Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal / 30-09-2016

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan
perekonomian nasional dan sebagai upaya untuk
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional. Pada bidang investasi, UU
Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)
menerapkan prinsip-
prinsip dan komitmen internasional di bidang investasi
yang
menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hukum
bagi
penanam modal seperti perlakuan non diskriminasi antara
penanam
modal dalam negeri dan asing dengan tetap
memperhatikan
kepentingan nasional. Permasalahan pokok yang menjadi
kendala
dalam penananam modal adalah pelayanan terpadu satu
pintu.
Dengan berlakunya UU PM menjadi payung hukum
kegiatan
penanaman modal yang mengatur lingkup sektor yang luas
dan
mengatur hal-hal pokok terkait ketenagakerjaan, bidang
usaha,
pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan
koperasi, fasilitas,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan
penyelenggaraan
urusan
penanaman modal.

Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi
Sulawesi Selatan

1. Perkembangan investasi di Indonesia cukup
membanggakan,
namun masih terdapat kendala diantaranya
permasalahan : a.
perizinan investasi; b. infrastruktur; c. kepastian hukum; d.
pertanahan; e. tenaga kerja.
2. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
pemerintah daerah belum mengacu pada Perpres Nomor
97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
3. PTSP belum dilaksanakan secara maksimal oleh
pemerintah
daerah.
Dalam bidang ketenagakerjaan implementasinya masih
terdapat
disharmoni antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
dan UU Penanaman Modal.
4. Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup tidak
mencakup
investasi
tidak langsung/portofolio sehingga berpeluang terciptanya
kepemilikan saham 100 persen milik investor asing melalui
transaksi
pasar modal. Hal ini dapat mengarah pada kemungkinan
bidang
usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh
modal
asing.
5. Pencadangan usaha untuk UMKM dan koperasi belum
dilaksanakan.
6. Pemberian dan perpajangan hak atas tanah bagi
keperluan
penanaman modal yang baru sudah mengacu pada UU
Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
7. Penyelesaian sengketa dalam penanaman modal lebih
banyak
diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.