Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Evaluasi Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah / 01-01-2020

Selama berlakunya UU Pemda sejak tahun 2014, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan UU Pemda antara lain:

A. Isu Utama
Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dianalisis melalui pembagian 5 aspek yaitu Aspek Substansi Hukum, Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Pendanaan dan Aspek Budaya Hukum.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi telah menyatakan beberapa pasal bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yaitu:
1. Pasal 158 ayat (1) melalui Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015.
2. Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015.
3. Pasal 251 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) serta ayat (5) melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016.

C. Peraturan Pelaksana
Terdapat 63 pasal yang mengamanatkan peraturan pelaksanaannya, namun 19 amanat diantaranya belum diterbitkan peraturan pelaksanaannya oleh pemerintah.

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan

1. Aspek Substansi Hukum
Permasalahan substansi/norma hukum dalam pelaksanaan UU Pemda antara lain sebagai berikut:
a. Pasal 10, urusan pemerintahan absolut sebagai bentuk asas dekonsentrasi menimbulkan kerancuan karena urusan pemerintahan absolut dapat dibagi dengan daerah.
b. Pasal 12 ayat (1) huruf a jo. Lampiran huruf A,ketidaksesuaian antara jumlah guru yang harus ditanggung pemerintah provinsi dan kurangnya anggaran pada pemerintah provinsi.
c. Pasal 25 ayat (6), tidak selaras dengan asas delegatus non potest delegare yang artinya delegasi tidak bisa didelegasikan lagi.
d. Pasal 23, amanat peraturan pemerintah belum diterbitkan.
e. Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5), tidak konsisten membedakan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai kepala daerah.
f. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 148 ayat (1), membatasi DPRD provinsi hanya dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi, sedangkan persoalan tersebut bisa saja membutuhkan Bupati/Wali Kota atau pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
g. Pasal 216 ayat (3), berimplikasi pada tidak maksimalnya Inspektorat provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena ada rasa segan memeriksa Sekretaris Daerah.
h. Pasal 251, kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda Provinsi dan kewenangan gubernur untuk membatalkan Perda kabupaten/kota dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 berdasarkan Putusan MK Nomor 137/PUUXIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016.
i. Pasal 269, beberapa gubernur/bupati/walikota dalam prakteknya melaksanakan pembangunan daerah dengan visi misi yang tidak sinergis dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
j. Pasal 350 ayat (4), belum dapat terimplementasi dengan baik karena sanksi administratif ternyata belum dapat memberikan efek jera bagi kepala daerah yang melanggar.
k. Pasal 360 ayat (2), tidak dapat dilaksanakan karena terdapat nomenklatur kawasan khusus yaitu Kawasan Purbakala dan Kawasan Angkatan Perang yang sudah tidak relevan lagi.
l. Terdapat potensi disharmoni antara UU Pemda dengan UU Penanggulangan Bencana, UU Administrasi Pemerintahan, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air.
m. Perlunya harmonisasi antara peraturan pelaksanaan dari UU Pemda dengan peraturan pelaksanaan undang-undang lain.
n. Terdapat 19 amanat penerbitan peraturan pelaksanaan dari UU Pemda yang belum dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan
a. Terjadi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan beberapa NPSK yang diterbitkan oleh K/L, sehingga membingungkan pihak daerah dalam pelaksanaannya.
b. Masih terdapat beberapa daerah yang tidak layak untuk berdiri sendiri sebagai bagian pemekaran daerah otonom, namun tidak pernah ada usulan penggabungan daerah.
c. DPRD dan Pemda seringkali memiliki hubungan koordinasi yang kurang baik.
d. Masih terdapat permasalahan terkait evaluasi yang dilakukan oleh PPN/ Bappenas terhadap RPJPD dan RPJMD.
e. Dengan diberlakukannya Online Single Submission (OSS) mengakibatkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP tidak memiliki data informasi perizinan yang diajukan kepada OSS.
f. Pembinaan dan pengawasan masih terdapat kendala yang dialami oleh aparat pemerintahan yang berwenang.
g. Pelaksanaannya fungsi pengawasan APIP belum berjalan dengan efektif.
h. Pemberian sanksi administratif bagi kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan masih belum terimplementasi dengan baik.

3. Aspek Pendanaan
a. Ketentuan Pasal 279 ayat (2) huruf b kurang terimplementasi dengan baik karena peralihan urusan pemerintahan tidak disertai dengan penambahan dana untuk pemerintah yang melaksanakannya.
b. Ketentuan Pasal 279 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 91 ayat (5) UU Pemda kurang terimplementasi dengan baik karena masih terdapat beberapa urusan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat namun menggunakan dana bersumber dari APBD.
c. UU Perimbangan Keuangan masih mengacu kepada UU 32/2004 sehingga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.
d. Kemandirian daerah masih kurang dan sangat bergantung dari transfer pusat.
e. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar yang ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih banyak ditemukan yang tidak membelanjakan sesuai ketentuan.
f. Terkait sanksi bagi DPRD khususnya yang tidak ingin membahas bersama RAPERDA APBD bersama-sama dengan kepala daerah belum diatur secara spesifik dalam UU Pemda.
g. Terjadi penyimpangan anggaran belanja terkait urusan pemerintahan tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Pemda.

4. Aspek Sarana dan Prasarana
a. Kurangnya kapasitas/kualitas SDM perangkat daerah/desa serta SDM fungsional P2UPD, mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
b. Kurangnya sistem pendukung DPRD, terutama tenaga ahli, karena minim SDM dan anggaran, yang berimplikasi pada belum optimalnya fungsi DPRD sebagai penyusun peraturan daerah karena dapat menghambat terbentuknya peraturan daerah.
c. SPBE yang diakomodir dalam PP No. 12 Tahun 2019 untuk menjalankan amanat dari Pasal 391 ayat (1) huruf b UU Pemda, dalam implementasinya masih terhambat dengan infrastruktur yang kurang mendukung.

5. Aspek Budaya Hukum
a. Belum adanya penyesuain anggaran dan SDM yang dan pemerintah daerah masih kurang tanggap dengan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya mengakibatkan dalam hal penanganan kondisi masyarakat masih belum tepat.
b. Terkait dengan konsekuensi adanya pembagian urusan konkuren masih terdapat kegagalan dalam pencegahan abuse of power dari pemerintah kota oleh gubernur yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah dan sulitnya bupati dan wali kota koordinasi dengan gubernur akibat perbedaan latar belakang politik sehingga prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional belum bisa dilaksanakan.
c. Dengan adanya provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan, pemerintah pusat masih belum bisa memahami kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh yang mengakibatkan belum terimplementasinya UUPA dan belum diakui secara keseluruhan oleh pemerintah pusat.
d. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya menuntut peran pemerintah daerah melainkah seluruh komponen daerah termasuk masyarakat. Pemahaman penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar hubungan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan guna menciptakan negara yang kuat dapat terjalin dengan harmonis maka seluruh pihak harus memahami pengaturan yang ada, kewenangan-kewenangan yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan. Sinergi yang harus dibangun bukan hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan masyarakat.
e. Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan perudang-undangan terkait selain juga memperhatikan potensi yang ada di daerah dan dalam masyarakat. Selain itu, komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
f. Berkaitan dengan penegakan hukum, MoU yang telah dibuat antara Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI, belum sepenuhnya berjalan efektif. Disamping itu, kurangya koordinasi antara APIP dan APH menyebabkan persepsi yang berbeda terkait kapan melakukan koordinasi dalam melakukan pengawasan dan menindaklanjuti aduan.
g. Peran serta masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih sangat minim karena kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat.
h. Hilangnya partisipasi masyarakat untuk turut melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan perihal pemberian izin gangguan dalam pendirian usaha di daerah karena dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.

1.Dalam aspek Substansi Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Mengubah ketentuan UU Pemda Pasal 9 ayat (2); Pasal 10 ayat (2); - Pasal 14 ayat (1); Pasal 25 ayat (5); Pasal 25 ayat (6); Pasal 33; Pasal 216 ayat (3); Pasal 251 ayat (4); Pasal 255 ayat (1); Pasal 256 ayat (2); Pasal 269; Pasal 350 ayat (4); Pasal 360 ayat (1) dan (2); Pasal 361 ayat (7); Lampiran huruf A; Lampiran huruf C; Lampiran huruf E; Lampiran huruf F; Lampiran huruf BB; Lampiran huruf CC
b. Melakukan sinkronisasi pengaturan UU Pemda dengan undang-undang
sektoral.
c. Percepatan pembahasan, penetapan, dan pemberlakuan beberapa
peraturan pelaksanaan UU Pemda yang belum selesai.

2.Dalam aspek Struktur Hukum/Kelembagaan, Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Perlunya pembenahan dalam pelaksanaan NSPK agar tidak terjadi pada
kebingungan daerah. Sosialisasi, koordinasi, dan perlibatan pemangku
kepentingan antar pusat dan daerah harus ditingkatkan.
b. Melaksanakan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
c. Perlunya pemahaman utuh para pemangku kepentingan terkait
kedudukan DPRD dalam konteks NKRI. Terkait adanya
ketidakharmonisan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, maka
diperlukan upaya kedua lembaga tersebut membangun komunikasi
yang baik. Beberapa daerah yang telah berhasil menjaga hubungan baik
antar DPRD dan Pemerintah Daerahnya perlu dijadikan percontohan.
d. Perlunya komitmen Pemerintah Daerah dalam sinkronisasi RKPD
dengan DAK.
e. Diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal
integrasi data untuk mendukung system OSS tersebut sejalan dengan
kewajiban pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan UU Pemda.
f. Perlunya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan
pembinaan terhadap pemerintah daerah secara terukur, konsisten, dan
berkesinambungan.
g. Perlunya penguatan APIP baik secara tugas dan fungsi maupun secara
kelembagaan agar dapat berperan secara optimal dan diperlukan
komitmen yang kuat melalui koordinasi yang berkesinambungan antara
APIP dan APH agar dapat melakukan pengawasan dengan efektif.
h. Perlunya penguatan dalam menegakkan sanksi bagi pemerintah daerah
agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan
optimal.
i. Pasal 269, beberapa gubernur/bupati/walikota dalam prakteknya melaksanakan pembangunan daerah dengan visi misi yang tidak sinergis dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
j. Pasal 350 ayat (4), belum dapat terimplementasi dengan baik karena sanksi administratif ternyata belum dapat memberikan efek jera bagi kepala daerah yang melanggar.
k.

3.Dalam aspek Pendanaan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Agar UU Pemda disinergikan dengan undang-undang sektoral beserta
peraturan pelaksanaannya agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam
pengimplementasian norma.
b. Pemerintah pusat perlu berkomitmen untuk menjalankan ketentuanketentuan dalam UU Pemda terkait pendanaan untuk urusan
pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.
c. Pembentukan UU tentang Perubahan atas UU Perimbangan Keuangan.

4.Dalam aspek Sarana dan Prasarana, Pusat Pemantauan Pelaksanaan memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Melakukan upaya peningkatan kapasitas/kualitas SDM perangkat daerah/desa dan fungsional P2UPD dengan memperhatikan pola rekruitmen, pembinaan terhadap SDM pada umumnya sehingga menghasilkan aparatur yang professional dan kompeten, serta meningkatkan alokasi dana pembinaan atau Capacity Building.
b. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain seperti dengan perguruan tinggi yang memiliki tenaga ahli di bidangnya masing-masing untuk mendapatkan tambahan tenaga professional yang bisa memberikan
penguatan peran DPRD, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk
ketersediaan tenaga ahli.
c. Perlunya dukungan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang
memadai bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) agar dapat diimplementasikan secara maksimal.

5. Dalam aspek Budaya Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Dalam hal kewenangan urusan pemerintah, pemerintah daerah lebih
tanggap mengenai keseusaian anggaran dan pentingnya peran SDM
dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Adanya koordinasi dalam
pelaksanaan urusan pemerintah pun tetap harus dikedepankan untuk
mencegah adanya abuse of power. Dan pemerintah pusat diharapkan
untuk lebih memperhatikan mengenai ketentuan khusus yang oleh
daerah yang dimiliki oleh daerah yang memiliki kekhususan atau
keistimewaan untuk keselaran perturan dan kewenangan diantara daerah
khusus dan pemerintah pusat.
b. Perlu adanya pemahaman penyelenggara pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan-kewenangannya.
c. Perlu adanya komitmen pembangunan bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan.
d. Dalam hal perencanaan pembangunan, perlu komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan sinkronisasi antara perencanaan
pembangunan di tingkat nasional dan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), begitu pula sebaliknya, sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 261 UU Pemda. Disamping itu, sinkronisasi juga dilakukan dengan
capaian sasaran program daerah dalam APBD dengan pemerintah pusat.
e. Terkait penegakan hukum, komitmen APIP dan APH untuk
melaksanakan MoU yang sudah dibuat agar penegakan hukum dapat
berjalan efektif.
f. Peningkatan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat merasa
kepentingannya telah diperjuangkan oleh Pemerintah sehingga
masyarakat memiliki harapan kepada Pemerintah dan turut serta
membantu Pemerintah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, serta sosialisasi perihal terbukanya ruang
kesempatan berupa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
g. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka seluas-luasnya
wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah terutama yang menyangkut perihal kepentingan dan keberlangsungan hidup masyarakat.