Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / 10-05-2016

Ketenagakerjaan menjadi permasalahan sekaligus potensi
SDM yang sangat besar di Indonesia. Berdasarkan sensus
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk
Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa. Jumlah penduduk
Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di dunia
yang mana hal tersebut berkorelasi dengan jumlah
angkatan kerja yang terus berkembang dan berlimpah.
Angkatan kerja ini termasuk usia produktif, yang apabila
tidak terserap dalam lapangan kerja akan menjadi
pengangguran tenaga kerja.
UU Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tanggal 25
Maret 2003, saat ini telah berusia 13 tahun dan terdapat
10 perkara pengujian undang-undang di Mahkamah
Konstitusi terkait UU ini. Maka itu, kiranya sangat perlu
dilakukan pemantauan untuk memperoleh berbagai fakta
dan evaluasi terhadap UU Ketenagakerjaan

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi
Sumatera Utara

1. Pengawasan dan penegakan hukum terkait Tenaga
Kerja Asing masih lemah; 2. Pelaksanaan ketentuan PKWT
berbeda antara pekerja/buruh yang direkrut langsung oleh
pengusaha dengan pekerja/buruh yang direkrut dalam
rangka perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai akibat
adanya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011; 3. Pelaksanaan
pekerjaan outsourcing yang seharusnya hanya
diperbolehkan untuk lima jenis pekerjaan, dalam
kenyataannya juga diterapkan untuk jenis pekerjaan
lainnya; 4. Pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Anak
perlu disinkronkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 35 Tahun 2014; 5. Penerapan pengupahan yang
mengacu pada KHL sebagai dasar penetapan upah
minimum tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan
masyarakat saat ini. Penerapan penetapan upah minimum
yang melampaui nilai KHL mengakibatkan upah minimum
tidak lagi sebagai jaring pengaman, tetapi menjadi upah
maksimum; 6. Kebebasan berserikat di suatu perusahaan
masih menemui kendala yang membuktikan bahwa
hubungan antara perusahaan dengan serikat pekerja
belum harmonis; 7. Mogok kerja masih terjadi yang
diakibatkan karena tidak adanya kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja dalam hal tertentu khususnya
dalam bidang industrial, antara lain tidak tepenuhinya hak-
hak normatif pekerja. Sedangkan penutupan perusahaan
terindikasi sebagai tindakan balasan perusahaan terhadap
mogok kerja dan untuk menakut-nakuti pekerja agar tidak
melakukan mogok kerja lagi; 8.Pengaturan tentang PHK
cukup memadai untuk melindungi pekerja/buruh, namun
masih terjadi pelanggaran yang mengarah pada PHK; 9.
Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas PPNS
pengawas ketenagakerjaan; 10. Mekanisme hukum acara
Perselisihan Hubungan Industrial memakan waktu yang
lama dan seringkali keputusan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi dalam
faktanya.