Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / 10-05-2016

Ketenagakerjaan menjadi permasalahan sekaligus potensi SDM yang
sangat besar di Indonesia. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa.
Jumlah penduduk Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di
dunia yang mana hal tersebut berkorelasi dengan jumlah angkatan kerja
yang terus berkembang dan berlimpah.
Angkatan kerja ini termasuk usia produktif, yang apabila tidak terserap
dalam lapangan kerja akan menjadi pengangguran tenaga kerja.
UU Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, saat
ini telah berusia 13 tahun dan terdapat 10 perkara pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi terkait UU ini. Maka itu, kiranya sangat
perlu dilakukan pemantauan untuk memperoleh berbagai fakta
dan evaluasi terhadap UU Ketenagakerjaan

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi
Sumatera Utara

1. Pengawasan dan penegakan hukum terkait Tenaga Kerja Asing masih
lemah;

2. Pelaksanaan ketentuan PKWT berbeda antara pekerja/buruh yang
direkrut langsung oleh pengusaha dengan pekerja/buruh yang direkrut
dalam rangka perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai akibat
adanya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011;

3. Pelaksanaan pekerjaan outsourcing yang seharusnya hanya
diperbolehkan untuk lima jenis pekerjaan, dalam kenyataannya juga
diterapkan untuk jenis pekerjaan lainnya;

4. Pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Anak perlu disinkronkan
dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014;

5. Penerapan pengupahan yang mengacu pada KHL sebagai dasar
penetapan upah minimum tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan
masyarakat saat ini. Penerapan penetapan upah minimum yang
melampaui nilai KHL mengakibatkan upah minimum tidak lagi sebagai
jaring pengaman, tetapi menjadi upah maksimum;

6. Kebebasan berserikat di suatu perusahaan masih menemui kendala
yang membuktikan bahwa hubungan antara perusahaan dengan serikat
pekerja belum harmonis;

7. Mogok kerja masih terjadi yang diakibatkan karena tidak adanya
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam hal tertentu khususnya
dalam bidang industrial, antara lain tidak tepenuhinya hak-hak normatif
pekerja. Sedangkan penutupan perusahaan terindikasi sebagai tindakan
balasan perusahaan terhadap mogok kerja dan untuk menakut-nakuti
pekerja agar tidak melakukan mogok kerja lagi;

8.Pengaturan tentang PHK cukup memadai untuk melindungi
pekerja/buruh, namun masih terjadi pelanggaran yang mengarah pada
PHK;

9. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas PPNS pengawas
ketenagakerjaan;

10. Mekanisme hukum acara Perselisihan Hubungan Industrial memakan
waktu yang lama dan seringkali keputusan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap tidak dapat dieksekusi dalam faktanya.