Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan / 11-05-2016

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masih banyak terjadi permasalahan, antara lain: berkurangnya luas kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, kasus kebakaran hutan, perambahan hutan, perusakan hutan, dan konflik dengan masyarakat hukum adat. Selain itu UU Kehutanan ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa undang-undang dan sudah ada 4 Putusan MK terkait pengujian pasal-pasal UU Kehutanan, sehingga dianggap perlu untuk disesuaikan.

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimatan Tengah, dan Provinsi Jambi

1. Pelaksanan UU Kehutanan kurang koordinasi antar instansi, stakeholder, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
2. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan belum dilaksanakan secara maksimal, begitupula dengan pembinaan dan pengawasan kehutanan.

UU Kehutanan perlu dilakukan perubahan, dengan alasan sebagai berikut:
1. Secara filosofis, telah terjadi perubahan kebijaksanaan dalam politik perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam;
2. Secara yuridis, terdapat beberapa ketentuan dalam UU Kehutanan yang belum diatur secara tegas sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya. Selain itu, beberapa ketentuan yang ada dalam UU Kehutanan juga perlu disinkronkan dan diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
3. Secara sosiologis, ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat belum optimal dalam pengelolaan hutan. Akibatnya, efektivitas UU Kesehatan tersebut berjalan kurang optimal;
4. Perlunya dilakukan penyesuaian terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.