Keterangan DPR Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Keterangan DPR Perkara No. 1/PUU-XV/2017 / 06-01-2017

No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) menurut Pemohon telah nyata-nyata
membawa kerugian hak Konstitusional PEMOHON dengan adanya bukti P-
2, dimana bukti P-2 tersebut bersifat final dan terhadap putusan tersebut
in casu putusan PK No. 5501PdV2009 tanggal 7 Juni 2010 tidak dapat
diajukan Peninjauan kembali berdasarkan pasal 23 ayat (2) UU
Kekuasaan
Kehakiman, sehingga pasal a quo bertentangan dengan ketentuan pasal
28H UUD 1945 sebagai hak konstitusi Pemohon. membatasi hak
konstitusional Warga Negara Indonesia daiam meIakukan upaya hukum
Peninjauan Kembali apabila Putusan peninjauan kembali yang telah
dilakukan tersebut putusannya melanggar Hak Konstitusional

1/PUU-XV/2017

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945