Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana / 30-06-2017

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari
pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan yang
meliputi upaya sebelum terjadi bencana, saat tanggap
darurat (pada saat terjadi bencana), dan setelah terjadi bencana.
Bencana yang terjadi di Indonesia berpengaruh pada
kondisi perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik negara
sehingga timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong
Pemerintah memperhatikan aspek penanggulangan
bencana melalui suatu instrumen hukum. Beberapa permasalahan
pelaksanaan penanggulangan bencana diantaranya
1. pendefinisan bencana, bencana alam, bencana nonalam
menimbulkan multitafsir.
2. perubahan iklim sebagai penyebab bencana yang harus diwaspadai.
3. kedudukan BNPB sebagai lembaga nonkementerian teknis dalam
melakukan fungsi koordinasi kementerian terkait dalam upaya
penanggulangan bencana.
4. kewenangan BPBD untuk menyelenggarakan
penanggulangan bencana di daerah berpotensi beririsan
dengan OPD.
5. regulasi terkait penetapan status dan tingkat
bencana.
6. tumpang tindih peraturan perundang-undangan
terkait penanggulangan bencana.
7. pengelolaan anggaran
penanggulangan bencana.
8. sarana prasarana penanggulangan bencana.
9. peran serta masyarakat terhadap upaya
penanggulangan bencana. Perkembangan penanggulangan
bencana mengubah paradigma penanggulangan bencana dari
penekanan aspek tanggap darurat menjadi penekanan pada
keseluruhan aspek penanggulangan bencana yang meliputi prabencana,
saat tanggap darurat dan pascabencana.

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa
Barat.

A. Aspek substansi UU Penanggulangan Bencana antara
lain:
1. Adanya ketentuan yang harus menyesuaikan dengan
dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat diantaranya
ketentuan Pasal 1 angka 2 mengenai definisi bencana alam, dalam hal ini
belum memuat perkembangan faktor perubahan iklim sebagai salah satu
sebab bencana alam; Pasal 4 mengenai tujuan penanggulangan bencana,
belum mengatur mengenai penguatan dan peningkatan kapasitas
masyarakat dalam menghadapi bencana; Pasal 5 mengenai
kewenangan, perlu memasukkan pemerintahan desa turut
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Adanya multitafsir ketentuan misalnya terkait dengan kewenangan
Pemerintah dan pemerintah daerah, alokasi anggaran
penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan
bencana.

B. Aspek kelembagaan antara lain :
1. Ada beberapa usulan narasumber baik dari pusat maupun daerah yang
mengharapkan BNPB setingkat Kementerian Koordinator yang
bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden dan BNPB
menjadi Kementerian Teknis dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Perubahan BNPB sebagai
Kementerian Teknis diperlukan dalam rangka penegasan hubungan
langsung antara BNPB dengan BPBD Provinsi dan BPBD
Kabupaten/Kota serta kemudahan dalam pengalokasian anggaran dan
cepat dalam pengambilan keputusan. Kementerian Negara
Penanggulangan Bencana diharapkan memiliki kewenangan yang lebih
besar serta memiliki anggaran sendiri, sehingga bisa bertindak
cepat pada setiap terjadi bencana alam serta dapat
menangani semua aspek yang terkait dengan bencana alam
terkoordinasi dalam satu kementerian maka penanggulangan bencana
bisa lebih cepat dan komprehensif.
2. permasalahan koordinasi dan ketidakjelasan pengaturan tugas BNPB
dan BPBD.

C. Aspek Sarana Dan Prasarana antara lain dalam penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana terdapat kendala dalam keterbatasan alat dan
daya jangkau, pengadaan alat pendeteksi dini tsunami, ketersediaan lahan
relokasi.

D. Aspek anggaran antara lain :
1. dana penanggulangan bencana bergantung pada kebijakan pemerintah
daerah.
2. kendala pencairan dana siap pakai di daerah.

E. Aspek Budaya, perlunya sosialisasi materi muatan UU Penanggulangan
Bencana.