peninjauan kembali. Jika peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1
kali khususnya dalam sengketa keperdataan terkait harta benda, justru
akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan terhadap
kepemilikan sah atas hak milik pribadi yang disengketakan. Dengan
demikian DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal-pasal yang
diujikan dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28H Ayat
(2) UUD Tahun 1945;

p. Bahwa dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran
formil, yakni kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang
dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran digali dari fakta-fakta yang
diajukan oleh para pihak (tergugat-penggugat) melalui bukti-bukti
tertulis. Kebenaran dalam acara perdata sangat tergantung dari para
pihak secara formal. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari
adalah kebenaran materil. Hakim tidak tergantung kepada apa yang
dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum
terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut "fakta"
yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa
penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.

q. Bahwa oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi dalam memutus
perkara-perkara serupa sebelumnya yang menguji tentang Peninjauan
Kembali telah konsisten membedakan antara Peninjauan Kembali dalam
perkara perdata yang menitikberatkan terhadap kepastian hukum dengan
perkara pidana yang menitikberatkan kepada keadilan hukum. Hal ini
terlihat dalam Putusan MK 16/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK 66/PUU-
XIII/2015 yang menolak menolak permohonan Pemohon. Sedangkan
dalam Putusan MK 34/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 263 ayat (3)
KUHAP, yang mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para
Pemohon dengan menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Berdasarkan pertimbangan Hakim pada Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013
itu dijelaskan bahwa untuk mengajukan Peninjauan kembali
dimungkinkan lebih dari satu kali selama ada novum (bukti baru).

r. Bahwa UU Kekuasaan Kehakiman yang dimohonkan pengujian
berlaku untuk semua orang di Indonesia untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945.
Kalaupun pada kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan perlakuan
dalam memperoleh persamaan dan keadilan di hadapan hukum,
persoalan yang dihadapi Pemohon bukanlah dikarenakan berlakunya UU a
quo, tetapi karena penerapan suatu norma dari Pasal a quo yang tidak
konsisten dan keliru, sehingga bukan merupakan persoalan
konstitusionalitas;

s. DPR RI berpandangan bahwa Pemohon telah dijamin dan dilindungi
hak konstitusionalitasnya dalam menggunakan hak konstitusionalnya
untuk memperoleh keadilan yaitu mulai dari upaya hukum banding, kasasi
sampai dengan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, sangat tidak berdasar dalil
Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah dilanggar hak
konstitusionalnya untuk memperoleh keadilan. Dalam hal putusan
Mahkamah Agung tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon, menurut DPR
RI hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan
persoalan penerapan norma.

t. Bahwa penentuan upaya hukum peninjauan kembali dibatasi hanya
1 (satu) kali merupakan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang
yang bertujuan agar penyelenggaraan peradilan sesuai dengan asas
peradilan “sederhana”, “cepat”, dan “biaya ringan” sebagaimana diatur
pada Pasal 2 ayat (4) juncto Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

u. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, maka ketentuan
Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tidak bertentangan dengan
ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945. Oleh Karena pada
pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan 16/PUU-VIII/2010
adalah sebagai berikut:
• “Menurut Mahkamah jika ketentuan permohonan peninjauan
kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi
ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan
kembali dapat dilakukan.”
• “Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang
adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan
ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang.”

1/PUU-XV/2017

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945