Keterangan DPR Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Keterangan DPR Perkara No. 1/PUU-XV/2017 / 06-01-2017

No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) menurut Pemohon telah nyata-nyata membawa kerugian hak Konstitusional PEMOHON dengan adanya bukti P- 2, dimana bukti P-2 tersebut bersifat final dan terhadap putusan tersebut in casu putusan PK No. 5501PdV2009 tanggal 7 Juni 2010 tidak dapat diajukan Peninjauan kembali berdasarkan pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga pasal a quo bertentangan dengan ketentuan pasal 28H UUD 1945 sebagai hak konstitusi Pemohon. membatasi hak konstitusional Warga Negara Indonesia daiam meIakukan upaya hukum Peninjauan Kembali apabila Putusan peninjauan kembali yang telah dilakukan tersebut putusannya melanggar Hak Konstitusional

TRISUHARTO CLINTON

1/PUU-XV/2017

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945