Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / 10-05-2016

Ketenagakerjaan menjadi permasalahan sekaligus potensi SDM yang sangat besar di Indonesia. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di dunia yang mana hal tersebut berkorelasi dengan jumlah angkatan kerja yang terus berkembang dan berlimpah. Angkatan kerja ini termasuk usia produktif, yang apabila tidak terserap dalam lapangan kerja akan menjadi pengangguran tenaga kerja. UU Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, saat ini telah berusia 13 tahun dan terdapat 10 perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait UU ini. Maka itu, kiranya sangat perlu dilakukan pemantauan untuk memperoleh berbagai fakta dan evaluasi terhadap UU Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara

1. Pengawasan dan penegakan hukum terkait Tenaga Kerja Asing masih lemah; 2. Pelaksanaan ketentuan PKWT berbeda antara pekerja/buruh yang direkrut langsung oleh pengusaha dengan pekerja/buruh yang direkrut dalam rangka perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai akibat adanya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011; 3. Pelaksanaan pekerjaan outsourcing yang seharusnya hanya diperbolehkan untuk lima jenis pekerjaan, dalam kenyataannya juga diterapkan untuk jenis pekerjaan lainnya; 4. Pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Anak perlu disinkronkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; 5. Penerapan pengupahan yang mengacu pada KHL sebagai dasar penetapan upah minimum tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. Penerapan penetapan upah minimum yang melampaui nilai KHL mengakibatkan upah minimum tidak lagi sebagai jaring pengaman, tetapi menjadi upah maksimum; 6. Kebebasan berserikat di suatu perusahaan masih menemui kendala yang membuktikan bahwa hubungan antara perusahaan dengan serikat pekerja belum harmonis; 7. Mogok kerja masih terjadi yang diakibatkan karena tidak adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam hal tertentu khususnya dalam bidang industrial, antara lain tidak tepenuhinya hak- hak normatif pekerja. Sedangkan penutupan perusahaan terindikasi sebagai tindakan balasan perusahaan terhadap mogok kerja dan untuk menakut-nakuti pekerja agar tidak melakukan mogok kerja lagi; 8.Pengaturan tentang PHK cukup memadai untuk melindungi pekerja/buruh, namun masih terjadi pelanggaran yang mengarah pada PHK; 9. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas PPNS pengawas ketenagakerjaan; 10. Mekanisme hukum acara Perselisihan Hubungan Industrial memakan waktu yang lama dan seringkali keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi dalam faktanya.