Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal / 30-09-2016

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian
nasional dan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional. Pada bidang investasi, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UU PM) menerapkan prinsip- prinsip dan komitmen
internasional di bidang investasi yang menyangkut kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi penanam modal seperti perlakuan non
diskriminasi antara penanam modal dalam negeri dan asing dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional. Permasalahan pokok yang menjadi
kendala dalam penananam modal adalah pelayanan terpadu satu
pintu.
Dengan berlakunya UU PM menjadi payung hukum kegiatan penanaman
modal yang mengatur lingkup sektor yang luas dan mengatur hal-hal
pokok terkait ketenagakerjaan, bidang usaha, pengembangan penanaman
modal bagi UMKM dan koperasi, fasilitas, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, dan penyelenggaraan urusan penanaman modal.

Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Perkembangan investasi di Indonesia cukup membanggakan, namun
masih terdapat kendala diantaranya permasalahan :
a. perizinan investasi;
b. infrastruktur;
c. kepastian hukum;
d. pertanahan;
e. tenaga kerja.

2. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pemerintah daerah belum mengacu pada Perpres Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. PTSP belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah
daerah. Dalam bidang ketenagakerjaan implementasinya masih
terdapat disharmoni antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan UU Penanaman Modal.

4. Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup tidak mencakup
investasi tidak langsung/portofolio sehingga berpeluang terciptanya
kepemilikan saham 100 persen milik investor asing melalui transaksi
pasar modal. Hal ini dapat mengarah pada kemungkinan bidang
usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
modal asing.

5. Pencadangan usaha untuk UMKM dan koperasi belum dilaksanakan.

6. Pemberian dan perpajangan hak atas tanah bagi keperluan penanaman
modal yang baru sudah mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

7. Penyelesaian sengketa dalam penanaman modal lebih banyak
diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.