Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana / 30-06-2017

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari
pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi upaya
sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat (pada saat terjadi
bencana), dan setelah terjadi bencana.
Bencana yang terjadi di Indonesia berpengaruh pada kondisi
perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik negara sehingga
timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong Pemerintah
memperhatikan aspek penanggulangan bencana melalui suatu instrumen
hukum. Beberapa permasalahan pelaksanaan penanggulangan bencana
diantaranya
1. pendefinisan bencana, bencana alam, bencana nonalam menimbulkan
multitafsir.
2. perubahan iklim sebagai penyebab bencana yang harus diwaspadai.
3. kedudukan BNPB sebagai lembaga nonkementerian teknis dalam
melakukan fungsi koordinasi kementerian terkait dalam upaya
penanggulangan bencana.
4. kewenangan BPBD untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana
di daerah berpotensi beririsan dengan OPD.
5. regulasi terkait penetapan status dan tingkat bencana.
6. tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait
penanggulangan bencana.
7. pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.
8. sarana prasarana penanggulangan bencana.
9. peran serta masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana.
Perkembangan penanggulangan bencana mengubah paradigma
penanggulangan bencana dari penekanan aspek tanggap darurat menjadi
penekanan pada keseluruhan aspek penanggulangan bencana yang
meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi
Maluku, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Barat.

A. Aspek substansi UU Penanggulangan Bencana antara
lain:
1. Adanya ketentuan yang harus menyesuaikan dengan dinamika
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat diantaranya ketentuan
Pasal 1 angka 2 mengenai definisi bencana alam, dalam hal ini belum
memuat perkembangan faktor perubahan iklim sebagai salah satu sebab
bencana alam; Pasal 4 mengenai tujuan penanggulangan bencana, belum
mengatur mengenai penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat
dalam menghadapi bencana; Pasal 5 mengenai kewenangan, perlu
memasukkan pemerintahan desa turut bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Adanya multitafsir ketentuan misalnya terkait dengan kewenangan
Pemerintah dan pemerintah daerah, alokasi anggaran penanggulangan
bencana, penetapan status dan tingkatan bencana.

B. Aspek kelembagaan antara lain :
1. Ada beberapa usulan narasumber baik dari pusat maupun daerah yang
mengharapkan BNPB setingkat Kementerian Koordinator yang
bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden dan BNPB
menjadi Kementerian Teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana. Perubahan BNPB sebagai Kementerian Teknis diperlukan dalam
rangka penegasan hubungan langsung antara BNPB dengan BPBD Provinsi
dan BPBD Kabupaten/Kota serta kemudahan dalam pengalokasian
anggaran dan cepat dalam pengambilan keputusan. Kementerian Negara
Penanggulangan Bencana diharapkan memiliki kewenangan yang lebih
besar serta memiliki anggaran sendiri, sehingga bisa bertindak
cepat pada setiap terjadi bencana alam serta dapat menangani semua
aspek yang terkait dengan bencana alam terkoordinasi dalam satu
kementerian maka penanggulangan bencana bisa lebih cepat dan
komprehensif.

2. Permasalahan koordinasi dan ketidakjelasan pengaturan tugas BNPB
dan BPBD.

C. Aspek Sarana Dan Prasarana antara lain dalam penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana terdapat kendala dalam keterbatasan alat dan
daya jangkau, pengadaan alat pendeteksi dini tsunami, ketersediaan lahan
relokasi.

D. Aspek anggaran antara lain :
1. Dana penanggulangan bencana bergantung pada kebijakan pemerintah
daerah.
2. Kendala pencairan dana siap pakai di daerah.

E. Aspek Budaya, perlunya sosialisasi materi muatan UU Penanggulangan
Bencana.