Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian, analisis, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana. / 30-06-2017

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi upaya sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat (pada saat terjadi bencana), dan setelah terjadi bencana. Bencana yang terjadi di Indonesia berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik negara sehingga timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong Pemerintah memperhatikan aspek penanggulangan bencana melalui suatu instrumen hukum. Beberapa permasalahan pelaksanaan penanggulangan bencana diantaranya 1. pendefinisan bencana, bencana alam, bencana nonalam menimbulkan multitafsir. 2. perubahan iklim sebagai penyebab bencana yang harus diwaspadai. 3. kedudukan BNPB sebagai lembaga nonkementerian teknis dalam melakukan fungsi koordinasi kementerian terkait dalam upaya penanggulangan bencana. 4. kewenangan BPBD untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah berpotensi beririsan dengan OPD. 5. regulasi terkait penetapan status dan tingkat bencana. 6. tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana. 7. pengelolaan anggaran penanggulangan bencana. 8. sarana prasarana penanggulangan bencana. 9. peran serta masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana. Perkembangan penanggulangan bencana mengubah paradigma penanggulangan bencana dari penekanan aspek tanggap darurat menjadi penekanan pada keseluruhan aspek penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana)

Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Barat.

A. Aspek substansi UU Penanggulangan Bencana antara lain: 1. Adanya ketentuan yang harus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat diantaranya ketentuan Pasal 1 angka 2 mengenai definisi bencana alam, dalam hal ini belum memuat perkembangan faktor perubahan iklim sebagai salah satu sebab bencana alam; Pasal 4 mengenai tujuan penanggulangan bencana, belum mengatur mengenai penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana; Pasal 5 mengenai kewenangan, perlu memasukkan pemerintahan desa turut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 2. Adanya multitafsir ketentuan misalnya terkait dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah, alokasi anggaran penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan bencana. B. Aspek kelembagaan antara lain : 1. Ada beberapa usulan narasumber baik dari pusat maupun daerah yang mengharapkan BNPB setingkat Kementerian Koordinator yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden dan BNPB menjadi Kementerian Teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Perubahan BNPB sebagai Kementerian Teknis diperlukan dalam rangka penegasan hubungan langsung antara BNPB dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota serta kemudahan dalam pengalokasian anggaran dan cepat dalam pengambilan keputusan. Kementerian Negara Penanggulangan Bencana diharapkan memiliki kewenangan yang lebih besar serta memiliki anggaran sendiri, sehingga bisa bertindak cepat pada setiap terjadi bencana alam serta dapat menangani semua aspek yang terkait dengan bencana alam terkoordinasi dalam satu kementerian maka penanggulangan bencana bisa lebih cepat dan komprehensif. 2. permasalahan koordinasi dan ketidakjelasan pengaturan tugas BNPB dan BPBD. C. Aspek Sarana Dan Prasarana antara lain dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdapat kendala dalam keterbatasan alat dan daya jangkau, pengadaan alat pendeteksi dini tsunami, ketersediaan lahan relokasi. D. Aspek anggaran antara lain : 1. dana penanggulangan bencana bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. 2. kendala pencairan dana siap pakai di daerah. E. Aspek Budaya, perlunya sosialisasi materi muatan UU Penanggulangan Bencana.