Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana / 30-06-2017

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari
pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan yang
meliputi upaya sebelum terjadi bencana, saat tanggap
darurat
(pada saat terjadi bencana), dan setelah terjadi bencana.
Bencana yang terjadi di Indonesia berpengaruh pada
kondisi
perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik negara
sehingga timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong
Pemerintah memperhatikan aspek penanggulangan
bencana
melalui suatu instrumen hukum. Beberapa permasalahan
pelaksanaan penanggulangan bencana diantaranya 1.
pendefinisan bencana, bencana alam, bencana nonalam
menimbulkan multitafsir. 2. perubahan iklim sebagai
penyebab
bencana yang harus diwaspadai. 3. kedudukan BNPB
sebagai
lembaga nonkementerian teknis dalam melakukan fungsi
koordinasi kementerian terkait dalam upaya
penanggulangan
bencana. 4. kewenangan BPBD untuk menyelenggarakan
penanggulangan bencana di daerah berpotensi beririsan
dengan
OPD. 5. regulasi terkait penetapan status dan tingkat
bencana. 6. tumpang tindih peraturan perundang-undangan
terkait penanggulangan bencana. 7. pengelolaan anggaran
penanggulangan bencana. 8. sarana prasarana
penanggulangan
bencana. 9. peran serta masyarakat terhadap upaya
penanggulangan bencana. Perkembangan penanggulangan
bencana
mengubah paradigma penanggulangan bencana dari
penekanan
aspek tanggap darurat menjadi penekanan pada
keseluruhan
aspek penanggulangan bencana yang meliputi prabencana,
saat
tanggap darurat dan pascabencana.

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa
Barat.

A. Aspek substansi UU Penanggulangan Bencana antara
lain: 1.
Adanya ketentuan yang harus menyesuaikan dengan
dinamika
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat
diantaranya
ketentuan Pasal 1 angka 2 mengenai definisi bencana alam,
dalam hal ini belum memuat perkembangan faktor
perubahan
iklim sebagai salah satu sebab bencana alam; Pasal 4
mengenai tujuan penanggulangan bencana, belum
mengatur
mengenai penguatan dan peningkatan kapasitas
masyarakat
dalam menghadapi bencana; Pasal 5 mengenai
kewenangan, perlu
memasukkan pemerintahan desa turut bertanggungjawab
dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana. 2. Adanya
multitafsir ketentuan misalnya terkait dengan kewenangan
Pemerintah dan pemerintah daerah, alokasi anggaran
penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan
bencana. B. Aspek kelembagaan antara lain : 1. Ada
beberapa
usulan narasumber baik dari pusat maupun daerah yang
mengharapkan BNPB setingkat Kementerian Koordinator
yang
bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden dan
BNPB
menjadi Kementerian Teknis dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Perubahan BNPB sebagai
Kementerian
Teknis diperlukan dalam rangka penegasan hubungan
langsung
antara BNPB dengan BPBD Provinsi dan BPBD
Kabupaten/Kota
serta kemudahan dalam pengalokasian anggaran dan cepat
dalam
pengambilan keputusan. Kementerian Negara
Penanggulangan
Bencana diharapkan memiliki kewenangan yang lebih besar
serta memiliki anggaran sendiri, sehingga bisa bertindak
cepat pada setiap terjadi bencana alam serta dapat
menangani
semua aspek yang terkait dengan bencana alam
terkoordinasi
dalam satu kementerian maka penanggulangan bencana
bisa
lebih cepat dan komprehensif. 2. permasalahan
koordinasi dan ketidakjelasan pengaturan tugas BNPB dan
BPBD. C. Aspek Sarana Dan Prasarana antara lain dalam
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdapat
kendala dalam
keterbatasan alat dan daya jangkau, pengadaan alat
pendeteksi dini tsunami, ketersediaan lahan relokasi. D.
Aspek anggaran antara lain : 1. dana penanggulangan
bencana
bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. 2. kendala
pencairan dana siap pakai di daerah. E. Aspek Budaya,
perlunya sosialisasi materi muatan UU Penanggulangan
Bencana.